Cimahi,Kamis(30/10/2025)
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Partai NasDem, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Cimahi melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan memberikan santunan ke tiga panti asuhan yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Cimahi Selatan, Cimahi Tengah, dan Cimahi Utara.

Ketua DPD Partai NasDem Kota Cimahi, Ir. Ivan Ade Sofiyan, MT., IMP, membenarkan kegiatan tersebut, saat ditemui di kantornya, Jalan Sisingamangaraja No. 788, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kamis (30/10/2025).

Menurut Ivan, kegiatan sosial ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud rasa syukur atas perjalanan Partai NasDem yang telah memasuki usia ke-14.

“Kami tidak ingin kegiatan ini menjadi ajang hura-hura atau pencitraan. Ini murni bentuk kepedulian dan rasa syukur kami agar keberkahan senantiasa menyertai perjuangan Partai NasDem untuk masyarakat Cimahi,” ungkapnya.

Tiga panti asuhan yang menerima santunan yang berada di wilayah Kota Cimahi antara lain,Panti Wreda Karitas di Jalan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan,Panti Asuhan Yayasan Peduli Masjid Nusantara (YPMN) di Jalan Jenderal Amir Machmud Blok 701 Cisangkan,Cimahi Tengah dan Panti Asuhan Insan Kamil Mandiri di Jalan Raya Cihanjuang No. 81B, Cimahi Utara.

Ivan enggan menyebutkan besaran bantuan yang diberikan, dengan alasan menjaga keikhlasan.

“Prinsip kami, tangan kanan memberi, tangan kiri pun tidak perlu tahu,” tegasnya.

Karena ada agenda lain di Kantor DPW yang tidak bisa ditinggalkan, Ivan menugaskan Bidang Sosial DPD Partai NasDem Cimahi yang dipimpin oleh dr. Tedja Gurat Baktinia, M.Pd untuk mewakilinya. Turut hadir dalam kegiatan itu, Hapsah, Pramudio, Agustugi, Siti, dan Fadli.
Dalam keterangannya, Tedja mengatakan kunjungan ke panti-panti tersebut merupakan bentuk “Tasyakur bin Ni’mah” atas perjalanan Partai NasDem.

“Kami ingin berbagi semangat dan harapan baru, baik kepada para lansia di Panti Wreda Karitas, maupun kepada anak-anak yatim dan dhuafa di YPMN serta Insan Kamil Mandiri,” jelasnya.

Tedja juga sangat mengapresiasi terhadap Ivan, atas suksesnya dan keberhasilan Partai NasDem Kota Cimahi yang peduli terhadap kaum Papa, Yatim Piatu, Dhuafa dan Lansia.

Sementara itu, Adang, pengurus Panti Asuhan YPMN, menyampaikan terima kasih atas kepedulian Partai NasDem.

Kami merasa sangat terbantu. Ini partai pertama yang datang langsung ke tempat kami. Mudah-mudahan ke depan bisa terus berkolaborasi,” ucapnya.

Panti Asuhan YPMN saat ini membina 35 anak yatim dan dhuafa, dan berharap sinergi dengan Partai NasDem dapat terus terjalin.

Ucapan senada juga disampaikan Burhanudin, pengurus Yayasan Insan Kamil Mandiri.

Kami berterima kasih kepada Partai NasDem yang peduli terhadap anak-anak panti. Semoga partai ini semakin maju, dan Bapak Ivan selalu diberi kesehatan serta kesuksesan dalam memimpin,” tutur Burhan.

Burhan juga berharap, kegiatan sosial seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi partai lain untuk turut memperhatikan kaum dhuafa dan anak yatim.

“Berbagi dengan anak yatim adalah amalan mulia. Insyaallah kelak akan mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW,” pungkasnya.

Achmad Syafei

Cimahi,Kamis(09/10/2025)
DPRD Kota Cimahi menggelar Sidang Paripurna dalam pembahasan Penyampaian dan penjelasan BAPEMPERDA terhadap 2 (dua) RAPERDA usul prakarsa DPRD

Dua usulan tersebut terkait Raperda tentang Penyandang Disabilitas dan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Acara tersebut digelar digedung DPRD Kota Cimahi, jalan dra Hj Djulaeha Karmita nomor 5 Kecamatan Cimahi Tengah, Rabu (8/10/2025).

Hadir dalam sidang Paripurna tersebut, Walikota Cimahi Ngatiyana dan Wakil Walikota Adithia Yudistira, Jajaran Forkopimda, SKPD Kota Cimahi dan 32 anggota DPRD yang hadir dari 44 Anggota DPRD Kota Cimahi.
Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, yang didampingi Wakil Ketua DPRD, H Edi Kanedi dan Agung Yudaswara, yang memimpin jalannya persidangan tersebut,

Menurut Wahyu, bahwa berdasarkan mekanisme, Rancangan Peraturan Daerah,

“Usulan DPRD, penghormatan, Lingkungan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan usulan DPRD, tentang Kawasan Tanpa Rokok, sesuai pembicaraan menjadi dua tingkat pembicaraan, yang akan disampaikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah,” papar Wahyu.

Selanjutnya Wahyu mempersilahkan kepada anggota Bapemperda Lilis Yusniawati dari fraksi Demokrat untuk menyampaikan hasil dari kajian-kajian Bapemperda.

Menurut Lilis, terkait penyusunan Rancangan 2 Peraturan Daerah, atas usulan dari DPRD Kota Cimahi.

“Urusan kesehatan, merupakan urusan pemerintahan, yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar,” ucap Lilis.

Hal ini sebagaimana, dalam Ayat 1 huruf b, dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.
Maka berkaitan dengan urusan pemerintahan yang wajib tersebut, dan melihat kepada Undang-undang nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan,” katanya.

Selanjutnya menurut Lilis, dalam Pasal 22 ayat 1, huruf U, salah satu upaya kesehatan, dalam rangka penyediaan lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat.

“Dilakukan melalui, pengamanan zat adiktif, dan ketentuan pasal 149, menyebutkan, bahwa produksi, peredaran dan penggunaan zat adiktif agar diarahkan, agar tidak mengganggu kesehatan, baik pada perseorangan, keluarga, dan lingkungan,” ucap Lilis.

Jadi dengan hal tersebut, menurut Lilis Pemerintah Kota Cimahi harus membuat Perda Kawasan Tanpa Rokok.

Begitupula menurut Lilis, terkait masalah penyandang disabilitas, yang belum mendapatkan hak yang sama,

“Sehingga diperlukan adanya pengurangan adanya pembatasan dan hambatan, kepada kaum Disabilitas,” tegas Lilis.
Dalam Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2018, Tentang Penyandang Disabilitas.

Walikota Cimahi Ngatiyana juga menyampaikan terkait 2 (dua) RAPERDA usul prakarsa DPRD tersebut dalam Sidang Paripurna.

“Langkah ini merupakan wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, sehat, dan berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat Kota Cimahi,” terang Ngatiyana.

Selanjutnya kembali menurut Ngatiyana, terkait Raperda tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Kota Cimahi memandang perlu adanya penyempurnaan regulasi, agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta perkembangan kebutuhan masyarakat.
“Melalui Raperda ini, diharapkan terwujud sistem perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sehingga mereka dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial secara setara dan bermartabat,” jelasnya

Sementara itu, Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok dan asap rokok.

Penyempurnaan regulasi ini perlu dilakukan menyesuaikan dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, guna memperkuat implementasi kawasan tanpa rokok di berbagai fasilitas umum.
“Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen mendukung pelaksanaan kedua Raperda tersebut melalui langkah nyata di lapangan, baik melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan peraturan, maupun penyediaan fasilitas publik yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat,” tandas Ngatiyana.

Selanjutnya yang diharapkan oleh Ngatiyana, bahwa kebijakan ini menjadi instrumen penting dalam membangun Kota Cimahi yang inklusif, sehat, dan berdaya saing.

Dalam akhir pembicaraannya, Ngatiyana mengharapkan bahwa dalam pembahasan kedua Raperda ini,
“Dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik demi kemajuan Kota Cimahi dan kesejahteraan seluruh warganya,”pungkasnya.

Achmad S.