Home Blog Page 1902

Dinali Tak Profesional, Warga Kepulauan Datangi Kantor Pengelola Pelayanan Kapal

Gempur News.com
-
0
Dinali Tak Profesional, Warga Kepulauan Datangi Kantor Pengelola Pelayanan Kapal

SUMENEP – Pelayanan kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) yang dikelola PT Sumekar dinilai tidak tidak prifesional, karena tempat penumpang bercampur aduk dengan barang.

Akibatnya, sejumlah warga yang mengatasnamakan Komunitas Warga Kepulauan (KWK) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur datangi kantor PT Sumekar, meminta untuk memperbaiki managemen, Jumat (27/11/2020).

Salah seorang warga Kepulauan Kangean, Sumenep, Abd. Azis Salim Syabibi menegaskan hal itu kepada pihak manajemen PT Sumekar.

“Bagi direksi yang baru, tolong manajemen PT. Sumekar diperbaiki. Jangan biarkan tetap seperti kemarin-kemarin,” tegasnya.

Ia meminta direksi yang baru wajib bisa memperbaiki pelayanan secara maksimal, demi kenyamanan dan keamanan penumpang dalam pelayaran.

“Banyak karyawan DBS bekerja bukan pada fungsinya, karyawan di dalam kapal terlalu gemuk dan perlu dibenahi,” ujarnya..

Pihaknya juga berharap agar tidak terjadi over kapasitas seperti yang selama ini terjadi pada momen-momen tertentu, manifes kapal benar-benar harus diperhatikan.

“Manifes kapal harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai terjadi lagi kelebihan penumpang. Kapasitas kapal 350, tapi muat penumpang sampai 500 hingga 600 orang,” sebutnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sumekar, Syaiful Bahri berjanji akan memenuhi harapan dari warga untuk perbaikan manajemen kapal Sumekar yang pelayanan lintasan kepulauan.

“Kami akan berupaya menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang. Harapan bapak-bapak sebenarnya sama dengan visi dan misi kami di direksi yang baru,” kata Syaiful.

Sekedar diketahui, PT. Sumekar merupakan salah satu BUMD Pemkab Sumenep yang bergerak di bidang transportasi laut.

Saat ini, PT Sumekar mengelola dua kapal yaitu KM Dharma Bahari Sumekar (DBS) 1 dan 3 yang melayani rute dari Pelabuhan Kalianget ke sejumlah wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep.(birosumenep)

Wali Kota Cimahi Terjaring OTT KPK

Gempur News.com
-
0
Wali Kota Cimahi Terjaring OTT KPK

CIMAHI – Jumat (27/11/2020) siang, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna. Penangkapan terhadap Ajay dibenarkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.
Pria kelahiran Bandung 1966 ini ditangkap KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pembangunan Rumah Sakit di Cimahi.
“Betul Wali Kota Cimahi ditangkap KPK, karena diduga melakukan korupsi dalam proyek pengadaan pembangunan RS di Cimahi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.
Belum diketahui pasti berapa nilai korupsi yang diduga dilakukan Ajay.
KPK juga belum mengungkap siapa saja pihak yang turut diamankan bersama Ketua DPC PDIP Kota Cimahi itu.
Firli meminta waktu agar pihaknya bekerja mengusut dugaan korupsi di Kota Cimahi tersebut. (tim)

Ketika Masyarakat Galaukan Pendidikan di Lumajang, Ini Jawaban Agus Salim

Gempur News.com
-
0
Ketika Masyarakat Galaukan Pendidikan di Lumajang, Ini Jawaban Agus Salim

LUMAJANG – Kenapa sekolah di Lumajang 2 hari masuk melaksanakan program sinau bareng, tapi kemudian dihentikan. Sesungguhnya bagaimana sich maunya?

Atas kegalauan masyarakat, akhirnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Drs Agus Salim memberikan tanggapan. Berikut jawabannya : Lumajang sungguh luar biasa. Di masa pandemi ini Lumajang telah menyuguhkan solusi, telah menyuguhkan alternatif pembelajaran.

“Sejak bulan maret lalu, Dinas Pendidikan Lumajang telah melakukan mekanisme pendidikan diantaranya pembelajaran daring,” kata Agus kepada F-JINLU diruang kerjanya, Kamis (26/11/2020).

Namun demikian, kata Agus, bukan tifak mungkin pendidikan selama pagebluk corona, juga membuat para siswa, orangtua, dan guru mengaku pusing dan jungkir balik mengikuti proses pembelajaran semacam ini.

Termasuk soal sekolah daring yang memunculkan persoalan sinyal internet, soal tak punya ponsel, soal susah membeli pulsa dan kuota. Kemudian hal ini mengakibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang harus mengambil langkah.

“Untuk mengambil langkah, terlebih dulu kami melakukan pengamatan secara seksama untuk mengetahui perubahan sosial, khusunya dalam dunia pendidikan yang diakibatkan adanya pandemi covid 19,” ungkapnya.

Lalu bagaimana cara mengatasi problematik pembelajaran secara daring di Kabupaten Lumajang dengan berbagai persoalan yang menyertainya?.

Maka, untuk mempermudah siswa dalam mendapatkan akses pembelajaran selain menggunakan metode daring/online selama pandemi Covid-19, Dispendik Lumajang kemudian menginisiasi program inovasi “Guru Sambang” bagi satuan pendidikan pada jenjang TK, SD dan SMP, kata dia.

Dijelaskan pula bahwa hal ini merupakan salah satu penanganan alternatif dalam mempermudah akses pembelajaran bagi siswa, dengan tetap melakukan metode tatap muka secara berkelompok.

Pola inovasi guru sambang, yaitu gurunya datang mengajar di Tempat Kegiatan Belajar (TKB) yang sudah ditentukan. Setiap TKB maksimal dibatasi sejumlah lima siswa. Dalam satu hari terdiri dari beberapa waktu.

Selanjutnya, sebagai upaya dari kelanjutan mekanisme pembelajaran guru sambang, Dinas Pendidikan Lumajang melaksanakan program sinau bareng di sekolah, dengan SOP yang sudah ditentukan oleh Pemkab Lumajang.

Selama proses pelaksanaan sinau bareng, siswa yang masuk kelas dibatasi sekitar 25% dari 100% jumlah siswa. Pelaksanaan kegiatan diwajibkan menjalankan protokol kesehatan termasuk menjaga sirkulasi udara tetap baik.

“Ketika 2 hari berjalan, lalu program sinau bareng itu kembali saya tutup. Kenapa? Sebab, baik program guru sambang maupun program sinau bareng itu sifatnya kondisional atau fleksibel. Kondisional artinya ikuti kondisi. Ketika kondisi sekolah dirasa tidak nyaman, maka diperbolehkan kembali ke pembelajaran daring,” ungkapnya.

Sejak tanggal 26 November lalu Lumajang trandnya meningkat, bahkan sampai pada tataran zona merah, sehingga program sinau bareng dihentikan untuk sementara.

Dalam kesempatan itu, Kadiknas Lumajang juga menyampaikan bahwa program sinau bareng ini tetap akan dilaksanakan sebelum bulan Januari tahun depan. Terkait zonasi, Agus mengatakan berbasis desa atau kecamatan. Kalau wilayah yang zonasinya kategori merah, tentu program sinau bareng tidak diperkenankan. (bam)

Gligir Pasang, Perkampungan Kecil Yang Tersembunyi

Gempur News.com
-
0
Gligir Pasang, Perkampungan Kecil Yang Tersembunyi

KLATEN – Gligir Pasang, merupakan perkampungan yang terpisah dan terisolir dari perkampungan lainnya, berada di Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Sebuah Desa yang lebih dikenal dengan nama Gir Pasang, memiliki medan berat naik turun menuju perkampungan Gligir Pasang, berhadapan pada sebuah jurang yang curam dengan jalan setapak yang membelahnya.

Sebagian jalan setapak yang telah mengeras oleh semen dengan dibuatkan tangga dan sebagian lainnya masih berupa tanah, menjadikan jalur ini sebagai jalan untuk mencapai perkampungan Gligir Pasang tersebut.
Jalannya naik turun jurang sejauh kurang lebih dua setengah kilometer menuju desa Gir Pasang, ada pula jalan lain tetapi medannya lebih berat, yakni melalui wilayah Taman Nasional Gunung Merapi. Hanya berjarak kurang lebih lima kilometer dari Puncak Merapi.

Jika beruntung, saat meniti satu persatu anak tangga menuju ke perkampungan Gligir Pasang, kadang terlihat kawanan monyet ekor panjang mencari makan.

Memang, wilayah yang berada di perbatasan antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ini menyimpan beragam kekayaan. Mulai dari kekayaan alam hingga beragam kekayaan sosial budaya, serta kearifan lokal (tim).

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK

Gempur News.com
-
0
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK

JAKARTA – KPK dikabarkan melakukan penangkapan Menteri Kelautan dan perikanan Edhy Prabowo, Penangkapan terjadi di Bandara Soekarno Hatta. Rabu 25 November 2020.

Dikutip dari sumber Media Tempo, penangkapan orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan perikanan ini diduga berkaitan dengan ekspor benur.

Belum genap menjabat 1 tahun, kebijakan Edhy prabowo memang kerap menjadi sorotan publik. Beberapa diantaranya Menganulir larangan ekspor benih Lobster, memperbolehkan penggunaan Cantrang, tinggalkan kebijakan penenggelaman kapal, dll.

Sosok yang selalu dibayang-bayangi Susi Pudji Astuti sebagai pembanding publik, hari ini diamankan sepulang lawatan dari Amerika Serikat. Menurut informasi yang dihimpun redaksi, penangkapan terjadi pada dini hari.

“Ditangkap jam 01.23,” kata sumber Tempo, Rabu 25 November 2020.

Hingga berita ini ditayangkan, GempurNews masih terus mengumpulkan informasi dan perkembangan pemeriksaan yang dilakukan KPK. (trh)

Rumah Ambruk Akibat Hujan Tinggi, Pasutri Berjuang Dari Reruntuhan

Gempur News.com
-
0
Rumah Ambruk Akibat Hujan Tinggi, Pasutri Berjuang Dari Reruntuhan

BLITAR – Hujan mengguyur deras, mengakibatkan ambruknya salah satu rumah warga di Dusun Parang Desa Semen Kecamatan Gandudari Kabupaten Blitar pada Minggu (22/11/2020) sore.

Hujan kembali turun untuk kali kedua dengan intensitas tinggi pada pukul 17.40 WIB. Saat itu, pemilik rumah ambruk itu sedang berkumpul di dapur sambil menikmati camilan. Tanpa diduga, tiba tiba dapur rumah mereka ambruk nyaris merenggut ketiganya.

Satu keluarga yang menjadi korban rumahnya ambruk itu adalah Sucipto (30) dan istrinya, Hawami (28) serta anak perempuannya Jesica (3).

Hujan yang begitu derasnya, membuat tak satupun tetangga mendengar adanya musibah menimpa keluarga Sucipto.

Dalam kondisi terjebak reruntuhan, Sucipto berjuang agar bisa lepas dari musibah lalu menolong istri dan anaknya yang saat itu tengah dalam pangkuan ibunya.

“Sembunyikan anakmu di bawah meja itu!, ” teriak Sucipto kepada istrinya.

Sajad, salah satu warga menceritakan kejadian ambruknya rumah Sucipto itu begitu cepat. Hanya terdengar suara bruuk, kemudian atap dapur ambruk dan menimpa mereka.

Dalam kondisi hujan deras dan masih terjebak reruntuhan, tentu tidak mudah berharap pertolongan warga.

Begitu suami istri itu bisa menyelamatkan diri dari reruntuhan, mereka langsung lari sambil meminta tolong ke warga. Setelah hujan reda, warga berdatangan memberikan pertolongan.

Kapolsek Gandusari Iptu Tri Wahyudi menyampaikan bahwa dinding dapur rumah korban ambruk karena ternyata tertimpa tebing yang longsor.

“Kebetulan rumah korban memang berbatasan dengan tebing,” kata Iptu Tri Wahyudi.

Akibat kejadian itu, ketiga korban terluka dan dilarikan warga ke Puskesmas Gandusari. Ketiganya mengalami luka di kepala dan beberapa bagian tubuh karena reruntuhan dan kena paku.

Namun, ketiganya sudah pulang dari Puskemas Gandusari pada Senin (23/11/2020) pagi.

“Warga sudah bekerja bakti untuk membersihkan reruntuhan. Namun rumah korban belum dibenahi,” pungkasnya. (tim)

Jumlah Cakupan KIA di Lumajang Tak Penuhi Target Nasional

Gempur News.com
-
0
Jumlah Cakupan KIA di Lumajang Tak Penuhi Target Nasional

LUMAJANG – Cakupan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Lumajang masih kurang dari target nasional secara jumlah. Untuk itu, perlu peran dan kerja sama dari instansi yang menaungi program dan kegiatan anak.

Hal itu disampaiakan Ketua Forum PAUD Kabupaten Lumajang, Musfarina Thoriq, dalam kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan Dalam Upaya Percepatan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran Bagi Usia 0-18 Tahun, bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Selasa (24/11/2020).

Musfarina menjelaskan bahwa KIA merupakan bentuk upaya penertiban dokumen dan data kependudukan yang dilakukan pemerintah secara nasional.

” KIA memiliki fungsi yang sama dengan KTP, hanya saja KIA dimiliki oleh anak usia 0 – 18 tahun,” ujarnya.

Ia berharap adanya dukungan dari elemen masyarakat, demi tercapainya program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Lumajang dalam bidang administrasi kependudukan.

“Saya minta agar sekiranya dapat memberikan dukungan sepenuhnya untuk Dispendukcapil sehingga program yang diemban dalam bidang administrasi kependudukan dapat tercapai,” terangnya.

Selaras disampaikan Musfarina, Ketua Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) Kabupaten Lumajang, Rahayu Agus Triyono juga meminta agar seluruh elemen yang saling berkaitan menjalin kerja sama mendukung program percepatan penerbitan KIA.

“IGTK ini juga berperan, saya minta semua saling kerja sama, syaratnya gampang, cepat dan mudah, hanya akta kelahiran anak, fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya, KK asli orangtua dan KTP asli kedua orang tua,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, Agus Warsito mengatakan saat ini data kependudukan sangat bermanfaat untuk pelayanan publik, termasuk KIA.

Untuk meningkatkan kemudahan pelayanan masyarakat, Dispendukcapil Kabupaten Lumajang telah bekerjasama dengan PT. POS Indonesia untuk mengantar pengurusan data kependudukan.

“Kami sudah bekerjasama dengan PT. POS untuk mengantarkan dokumen sampai ke rumah, harapannya itu memudahkan pelayanan, tapi sifatnya COD (Cash On Delivery),” ujarnya.

Agus juga menyampaikan meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19, Dispendukcapil tetap melaksanakan pelayanan masyarakat melalui online. (bam)

Gegara WIL dan Kasus TKD, Bupati Copot Jabatan Kepala Desa Grati

Gempur News.com
-
0
Gegara WIL dan Kasus TKD, Bupati Copot Jabatan Kepala Desa Grati

LUMAJANG – Bermula dari laporan warga perihal kelakuan oknum Kepala Desa yang meninggalkan keluarganya, demi hidup dengan wanita idaman lain (WIL) di desa lain dan dugaan kasus TKD, maka Jabatannya sebagai Kepala Desa Grati diberhentikan Bupati.

Kabar pemberhentian itu muncul setelah hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lumajang disampaikan ke Bupati hingga berbuntut keputusan pemberhentian Kepala Desa tersebut.

Hal ini dibenarkan oleh Camat Sumbersuko, Misjoko bahwa Kades Grati tersebut diberhentikan karena dugaan skandal perselingkuhan dengan wanita lain (WIL) termasuk dugaan kasus lain yakni terkait tanah kas desa (TKD).

“Dari hasil konfirmasi yang kami dapatkan, dugaannya berkaitan dengan persoalan WIL dan TKD. SK pemberhentian katanya ditanda tangani Bupati,” kata Misjoko.

“Dengan pemberhentian itu, maka kekosongan jabatan Kepala Desa Grati sementara diisi Pelaksana Harian (PLH) dari Kecamatan Sumbersuko,” tambah Misjoko, Selasa (24/11/2020).

Sementara itu, Inspektur Pembantu 1 Inspektorat Kabupaten Lumajang, Aan, ketika dihubungi media membenarkan jiia pihaknya pernah melakukan pemeriksaan terhadap Kades Grati terkait dugaan WIL dan TKD.

“Pada intinya, ada penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan tanah kas desa. Di mana, Pak Kepala Desa menyewakan TKD dari beberapa perangkatnya, namun keuangannya dipakai untuk pribadi. Ditambah ada masalah pribadi Pak Kepala Desa, yang kurang lebihnya masalah WIL. Dari hasil pemeriksaan itu, kita laporkan ke atasan hingga ada keputusan pemberhentian Kades oleh Pak Bupati,” ujar Aan saat dihubungi media via telepon. (tim)

Carutmarut Data penerima BOP, Kemenag Banyuwangi Dorong Transfaransi Dan Keterbukaan Publik

Gempur News.com
-
0
Carutmarut Data penerima BOP, Kemenag Banyuwangi Dorong Transfaransi Dan Keterbukaan Publik
Mastur S.Ag, MPd.I Kasi Pontren Kemenag Banyuwangi

BANYUWANGI –Dalam musim pandemi covid-19, pemerintah menggelontorkan anggaran yang nilainya tidak sedikit, hal itu untuk membantu warga masyarakat yang terdampak juga termasuk untuk kelancaran sebuah lembaga, baik dibidang pendidikan umum maupaun keagamaan.

Akan tetapi mirisnya, dalam penyalurannnya banyak diindikasi tidak benar, dan data penerima bantuan banyak yang fiktip.

Ini dikhawatirkan malah di jadikan ajang bisnis bagi beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab,
salah satunya di yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, di duga adanya penyelewengan dana BOP(Bantuan Oprasional Pesantren) tahap 2.

Adanya pandemi covid-19, kementrian Agama memberikan bantuan BOP(Biaya Oprasional Pondok Pesantren) yang nilainya bervariasi sesuai kriteria jumlah santri, akan tetapi data pesantren yang ada di kabupaten Banyuwangi diduga banyak yang fiktif, tim media Gempurnews berupaya maksimal melakukan investigasi baik dilapangan dengan mendatangi beberapa pondok pesantren sesui data yang sudah tertera dari Kementrian agama pusat, dan ternyata banyak yang fiktif atau tidak ada pesantrennya.

Awak media Gempurnews dan Indometro, mendatangi kantor Kementrian Agama kabupaten Banyuwangi untuk meminta penjelasan terkait bantuan dana BOP yang di duga banyak yang fiktif, dalam hal ini, Drs.H.SLAMET, M.HI, selaku kepala Kementrian Agama kabupaten Banyuwangi menyampaikan, bahwa untuk data BOP(Biaya Oprasional Pondok Pesantren) kemenag kabupaten Banyuwangi tidak dilibatkan, dan data tersebut langsung dari kemenag pusat.

“Itu bukan kami yang mendata dan mengusulkan ke pusat, akan tetapi pusat yang menurunkan data ke kami, kami selaku kementrian agama kabupaten cuman suruh untuk memantau,” tegas Slamet

Saya juga bingung baru kalai ini ada bantuan dana dari pemerintah kok yang mendata pusat bukan dari wilayah, dan saya yakin semua ini ada pemainya, dan saya setuju mendukung penuh kepada awak media atau LSM yang membantu untuk mengungkap dana BOP untuk tahap 2 ini, imbuhnya lagi

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mastur S.Ag, M.PD.I, selaku Kasi Pesantren kementrian agama Banyuwangi, juga mengatakan bahwa memang data BOP yang ada di banyuwangi tersebut dari 60 pondok pesantren terdapat 25 pesantren yang fiktif atau tidak ada pesantrennya, dan kemenag Banyuwangi sendiri sudah mengirimkan surat ke BNI pusat untuk tidak mencairkan dana BOP yang ada diwilayah Banyuwangi sebelum ada rekom dari kementerian agama Banyuwangi.

Saya sudah mengirim surat kepada BNI pusat untuk tidak mancairkan dana BOP yang ada di banyuwangi sebelum mendapat rekom dari kementrian agama kabupaten banyuwangi, karena semua ini bukan salah kabupaten tetapi salah pusat, karna data ini benar-benar dari atas ke bawah bukan dari bawah ke atas, tutur Mastur selaku kasi pesantren Kemenag kabupaten Banyuwangi.

Salah satu Aktifis senior Banyuwangi, yang akrab disapa NANANG, mengingatkan, carut marutnya data serta banyak yang fiktif, akan berpotensi merugikan keuangan negara.

Dan ketika dana BOP itu tidak bisa di cairkan, apa uang akan di kembalikan ke negara dan persoalanya itu masalah pengajuan kan harusnya lewat bawah, ini ternyata bawah tidak mengetahui samasekali karena data semua itu langsung dari atas dan itu rawan karna kalau bisa di cairkan tetapi pesantren-pesantren yang di data itu tidak ada uang pemerintah larinya kemana, dan kemungkinan besar penggunaanya juga tidak jelas ketika sudah tersalurkan karena dari data saja tidak jelas, dan saya sangat kecewa di jaman super canggih saat ini bisa di akses dengan media elektronik kok data bisa keliru sebanyak itu, saya beserta awak media kususnya di kabupaten banyuwangi ini akan bekerja keras untuk mengungkap bantuan BOP tahap 2, yang diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tegas Nanang.(Putra)

Gabungan LSM Dan Aktifis Mahasiswa, Dorong Pilkada Sebagai Ajang Pendewasaan Politik

Gempur News.com
-
0
Gabungan LSM Dan Aktifis Mahasiswa, Dorong Pilkada Sebagai Ajang Pendewasaan Politik

BANYUWANGI – Puluhan massa mendatangi kantor Bawaslu Banyuwangi, Senin (23/11/2020). Mereka yang terdiri dari Ormas Pemuda Pancasila, tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis mahasiswa mendesak pihak penyelenggara bisa menindak tegas temuan serta laporan tentang praktik kampanye hitam.

“Praktik kampanye hitam dapat merusak marwah demokrasi, dan merugikan masyarakat,” ucap Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, Zamroni SH.

Disebutkan, gerakan spontanitas ini adalah klimaks kekecewaan terhadap kondisi politik Pemilihan Bupati (Pilbup) Banyuwangi 2020. Dimana isu yang menyudutkan salah satu Cabup Cawabup, terus bermunculan. Mulai dari politik dinasti, money politik dan lainnya.

“Kami mendesak Bawaslu Banyuwangi, tetap bekerja profesional, tetap netral dan berani menindak tegas segala bentuk praktik kampanye hitam,” katanya.

Sementara itu, Ketua LSM Solidaritas Masyarakat Transparansi (Somasi), Suparmin SH, menilai praktik Black Campaign dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banyuwangi 2020, sudah sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, jika dibiarkan terus berlanjut bisa berpotensi menimbulkan perpecahan hingga konflik di masyarakat.

“Kampanye hitam bisa mengganggu kondusifitas masyarakat serta stabilitas keamanan, maka harus kita lawan,” tegas Ketua LSM yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) LSM Macan Putih ini.

Atas dasar itu, tokoh pergerakan yang akrab disapa Mbah Parmin Rambut Putih itu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap bersama. Saling bergandengan tangan, melawan dan menetralisir segala bentuk kampanye hitam.

Naufal Witartono, perwakilan aktivias mahasiswa menambahkan. Dia berharap momentum Pilbup Banyuwangi, menjadi ajang adu gagasan, visi misi dan program dari kedua pasangan Cabup Cawabup Banyuwangi. Tugas masyarakat selaku pendukung, menjadi penyambung lidah atau membantu sosialisasi.

“Jadi masyarakat tidak perlu ikut larut dalam isu – isu yang menyudutkan salah satu pasangan. Pilkada Banyuwangi, harus menjadi momentum yang berbahagia,” kata Presiden Mahasiswa Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Airlangga (mahasiswa Unair) Banyuwangi.

Dan demi menjaga kemurnian pesta demokrasi, dia meminta Bawaslu Banyuwangi, untuk menindak tegas segala bentuk praktik kampanye hitam.

Ketua Bawaslu Banyuwangi, Hamim, menyambut baik kedatangan puluhan massa Pemuda Pancasila, LSM dan aktivis mahasiswa. Menurutnya, gerakan ini adalah indikasi positif dalam peran serta masyarakat.

“Ini adalah bentuk pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan Pilkada Banyuwangi,” katanya.

Selama ini, Bawaslu Banyuwangi, telah menerima laporan tentang adanya spanduk provokatif. Yang berisi tulisan menyudutkan salah satu pasangan Cabup Cawabup Banyuwangi.

Selama di Kantor Bawaslu Banyuwangi, puluhan massa Pemuda Pancasila, LSM dan aktivis mahasiswa juga melakukan ikrar perang terhadap money politik, kampanye hitam, berita hoaks dan lainnya. (Aris).

1...1,9011,9021,903...2,430Page 1,902 of 2,430