MALANG – Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang, PKL liar kini tak bisa seenaknya berjualan.

Pasalnya, dengan terbitnya perda itu, Satpol PP Kabupaten Malang memiliki dasar hukum untuk menindak para PKL liar yang berjualan tidak pada tempatnya.

Sebelumnya, Satpol PP Kabupaten Malang masih belum bisa menindak para PKL liar yang berjualan tidak pada tempatnya. Hal itu dikatakan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Malang Nazaruddin Hasan.

“Tapi dengan Perda Nomor 11 Tahun 2019 ini, sudah ada legalnya untuk menindak PKL yang liar,” tandasnya usai menghadiri acara sosialisasi peraturan daerah tentang ketertiban umum di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (30/11/2020).

Nazarudin menjelaskan, dasar penindakan terhadap para PKL liar adalah Perda Nomor 11 Tahun 2019 ini, khususnya pada pasal 20 ayat 1 yang menyebutkan pelarangan usaha.

“Di sana ( pasal 20 ayat 1-red), sudah tertulis jelas bahwa setiap orang atau badan usaha (dilarang, red) menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman publik dan tempat umum. Jadi jelas, PKL bisa dilarang,” ujarnya.

Diberitahukan pula, tindakan satpol PP terhadap PKL liar nantinya akan bertahap. Untuk tahap awal, mengacu pada pasal 29 ayat 1 PKL liar akan diberi sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, penyitaan barang dagangan, hingga denda administratif.

Namun, jika sudah diberlakukan tahapan tindakan oleh satpol PP dan PKL masih saja membandel dengan tetap berjualan di tempat yang bukan semestinya, terdapat ancaman pidana yang bakal diterima oleh PKL.

Dalam pasal 41 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa jika sanksi administratif diabaikan oleh para pelaku usaha, akan rerdapat ancaman hukuman kurungan penjara selama tiga bulan dan denda sebesar Rp 50 juta.

“Maka nantinya satpol PP akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menegakkan perda terbaru ini,” ujar Nazaruddin.

Dalam kurun waktu satu bulan untuk menyosialisasikan Perda Nomor 11 Tahun 2019, Nazarudin berharap agar semua masyarakat, terkhusus para pelaku usaha, mematuhi aturan tersebut agar tercipta ketenteraman dan kenyamanan di Kabupaten Malang.

“Kami harap selama satu bulan ini kami sosialisasi, semua pelaku usaha dan PKL bisa memahami untuk kebaikan bersama. Setelah sosialisasi satu bulan, nantinya tindakan sesuai perda akan kami terapkan semua,” tandasnya.

Allasan terkait baru disoalisasikannya Perda Nomor 11 Tahun 2019 pada akhir tahun 2020 ini, Nazaruddin menyebut dampak pandemi covid-19 yang membuat fokus lebih diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19.

“Sebenarnya ini (Perda No 11 Tahun 2019, red) sudah disahkan akhir tahun kemarin (2019, red). Awalnya akan disosialisasikan awal tahun 2020. Tetapi karena covid-19, kami sosialisasikan akhir tahun ini,” terangnya.

Dalam sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2019 itu, hadir perwakilan sejumlah instansi di Kabupaten Malang. Di antaranya dari perwakilan Polres Malang, Kodim 0818 Malang-Batu, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Mursyidah, serta para camat se-Kabupaten Malang. Diharapkan semua instansi bersinergi dalam menegakkan dan bersama-sama menyosialisasikan aturan Perda Nomor 11 Tahun 2019 agar kehidupan bermasyarakat lebih tenang dan nyaman. (srj/mid)

MALANG – Ari Ambarwati, dosen Universitas Islam Malang (Unisma) dan Andia Kusuma Damayanti, Psikolog yang juga dosen Universitas Wisnuwardhana (Unidha) Malang, menyampaikan pemaparan dalam webinar ‘Manajemen Pengelolaan Stres dan Persiapan Kembali Ke Sekolah’ pada hari Minggu (29/11/2020).

Ambar menyampaikan bahwa sudah sembilan bulan pandemi Covid-19 berlangsung. Dan naga-naganya Covid belum berlalu. Sehingga masih dilakukan pembelajaran PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) yang ada plus minusnya.

Terkait keluarnya SKB empat menteri tentang panduan pembelajaran semester depan tahun ajaran 2020/2021, Ambar mengatakan diperlukan guru yang antisipatif. Misalkan nanti, kata dia, bagaimana jika tiba-tiba listrik mati sehingga berdampak ke wifi. Atau, bagaimana jika siswa tidak punya gawai, selain guru harus adaptif pada perangkat pembelajaran dan mitigatif.

Hal ini akan jadi bekal nanti jika sekolah akan tatap muka secara bergantian. Meski banyak check list yang harus dilakukan sekolah, lanjut dia.

“Pada masa ini, pola belajar siswa dan guru tidak lagi pada tempat dan waktu yang sama. Jam belajar pun lebih fleksibel,” ungkapnya.

Selain itu di masa ini, guru ditantang agar memutakhirkan pengetahuan untuk perangkat belajarnya dan melakukan reorientasi pembelajarannya.

Dikatakan, tak hanya siswa yang mengalami dampak PJJ. Tapi juga gurunya. Ia menyebut guru perlu menyesuaikan perangkat belajar, guru kesulitan mencapai target pembelajaran dan kesulitan mengontrol capaian belajar siswa.

Ini diketahuinya dari hasil survei pada guru, terutama pada guru Bahasa Indonesia.

“Maka guru juga tidak bisa melakukan semua sendiri tanpa support system dari sekitarnya,” terangnya.

Menurutnya, PJJ dengan daring tak hanya sulit bagi guru juga dosen di perguruan tinggi. Ada juga dosen yang tidak bisa mengikuti irama pembelajaran daring. Sehingga ditunjuk dosen muda untuk membantu mengunggah materinya ke mahasiswa. Namun ini juga membuat ada beban psikologi.

Agar guru tidak merasa kesulitan melewati ini, ia menyarankan antar guru bisa berbagi pengalaman baik. Sebab ada banyak guru mengalami itu.

“Selain itu, guru juga bisa meminta bantuan ke paguyupan orangtua untuk membantu pendampingan siswa,” jelasnya.

Sedang Andia Kusuma Damayanti, dosen Unidha mengawali presentasi dengan riset-riset yang dilakukan pihak lain terkait guru dalam pandemi ini.

Seperti guru saat bekerja dari rumah, penguasaan teknologi, penambahan biaya internet, jam kerja jadi tidak terbatas karena koordinasi dengan guru lain, ortu dan kasek.

Agar guru tak stres, maka kesehatan mental juga perlu diperhatikan.

“Pekerjaan jadi guru itu adalah pilihan. Karena ini yang dimaui, maka otomatis lebih enjoy dalam proses ini,” kata Andia.

Apalagi yang sudah berpengalaman lama. Ketika menghadapi angkatan yang “lemot” maka guru harus kreatif. Jika ada kendala, bisa berbagi ke guru lain untuk mengatasi itu.

“Memang kadang ada pelit ilmu dan tidak mau berbagi. Padahal jika dibagi, keilmuannya nanti akan bertambah,” jawabnya.

Selain itu juga harus berpikir positif dan realistis pada kegiatan sehingga jadi rileks.

Artikel ini sebelumnya sudah di tayangkan di SURYAMALANG.COM, disertai catatan redaksi bersama melawan corona dan mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin mencuci tangan dan selalu menjaga jarak). (tim/red)

BATU – Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di Desa Tlekung di Kota Batu, dimulai tanggal 28 November hingga 7 Desember 2020.

PSBL ini dilakukan karena ada 27 warga yang terkonfirmasi positif Covid-19. Jumlah itu diketahui setelah 113 warga menjalani tes usap pada akhir pekan ini.

Kepala Desa Tlekung, Mardi menerangkan, awal mula adanya kasus diketahui setelah ada proses pemakaman satu orang warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 oleh petugas.

“Saya tidak tahu kalau yang meninggal itu terkonfirmasi positif atau tidak. Itu yang tahu kan Dinas Kesehatan. Sedangkan keluarga yang berduka tidak tahu menahu terkait Covid-19,” kata Mardi, Minggu (29/11/2020).

Apalagi, yang dimakamkan adalah anak berusia 15 tahun yang sebelumnya diketahui kondisinya sehat, sehingga warga menganggap kematian anak ini bukan karena Covid-19.

“Warga tidak percaya anak itu terserang Covid-19. Itulah pemicunya,” ungkap Mardi.

Setelah pemakaman anak usia 15 tahun itu, ada tiga orang menyusul meninggal dunia. Total, ada empat orang warga Desa Tlekung yang meninggal dunia.

Sekali lagi, Mardi mengaku tidak mengetahui status mereka, apakah terkonfirmasi positif Covid-19 atau tidak. Dia tidak memiliki informasi maupun data terkait kondisi warganya sendiri.

Empat orang warga ini rumahnya terpisah. Mardi mengkonfirmasi kalau empat orang warga yang meninggal bukanlah satu keluarga.

“Empat orang itu bukan satu keluarga, sudah rumah sendiri-sendiri. Alhamdulillah sekarang kondisinya sudah kondusif,” jelasnya.

Namun Mardi tetap mengakui apa yang terjadi di desanya adalah sebuah musibah yang harus dihadapinya. Sejauh ini, ia hanya berkoordinasi dengan petugas setingkat kecamatan, yakni Camat dan Danramil.

Sedangkan Wilayah PSBL tidak untuk Desa Tlekung keseluruhan, namun hanya di Dusun Gangsiran Ledok saja.

Mardi juga mengatakan dari 27 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, 5 orang diantaranya sudah pulang ke rumah masing-masing, tersisa 22 warga Desa Tlekung yang saat ini tengah menjalani isolasi di sebuah hotel.

“Tidak ada tambahan lagi, tetap di angka 27 yang terkonfirmasi positif Covid-19. Malah sebagian sudah sembuh dan pulang. Ada lima orang,” terangnya.

Informasi yang dihimpun, Desa Tlekung menjadi desa ketiga yang melaksanakan PSBL. Sebelumnya sudah dua desa yang melaksanakan PSBL, yakni Giripurno dan Mojorejo.

Sementara itu anggota DPRD Batu, Bambang Sumarto, yang juga tinggal di Desa Tlekung, mendorong Pemerintah Kota Batu untuk bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Tlekung, terutama menyangkut keselamatan dan kesehatan warga.

Mengenai akurasi informasi terkait civid 19 ini, memang banyak informasi beredar yang tidak terkonfirmasi kebenarannya. Namun untuk kasus ini, Bambang mengaku mendengar sendiri di Desa Tlekung ada anak muda yang sakit dikira keda DB.

“Awalnya ada anak muda yang sakit, dikira keda DB. Setelah meninggal, dimandikan oleh keluarganya, saya tidak tahu anak itu terpapar atau tidak. DPRD Batu sudah menyampaikan ke dinas terkait yakni Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Mohon dibantu semaksimal mungkin warga Desa Tlekung yang terdampak Covid-19,” ujar Bambang.

Meskipun awalnya banyak warga sempat resah, namun setelah dilaksanakan PSBL, kondisi Desa Tlekung berangsur kondusif. Mereka juga mulai disiplin menerapkan protokol kesehatan (srj/mid)