Home Blog Page 362

DPRD Propensi Sumatra Barat PakPak Barat Gelar Rapat Paripurna

Gamurnews,com/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pakpak Bharat menggelar Sidang Paripurna hari ini (16/07/25), untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas pidato Nota Pengantar Bupati Pakpak Bharat. Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Pakpak Bharat, Elson Angkat, SS ini dihadiri oleh Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd bersama Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan Berutu, S.Pd, MM dan seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pakpak Bharat, para Pejabat Eselon II, serta Pimpinan Instansi Vertikal. Hadir juga dalam Sidang ini, segenap Anggota Forum Koordinasi Perangkat Daerah serta undangan lainnya.

Mutsyuhito Solin usai mengikuti Sidang Paripurna ini mengatakan, pihaknya akan menelaah dan mengakomodir seluruh saran dan masukan dari Fraksi-Fraksi di DPRD, serta akan dijelaskan dalam pidato Nota Jawaban Bupati Pakpak Bharat pada Sidang berikutnya.

Kami tentunya berterimakasih dan mengapresiasi kerja keras dari segenap anggota DPRD Pakpak Bharat, setelah memberikan saran dan masukan bagi perbaikan tiga Ranperda yang sedang kita susun, saran dan masukan-masukan ini sangatlah kita butuhkan, demi tercapainya dokumen Peraturan Daerah yang nanti menjadi landasan hukum penting dalam pengambilan kebijakan dalam pembangunan Pakpak Bharat kedepannya, jelas dia.

Diketahui Bupati Pakpak Bharat telah menyampaikan Pidato Nota Pengantar atas tiga Rancangan Peraturan Daerah pada sidang terdahulu. Adapun tiga Ranperda dimaksud yakni, Ranperda Pertanggungjawaban pelkasanaan APBD TA 2024, Ranperda RPJMD PAkpak Bharat tahun 2025-2029, serta Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.(Tumangger)

Jembatan Sungai Lembu Pesanggaran Rusak, Pemkab Banyuwangi Segera Bangun Jembatan Darurat

BANYUWANGI – Jembatan Sungai Lembu yang menghubungkan Desa Sumberagung dengan Desa Kandangan dan Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, retak dan ambles sehingga tidak bisa dilalui kendaraan, Selasa malam (15/7/2025) sekitar pukul 22.00 WIB. Mengatasi hal tersebut Pemkab Banyuwangi segera membuat jembatan darurat agar aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan.

“Pagi tadi tim dari Dinas PU dan Kecamatan Pesanggaran telah tinjau langsung untuk membuat jembatan darurat untuk roda dua. Lokasinya dekat dengan jembatan Sungai Lembu,” kata Plt. Kepala Dinas PU CKPP Banyuwangi, Dr. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, Rabu (16/7/2025).

Pria yang akrab disapa Yayan tersebut mengatakan, jembatan sementara itu nantinya bisa dilintas pejalan kaki dan roda dua, agar aktivitas masyarakat tetap berjalan.

Ini karena Jembatan Sungai Lembu merupakan akses utama yang menghubungkan Desa Sumberagung dengan Desa Kandangan dan Sarongan.

Sementara untuk akses roda empat akan dicarikan jalan alternatif.

Terkait Jembatan Sungai Lembu, menurut Yayan saat ini sedang diteliti apakah memperbaiki atau membangun jembatan baru.

“Masih diteliti dan dianilisis seberat apa kerusakannya. Apakah masih bisa diperbaiki atau membuat jembatan baru,” kata Yayan.

Jembatan Sungai Lembu mengalami keretakan dan tidak bisa dilalui kendaraan. Diduga penyebabnya keretakan karena tingginya debit air sungai selama musim hujan, sehingga menyebabkan pondasi jembatan terkikis. (*/Biro)

Total Omset UMKM Selama Banyuwangi Ethno Carnival 2025 Tembus Rp 1,2 Miliar Lebih

BANYUWANGI – Gempurnews.com. Parade karnaval seni budaya kontemporer Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) 2025 yang berlangsung pada 10-13 Juli, mampu menggerakkan ekonomi mikro sangat signifikan. Berdasarkan data dari Bank Indonesia Cabang Jember, total omset yang didapat UMKM selama BEC mencapai lebih dari Rp 1,17 miliar.

“Alhamdulilah, para pelaku UMKM di Banyuwangi mendapat berkah selama gelaran BEC. Inilah tujuan dari digelarnya Banyuwangi Festival seperti BEC memberikan dampak langsung pada masyarakat,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Rabu (16/7/2025).

Ipuk mengatakan khusus selama BEC, Pemkab Banyuwangi memberikan kesempatan kepada UMKM untuk meningkatkan pendapatan. Salah satunya didukung Bank Indonesia akantor ajember digelar Sekarkijang Creative Fest 2025. Dimana puluhan UMKM binaan diberi ruang untuk menjual produk-produknya selama pelaksanaan rangkaian BEC.

Selain itu, pemkab memperbolehkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan UMKM berjualan di trotoar sepanjang rute yang dilalui BEC. Kebijakan ini untuk memberikan kesempatan pada pelaku usaha kecil mendapat dampak dari gelaran BEC.

“Ini belum termasuk peningkatan pendapatan dari warung-warung kuliner, penginapan, dan pelaku wisata lainnya yang juga mendapat dampak positif dari gelaran BEC. Banyak penginapan baik hotel maupun homestay yang kedatangan banyak tamu,” tambah Ipuk.

“Mungkin akan berlipat 2 hingga 3 kali menurut saya. Banyuwangi Festival bukan sekedar atraksi, tapi multiplier effectnya ke rakyat Banyuwangi itu yang kami harapkan,” imbuhnya.

Ipuk mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan mendukung kesuksesan acara tahunan yang masuk dalam jajaran Karisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata tersebut.

“BEC adalah panggung budaya sekaligus ruang tumbuhnya ekonomi rakyat. Semoga tahun depan bisa lebih meriah, lebih berdampak, dan terus menjadi kebanggaan Banyuwangi,” ucap Ipuk.

Ditambahkan Kepala BI Jember Gunawan bahwa, pencapaian UMKM selama BEC 2025 ini meningkat 300 persen dari gelaran BEC sebelumnya.

“Kami melihat peningkatan sebanyak 300 persen. Antusias masyarakat yang luar biasa atas gelaran BEC, membuat banyak UMKM berhasil menjual produk mereka,” kata Gunawan.

Dengan suksesnya gelaran BEC 2025, Gunawan berharap tahun depan bisa digelar lebih meriah lagi.

Ditambahkan Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Taufik Rohman, kontribusi ekonomi tersebut datang dari berbagai sektor. Tidak hanya omset UMKM, okupansi hotel, transaksi kuliner, hingga belanja oleh-oleh dan layanan transportasi.

“Kegiatan ini mendorong ekonomi dari hulu ke hilir. Tidak hanya pelaku UMKM tercatat juga peningkatan omset di sektor lainnya seperti hotel, homestay, serta warung makan dan pusat oleh-oleh yang ramai dikunjungi wisatawan,” terang Taufik.

Selain itu juga aktivitas seperti parkir kendaraan, jasa sewa transportasi, pembuatan kostum peserta, dan lainnya. (*/Biro)

Wakil Gubenur Sumatra Utara H, Surya BSc, Buka Dalam Gelar Musda DWP

Gempurnews,com/Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pakpak Bharat, Mincelina Jalan Berutu menghadiri Musyawarah Daerah ke V Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera di aupa Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan (16/07/25). Musda DWP ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, H Surya, B
Sc.

Dalam arahannya Surya menyampaikan bahwa Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumut selama ini telah menjadi mitra penting pemerintah dalam menyejahterakan rakyat. DWP telah memainkan peran strategis dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan turut serta dalam mendukung program pembangunan pemerintah.

Maka tak berlebihan jika saya katakan bahwa DWP adalah salah satu mitra penting pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat dan membangun ketahanan keluarga Indonesia, kata Surya.

Surya juga mengharapkan, Musda V DWP Sumut ini tidak sekadar menjadi ajang seremonial, tetapi merupakan momentum strategis untuk melakukan konsolidasi organisasi, penajaman agenda kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan menyelaraskan program-program dengan arah kebijakan pemerintah menuju indonesia emas 2045.(Tumangger)

PEMDES KEDUNGGALAR LAKSANAKAN POSYANDU BALITA MANFAAT UNTUK CEGAH STUNTING

0

NGAWI – GN,, Kegiatan Posyandu balita adalah Pos Pelayanan Terpadu untuk balita, tempat pelayanan kesehatan dan gizi bagi anak usia 0-5 tahun secara rutin setiap bulan. Di posyandu, balita akan ditimbang berat badannya, diukur tinggi badannya, dan mendapatkan imunisasi serta vitamin. Posyandu juga memberikan penyuluhan tentang kesehatan dan gizi untuk ibu dan anak.

Manfaat posyandu balita ialah memberikan layanan kesehatan anak, imunisasi, pemberian makanan tambahan ( PMT) dan penyuluhan tentang kesehatan.

Pada tanggal 11 Juli 2025 kader-kader Posyandu Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi tepatnya dusun Kaliwowo melakukan kegiatan rutin bulanan bekerjasama dengan Tim Kesehatan dari Puskesmas Kedunggalar, didalam 9 posyandu berjumlah 38 balita terdiri dari Anyelir 1- 9,untuk total keseluruhan desa Kedunggalar ada 440 balita.

Selanjutnya,Penimbangan dan pengukuran tinggi badan balita dan anak. Penimbangan balita dilakukan tiap bulan di posyandu. Kegiatan ini berguna untuk mengetahui pertumbuhan dan mendeteksi sedini mungkin penyimpangan pertumbuhan balita. Dari penimbangan yang kemudian dicatat di KMS, dari data tersebut dapat diketahui status pertumbuhan balita, apabila penyelenggaraan posyandu baik maka upaya untuk pemenuhan dasar pertumbuhan anak akan baik pula, Selain itu juga untuk mencegah bayi stunting.( adv/Din)

POSYANDU REMAJA (POSREM) PEMDES KUNIRAN

0

NGAWI – GN,, Posyandu remaja adalah kegiatan berbasis kesehatan yang diselenggarakan khusus untuk remaja, bertujuan untuk memantau kesehatan mereka, memberikan edukasi, dan meningkatkan keterampilan hidup sehat. Kegiatan ini dengan tema ” GEMAS” Gerakan Remaja Milenial Aktif dan Sehat yang melibatkan pemeriksaan kesehatan, konseling, penyuluhan.
Kegiatan ini bertempat di Pendopo Kantor Desa Kuniran, Pada Senin, 30 Juni 2025.Mulai pukul 09.00 Wib sampai selesai.
Hadir dalam kegiatan Kader posyandu setempat, perwakilan Bidan dari Puskesmas Desa Kuniran, Remaja posyandu yang terlibat serta perangkat Desa Kuniran.

“Kepala Desa Kuniran DJoko Sukendro menyampaikan bahwa Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan remaja secara menyeluruh, baik itu kesehatan fisik, mental, maupun sosial. Dengan adanya posyandu ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan informasi pada remaja tentang pola hidup sehat serta pentingnya menjaga kesehatankesehatan, ujarnya”.

Pada saat posyandu remaja juga dilakukan pemeriksaan meliputi pemeriksaan tekanan darah, pengukuran tekanan darah atau tensi, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan dan juga pemberian KiE ( konseling, informasi, dan edukasi).(adv /Din)

Pimpin Upacara Pengukuhan Kapolsek Kras, Kapolres Kediri Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan Publik

0

Kediri– Polres Kediri menggelar upacara pengukuhan jabatan Kapolsek Kras, yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si., di Aula Wicaksana Laghawa Mapolres Kediri, Rabu (16/7/2025).

Dalam amanatnya, Kapolres Kediri menyampaikan bahwa pengukuhan jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan regenerasi di tubuh Polri, yang bertujuan untuk pengembangan karier serta peningkatan kinerja anggota.

Pejabat yang dikukuhkan kali ini adalah AKP Agus Salim, S.H., M.H. yang kini secara resmi menjabat sebagai Kapolsek Kras.

Kapolres Kediri menyampaikan selamat atas amanah baru tersebut dan menaruh kepercayaan penuh terhadap pengalaman dan kemampuan yang dimiliki pejabat baru.

Ia juga memberikan penekanan kepada seluruh anggota agar terus menjaga profesionalisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari wujud Polri yang Presisi.

“Jadikan momentum pengukuhan ini sebagai semangat baru untuk meningkatkan kinerja guna mewujudkan Polri yang Presisi,” tegas AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si.

Proses pengukuhan berlangsung secara lancar dan khidmat. Dengan ini, diharapkan soliditas internal dan sinergi dengan masyarakat dapat terus ditingkatkan untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Kediri.

Verifikasi ProKlim Utama 2025, Pemdes Pendreh Didukung Dua Perusahaan 

BARITO UTARA- Pemerintah Desa (Pemdaes) Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi salah satu desa di Indonesia yang dilakukan verifikasi secara langsung atau offline Program Kampung Iklim kategori Utama, oleh tim verifikasi Proklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Verifikasi dan penilaian dilakukan langsung oleh tim KLHK yang dipimpin Dr. Sugiatmo, S. Hut., M. Sc, didampingi Jonedi, S. Pd, pada Rabu (16/7/2025).

Acara pembukaan dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pendreh dan dihadiri oleh perwakilan  Dinas Lingkungan Hidup Barito Utara, Plt Camat Teweh Tengah, jajaran manajemen PT. Suprabari Mapanindo Mineral (SMM) dan PT. Pama Persada Nusantara (PAMA), Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta sejumlah undangan lainnya.

Kepala Desa Pendreh, Ating J, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Desa Pendreh pertama kali terdaftar sebagai lokasi ProKlim pada 2023 dan berhasil meraih predikat ProKlim kategori Madya.

Tahun ini, Desa Pendreh kembali mendaftar melalui Sistem Registri Nasional (SRN) KLHK untuk naik ke tingkat kategori Utama.

“Kami siap dinilai dan diverifikasi. Tentu capaian ini tidak lepas dari dukungan masyarakat, seluruh RT, tokoh masyarakat, serta peran penting dunia usaha seperti PT. SMM dan Pamapersada Nusantara, juga instansi pemerintah terkait,” ujar Ating.

Perwakilan Manajemen PT. SMM, Eko Feri, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ProKlim adalah bentuk nyata kepedulian bersama terhadap perubahan iklim. 

Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Desa Pendreh telah menunjukkan komitmen kuat melalui praktik nyata seperti pengelolaan sampah, konservasi air, pertanian ramah iklim, dan penghijauan. Kami mendampingi sejak Desember 2024, termasuk dalam hal pendataan, penguatan kelembagaan, hingga pelaporan ke KLHK,” jelas Eko.

Eko juga mengungkapkan bahwa berdasarkan surat edaran KLHK tertanggal 13 Juni 2025, Desa Pendreh termasuk dari 16 desa yang menjalani verifikasi langsung dari 355 desa yang lolos seleksi nasional—sebuah pengakuan atas kesiapan dan kerja nyata di lapangan.

“Kami percaya, keberhasilan Desa Pendreh menghadapi krisis iklim juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan di lingkar operasi perusahaan,” tambahnya.

Selama 1 setengah  hari ke depan, tim KLHK akan melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap berbagai aspek, mulai dari dokumentasi, praktik adaptasi dan mitigasi, konsistensi kegiatan, hingga partisipasi masyarakat.

Program Pekan Kampung Iklim juga digelar sebagai ruang bersama untuk memperkuat kesadaran kolektif, membangun semangat partisipasi warga, dan menunjukkan bahwa isu iklim adalah tanggung jawab bersama.

“Dengan semangat kolaboratif yang kuat, Desa Pendreh berharap dapat meraih predikat tertinggi sebagai Desa ProKlim Utama 2025—tak hanya sebagai bentuk pengakuan formal, tetapi juga sebagai warisan nyata bagi generasi masa depan yang lebih hijau, tangguh, dan berkelanjutan,” tandasnya.  (SS)

Kades Jambekumbu Kecamatan Pasru jambe Lantik dua perangkat Desa terpilih.

Lumajang, Gempur News.

— Dua Perangkat Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe hari ini Rabu ( 16/07/2025) resmi dilantik oleh Kepala Desa Jambekumbu Subaeri di Balai Desa Jambekumbu yang dihadiri Muspika Kecamatan Pasrujambe dan seluruh perangkat Desa Jambekumbu.

Adalah 1.Guntur Surya Adi Pratama dan 2. Royihanul Fikri yang masing masing masing sebagai Kasi pemerintahan dan Kasun salah satu dusun di wilayah Desa tersebut.

Dalam keterangan Persnya seusai pelantikan Kepala Desa Jambekumbu Subaeri mengatakan Alhamdulillah bahwa setelah melalui proses yang panjang maka kami kembali mendapatkan dua aparat Desa yang bisa membantu saya dalam melayani masyarakat Jambe kumbu dengan se baik baiknya.

Sementara itu perangkat Desa terpilih mengatakan terimakasih atas kepercayaan terpilih menjadi aparat Desanya dan dia berjanji akan mengabdikan diri kepada Masyarakat dengan penuh loyalitas dan dedikasi yang berintegritas dan tentunya mohon bimbingan dari para senior terutama dari bapak Kepala Desa Subaeri ujar kedua perangkat Desa terlantik tersebut.

Sekretaris Desa Jambekumbu Bambang Sutikno menambahkan bahwa dengan adanya tambahan 2 perangkat Desa terpilih ini maka lengkaplah sudah karena sebelumnya kita harus menghandle pekerjaan 2 perangkat yang kosong tersebut, semoga keduanya bisa bekerja dengan amanah dan sesuai tupoksinya pungkasnya.( Joe/BB).

Polda Jatim Ungkap Kasus Asusila Anak di Blitar Tersangka Terancam 15 Tahun Penjara

SURABAYA,- Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)Polda Jawa Timur, mengungkap kasus dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pemuka Agama pada anak di bawah umur yang terjadi di Blitar, Jawa Timur.

Tersangka yang berinisial DBH (67) sudah diamankan dan ditahan di rumah tahanan Polda Jawa Timur sejak 11 Juli 2025.

Hal itu seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, saat konferensi pers di Gedung Bid Humas Polda Jatim, Rabu (16/7).

“Penahanan terhadap tersangka telah dilakukan sejak tanggal 11 Juli 2025 di Rutan Dittahti Polda Jatim,” kata Kombes Pol Abast.

Kabid Humas Polda Jatim mengungkapkan, peristiwa ini terungkap berdasarkan adanya laporan orang tua korban ke Polisi, yang menyebut adanya dugaan perilaku tidak pantas dari tersangka.

“Hasil pemeriksaan terhadap tersangka, aksi asusila tersebut diduga berlangsung dalam rentang waktu 2022 hingga 2024 di sejumlah lokasi pribadi,” ujar Kombes Pol Abast.

Tersangka diketahui memiliki kedekatan dengan para korban dan sering mengajak mereka beraktivitas di luar, seperti berjalan-jalan dan berenang.

Tersangka kini dijerat Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

“Ancaman hukuman berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda maksimal Rp5 miliar,” pungkas Kombes Abast.

Sementara itu Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ciput Eka Purwianti sangat mengapresiasi tindakan tegas Polda Jawa Timur dalam menangani kasus kejahatan terhadap anak dan kaum rentan.

“Kami sangat apresiasi kepada Bapak Kapolda Jawa Timur beserta jajaran penyidik Ditreskrimum yang telah menangani kasus pencabulan terhadap anak – anak ini,” ungkap Ciput Eka Purwianti .

Ia mengatakan saat ini Keempat korban berada didalam perlindungan LPSK dan Kementrian PPA.

“Kami berharap proses ini terus berjalan dengan cepat karena demi kepentingan terbaik para korban,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa, persoalan yang melibatkan tokoh agama sebagai pelaku kekerasan seksual ini adalah salah satu bentuk relasi kuasa kekerasan yang berbasis relasi kuasa.

Selain itu banyak sekali unsur yang menyebabkan anak-anak itu tidak berani mengadu lebih cepat.

Menurutnya hal tersebut karena banyak orang yang tidak percaya termasuk orang tua pada saat anaknya menyampaikan atau mengadu tentang tindakan asusila yang diterima dari tokoh agama.

“Perlu kita dorong bahwa, perspektif undang-undang TPKS itu adalah kita harus meyakini apa yang disampaikan oleh korban Karena perspektif korban itu yang penting,” pungkasnya. (*)