Cimahi,Jum’at(06/03/2026)
Umat Islam Kota Cimahi memadati Masjid Agung Cimahi pada Jumat (6/3/2026) malam untuk memperingati Nuzulul Qur’an 1447 Hijriah. Namun, ada yang berbeda dari peringatan tahun tahun sebelnya. Pemerintah Kota Cimahi menghadirkan juru bicara bahasa isyarat (JBI) di sela-sela tausiah, menjadikan acara keagamaan ini ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, yang hadir bersama jajaran Forkopimda dan tokoh agama, menegaskan bahwa kehadiran JBI adalah wujud komitmen Pemkot dalam membangun ruang ibadah yang setara. “Peringatan ini bukan sekadar mengenang turunnya Al-Qur’an, tapi bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilainya. Salah satunya dengan menghadirkan akses bagi saudara kita yang berkebutuhan khusus,” ujarnya di hadapan jemaah.

Dalam tausiahnya, Ustaz Ubay Dillah mengajak jemaah merenungi peristiwa agung saat wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. “Al-Qur’an adalah petunjuk hidup. Membacanya ibadah, memahaminya kewajiban, dan mengamalkannya adalah bukti cinta kita kepada Allah,” pesannya.

Adhitia menambahkan, malam ke-17 Ramadan ini harus menjadi momentum merefleksikan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sosial. “Al-Qur’an mengajarkan persatuan, kedamaian, dan toleransi. Mari kita wujudkan Cimahi yang harmonis, di mana semua warga merasa dihargai dan dilayani dengan baik,” tuturnya.

Suasana kian khusyuk saat doa khotmil Qur’an dipanjatkan bersama, menandai harapan agar nilai-nilai langit terus membumi di Kota Cimahi.

Acaf Syafei

CIMAHI, Jumat (06/03/2026) – Hanya untuk sebatang tiang bendera, hampir Rp200 juta uang rakyat dikeluarkan. Itu pun jika asumsinya adalah satu unit. Namun, kegaduhan publik bukan semata soal nominal, melainkan praktik pengelolaan anggaran di lingkungan DPRD Kota Cimahi yang tertutup rapat, seolah ada “bisu seribu bahasa” dari para birokrat.

Data Rencana Umum Pengadaan (RUP) memang mencatat paket ini dengan uraian yang ambigu: “Tiang Bendera + Pemasangan”. Tampa kejelasan jumlah unit, publik hanya bisa berspekulasi di tengah keheningan pejabat.

Menyikapi polemik ini, Yamardi, S.IP., M.Si, pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani, melontarkan kritik pedas. Menurutnya, ketidakjelasan ini adalah celah yang mencurigakan di era yang serba diatur.

“Pemerintah saat ini tidak punya alasan untuk tidak terbuka. Semuanya sudah diatur dalam peraturan objektif. Jika ada kejanggalan seperti ini, jangan langsung dituduh, tapi harus didalami: apakah ini unsur kesengajaan atau justru kelalaian yang disengaja?” tegas Yamardi.

Ia menyoroti permainan kata dalam dokumen pengadaan. “Kalau dalam satu paket itu berisi 20 atau 30 tiang, wajar saja. Tapi administrasinya harus jelas dari awal, jangan publik disuguhi teka-teki. Kalau ternyata hanya satu tiang dengan harga segitu, ini bukan hanya tidak wajar, tapi sudah masuk ranah patut diduga melanggar hukum dan etik, serta mengkhianati prinsip good governance,” ujarnya dengan nada tinggi.

Yang lebih memprihatinkan, Yamardi menyebut praktik semacam ini bisa jadi merupakan pola lama yang terus berulang. “Sekali kita membiarkan kesalahan administrasi, itu akan menjadi budaya. Dari satu proyek kecil yang tidak transparan, kita sedang membangun fondasi pemerintahan yang rapuh,” imbuhnya.

Puncak dari kritik Yamardi adalah desakannya agar dilakukan audit internal secara menyeluruh. “Ini bukan lagi soal siapa yang melapor, tapi soal tanggung jawab moral. APBD itu uang rakyat, diawasi publik. Jika ada indikasi ketidakwajaran, negara harus hadir melalui auditor internalnya. Jangan menunggu laporan, karena rakyat sudah bersuara,” desaknya.

Ia menambahkan bahwa membangun birokrasi yang terbuka adalah harga mati. “Di negara yang birokrasinya sehat, mekanisme saling mengunci itu ada. Di kita, masih sering terjadi ‘crabing’ alias saling jegal atau justru saling tutup. Susah memang, tapi bukan berarti tidak bisa. Harus ada political will dari pimpinan untuk membuka semuanya,” pungkas Yamardi.

Sayangnya, semangat keterbukaan yang didengungkan pakar itu tak berbanding lurus dengan respons Sekretariat DPRD Kota Cimahi. Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris DPRD Budi Raharja dan jajarannya bungkam seribu bahasa. Surat konfirmasi resmi yang telah dilayangkan media lebih dari seminggu lalu tak berbalas, dan upaya jurnalis untuk mendapatkan kejelasan pun menemui jalan buntu.

Dalam pusaran polemik ini, bukan hanya soal kewajaran harga tiang bendera yang dipertaruhkan, melainkan kredibilitas lembaga wakil rakyat itu sendiri. Akankah DPRD Cimahi terus bersembunyi di balik tiang bendera senilai ratusan juta, atau berani membuka tabir transparansi untuk rakyat yang mereka wakili?

Red.

Cimahi,Rabu(05/03/2026)
Suasana Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi yang biasanya identik dengan urusan administrasi, pada Rabu siang ini berubah menjadi “ruang perang” strategis melawan masalah genting. Pemerintah Kota Cimahi menggelar Rembuk Stunting 2026, sebuah gerakan besar yang tak hanya sekadar diskusi, tetapi deklarasi perang terhadap ancaman masa depan generasi bangsa.

Di tengah hiruk-pikuk pusat pelayanan itu, tampak Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, duduk berdampingan dengan para anggota DPRD, jajaran Forkopimda, hingga para lurah se-Kota Cimahi. Bukan tanpa sebab, pasalnya mereka tengah memetakan “medan tempur” untuk menurunkan angka stunting dengan senjata utama: kolaborasi dan data akurat.

Bukan Sekadar Isu Gizi, Ini Cerminan Masa Depan Cimahi

Dalam pidato pembukanya yang penuh semangat, Adhitia Yudistira menegaskan bahwa persoalan stunting adalah cerminan masa depan Kota Cimahi.

“Jangan salah sangka. Kalau kita bicara stunting, ini bukan cuma urusan nasi sepiring atau susu segelas. Ini tentang gizi sejak dini, pola asuh, hingga kualitas pendidikan keluarga. Ini adalah taruhan masa depan kota kita,” tegasnya di hadapan para pemangku kepentingan.

Adhitia memaparkan kabar baik bahwa prevalensi stunting di Cimahi menunjukkan tren penurunan, dari 24,5 persen pada 2024 dan terus melandai di tahun 2025. Namun, ia mengingatkan bahwa “pekerjaan rumah” masih menumpuk, terutama dengan masih adanya kantong-kantong kemiskinan ekstrem yang menjadi faktor risiko utama.

“Data tidak boleh lagi jalan sendiri-sendiri. Cimahi Utara, Tengah, dan Selatan itu punya karakteristik yang berbeda. Ada yang masalahnya di pola asuh, ada yang di ekonomi. Solusi harus konvergen dan jitu, tidak bisa pakai obat yang sama untuk semua penyakit,” ujarnya, menekankan pentingnya pendekatan spesifik sesuai kondisi lapangan.

Target Ambisius 12 Persen: Optimisme di Tengah Tantangan

Sebuah target ambisius pun dicanangkan. Pemkot Cimahi membidik penurunan angka stunting hingga 12 persen pada tahun 2026. Sebuah angka yang menurut Adhitia tidak mudah, namun bukan berarti mustahil.

“Ini bukan lomba siapa yang paling sibuk, tapi bagaimana kita menghasilkan aksi nyata. Kolaborasi pentahelix—pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media—adalah kunci untuk memastikan program ini berkelanjutan,” serunya.

Ia menyoroti bahwa akar masalah stunting juga bersumber dari rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, intervensi tidak hanya dilakukan di meja operasi, tetapi juga melalui edukasi keluarga, penguatan program Keluarga Berencana (KB) pasca pernikahan, hingga peningkatan kualitas pendidikan.

Rembuk Stunting: Momentum “Kawin Silang” Ide dan Aksi

Lebih dari sekadar forum tahunan, Rembuk Stunting 2024 ini disebut Adhitia sebagai momentum sakral untuk menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen.

“Ini adalah ajang silaturahmi, ruang untuk ‘kawin silang’ ide antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Kita harus optimis. Saya percaya, Cimahi bisa ‘BERSERI’ (Bersih, Sehat, dan Religius) tanpa stunting, jika kita bergerak bersama-sama,” pungkasnya.

Dengan mengusung konsep pentahelix, Pemkot Cimahi optimistis bahwa percepatan penurunan stunting dapat berjalan efektif dan terukur. Para peserta pun pulang dengan membawa “senjata” berupa rencana aksi spesifik, siap diterjunkan ke wilayah masing-masing demi mencetak generasi Cimahi yang lebih sehat dan berkualitas.

Achmad Syafei

Cimahi,Rabu(04/03/2026)
Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi Terpantau Khidmat, Rabu (4/3/2026), Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, mewakili Wali Kota Cimahi Ngatiyana, menghadiri Rapat Paripurna dan Dialog Penyampaian serta Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap tiga prakarsa DPRD.

Rapat dihadiri Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widiatmoko beserta 24 anggota DPRD dari total 45 anggota, unsur Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dibuka dengan Pembacaan Doa
Dalam sambutannya, Wahyu Widiatmoko menyampaikan bahwa dari 45 anggota DPRD, sebanyak 24 anggota telah hadir sehingga kuorum terpenuhi. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna resmi dibuka.

Sebelum memasuki agenda utama, pimpinan sidang mengajak seluruh hadirin mendoakan almarhum Tri Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-6, yang wafat pada 1 Maret 2026. Kepergian tokoh militer dan negarawan tersebut disebut sebagai kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Doa bersama dipanjatkan agar almarhum diampuni segala khilaf dan diterima amal ibadahnya.

Tiga Raperda Prakarsa DPRD Kota Cimahi,
Agenda utama rapat adalah penyampaian dan penjelasan Bapemperda terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa DPRD Kota Cimahi :

1. Raperda tentang Rencana Aksi Ketahanan Keluarga
2. Raperda tentang Rencana Aksi Pencegahan Konflik Sosial
3. Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani

Juru Bicara Bapemperda, Ayis menjelaskan bahwa ketiga raperda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Menurutnya, ketahanan keluarga menjadi fondasi pembangunan manusia seutuhnya. Karena itu, diperlukan regulasi yang memuat arah kebijakan, strategi, serta fokus kegiatan prioritas agar program lintas sektor dapat terintegrasi dan terukur.

Sementara itu, raperda pencegahan konflik sosial dinilai penting sebagai respons atas dinamika sosial, ketimpangan pembangunan, dan potensi gesekan sosial. Regulasi ini diharapkan mampu menghadirkan sistem deteksi dini, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta langkah penanganan konflik yang terstruktur.

Adapun raperda pemberdayaan dan perlindungan petani diarahkan untuk memperkuat posisi petani yang selama ini masih lemah dalam hal kepemilikan lahan, akses permodalan, sarana produksi, hingga pemasaran. Payung hukum ini diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku sektor pertanian di Kota Cimahi.

Pihak Eksekutif menyambut Positif Prakarsa Legislasi,
Dalam sambutannya Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, menegaskan bahwa rapat paripurna merupakan wadah resmi DPRD dalam menyampaikan dan memaparkan rancangan peraturan daerah sebagai wujud nyata fungsi legislasi dan transparansi.

Ia menyampaikan apresiasi atas tiga prakarsa tersebut yang dinilai selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Terkait raperda pemberdayaan petani, Adhitia menilai meski Cimahi dikenal sebagai wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan pertanian, keberadaan petani tetap memiliki nilai strategis bagi ketahanan pangan lokal dan pelestarian lingkungan. Regulasi ini menjadi bentuk keberpihakan terhadap kemandirian sektor pertanian.

Pada raperda ketahanan keluarga, ia menekankan pentingnya penguatan institusi keluarga di tengah tantangan sosial, tekanan ekonomi, dan dampak digitalisasi. Dengan regulasi yang sistematis, program lintas perangkat daerah dapat terintegrasi demi mencegah persoalan sosial sejak dini.

Sementara itu, raperda pencegahan konflik sosial dipandang sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas wilayah. Menurutnya, kota yang aman dan harmonis tidak lahir secara kebetulan, melainkan melalui perencanaan matang, deteksi dini, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen membahas ketiga raperda ini secara konstruktif dan komprehensif bersama DPRD dengan menjunjung prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, serta kepentingan terbaik bagi masyarakat,” Tandasnya.

Achmad Syafei

Cimahi,Selasa(03/03/2026)
Suasana khidmat menyelimuti Masjid Jami Al-Hikmah, Jalan Kolmas RW 14, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, Selasa (3/3/2026).

Safari Ramadhan Pemerintah Kota Cimahi kali ini terasa istimewa karena bertepatan dengan fenomena gerhana bulan yang menghiasi langit malam.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, hadir langsung dan menyerahkan bantuan tunai kepada pengurus masjid serta masyarakat yang membutuhkan.

Ia didampingi Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widiatmoko, Anggota DPRD H. Endang Sahri, jajaran OPD, perwakilan Bank BJB, Baznas Kota Cimahi, serta Lurah Cipageran dan tamu undangan lainnya.

Rangkaian acara diawali pembukaan oleh Ketua Panitia, Ustaz Dedy, yang menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Wali Kota beserta rombongan. Selain bantuan dari pemerintah dan Bank BJB, Baznas Kota Cimahi juga turut menyerahkan bantuan bagi pengurus Masjid Jami Al-Hikmah.

Tausiah disampaikan oleh Ustaz Muhamad Hariri dengan gaya khas penuh humor namun sarat makna. Di sela ceramahnya, ia sempat berkelakar mengingatkan jamaah untuk tidak lupa menikmati kuliner khas seperti misro, combro, hingga dodol Garut. Namun di balik canda, terselip pesan mendalam tentang makna lapar dan empati.

“Kalau kita lapar karena berpuasa, itu karena tidak boleh makan. Tapi ada saudara kita yang lapar karena memang tidak ada yang bisa dimakan,” ungkap K.H.,Hariri dalam ceramahnya,Lanjut Ustad Hariri mengajak jamaah merenungi makna solidaritas sosial di bulan suci.

Ia juga mengingatkan pentingnya memahami esensi ibadah, termasuk salat tarawih dan takbiran. Menurutnya, takbiran adalah ungkapan syukur dan rahmat, bukan sekadar perayaan hura-hura.

Zakat fitrah pun ditekankan sebagai kewajiban yang hendaknya ditunaikan sebelum Hari Raya.

Dalam sambutannya, Adhitia Yudistira menyampaikan bahwa Safari Ramadhan menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus menghadirkan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat.

“Safari Ramadhan ini adalah ikhtiar kami berkeliling ke setiap kelurahan. Kami hanya memohon doa agar kepemimpinan Wali Kota Ngatiyana dan saya diberikan kelancaran dalam menjalankan program untuk membantu masyarakat Kota Cimahi,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan komitmen menjadikan Cimahi sebagai kota agamis. “Cimahi agamis adalah Cimahi yang tetap berada di jalur yang benar. Dengan doa dan dukungan masyarakat, insyaallah kita wujudkan bersama,” tutupnya.

Achmad Syafei.