BANYUWANGI —Maraknya pertambangan galian C bebas tanpa ijin, dan tergiurnya hasil yang didapat dari usaha galian C, memicu tanah bengkok kaur desa juga digali.

Ini terjadi di Desa Kali Baru Wetan, tanah dengan luas 3 hektar di gali dengan alasan di buat membangun wisata air terjun.

Sabtu 12 Agustus 2020 LSM BP3RI dan Awak media Gempur News mendatangi lokasi yang di duga galian C, dilokasi tersebut ditemui Harji selaku pendamping Galian C dari LSM YASRA DINAMIKA INDONESIA.

Ini bukan galian atau pertambangan, ini adalah reklamasi, dikarenakan ingin membuat parkiran suatu wisata dan untuk membeli tanah pemakaman umum, ujar Harji

” Jadi untuk keseluruhan bengkok desa Kalibaru wetan seluas 24 hektar, dan yang 3 hektar kita reklamasi untuk kemajuan wisata air terjun dan untuk surat izin reklamasi memang belum ada cuman surat pemberitahuan kepada dinas- dinas yang terkait sudah kita berikan, dan semua yang mengelola Pokmas Desa Kalibaru wetan” imbuh harji

Kepala Desa Kalibaru Wetan, Taufik, ketika di temui dan di minta klarifikasi terkait tanah Bengkok yang di gali, menegaskan memang tanah tersebut merupakan tanah bengkok, di ambil pasirnya tetapi itu bukan galian C, tetapi reklamasi karna sudah tidak produktif untuk tumbuhan, dan akan di buat lahan parkir wisata, karna desa tidak mampu untuk membangun kemajuan wisata karna dampak dari Covid-19, maka pokmas mengusulkan untuk bengkok desa yang ada di dusun Wonorejo di reklamasi untuk lahan parkir, dan hasil dari penjualan pasir di buat membeli tanah makam.

“Karna saya selaku kepala desa cuman mengetahui dan memberi izin saja, untuk yang lain semua yang mengetahui Pokmas dan pendamping pokmas, LSM Yasra Dinamika Indonesia, silahkan lebih lanjutnya tanya kepada Ketua Pok mas”.imbuhnya lagi

Apabila itu termasuk galian C atau pertambangan, maka seharusnya mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Berdasarkan UU 4/2009 dan PP 23/2010, komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan yaitu, mineral radioaktif antara lain radium, thorium, uranium. Mineral logam berupa emas, tembaga dan lainnya.

Mineral bukan logam antara lain intan, bentonit. Kemudian batuan seperti andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug. Selanjutnya batubara antara lain batuan aspal, batubara, gambut.

Dan ini mengacu pada aturan, revitaliasi eks galian c di Argasunya bila dilihat dari undang undang tersebut, termasuk dalam kategori pertambangan batuan, pengelola wajib mematuhi ketentuan UU 32/2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya.

Didalam UU 4/2009, juga disebutkan pelanggaran dan sanksi pidananya, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Selain itu, setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral, batu dan batubara, yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar

Dan Sampai saat ini ketua pokmas Joko Triono tidak bisa di konfirmasi oleh awak media. (Putra).

BANYUWANGI – Jumlah kasus sembuh covid-19 Banyuwangi terus bertambah. Kali ini, sebanyak 80 santri dari klaster pondok pesantren kembali dinyatakan sembuh.

“Sehingga pada hari ini, tercatat ada 171 santri yang telah dinyatakan sembuh dari total pasien sembuh yang sebanyak 291 orang,” kata Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, dr Widji Lestariono, Sabtu (12/9/2020).

Masa karantina klaster covid-19 Ponpes Darussalam Blokagung Banyuwangi sendiri berakhir pada hari ini. Satgas Penanganan Covid-19 Banyuwangi dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI akan membuka karantina ponpes usai menjalani karantina selama 2 pekan.

“Dengan berakhirnya masa karantina malam ini, semua santri besok akan dinyatakan sembuh. Kecuali yang masih menujukkan gejala, akan kita tambah karantinanya lima hari ke depan,” kata Rio.

Dia menyebut pada hari ini ada penambahan 38 kasus konfirmasi baru. Sehingga total kasus covid di Banyuwangi menjadi 1012. Dalam perawatan 690 orang, dan meninggal 31.
“Kami terus mengingatkan warga masih tingginya potensi penyebaran virus corona di sekitar kita. Selama tingga minggu terakhir penambahan kasus baru terus terjadi dari transmisi lokal. Ini artinya membutuhkan disiplin yang lebih tinggi dari semua pihak,” kata Rio.

Rio juga mengungkapkan adanya tenaga kesehatan yang terpapar virus corona di salah satu rumah sakit milik pemerintah. “Tracing sudah dilakukan oleh satgas covid ke seluruh karyawan rumah sakit. Langkah penanganan terus kita lakukan,” kata dia.

Secara khusus Rio menyebut pentingnya kewaspadaan terhadap klaster kantor. Akhir-akhir ini, kata dia, mulai muncul beberapa kasus di perkantoran.

“Seperti hari ini, kami umumkan adanya sejumlah ASN yang terpapar virus corona dan mereka rekan kerja satu kantor. Ini menjadi alarm buat kita semua, bahwa meski teman sekantor, tetap kita harus waspada. Jangan remehkan,” kata Rio.

Untuk itu, Rio terus mengimbau pentingnya penerapan protokol kesehatan di manapun berada. Ini penting dilakukan untuk mencegah transmisi lokal covid.

“Siapapun, saat ini wajib waspada dan benar-benar menerapkan protokol kesehatan dengan baik karena kasus covid 19 di Banyuwangi terus naik. Siapa pun sangat mungkin terinfeksi covid. Transmisi lokal sangat mungkin terjadi,” ujarnya.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan WFH di lingkup kantor pemerintahan pemkab. Anas meminta agar setiap rapat atau pertemuan kantor dilakukan outdoor, di ruangan terbuka atau ruangan yang memiliki sirkulasi adara yang lancar.

Selain itu, pemkab juga kembali melakukan pembatasan jam operasional pertokoan untuk menekan laju penyebaran virus corona, seperti yang pernah dilakukan pada saat masa awal pandemi. Pembatasan juga dilakukan pada kegiatan warga yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti pernikahan dan sunatan.

Selain itu, secara khusus Anas juga meminta masyarakat untuk lebih perhatian pada warga yang usia lanjut maupun warga yang memiliki riwayat penyakit jantung, diabetes, ginjal, dan hipertensi. Infeksi virus corona akan meningkatkan resiko bagi orang yang sebelumnya memiliki komorbid (penyakit penyerta).

“Secara khusus, kami minta tolong agar warga lebih memperhatikan orang tua dan mereka yang memiliki penyakit penyerta. Tolong dijaga dan diperhatikan lebih, upayakan membatasi aktivitas mereka di luar. Mereka sangat rentan, perlu kita jaga,” kata Anas. (tim)

BANYUWANGI – Aktivis sosial forum Pembela Adat dan Budaya Banyuwangi (Balawangi) dan Forum Media dan Lembaga (Formiga) pertanyakan kelanjutan kasus perusakan di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jumat, 27 Maret 2020 silam.

Langkah ini dilakukan menyusul adanya salah satu tersangka yang telah divonis hukuman 7 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, yang di Ketuai Hj Nova Flory Bunda SH, M Hum. Dan disitu, tersangka dijerat Pasal 170 KUHP, atau terbukti melakukan aksi perusakan secara bersama-sama.

“Fakta persidangan membuktikan bahwa kasus perusakan dilakukan secara bersama-sama. Kami mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini,” ucap Ketua Balawangi, Sholehudin, Senin (14/9/2020).

Seperti diketahui, salah satu tersangka perusakan atas nama Siswantoro, warga Dusun Pancer, Desa Sumberagung, telah dibawa ke meja hijau. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa dia terbukti telah melakukan perusakan Cafe Bella, milik Budi Wahyono, di pantai Mustika, di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran.

Disitu juga terungkap sejumlah nama yang ikut melakukan perusakan. Diantaranya, JON, RSD, PRN, DHE alias PDK, AMS dan DL. Yang dalam Putusan No 432/Pid.B/2020/PN Byw, enam orang tersebut disebut sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang).

Dalam fakta persidangan juga disebut-sebut ada sejumlah nama yang menggalang pertemuan massa ditenda tolak tambang, yakni WH, MWT dan ZA.

“Penerapan pasal 170 KUHP oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, membuktikan bahwa perusakan tidak dilakukan satu orang,” ungkap Sholeh, sapaan akrab Ketua Balawangi.

Sementara itu, Ketua Formiga, Hijrotul Hadi, meminta kepolisian untuk mengusut kasus perusakan Pesanggaran hingga ke otak intelektual. Upaya tersebut dinilai penting guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sekaligus meminimalisir kemunculan kejadian yang sama dimasa mendatang.

“Dan jika masyarakat yang turut serta melakukan perusakan saja bisa divonis 7 bulan penjara, maka penggerak dan otak dibalik kejadian harus bisa dihukum lebih berat,” tegasnya.

Terkait hasil persidangan kasus perusakan di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, AKP M Solikin Fery, mengaku belum mendapat tembusan dari Kejaksaan.

“Akan saya cek dan segera tindak lanjuti,” katanya. (Ris)