Home Blog Page 275

Profesional, Humanis, Terlatih: Polresta Banyuwangi Mantapkan Personel Lewat Latihan Teknis Dalmas

0

Banyuwangi – Polresta Banyuwangi, Polda Jawa Timur, menggelar pelatihan teknis Dalmas bagi ratusan personel di Halaman Mapolresta, Jumat (19/9/2025).

Kegiatan ini difokuskan pada penguatan keterampilan Dalmas (pengendalian massa).

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra,S.I.K., M.Si., M.H., mengatakan, pelatihan dilakukan agar anggota memiliki kemampuan teknis yang mumpuni sekaligus sikap humanis saat bertugas.

“Profesionalisme tidak hanya soal taktik, tapi juga bagaimana menghormati hak masyarakat dalam setiap pengamanan,” ujarnya.

Kasat Samapta Kompol Basori Alwi,S.H., M.H., yang menjadi pemateri, menuturkan pelatihan meliputi formasi Dalmas, penggunaan perlengkapan, dan strategi penanganan unjuk rasa sesuai prosedur.

“Kami harap ilmu ini tidak hanya berhenti di teori, tapi benar-benar diaplikasikan di lapangan,” katanya

Polresta Banyuwangi menegaskan komitmennya membentuk personel yang sigap, terlatih, dan tetap humanis dalam menghadapi potensi gangguan keamanan. (***)

Siapkan Makanan Gratis untuk Pemohon SKCK, Polres Mojokerto Kota Hadirkan Layanan Prima yang Humanis

0

KOTA MOJOKERTO – Polres Mojokerto Kota Polda Jatim terus memberikan pelayanan terbaik dan humanis kepada masyarakat.

Hal ini terlihat dengan dibagikannya 100 Bungkus Bubur Kacang hijau kepada para pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) saat antri di loket pelayanan Sat Intelkam Mall Pelayanan Publik Polres Mojokerto Kota.

Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto, S.H, S.I.K, M.H menuturkan, sejak pagi hari ratusan masyarakat tampak memadati MPP Polres Mojokerto Kota Polda Jatim.

Mayoritas di antaranya mengurus SKCK sebagai persyaratan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tuturnya,Kamis (18/9)

Lebih lanjut pelayanan publik tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga harus menyentuh sisi kemanusiaan.

Meski suasana ramai, para petugas SKCK tetap melayani dengan penuh kesabaran dan sepenuh hati.

“Langkah ini menjadi wujud nyata Polres Mojokerto Kota dalam menciptakan suasana pelayanan yang ramah dan berkualitas,” jelas Kapolres Mojokerto Kota.

Ia menegaskan Polri hadir bukan hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan publik yang humanis.

Di tempat yang sama, salah satu pemohon, Pradana asal Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto mengapresiasi layanan humanis yang diberikan Polres Mojokerto Kota Polda Jatim.

Menurutnya, pemohon tidak hanya dilayani secara administratif, tetapi juga diperhatikan kenyamanannya.

“Alhamdulillah tadi pengurusan SKCK cepat, sambil menunggu kami diberikan camilan, kue, dan minuman” tutup pradana.(*)

Sampaikan Bela Sungkawa Polres Probolinggo Kunjungi Keluarga Korban Penembakan KKB Papua

0

PROBOLINGGO,- Kapolres Probolinggo AKBP M Wahyudin Latif yang diwalili Wakapolres Probolinnggo Kompol Haris Darma Sucipto menyambangi rumah duka korban kebrutalan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Rombongan Polres Probolinggo Polda Jatim itu datang di Desa Jorongan, Leces, Kabupaten Probolinggo, untuk turut berbelasungkawa, atas meninggalnya Misto (45).

Ia meninggal setelah ditembak di bagian leher oleh orang tak dikenal yang diduga anggota KKB di Kampung Wundu, Distrik Dokome, Kabupaten Puncak Jaya pada Selasa (16/9/2025).

Saat kejadian, korban tengah beraktivitas di jalur transportasi Puncak Jaya yang kemudian ada penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata.

Jenazah Misto tiba dirumah duka pada Kamis (18/9) sekitar pukul 22.00 WIB dan langsung dimakamkan di pemakaman setempat.

Saat dirumah duka, Kompol Haris selain menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga korban juga memberikan santunan dari Polres Probolinggo.

“Semoga santunan dari bapak Kapolres Probolinggo ini sedikit membantu pihak keluarga yang ditinggalkan serta diberikan ketabahan dalam menghadapi ujian ini,” kata Kompol Haris.

Kompol Haris menambahkan, bahwa dirinya sangat mengutuk keras tindakan keji yang dilakukan otk yang menyebabkan hilangnya nyawa korban.

“Kami sangat mengutuk keras tindakan ini. Semoga pelaku segera tertangkap dan tidak ada lagi kejadian serupa,” ucap Kompol Haris. (*)

Polres Madiun Kota Salurkan 4 Ton Beras SPHP untuk 4 Desa

0

KOTA MADIUN – Polres Madiun Kota Polda Jatim bersama Bulog kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan pangan masyarakat.

Melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 4 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) didistribusikan di wilayah Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Rabu–Kamis (17–18/9/2025) kemarin.

Kali ini Kapolsek Jiwan beserta jajaran Binmas dan seluruh Bhabinkamtibmas turun langsung mendampingi distribusi beras murah tersebut.

Adapun teknis pendistribusian dilakukan menggunakan mobil dinas back bone dengan harga terjangkau, yakni Rp57.500 per bungkus berisi 5 kilogram.

Beras SPHP disalurkan untuk warga Desa Bedoho, Desa Bukur, Desa Wayut dan Desa Bibrik.

Dalam Dua hari, total 800 bungkus atau 4 ton beras berhasil disalurkan kepada warga.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan disambut antusias masyarakat.

Bahkan sejak 11 Agustus hingga 18 September 2025, Polsek Jiwan tercatat telah menyalurkan total 19 ton beras SPHP dari Bulog.

Angka tersebut menunjukkan konsistensi Polres Madiun Kota dalam mendukung stabilisasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat.

Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi, S.I.K menegaskan, program ini merupakan bentuk nyata sinergi Polri dengan Bulog dan pemerintah dalam menghadapi dinamika harga pangan.

“Distribusi beras SPHP ini adalah bagian dari upaya kami membantu warga, memastikan pasokan pangan terjangkau, serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Madiun Kota,” ujar Kapolres Madiun Kota.

Dengan adanya program Gerakan Pangan Murah ini, diharapkan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa terbebani kenaikan harga, sekaligus menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. (*)

Uji Coba Piloting Digitalisasi Bansos Dimulai di Banyuwangi, Sistem Baru Dinilai Lebih Tepat Sasaran

0

BANYUWANGI | Gempurnews.com – Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai pilot project nasional digitalisasi bantuan sosial, program yang menjadi mandat dari Presiden Prabowo untuk meningkatkan ketepatsasaran penerima. Warga Banyuwangi menyambut antusias program ini karena optimis sistem cara baru ini lebih mudah dan bakal tepat sasaran.

Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama Pemkab Banyuwangi telah mulai uji coba pendaftaran di dua desa di Banyuwangi. Yakni Desa Kemiren, Kecamatan Glagah dan Kelurahan Lateng, Kec. Banyuwangi pada Kamis (18/9/2025).

Kepala Desa Kemiren M Arifin menjelaskan warganta antusias mendaftarkan diri dengan berbagai metode yang tersedia.

Arifin menyebut, desanya memiliki 1.147 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 400 kepala keluarga merupakan penerima bansos.

“Dengan adanya sistem digitalisasi bansos, siapapun warga yang merasa membutuhkan, bisa mendaftarkan diri. Semoga dengan program ini, mereka yang benar-benar membutuhkan dan selama ini belum mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan,” kata Arifin.

Kepala Desa Olehsari Kecamatan Glagah, Joko Mukhlis juga mengatakan program ini akan mempermudah kerja desa sekaligus sangat membantu masyarakat.

“Dengan program ini, akan lebih tepat sasaran dan lebih fleksibel. Karena selama ini ada warga yang sudah tidak kami ajukan dari daftar penerima, tapi tetap saja dapat bantuan. Saya optimis dengan program ini, mereka yang telah meningkat taraf hidupnya pasti akan tercoret dari daftar,” kata Joko.

Ketua Badan Musyawarah Keagamaan (Bamag), Pendeta Anang, juga menyambut baik program pemerintah pusat digitalisasi yang dijalankan di Banyuwangi ini. Dengan pendaftaran bansos secara digital, dia berharap bisa segera membenahi persoalan yang masih menjadi kekurangan penyaluran bansos secara konvensional.

“Kami sangat mengapresiasi karena dengan digitalisasi ini akan menghindari penyimpangan dan kesalahan pendataan. Semoga bisa segera membenahi sehingga penyalurannya tidak meleset,” ungkap Pendeta Anang.

Begitu juga dengan Ibu Maryati (60 thn), warga Desa Kemiren. “Saya ini kan buruh tani, anak saya juga buruh tani tapi tidak pernah dapat bantuan. Tidak tahu kenapa. Semoga dengan langsung didaftarkan ke pemerintah, saya bisa dapat bansos,” harap Maryati yang datang ke Balai Desa Kemiren untuk difasilitasi pendaftaran oleh agen perlinsos setempat.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani turut hadir dalam ujicoba di dua lokasi tersebut. “Alhamdulillah semua berjalan lancar. Warga terlihat antusias mencoba, ada yang mendaftar mandiri juga ada yang dibantu oleh agen perlinsos. Kita semua berharap cara baru ini akan lebih tepat sasaran, semua warga bisa daftar sehingga tidak ada warga yang tertinggal untuk bisa didaftarkan,” kata Ipuk.

Hadir dalam ujicoba awal di Banyuwangi tersebut antara lain Dirjen Kependudukan dan Capil, Teguh Setyabudi; Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono; Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto; Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Yessi Arnaz Ferari; Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital PAN RB, Adi Nugroho.

Pendaftaran Bansos cara baru ini bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial). Syaratnya, pendaftar harus memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena portal perlinsos terhubung dengan IKD.

Kedua, pendaftaran bisa melalui agen perlinsos yang sebelumnya telah dilatih. Saat ini terdapat sekitar 500 agen perlinsos di Banyuwangi, yang merupakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan para operator di tingkat desa/kelurahan.

Tubagus Nugraha dari Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas dari Dewan Ekonomi Nasional menjelaskan, setelah proses uji coba di Kemiren dan Lateng berjalan, pendaftaran digitalisasi perlinsos secara keseluruhan di Banyuwangi akan dimulai pada Oktober mendatang.

Dijelaskannya, setiap warga bisa mendaftarkan diri ikut program ini. Nantinya, tim komite akan membuat formulasi dalam proses seleksi dan memverifikasi data pendaftar dari berbagai sumber berdasarkan kriteria program bansos terkait.

“Selanjutnya, jika sudah ada hasil yang sekiranya dirasa lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima disertai sejumlah alasan. Apabila tidak puas dengan hasil verifikasi, di portal tersebut disediakan kolom Sanggahan,” jelasnya.

Hasil dari digitalisasi perlinsos ini rencananya akan dipakai untuk penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun mendatang. Untuk tahun 2025 ini, penyaluran program bantuan masih menggunakan data dan mekanisme lama. (*)

Dihadiri Kemensos, Kemendagri, Kemenpan RB, Komdigi, DEN hingga BPS, Uji Coba Digitalisasi Resmi Dimulai di Banyuwangi

0

BANYUWANGI | Gempurnews.com – Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bansos nasional. Uji coba pendaftaran telah dimulai, di dua desa/kelurahan, yakni Desa Kemiren, Kecamatan Glagah dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kamis (18/9/2025). Proses pendaftaran cepat dan lebih sederhana.

Proses pendaftaran melalui smartphone untuk satu orang sangat singkat, tak sampai 5 menit langsung selesai.

Untuk warga yang tidak punya handphone atau tidak familiar dengan teknologi, bisa mendaftarkan diri dengan bantuan operator desa/kelurahan. Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) juga telah terjun membantu warga yang tak memiliki telepon genggam untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima program.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani datang langsung meninjau proses uji coba di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.

“Alhamdulillah tidak ada kendala berarti dan berjalan dengan lancar. Pendaftaran cepat dan lebih sederhana. Masyarakat juga sangat antusias dengan pendaftaran digitalisasi bansos ini,” kata Ipuk,

Pemkab Banyuwangi, kata Ipuk, juga akan terus mengedukasi masyarakat terkait pendaftaran digitalisasi bansos, sehingga masyarakat paham mereka yang nantinya terpilih sebagai penerima bansos merupakan hasil dari verifikasi pemerintah pusat dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Kami bersyukur program ini dimulai di Banyuwangi. Ini bagian dari perubahan perilaku di masyarakat, perubahan perilaku juga dalam birokrasi tentunya, menggunakan digital untuk lebih tepat sasaran, dan tepat manfaat,” lanjutnya.

Hadir dalam ujicoba awal di Banyuwangi tersebut antara lain Dirjen Kependudukan dan Capil, Kemendagri Teguh Setyabudi; Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono; Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas dari Dewan Ekonomi Nasional Tubagus Nugraha. Juga hadir Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto; Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Yessi Arnaz Ferari; Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital PAN RB, Adi Nugroho.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto, berharap agar masyarakat yang membutuhkan bansos bisa segera mendaftar. “Baik warga yang memang membutuhkan bansos, baik mereka yang sudah pernah mendapat bansos, atau yang belum pernah mendapatkan bansos,” kata Joko.

Joko mengatakan proses pendaftaran cepat dan mudah.

Hal ini juga dirasakan Agen Perlinsos yang juga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kemiren, Ratna Purnamadewi, mengatakan, proses pendaftaran digitalisasi tak sulit.

Tata cara yang sederhana membuat agen bisa maksimal untuk mendaftarkan sebanyak mungkin warga yang merasa membutuhkan bansos.

“Saya mulai dengan mendaftarkan warga yang selama ini menerima bantuan. Setelah itu, dilanjutkan ke warga-warga lain,” kata Ratna.

Dalam beberapa hari ke depan, Ratna akan memaksimalkan waktu untuk menemui kelompok warga, terutama warga yang memang layak dapat bantuan namun belum tersentuh bantuan.

“Jika tak ada hambatan, ia yakin proses pendataan bisa rampung dalam sekitar sepekan,” kata Ratna.

Kepala Desa Kemiren M Arifin membenarkan, pendaftaran digitalisasi bansos di desanya berjalan lancar. Warga antusias untuk mendaftarkan diri dengan berbagai metode yang tersedia.

Menurutnya, pendaftaran digitalisasi bansos juga tak ribet. Warga bisa mendaftar langsung melalui handphone. Sementara yang tak punya handphone, tinggal menyiapkan nomor NIK dan akan dibantu pendamping PKH, TKSK, dan operator desa.

“Tadi mulai jam 10 pendataftaran di balai desa. Jam 12 siang sudah banyak sekali yang sudah terdaftar,” imbuhnya.

Arifin menyebut, desanya memiliki 1.147 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 400 kepala keluarga merupakan penerima bantuan sosial dengan metode pendataan konvensional.

“Dengan adanya digitalisasi bansos, siapapun warga yang merasa membutuhkan, bisa mendaftarkan diri. Semoga dengan digitalisasi, mereka yang benar-benar membutuhkan dan selama ini belum mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan,” kata Arifin. (*)

Jadi Percontohan Digitalisasi Bansos Nasional, Uji Coba Mulai Dilakukan di Banyuwangi Hari Ini

0

BANYUWANGI | Gempurnews.com – Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai pilot project percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional. Program terbaru pemerintah pusat itu mulai uji coba pendaftaran mulai hari ini, Kamis (18/9/2025).

Untuk awal, uji coba pendaftaran digitalisasi bansos dimulai di dua desa/kelurahan, yakni Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, dan Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.

Pendaftarannya bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial). Syaratnya, pendaftar harus memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena portal perlinsos terhubung dengan IKD.

Kedua, pendaftaran bisa melalui agen perlinsos yang sebelumnya telah dilatih. Saat ini terdapat sekitar 500 agen perlinsos di Banyuwangi, yang merupakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan para operator di tingkat desa/kelurahan.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan para agen perlinsos telah dilatih secara menyeluruh oleh tim dari pusat, agar dapat membantu masyarakat yang terdapat kendala dalam melakukan pendaftaran secara mandiri.

“Bagi warga yang tidak bisa mendaftar mandiri, misalkan tidak punya gadget atau kendala lainnya, bisa melalui pendamping PKH, TKSK. Mereka yang akan menyisir warga tak mampu di daerahnya yang sekiranya tidak bisa melakukan pendaftaran mandiri,” kata Ipuk.

Selain itu, lanjut Ipuk, warga juga bisa datang ke desa untuk dibantu operator SIKS-NG di desa/kelurahan guna mendaftar bansos. Operator ini merupakan petugas di tingkat desa/kelurahan yang bertugas mengelola, menginput, dan memvalidasi data kemiskinan dari Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG.

“Kami juga akan melibatkan kader dasa wisma sebagai agen perlinsos. Harapannya, agar lebih banyak masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan, namun selama ini belum dapat bantuan karena lepas dari pendataan. Padahal, sebetulnya mereka sangat layak,” kata Ipuk.

“Jika hal tersebut terealisasi, jumlah agen perlinsos di Banyuwangi bisa mencapai sekitar 2 ribu orang,” imbuhnya.

Ipuk menegaskan Banyuwangi telah sepenuhnya siap mendukung uji coba program ini. Menurutnya, uji coba ini perlu dilakukan sebelum penerapan nasional untuk mengetahui apa saja hambatan yang mungkin terjadi dan apa solusi yang akan diambil untuk menanganinya.

“Kita bersama-sama dengan tim dari lintas kementerian dan lembaga akan berkolaborasi untuk sama-sama melakukan penyempurnaan program ini,” kata Ipuk.

Rahmat Danu Andika dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menjelaskan, selama proses uji coba pendaftaran digitalisasi perlinsos ini hanya warga Banyuwangi yang bisa melakukan pendaftaran.

“Setelah proses uji coba di Kemiren dan Lateng berjalan, pendaftaran digitalisasi perlinsos secara keseluruhan di Banyuwangi akan dimulai pada Oktober mendatang,” kata dia.

Andika menjelaskan, setiap warga bisa mendaftarkan diri dalam program digitalisasi perlinsos. Nantinya, tim komite akan melakukan formulasi untuk mencari bentuk yang optimal dalam proses seleksi dan memverifikasi data pendaftar dari berbagai sumber berdasarkan kriteria program bansos terkait.

Saat mendaftarkan diri, masyarakat wajib mengizinkan pemerintah mengakses beberapa data untuk proses verifikasi.

“Dari proses verifikasi dan formulasi nantinya diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi lanjutan terkait sistem seleksi penargetan ini. Selanjutnya, jika sudah ada hasil yang sekiranya dirasa lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima dengan sejumlah alasan. Apabila tidak puas dengan hasil verifikasi, di portal tersebut disediakan kolom Sanggahan. Warga bisa menyanggah data hasil verifikasi, nanti selanjutnya akan kami cek ulang,” jelasnya.

Hasil dari digitalisasi perlinsos ini rencananya akan dipakai untuk penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun mendatang. Untuk tahun ini, penyaluran program bantuan masih menggunakan data dan mekanisme lama.

“Pemerintah berharap digitalisasi perlinsos bisa meminimalisir program bantuan tak tepat sasaran,” kata Andika. (*)

HARGA CABAI KERITING MENGALAMI KENAIKAN DI PASAR BARU MOJOAGUNG JOMBANG

0

JOMBANG – gempurnews.com. Komoditas cabai keriting harganya naik berkisar Rp. 46.000 -Rp. 50.000 / kg di pasar Baru Mojoagung Jombang, hal ini di picu karena kurangnya persediaan cabai keriting.

Kelangkaan persediaan cabai keriting di pasar Baru Mojoagung Jombang pada hari ini, Jum’at 19 September 2025 memicu terjadinya kenaikan harga cabai keriting mencapai titik tertinggi Rp. 50.000 / Kg. Salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya menerangkan kurangnya pasokan, ” Pasokannya kurang pak di sini kata penjual yang enggan disebutkan namanya .

Saat ini harga cabai rawit masih normal sekitar Rp. 30.000/ kg, cabai merah Rp. 45.000 / kg, tomat Rp. 3.000 / kg, wortel Rp. 8.000 / kg, kecambah Rp. 10.000 / kg dan ayam broiler Rp. 37.000/kg. Dari pengamatan awak media kondisi pasar Mojoagung ramai pengunjung untuk berbelanja dan banyak juga untuk di jual kembali. Dari keterangan Beki Tukang parkir yang mengatur motor roda tiga banyak yang kulakan di pasar Mojoagung ini ya karena komoditasnya lengkap, ” Banyak mas yang kulakan disini lengkap barangnya kata beki sambil mengatur parkiran”.

Meskipun kondisi pasar yang masih lesu seperti saat ini dengan harga barang yang naik turun para pedagang tetap bersyukur dagangannya masih bisa berputar, seperti cerita Tomo pedagang ayam potong masih bisa berjualan sebanyak 50 Kg setiap harinya dan membawa uang kurang lebih 250.000 bersih. ” Alhamdulillah masih setengah kwintal mas saya habisnya jualan ayam, kurang lebih ya 250.000 saya dapat kata tomo sambil menimbang ayam potong pesanan pembeli “

Keadaan ekonomi yang belum stabil selama ini memunculkan Harapan semua pedagang agar pemerintah bisa memberikan keadaan yang aman dan bisa menciptakan perekonomian yang stabil sehingga daya beli konsumen bisa meningkat. ( AFR )

“Ahli Waris Mbok Sumrati Tuntut Hak Waris Tanah di yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah el-Islam Jember”

0

Jember, Gempur News.

–Sebuah kasus sengketa waris tanah yang telah berlangsung selama 18 tahun antara keluarga besar ahli waris Mbok Sumrati dan Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren “Hidayatullah Al-Islam “Bindere Holis, kembali menjadi sorotan. Pada 17 September 2025, para ahli waris mendatangi yayasan tersebut di Dusun Krajan, Desa Cangkring, Kecamatan Jengawa, Kabupaten Jember, untuk menuntut hak waris atas tanah yang dikuasai oleh Bindere Holis.

Latar Belakang Sengketa

Almarhum Romli, anak kandung Mbok Sumrati, menikah dengan Bahria alias Rosida tanpa memiliki anak. Romli memiliki tiga saudara kandung: Muntaha alias H. Ansori, Amirudin alias H. Ridwan, dan Juhri alias P. Tin. Saat menikah, Romli membawa dua bidang tanah sebagai barang bawaan dari Mbok Sumrati, yaitu:

  • Tanah seluas kurang lebih 14.450 m² di Desa Cangkring, Kecamatan Jengawa, Kabupaten Jember, terdaftar dalam Buku Persil No. 217a, Petok C, Nomor 290 S.
  • Tanah pekarangan seluas kurang lebih 9.900 m² di Desa Cangkring, Kecamatan Jengawa, Kabupaten Jember, terdaftar dalam Buku Desa Persil No. 57, Petok C, No. 290 D.

Keputusan Pengadilan

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.G/2003 PN Jmr, Pengadilan Tinggi Surabaya No. 575/Pdt/2004/PT.Surabaya, dan Mahkamah Agung RI No. 1511 K/Pdt/2005, para ahli waris berhak atas seperempat dari masing-masing tanah. Namun, Bindere Holis sebagai anak angkat Romli masih menguasai tanah tersebut.

Tuntutan Ahli Waris

Para ahli waris tidak ridho dan tidak ikhlas dengan situasi saat ini dan akan terus menuntut sampai hak warisnya didapatkan. Mereka mempertanyakan sikap Bindere Holis sebagai pimpinan pesantren yang seharusnya memahami pentingnya beragama dan menjalankan kehidupan sesuai syariat Islam.

Kronologi Terkini

Pada 17 September 2025, para ahli waris mendatangi yayasan Pondok Pesantren “Hidayatullah Al-Islam” untuk menanyakan perihal hak waris, namun Bindere Holis kabur dan tidak mau menemui mereka. Para ahli waris menuding Bindere Holis menggunakan “drama” untuk menguasai hak waris orang lain dan tidak menunjukkan surat perdamaian yang dimaksud.

Kasus ini masih terus berlanjut dan menjadi perhatian masyarakat Jember. Apakah Bindere Holis akan memenuhi tuntutan ahli waris atau tetap menguasai tanah tersebut? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. ( Mjb/BB).

Polda Jatim Ungkap Ratusan Pelaku Aksi Anarkis di 10 Kota, Kerugian Capai Rp 256 Miliar

0

SURABAYA – Polda Jawa Timur merilis perkembangan penanganan kasus perusakan, penjarahan, dan pembakaran fasilitas umum yang terjadi dalam rangkaian aksi anarkis di sejumlah wilayah Jatim, Kamis (18/9/2025) di Gedung Press Conference Bidhumas Polda Jatim.

Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si., didampingi Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast dan Dirreskrimum Kombes Pol Widi Atmoko, menyampaikan hasil penanganan hukum terkait aksi yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Timur tersebut.

Dalam keterangannya, Kapolda Jatim menyampaikan bahwa sejak 29 Agustus hingga 16 September 2025, aparat telah mengamankan 997 orang yang terlibat dalam aksi anarkis di 10 kota.

Dari jumlah tersebut, 582 orang merupakan dewasa, sementara 415 adalah anak di bawah umur (ABH).

Dari jumlah itu kata Kapolda Jatim, 682 orang telah dipulangkan setelah dilakukan pendataan dan pembinaan, sedangkan 315 orang lainnya menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Kami memilah dengan hati-hati, terutama terhadap anak-anak di bawah umur. Mereka kami kembalikan ke orang tua masing-masing agar mendapat pengawasan lebih baik,”kata Irjen Pol Nanang.

Kapolda Jatim juga prihatin dengan banyaknya remaja yang ikut dalam aksi anarkis.

Menurutnya, sebagian besar orang tua tidak mengetahui keterlibatan anak-anak mereka.

“Ini sangat disayangkan. Harusnya para orang tua lebih waspada, karena apa yang terjadi menjadi pembelajaran mahal bagi kita semua,”ungkap Irjen Nanang.

Aksi brutal massa tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga korban jiwa.

Data Polda Jatim mencatat 111 warga sipil mengalami luka-luka, sebagian besar sudah rawat jalan.

Sementara itu, 105 personel Polri serta 12 anggota TNI juga terluka saat pengamanan, akibat lemparan batu, bom molotov, dan benda keras lainnya.

Kapolda Jatim juga merinci total kerugian akibat perusakan fasilitas umum mencapai Rp256 miliar.

Dari jumlah tersebut, Rp 42,2 miliar merupakan kerugian institusi Polri, sementara Rp 214,1 miliar ditanggung pemerintah daerah.

“Dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Sangat disayangkan bila justru habis untuk memperbaiki fasilitas yang dirusak akibat perbuatan anarkis,” tegas Kapolda Jatim.

Dikesempatan yang sama Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Widi Atmoko, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus difokuskan di 4 wilayah besar, yakni Polresta Sidoarjo, Polresta Malang Kota, Polres Kediri Kota, dan Polres Jember.

Di wilayah hukum Polresta Sidoarjo, sebanyak 40 orang diamankan, terdiri dari 12 dewasa dan 28 anak.

“Dari jumlah tersebut, 22 orang dipulangkan dan 18 ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kombes Pol Widi Atmoko.

Aksi para perusuh itu terjadi pada 29 Agustus di Pos Polisi Waru, di mana massa menyerang petugas, melempari batu, merusak bangunan, bahkan berupaya membakar anggota dengan menyiramkan bensin.

Barang bukti yang diamankan antara lain: 11 buku paham anarkisme, 42 bongkahan batu, 10 jaket hoodie, 9 sepeda motor, 18 handphone, 1 tameng Polisi, hingga pakaian dan perlengkapan aksi.

Menariknya, salah satu tersangka berinisial GLM (24), warga Surabaya, dalam video viral terlihat aktif menyerang petugas.

Saat penggeledahan, Polisi menemukan buku-buku bernuansa paham anarkisme di kediamannya.

Begitu pula di wilayah hukum Polresta Malang Kota, sebanyak 61 orang diamankan, terdiri dari 40 dewasa dan 21 anak.

“Setelah penyidikan, 18 orang ditetapkan sebagai tersangka,”terang Kombes Pol Widi Atmoko.

Aksi anarkis dilakukan di Mapolresta Malang Kota, pos lalu lintas, hingga kawasan DPRD Kota Malang.

Para pelaku melakukan pelemparan batu, pembakaran pos Polisi, hingga membawa bom molotov.

Barang bukti yang diamankan di antaranya: bom molotov, botol bensin, batu, pakaian pelaku, pecahan kaca, hingga water barrier yang terbakar.

Untuk di wilayah hukum Polres Kediri Kota petugas mengamankan 71 orang, terdiri dari 44 dewasa dan 27 anak.

“Dari jumlah itu, 49 orang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kombes Pol Widi Atmoko.

Para pelaku merusak Mako Polres Kediri Kota, melempar bom molotov, serta menjarah barang di kantor DPRD Kediri.

Sejumlah tersangka terbukti mencuri motor dinas Polisi, AC kantor DPRD, hingga tiang bendera pos Polisi.

Menariknya, Dua tersangka diketahui memiliki keterkaitan dengan kelompok anarkis dari luar daerah, bahkan aktif melakukan provokasi melalui media sosial.

Sementara itu di wilayah hukum Polres Jember ada 7 orang ditangkap (5 dewasa, 2 anak).

Mereka terbukti melakukan perusakan dan pembakaran tenda pos pantau Satlantas dengan bom molotov di sekitar bundaran dekat Mako Polres Jember.

Atas kasus tersebut Polda Jatim menjerat para pelaku dengan sejumlah pasal, di antaranya: Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang, Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama, Pasal 187 KUHP tentang pembakaran, Pasal 212 KUHP tentang perlawanan terhadap pejabat, Pasal 160 KUHP tentang penghasutan,UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak, serta UU ITE terkait provokasi melalui media sosial.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, memastikan bahwa pihaknya tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan.

“Kami akan terus mendalami, termasuk memburu aktor intelektual yang mendalangi kerusuhan ini. Jejak digital tidak bisa dihapus, dan tim kami sudah mengantongi sejumlah bukti,” tegasnya.

Kapolda Jatim pun mengajak masyarakat agar bijak menyikapi informasi, terutama di media sosial.

“Mari kita jaga Jawa Timur tetap aman. Jangan mudah terprovokasi. Bila ada informasi yang meresahkan, segera laporkan ke pihak berwenang,” pungkasnya. (*)