Kota Cimahi, Kamis (17/11/2022) – Anggota DPRD Kota Cimahi yang berasal dari Fraksi Partai Kesatuan Bangsa (PKB), Asep Sutisna atau yang akrab disapa Asoy memprakarsai pertemuan dengan para pedagang pasar se Kota Cimahi. Acara tersebut digelar di paviliun Pasar Atas Baru, Jalan Encep Kartawiria, Cimahi Tengah, pada Rabu (15/11/2022) kemarin. Kegiatan dialog yang diberi tajuk “’Ngobrol Bareng Asoy” atau disingkat “Ngobras” tersebut bertujuan untuk membangkitkan pasar tradisional pasca pandemi Covid-19. Kegiatan positif ini bisa terselenggara berkat kerja sama dengan Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Kota Cimahi dan dukungan dari DinasPerdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi.Pada kesempatan tersebut Asoy mengatakan, “Diskusi ini dikemas dengan santai agar tidak ada kekakuan. Biasanya para pedagang pasar jika dipanggil secara formil oleh dewan, pasti yang hadir hanya satu atau dua orang saja. Jadi kita sengaja jemput bola di tengah-tengah masyarakat dengan membuat acara Ngobras ini.”Asoy menambahkan, memang acara “Ngobras” tersebut terkesan dadakan. Namun, ternyata jika dibuat secara informal terbukti lebih efektif.“Peserta yang hadir lebih dari 150 orang, padahal kami mengundang hanya 80 orang saja,” ungkap Asoy. Melihat antusiasme yag tinggi dari para pedagang pasar, tentu membuat anggota DPRD Kota Cimahi asal dari Fraksi PKB ini merasa senang. Menurut Asoy, acara “Ngobras” tersebut nantinya akan dilakukan secara rutin dan berjenjang.”Insyaallah Minggu depan kami akan menggelar acara “Ngobras” kembali di Pasar Cimindi. Hal tersebut untuk memenuhi permintaan para pedagang Cimindi,” ungkap Asoy dengan nada sumringah.Rencana Asoy tersebut ternyata mendapat support penuh dari Kepada Disdagkoperin Kota Cimahi, Dadan Darmawan. Menurutnya, acara “Ngobras” tersebut sangat banyak manfaatnya. Salah satunya adalah bisa menampung aspirasi dari para pedagang pasar se Kota Cimahi sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat terkait kegiatan mereka.Dukungan pihak perbankan yang diwakili oleh Bank BJB Cabang Kota Cimahi tentu membuat acara “Ngobras” semakin menarik karena bisa membantu memfasilitasi para pedagang pasar dalam melakukan transaksi keuangan. Juga membantu mereka yang memerlukan modal untuk pengembangan usahanya. “Adanya kerja sama dengan BJB ini tentu sangat berguna sekali bagi para pedagang. Mereka bisa menggunakan fasilitas perbankan dan melakukan transaksi tanpa uang tunai dengan cara cukup dipindaimaka uang dengan mudah segea masuk ke rekening,” ujar Dadan.Sementara itu saat ditemui di tempat terpisah, Kepala Cabang Bank BJB Kota Cimahi, Ayi Subarna mengatakan bahwa saat ini pihaknya banyak menerima masukan dari para pedagang pasar. Mereka ingin pihak Bank BJB membuka Kantor Kas Bank BJB dan ATM BJB untuk keperluan tarik tunai.”Kami akan memenuhi permintaan para pedagang pasa. Semua akan kami sediakan demi kemudahan bagi para pedagang dalam bertransaksi. Kami juga akan melakukan kemudahan kepada para pedagang pasar dalam fasilitas kredit,” tambah Ayi.Kemudahan kredit yang dimaksud oleh Ayi adalah BJB Mesra Kredit Usaha Rakyat (KUR). BJBMesra adalah fasilitas pinjaman yang diberikan Bank BJB kepada pelaku usaha mikro perorangan yang belum bankable dengan plafon maksimal Rp 5.000.000. Menurut Ayi, keunggulan produk BJBMesra adalah bunga 0%. Menariknya, BJB Mesra bergulir tanpa agunan dan bebas biaya provisi.“Selain itu, Bank BJB juga mempunyai program Laku Pandai yaitu berupa kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, tetapimelalui kerja sama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi,” ungkap Ayi.Acara “Ngobras” yang digagas Asoy tersebut juga di hadiri oleh Penjabat Walikota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan, S.Si, Kepala UPTD Pasar Atas Andry Aplen, serta perwakilan para pedagang pasar Atas Baru, Pasar Antri, Pasar Cimindi, Pasar Ranca Bentang, Pasar Melong, dan Pasar Citeureup.Usai kegiatan, Penjabat Walikota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi acara “Ngobras” tersebut yang berhasil memfasilitasi pertemuan antara para pedagang pasar, anggota dewan, pihak perbankan, Disdagkoperin Kota Cimahi. “Ini sangat bagus, bagaimanapun ruang komunikasi ini harus dibuka sehingga kita tahu ada hal apa yang harus kita selesaikan. Kita juga jadi tahu apa keinginan para pedagang. Bahkan saya berharap dari pertemuan seperti ini, Pasar Atas Baru akan tambah ramai dan banyak pembeli yang tertarik belanja di sini,“ pungkas Dikdik. 

(Achmad S.)

Cimahi,Kamis (17/11/2022) – Hari ini Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Cimahi kembali menggelar sidang paripurna. Agenda sidang kali ini membahas tentang penyampaian dan penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Cimahi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa (RPDP) DPRD Kota Cimahi, yaitu tentang Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas dan Usaha Mikro.
Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat DPRD Kota Cimahi, Jalan Dra. Hj. Djulaeha Karmita Nomor 5,Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi tersebut dipimpin oleh Purwanto, S.Pd. (Ketua), Bambang Purnomo dan Rini Marthini, S.E. (Wakil Ketua).

Sidang seharusnya dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Cimahi, Ir. Ahmad Zulkarnain, M.T. Namun, anggota DPRD Kota Cimahi yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berhalangan hadir karena kesehatannya sedang terganggu.Acara sidang paripurna yang dilakukan secara hybrid (online dan offline) tersebut dihadiri 35 anggota dewan atau 77,78 persen dari total 45 anggota dewan yang ada di DPRD Kota Cimahi. Mereka yang hadir terdiri dari 28 orang secara online (pakai aplikasi Zoom Meeting), tujuh orang hadir secara offline, sedangkan sisanya 10 anggota absen. “Anggota yang hadir sudah memenuhi quorum dan sidang ini bisa kita lanjutkan,” ungkap Purwanto saat memimpin sidang paripurna tersebut. Dede Latif, salah seorang anggota Bapemperda Kota Cimahi menjelaskan tentang topik sindang yaitu pertama terkait perlindungan usaha mikro dan kedua terkait perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 20 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Hak Disabilitas.
“Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Selain itu kedua bidang tersebut dapat memproses pemerataan dan pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan perekonomian di Kota Cimahi,” ungkap Dede Latif.
Selanjutnya anggota Bapemperda Kota Cimahi yang berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan bahwa pemberdayaan usaha mikro maupun kecil dan menengah tersebut perlu diselenggarakan secara prima dan berkesinambungan melalui kewenangan iklim yang kondusif. “Juga pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha yang luas,” pungkas Dede.Sidang paripurna tersebut juga dihadiri beberapa pejabat penting, seperti oleh Penjabat Walikota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan, Plt Sekda Kota Cimahi Herry Zaeni, Kasdim 0609/Cimahi Mayor CHB Brilly Lukyanto Vale Sihantoro, dan Kapolres Kota Cimahi AKBP Imron Ermawan.Selain itu hadir juga Ketua KPU Ir. Mochamad Irman, Perwakilan dari Bawaslu Yana, Asisten I Maria Fitriana, Asisten II Budi Raharja, dan Asisten III Herry Zaeni, Kepala Cabang BJB Kota Cimahi Ayi Subarna,Ketua MUI KH Alan Nuridwan, Kepala Kementerian Agama, Kejari Kota Cimahi, Kepala BPN, dan para kepala Dinas, serta lurah se-Kota Cimahi. (Achmad $)

Kota bandung Seusai peresmiannya, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan, latar belakang dari dipilihnya nama Jaksa Agung R. Soeprapto untuk fly over tersebut.

“Kita meresmikan fly over Jalan Jakarta-Ibrahim Adjie menjadi nama salah satu pahlawan Bapak Kejaksaan RI, yakni Jaksa Agung R. Soeprapto karena jasa-jasa beliau terhadap penegakan hukum di Indonesia,” ungkap Yana.

Ia berharap, dengan dipilihnya nama salah satu pahlawan nasional bisa membuat masyarakat semakin mengenal dan terinspirasi oleh semangatnya.

“Dan tentunya bisa mengambil pelajaran dari pengabdian serta dedikasi beliau kepada negara Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses dipilihnya nama Jaksa Agung R. Soeprapto bermula dari permohonan Kejaksaan Tinggi Jabar.

“Ada tim kajian. Lalu, karena ini jalan milik nasional, sehingga kami ajukan izin ke PUPR. Akhirnya disetujui,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar, Asep N Mulyana menghaturkan terima kasih kepada Pemkot Bandung yang telah membantu proses penamaan fly over tersebut.

“Nama fly over ini sebagai Jalan Jaksa Agung R. Seoprapto, bukan semata sebagai simbol. Tapi, bisa memberikan inspirasi akan perjuangan, dedikasi, dan integritas beliau yang menjadi dasar kami juga dalam melaksanakan tugas di kejaksaan,” ucapnya.

Ia memaparkan, nama Jaksa Agung R. Seoprapto tak hanya disematkan di Kota Bandung. Di beberapa wilayah seperti Garut dan Karawang juga sudah meresmikan nama Jaksa Agung R. Seoprapto sebagai jalan. 

“Di tempat-tempat lain berbagai provinsi juga sudah memberikan nama Jaksa Agung R. Soeprapto sebagai nama jalan,” akunya.

Sebagai informasi singkat, R. Seoprapto (17 Maret 1896 – 2 Desember 1964) adalah Jaksa Agung pada tahun 1950 hingga 1959. Ia mengawali kariernya sebagai hakim di berbagai daerah. 

Meski tak sempat meraih gelar akademis (MR. atau SH), tapi sepak terjangnya di dunia penegak hukum membuktikan kepiawaian dan ketegasan yang terpuji.

Ia mempersatukan jaksa-jaksa yang dulu sebagai jaksa negara bagian menjadi jaksa negara RI. Ia juga yang membentuk pola mutasi nasional bagi para jaksa.

Ia menjembatani terbentuknya kejaksaan modern yang semula hanya untuk kasus berkaitan penduduk pribumi. Kini menjadi kejaksaan yang terbuka dan berlaku atas kasus yang dialami seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Andri

Cimahi,Kamis(17/11/3022)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi atau disingkat DPRD Kota Cimahi adalah sebuah lembaga legislatif unikameral. Sistem satu kamar (unikameral) adalah sistem pemerintahan yang hanya memiliki satu kamar pada parlemen atau lembaga legislatif. Banyak negara yang menggunakan sistem satu kamar sering kali adalah negara kesatuan yang kecil dan homogen yang menganggap sebuah majelis tinggi atau kamar kedua tidak perlu.Saat ini alamat kantor sekretariat DPRD Kota Cimahi berada di Jalan Dra. Hj. Djulaeha Karmita No.5, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat dan memiliki 45 orang anggota dewan yang tersebar di 10 partai politik. DPRD Kota Cimahi ini merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat Kota Cimahi pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali.DPRD Kota Cimahi memiliki alat kelengkapan dewan yang terdiri dari unsur Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah/Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.Susunan Pengurus DPRD Kota Cimahi Hasil Pemilu 2019Struktur susunan pengurus DPRD Kota Cimahi masa jabatan 2019-2024 terdiri dari: Ketua Achmad Zulkarnain Partai Keadilan Sejahtera (PKS),Wakil Ketua Bambang Purnomo Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),Wakil Ketua Purwanto Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),Wakil Ketua Rini Martini Partai DemokratPada Pemilu 2019.

Pemilihan DPRD Kota Cimahi dibagi menjadi enam daerah pemilihan (dapil). Dapil Kota Cimahi 1 yang meliputi wilayah Kecamatan Cimahi Utara A (Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup) dengan jatah 7 kursi. Dapil Kota Cimahi 2 yang meliputi wilayah Kecamatan Cimahi Utara B (Kelurahan Cibabat dan Kelurahan Pasirkaliki) dengan jatah 6 kursi. Dapil Kota Cimahi 3 yang meliputi wilayah Kecamatan Cimahi Selatan A (Kelurahan Cibeueum dan Kelurahan Melong) dengan jatah 10 kursi. Dapil Kota Cimahi 4 yang meliputi wilayah Kecamatan Cimahi Selatan B (Kelurahan Utama, Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Cibeber) dengan jatah 9 kursi. Dapil Kota Cimahi 5 yang meliputi wilayah Kecamatan Cimahi Tengah A (Kelurahan Baros, Kelurahan Cigugur Tengah, dan Kelurahan Karangmekar) dengan jatah 7 kursi. Dapil Kota Cimahi 6 yang meliputi wilayah Kecamatan Cimahi Tengah B (Kelurahan Cimahi, Kelurahan Padasuka, dan Kelurahan Setiamanah) dengan jatah 6kursi.Hasil pemilihan terakhir pada 17 April 2019, komposisi perolehan 45 kursi anggota DPRD Kota Cimahi untuk 10 partai politik adalah: PKB (3 kursi); Gerindra (7 kursi); PDI-P (6 Kursi); Golkar (6 kursi); Nasdem (4 kursi); PKS (7 kursi); PPP (3 kursi); PAN (2 kursi); Hanura (1 kursi), dan; Demokrat (6 kursi).

Selain unsur pimpinan, DPRD Kota Cimahi juga memiliki seorang sekretaris yang disebut Sekretaris DPRD Kota Cimahi atau sering disebut Sekwan. Penentuan Sekwan bukan dari unsur partai politik melainkan dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan oleh Wali Kota. Saat ini yang menjadi pejabat Sekwan DPRD Kota Cimahi adalah H.Totong Solehudin,S.Sos.,M.Si. yang menjabat sejak 22 September 2020.Sekretaris dewan merupakan unsur pelayan terhadap DPRD Kota Cimahi yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara teknis administratif berada di bawah sekretaris daerah. Tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan administratif kepada pimpinan dan anggota DPRD. Sekretariat DPRD Kota Cimahi mempunyai fungsi: a. Fasilitas rapat pimpinan dan anggota DPRD Kota CImahi; b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD Kota Cimahi, dan; c. Pengelolaan tata usaha DPRD Kota Cimahi.Fraksi DPRD Kota CimahiFraksi bukan bagian atau alat kelengkapan dewan. Pembentukan fraksi-fraksi DPRD betujuan untuk mengoptimalkan sistem kerja Anggota DPRD yang terakumulasi dalam program kerja.Fraksi merupakan pengelompokan anggota DPRD yang terdiri atas kekuatan sosial politik sebagai bentuk representatif masyarakat,Oleh karena itu jumlah fraksi-fraksi dan anggota fraksi dalam DPRD disesuaikan dengan perolehan kursi hasil pemilihan umum legislatif.DPRD Kota Cimahi periode 2019-2024 membentuk delapan fraksi. Masing-masing fraksi tersebut terdiri dari Enam fraksi mandiri dan dua fraksi gabungan. Enam fraksi mandiri terdiri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, PDI-P, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai NasDem. Sementara fraksi gabungan terdiri dari Partai Persatuan Pembanguan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) , Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) maka ditemukan beberapa poin penting terkait eksistensi fraksi-fraksi yang terdapat pada Pasal 34-37 sebagai berikut: Pasal 341. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD, hak DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD;2. Setiap Anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu Fraksi;3. Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD;4. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1(satu) fraksi;5. Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan;6. Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan;7. Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi;8. Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD;9. Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.Pasal 351. Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai sekretariat fraksi.2. Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.3. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.Pasal 361. Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dibantu oleh tenaga ahli sesuai kebutuhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.2. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:a) Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;b) Menguasai bidang pemerintahan; danc) Menguasai tugas dan fungsi DPRD.Pasal 371. Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.2. Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.3. Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat Paripurna.Bertitik tolak pada esensi undang-undang tersebut, lalu digagas beberapa tugas urgen fraksi, yaitu:1. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan masing-masing.2. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektivitas kerja para Anggota Fraksi3. Melaksanakan kegiatan penyaringan dan penetapan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta menyampaikannya kepada Pimpinan DPRD untuk dibawa ke Rapat Paripurna.4. Pimpinan fraksi bersama pimpinan DPRD menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) pasang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD yang diambil dari usulan fraksi-fraksi.

Achmad $