LUMAJANG – Buah pisang tidak selalu identik dengan olahan keripik pisang. Banyak macam cara pengolahan yang saat ini sedang diinovasi oleh industri UMKM, khususnya di Kabupaten Lumajang. Salah satunya “Aroma”, industri UMKM milik Toyibatur Rochma ini telah berkonsentrasi pada pengolahan buah pisang sejak Tahun 2016.
Di sini, buah pisang tidak hanya dijadikan sebagai keripik pisang, namun juga diolah menjadi tape pisang.
Tidak kalah dengan tape biasanya, tape pisang memiliki cita rasa khas, yang tidak dimiliki tape biasanya. Pisang yang digunakan juga tidak sembarangan, harus menggunakan Pisang Kepok dengan kematangan yang pas. Tekstur tape pisang empuk namun tidak lunak.
Menurut Toyibatur, pembuatan tape pisang tidaklah susah. Pisang terlebih dahulu dipilah kadar kematangannya, kemudian dikukus. Setelah itu diberi ragi seperti halnya tape pada umumnya. Tape sudah bisa dikonsumsi setelah 24 jam.
Ide pembuatan tape pisang muncul karena banyaknya pisang di daerah tempat tinggal Thoyibatur. Namun, olahan yang monoton membuatnya ingin mencoba pengolahan yang berbeda.
“Saya melihat potensi pisang di desa saya ini melimpah, olahannya juga itu-itu saja, akhirnya timbul di benak saya pengolahan pisang yang beda, gitu,” terangnya.
Setelah menjadi tape pisang, dirasakan Toyibatur, pisang sedikit mengalami peningkatan nilai ekonomis. Saat ini, tape pisang yang diproduksinya sudah memiliki pasar hingga Kabupaten Jember. Dirinya berharap, nantinya Pemerintah Kabupaten Lumajang membantu pemasaran dari produk-produk olahan pisang miliknya. *
LUMAJANG – Puluhan warga melakukan aksi demo menuntut aktifitas penambangan pasir dihentikan. Akibatnya, aksi demo berakhir ricuh. Warga dan penambang pasir terlIbat bentrok.
Kericuhan dipicu adu mulut antara warga dengan penambang pasir. Warga tak ingin lingkungannya dirusak. Sedangkan penambang pasir menolak aktifitasnya dihentikan.
“Tambang pasir itu mendekati pemukikan, warga meminta agar penambangan itu dihentikan karena bisa merusak lingkungan,” kata Buna, salah satu warga desa setempat kepada media ini, Senin (23/11/2020).
Untung saat itu Polisi segera mengamankan situasi dan kondisi. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan kericuhan yang terjadi.
Kapolsek Candipuro AKP Sajito kemudian bertindak tegas meminta warga dan penambang pasir menahan diri. Dikesempatan itu, Sajito berjanji akan mengumpulkan kedua belah pihak serta pemilik lahan untuk dilakukan musyawarah penyelesaian pertambangan tersebut.
“Kami akan mengundang warga, penambang pasir, dan pemilik lahan pertambangan untuk musyawarah bersama guna mencari solusi dan kesepakatan mengenai persoalan pertambangan pasir di Desa Jugosari ini,” ujarnya.
Polisi akhirnya meminta penambang menghentikan aktivitas pertambangan pasir untuk sementara waktu hingga ada kesepakatan bersama dengan warga. Setelah suasana kondusif, kedua belah pihak kemudian membubarkan diri dengan tertib. (bam)
JEMBER – Badan anggaran DPRD Jember bersama Tim anggaran pemkab, bertemu di ruang Banmus untuk melakukan pembahasan APBD 2020, serta persiapan penyusunan APBD 2021.
Meski idealnya pembahasan APBD 2021 harus menungggu SOTK 2020, namun Pemkab Jember dirasa bisa langsung membahas APBD 2020, setelah pengembalian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tahun 2016.
Hal ini diungkapkan oleh Kabag Hukum Pemkab Jember Ratno Sembada Cahyadi, saat hearing di Komisi A DPRD Jember Senin (23/11/2020).
Menurut Retno, sejatinya pembahasan APBD 2020 bisa dilakukan, sebab landasan hukumnya berupa SOTK 2016 sudah selesai dikembalikan. Namun, Pemkab Jember masih fokus selesaikan APBD 2020 sambil menunggu petunjuk dari Mendagri.
“Untuk pembahasan APBD 2021, masih akan menunggu penyesuaian SOTK 2020 selesai,” ujarnya.
Terlambatnya pembahasan APBD 2020 dikarenakan DPRD menilai ada kesalahan tentang SOTK yang digunakan. Sehingga perlu melakukan pengembalian SOTK ke 2016 baru bisa membahas APBD 2020.
“Itu sudah ada penjelasan dari Kemendagri bahwa SOTK lalu itu bermasalah dan pembahasan APBD 2020 tidak berjalan, sekarang sudah selesai dan bisa dibahas untuk APBD 2020,” imbuhnya.
Ratno menjelaskan, Pemkab Jember masih menunggu petunjuk dari Mendagri tentang SOTK 2020 yang nantinya digunakan sebagai dasar pembahasan APBD 2021.
“Sambil menunggu petunjuk Mendagri tentang SOTK 2020 yang akan menyusun APBD 2021. Plt. Bupati Muqit Arif lanjut Ratno, sudah berkirim surat kepada Mendagri, tinggal menunggu surat jawabannya saja,” tuturnya. (tim biro jember)
PROBOLINGGO– Bertempat di MI Desa Wringin Anom kecamatan Kuripan kabupaten Probolinggo, Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) guna memilih kepengurusan masa bakti 2020 s/d 2025. Minggu, (1/11/2020).
Kegiatan penting ini dihadiri Ro’is Syuriah PCNU Kh. Muharror Aziz, Wakil Katib Kh. Sholeudin, Sekretaris PCNU Kh. Saifullah Arif, Bendahara Kh. Moh. Hasan Sidiq, Ketua MWCNU domisioner Kh. Masduqi, PAC Gerakan Pemuda Ansor, Muslimat-Fatayat, Pengurus Ranting NU serta Jajaran Forkopimka kecamatan Kuripan dan toga-tomasy setempat.
Dalaam sambutannya, Camat Kuripan menyampaikan pesan sekaligus dorongan kepada organisi tersebut untuk terus berkembang dan mandiri.
Organisasi NU diakui di dunia Internasional dengan anggota istimewanya seperti Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU di luar negeri, pesannya.
Kalau di dunia saja diakui, apalagi di negeri tercinta Indonesia, maka sekali lagi saya mengajak, jadikan kegiatan ini ajang yang positif dan ajang silaturrahim, kita berharap semoga MWCNU yang ada di kecamatan Kuripan lebih baik dan lebih eksis untuk kedepannya, dan konferensi hari ini dapat berjalan lancar, tertib dan sukses, harapnya.
Sementara Kh. Muharror Aziz Ro’is Syuriyah PCNU Kabupaten Probolinggo dalam sambutannya saat membuka konferensi menyampaikan terima kasih kepada Kh. Masduqi dan semua panitia. Sebagai mantan Ketua MWCNU yang lama Kyai Masduqi merupakan pengurus senior yang turut mewarnai NU di kecamatan Kuripan.
Mudah-mudahan pengurus yang akan datang akan lebih baik, kita akan tunggu harakah dan gerakan positifnya. Ia juga menyampaikan bahwa PCNU akan terus mengawal semua lembaga dan badan otonom dalam melakukan gerakan pelayanan umat seraya berharap doa dari jemaah NU yang hadir.
Pesan untuk yang terpilih nanti, perbaiki niat untuk berhitmad dan mengabdi, karena NU sekalipun tidak ada pengurusnya akan tetap berjalan baik, namun sebagai tertibnya roda organisasi konferensi ini tetap kita perlukan demi maksimalnya dalam mencapai tujuan sebagaimana yang tela digariskan dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU, tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua domisioner Masduqi, bahwa NU harus sudah melakukan upaya pengembangan SDM dan pengkaderan pemimpin baik di tubuh NU sendiri maupun di lembaga dan banom agar 20 tahun kedepan kita tidak kehabisan stok, selanjutnya meminta kepada pengurus terpilih untuk terus istiqomah dalam menjalankan roda organisasi sebagaimana panitia yang kita bentuk sengaja dari kalangan PAC Ansor dan MDS Rijalul Ansor, tiada lain untuk penguatan NU kedepan.
Pengurus NU jangan terlalu tegang tapi tirulah tambang yang melingkari bumi pada logo NU tidak terlalu kencang namun bisa memberi warna dalam berbangsa dan bermasyrakat dengan sifat lentur dan kasih sayang sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh Muassis Jam’iyah Nahdlatul Ulama, tandasnya.
Terima kasih kepada Camat Kuripan serta jaaran PCNU yang telah mensukseskan kegiatan hari ini walaupun dengan penerapan Protokol kesehatan ketat tiada lain dikarenakan adanya Pandemi Global Covid-19 yang hingga sekarang belum mereda.
Terpilih sebagai Ro’is Syuriah MWCNU Kh. Abdul Aziz dan Ketua Tanfidziyah Ust. Zainullah, semoga akan membawa perubahan yang lebih baik untuk kemaslahatan umat seraya diakiri doa oleh Wakil Katib PCNU Kh. Solehudin yang sekaligus Kasi PD. Pontren Kankemenag kabupaten Probolinggo.
Sementara untuk wilayah kecamatan Tegalsiwalan terpilih sebagai Rois Syuriah, Ky. Khosiin, sedang ketua Tanfidiyah Ustad Sihun.
Berikutnya wilayah kecamatan Bantaran Ustad Sail asal desa Kropak terpilih sebagai ketua, sedang Rois Syuriah ditempati Ustad Sipurwandi dari desa Legundi.
Sampai saat ini, konferensi MWC NU wilayah barat menyisakan kecamatan Sukapura, Dringu dan kecamatan Sumber. (N.Hermanto).
LUMAJANG – Banyak cara yang bisa dilakukan untuk bisa memperingati Hari Pohon Sedunia Tahun 2020. Seperti halnya dengan Kabupaten Lumajang Jawa Timur.
Bupati Lumajang Thoriqul Haq, bersama para pecinta alam telah melaksanakan penanaman bibit pohon di kawasan pesisir pantai Watu Pecak, Kecamatan Pasirian, Minggu (22/11/2020).
Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi dampak abrasi air laut dan kerusakan lingkungan serta melindungi habitat di sekitar pesisir pantai.
“Saya sangat mengapresiasi kepada kawan-kawan pecinta lingkungan yang hari ini hadir di Watu Pecak,” kata Thoriq.
“Kita semua punya pikiran dan tujuan yang sama dalam melakukan hal yang nyata dalam melestarikan lingkungan di pesisir pantai,” tambahnya.
Ia menganggap, laut sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial yang selalu berdampingan. Bagi masyarakat pesisir selatan, laut sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya.
Dirinya merasa berkewajiban mengambil kebijakan untuk tujuan pelestarian lingkungan. Sebab bagi dia hal itu sangat berpengaruh terhadap keselamatan jiwa.
“Begitu ada indikasi melakukan kerusakan terhadap lingkungan, adanya indikasi orang-orang yang akan menggangu lingkungan, akan berhadapan dengan saya Bupati Lumajang,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemkab Lumajang memang berkeinginan mengembalikan fungsi pesisir selatan sebagai tempat konservasi lingkungan.
Sementara itu, kegiatan yang diikuti oleh berbagai komunitas pecinta alam tersebut, total bibit pohon yang akan ditanam, khususnya di wilayah pantai Watu Pecak mencapai 2.500 bibit.
“Hari ini total bibit pohon ada 2.500 bibit yang akan kita tanam, yang terdiri dari bibit pohon mangrove, cemara laut dan masih banyak beberapa bibit pohon yang lainnya,” ujar pihak panitia, A’ak Abdullah.
“Juga tidak kalah penting, ada beberapa bibit pohon Baobab yang berasal dari Afrika, memiliki bentuk pohon yang besar dengan diameter kurang lebih 5 meter,” imbuh A’ak. (bam)
CIMAHI – Komite seni rupa DKKC Kota Cimahi mengadakan pertemuan rutin, bertempat di Tepas Art Spce milik Pelukis Bahar Malaka Jalan Cihanjuang Gg.Bajat RT 01- RW 18 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara, Sabtu (21/11/2020).
Hadir dalam kesempatan tersebut para perupa yang tergabung dalam Komite Seni Rupa DKKC (Dewan Kebudayaan Kota Cimahi), diantaranya Ketua H.Deden pemilik Mozie Mozaik, Bahar Malaka Pelukis Eksentrik juga Pemilik Tepas Art Space, Agus Hamdani Ketua Forkis dan komunitas Gambar gampang, Bunda Erni dari Kumunitas Satu Bumi, Achmad Kusnadi (Kang Cus) Pemilik Galery Cus’Eruption.
Dalam diskusi yang dilaksanakan di Tepas art Space tersebut membahas banyak hal yang berhubungan dengan pengembangan Pendidikan Formal Seni rupa yang rencananya akan di dirikan di Kota Cimahi.
Dalam jeda diskusi, Ketua Komite Senirupa Dewan Kebudayaan Kota Cimahi (DKKC) menyampaikan hal yang berhubungan dengan perkembangan senirupa serta rencana pendirian sekolah Non formal Senirupa di Cimahi.
“Ya, pada kesempatan ini kami bersama-sama mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan senirupa yang ada di Kota Cimahi khususnya dan Jawa Barat pada umumnya, namun kami juga mendiskusikan perkembangan seni rupa nasional bahkan Go Internasional,” terang Ketua DKKC kepada Gempurnews.com
Pada kesempatan itu ia juga menyampaikan langkah awal rencana pendirian sekolah Non Formal Senirupa di Kota Cimahi tersebut.
“Pertama, kita lakukan pengenalan dulu kepada masyarakat luas tentang rencana pendirian pendidikan non formal yang akan dikembangkan oleh Studio atau Galeri masing-masing, disusul dengan pengenalan sanggar yang ada di Kota Cimahi ini,” terangnya kemudian.
“Kami berharap, semua partisipan dari masyarakat bisa melihat atau bisa berapresiasi tentang rencana-rencana niat baik dalam rangka perwujudan, pembentukan sekolah perupa di Kota Cimahi yang bersifat non Formal,” lanjut Pemilik Galery Mozie.
Dengan digelarnya diskusi semacam ini, dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat termasuk Pemerintah Kota Cimahi atau melalui dinas terkaitnya, tentu tak salah jika memberikan perhatian lebih kepada niat mulia para perupa ini, kata salah satu peserta diakusi.
“Ya, apalagi rencana awal pembentukan Sekolah Non Formal Senirupa ini dilaksanakan tanpa dipungut biaya alias Gratis,” lanjut peserta lain.
Sementara dari pantauan media ini, para pengajar yang akan terlibat dinilai sangat layak untuk memberikan pengajaran seni rupa tersebut, karena mereka adalah para pelukis yang sudah mempunyai jam terbang dan pengalaman dibidangnya. Rilis : Edison Editor: Bambang Irawan
BANYUWANGI – Situasi politik yang kian memanas dalam perhelatan Pilbup Banyuwangi 2020 memancing reaksi para aktivis LSM senior. Dengan lantang, mereka berikrar menyatakan perang melawan segala bentuk kampanye hitam.
Sikap anti Black Campaign salah satunya dicetus oleh para aktivis senior yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) LSM Macan Putih.
Diantaranya LSM Semilir, LSM Solidaritas Masyarakat Transparansi (Somasi), LSM Bersama Memberdayakan Warga (BMW), LSM Gerakan Rakyat Untuk Perubahan (GRUP), LSM Independen Pembaharuan Indonesia (IPI) dan LSM Lembaga Kajian Pertambangan dan Lingkungan (LKPL).
“Kami berharap Pilkada Banyuwangi menjadi ajang adu gagasan, visi misi dan program kerja, bukan jadi ajang menyudutkan salah satu paslon,” ucap Ketua LSM Somasi, Suparmin SH, Sabtu (21/11/2020).
Pria yang akrab disapa Mbah Parmin Rambut Putih ini menyebutkan, bahwa semakin mendekati masa pencoblosan, 9 Desember 2020, tercium adanya upaya praktik kampanye hitam, mulai dari isu politik dinasti, money politik dan lainnya.
“Demi kondusifitas Banyuwangi, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membentengi diri dan saling bergandengan tangan melawan kampanye hitam,” ungkapnya.
Kepada Bawaslu Banyuwangi, Suparmin meminta agar terus bertindak profesional, dan berani bersikap tegas jika mendapati adanya pihak – pihak yang dengan sengaja melakukan Black Campaign.
Sementara itu, Ketua LSM GRUP, Ir Agus Setiyono, menilai bahwa sikap menolak segala bentuk kampanye hitam wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat Banyuwangi.
Karena kampanye hitam bukan hanya akan menciderai marwah demokrasi. Namun juga bisa memicu perpecahan hingga konflik ditengah masyarakat.
“Jangan biarkan kampanye hitam terjadi dalam Pilkada Banyuwangi, mari kita lawan bersama,” tegasnya.(Aris).
LUMAJANG – Dinas Ketahanan Pangan Lumajang menggelar kegiatan pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, dalam Pelatihan Olahan Makanan Berbasis Inovasi, bertempat di Desa Umbul, Kecamatan Kedungjajang, Rabu (18/11/2020) lalu.
Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan semangat masyarakat dari keterpurukan menuju arah ketercukupan dan kemandirian di masa Pandemi Covid-19.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang, Hertutik menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut untuk memberdayakan masyarakat terkait ketahanan dan keanekaragaman pangan di Kabupaten Lumajang.
“Lewat Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) digunakan untuk sisi ketenagakerjaan dan kemasyarakatan, kami mengadakan pelatihan olahan makanan berbasis inovasi bagi masyarakat yang terdampak pandemi,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Hertutik juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan 3 narasumber yang memberikan pelatihan berbagai macam bahan olahan makanan untuk disampaikan kepada masyarakat yang hadir.
“Hari ini, kita akan memberikan pembinaan dan pelatihan cara membuat Pastel Basah Casava Flour yang berbahan dasar tepung singkong, bakso lele, naget lele, rambak lele, opak pisang, keripik pisang aneka rasa dan resep keripik debok pisang,” terangnya.
Selain itu, Hertutik menegaskan, melalui kegiatan pelatihan olahan makanan ini, diharapkan masyarakat bisa berkreasi dalam memenuhi semua kebutuhan pada diri sendiri dan keluarganya.
“Bagaimana masyarakat bisa memperoleh kebutuhan dan penghasilan dari ketrampilan yang telah kita berikan,” harapnya. (bam)
BANYUWANGI – Mahasiswa PSDKU Universitas Airlangga (Unair) Banyuwangi, genjot gerakan tolak segala bentuk kampanye hitam. Karena praktik Black Campaign dinilai hanya akan merusak marwah pesta demokrasi Pilbup Banyuwangi.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berkomitmen bersama menolak segala bentuk kampanye hitam,” ucap Presiden Mahasiswa PSDKU Unair Banyuwangi, Naufal Witartono, Kamis (19/11/2020).
Disebutkan, sikap penolakan terhadap kampanye hitam ini merupakan bentuk peran serta mahasiswa dalam menjaga kemurnian Pilkada Banyuwangi 2020. Sekaligus wujud pengabdian kepada masyarakat.
Apalagi beberapa waktu belakangan, Pilbup Banyuwangi, diwarnai sejumlah isu liar yang menjurus pada kampanye hitam. Dan disinyalir sengaja dihembuskan guna menyudutkan salah satu pasangan Cabup Cawabup. Mulai dari isu dinasti, politik uang dan lainnya.
“Kami yakin seluruh masyarakat akan lebih sepakat jika momentum kampanye dijadikan ajang adu gagasan, visi misi atau pun program. Dari pada saling menjatuhkan dengan cara yang tidak sehat,” ungkap Naufal.
Demi menjaga marwah demokrasi, serta memastikan Pilkada Banyuwangi yang jujur dan adil, dia mengimbau para pemuda serta seluruh masyarakat untuk turut berperan serta aktif. Membentengi sekaligus menjadi penetralisir ketika menemukan praktik Black Campaign.
Mulai hari ini, hingga masa pencoblosan, 9 Desember 2020 mendatang. Mari bersama mewujudkan Banyuwangi yang damai, makmur, sejahtera dan berkeadilan,” cetusnya.(Aris)
BARITO UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Barito Utara, menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang III, Pidato pengantar Bupati Barito Utara dalam rangka, penyampaian nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2021, di ruang sidang DPRD Barito Utara, Jum’at, (20/11/20).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Permana Setiawan,ST didampingi Ketua DPRD, Ir.Hj.Mery Rukaini,M.IP., dan Wakil Ketua II DPRD, Sastra Jaya beserta anggota dari fraksi dimasing-masing Komisi I, II dan Komisi III.
Hadir juga dalam Sidang, Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra,SH Asisten III Sekda, Dandim 1013 Muara Tewh, Kapolres Barito Utara, yang mewakili Kepala Pengadilan Negeri Muara Teweh, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara, FKPD dan unsur Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
Pengantar Pidato Bupati Barito Utara,H.Nadalsyah yang dibacakan melalui wakilnya, Sugianto Panala Putra,SH menyampaikan nota keuangan ini merupakan agenda tahunan, sebagai manifestasi dari siklus anggaran yang memiliki. Nilai strategis bagi kelangsungan roda pemerintahan,walaupun dalam kondisi pandemi virus corona- 19 saat ini.
Penyusunan rancangan APBD Kabupaten Barito Utara, tahun anggaran 2021 mengacu pada lima prioritas pembangunan daerah antara lain, Infrastruktur dan energi, Pendidikan dan kesehatan, Peningkatan ekonomi masyarakat, Sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Lebih lanjut Wabub katakan, dalam kebijakan umum APBD Kabupaten Barito Utara,tahun anggaran 2021 yang telah disepakati,kita prioritaskan pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomo.90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dan perencanaan, pembangunan dan keuangan daerah pada tahun anggaran 2021. untuk percepatan pembangunan diberbagai bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat dalam kondisi situasi yang terdampak,akibat pandemi (COVID-19)secara berkeadilan.
“Demi menuju terwujudnya Masyarakat Barito Utara Yang Relegius, Mandiri dan Sejahtera, Melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan Dibidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan,”tutup Sugianto. (SS).
