NGAWI – GN,, Kegiatan Peningkatan kapasitas kader posyandu dengan meningkatkan pengetahuan,keterampilan dan motivasi untuk pelayanan kesehatan dasar yang efektif. Fokus utamanya adalah pencegahan stunting melalui keterampilan dasar, penyiapan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang bergizi, dan implementasi layanan primer. Pelatihan ini juga penting untuk mendukung operasional Posyandu.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bidan desa, Petugas Puskesmas Kedunggalar, Ketua TP PKK Kedunggalar, 18 kader perwakikan dari 9 posyandu di Desa Kedunggalar. Bertempat di kantor desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Pelaksanaan pada Senin 4 Mei 2026.

” Ketua TP PKK Kedunggalar Anis Joko Waluyo menyampaikan Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi Posyandu dari sekadar penimbangan menjadi pusat pelayanan dasar terpadu yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, katanya”.
Pihaknya menambahkan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemampuan kader posyandu untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan untuk menekan angka stunting di Desa Kedunggalar.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan.Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk mendorong perubahan yang positif bagi kesejahteraan masyarakat . ( adv / din)

Jakarta. Barometer99.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Habib Syarief Muhammad menyebut pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) sebagai momentum bersejarah bagi kemanusiaan, keadilan sosial, dan perkembangan hukum nasional di Indonesia.

Menurut DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diterima Efendi report Elshinta pengesahan UU PPRT merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pengakuan yuridis terhadap harkat, martabat, dan hak-hak pekerja rumah tangga yang selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum secara memadai.

Legislator asal Dapil Jawa Barat I itu menegaskan bahwa UU PPRT bukan sekadar regulasi yang mengatur hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja, melainkan juga implementasi nyata nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pengesahan UU PPRT adalah kemenangan bagi kemanusiaan dan peradaban hukum Indonesia. Setelah penantian panjang, negara akhirnya hadir memberikan pengakuan hukum terhadap para pekerja rumah tangga. Ini bukan hanya soal relasi kerja, tetapi tentang penghormatan terhadap martabat manusia,” ujar Habib Syarief Muhammad.

Ia juga menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa keberadaan UU PPRT harus dipahami sebagai instrumen perlindungan yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik pekerja maupun pemberi kerja, sehingga dapat tercipta harmoni sosial yang berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Lebih lanjut, Habib Syarief Muhammad meminta pemerintah agar segera menyusun aturan turunan dari UU PPRT, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), maupun regulasi teknis lainnya, agar implementasi undang-undang tersebut dapat berjalan efektif.

“Tanpa aturan turunan, undang-undang ini akan sulit diimplementasikan secara optimal. Karena itu, kami meminta pemerintah menuntaskan seluruh regulasi pelaksana pada tahun ini, sehingga manfaat UU PPRT dapat segera dirasakan oleh para pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Ia menambahkan, masih tersedia waktu sekitar tujuh bulan untuk menyusun regulasi pelaksana tersebut. DPR, khususnya Baleg, kata dia, akan terus mengawal proses penyusunan aturan turunan agar semangat perlindungan yang terkandung dalam UU PPRT dapat diwujudkan secara nyata.

Seperti diberitakan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) resmi disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 21 April 2026, bertepatan dengan Hari Kartini. Pengesahan ini mengakhiri penantian 22 tahun untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta jaminan sosial bagi PRT. (Efendi)

Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Lumajang Jawa Timur Haji Didik Purwanto menyampaikan kepada Efendi dari reporter Elshinta dalam upaya mendukung suksesnya program pemerintah swasembada gula nasional, langkah yang telah dilakukan dalam program bongkar ratun tahun 2026 sedikitnya telah menyiapkan luasan lahan 250 hektar dan angka tersebut terus bertambah.

Kata Haji Didik upaya pemerintah untuk mewujudkan program itu telah memberikan bantuan berupa bibit sebanyak 60.000 mata tunas untuk luasan per satu hektar, selain itu juga ada bantuan biaya garap Rp 4.000.000,_ per satu hektar. Bantuan yang digulirkan pemerintah itu diharapkan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam mempercepat terwujudnya swasembada gula.

Program strategis 2025-2026 ini bertujuan meningkatkan produktivitas gula nasional dan mencapai swasembada gula. Target tahun 2025 adalah seluas 100.000 hektar, dengan fokus utama di Jawa Timur, yang didukung bantuan bibit, pupuk subsidi, dan pendampingan.

“Kami dukung program ini karena untuk mewujudkan program bapak presiden Prabowo Subianto swasembada gula Insaallah dengan niat iklas kami semoga segera terwujud,” kata Haji Didik, Jum’at (08/05/2026).

Pihaknya tidak ingin program tersebut kandas karena adanya permainan yang tidak transparan, maka harus ada kepastian yang jelas cek lokasi, kepemilikan lahan dan benar-benar bibit yang dibantukan sesuai dengan program berupa bibit unggul.

“Saya ingin ada bentuk yang solid antara petani, APTRI dan pemerintah dalam hal ini yang membidangi masalah perkebunan. Bila ada kesamaan keinginan Insaallah progam yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani terwujud,” ucapnya.

Haji Didik juga menyampaikan bahwa program bongkar ratun yang di targetkan sebanyak 3.500 hektar di Lumajang APTRI lewat koperasi tidak akan mampu dalam pengadaan bibit.

“Kalau pembibitan APTRI tidak siap bila koperasi petani tebu di fasilitasi untuk menangkarkan bibit unggul sesuai keinginan tersebut dan kita akan pelopori sehingga kedepannya bibit yang diterima petani dapat memanen hasil yang baik,” pungkasnya. (Efendi)

Sidoarjo | Gempurnews – Bupati Sidoarjo Subandi menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga korban kecelakaan di jalan Lingkar Timur, dan kepada kelurga almarhum Kades Buncitan, Jumat 8 Mei 2026.

Bantuan untuk keluarga almarhum Jumali, seorang pekerja di Save N Lock Estate Management, yang meninggal dunia akibat kecelakaan diserahkan langsung ke keluarga di di Perum Taman Candi Loka Candi Sidoarjo.

Bupati bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo dan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo menyerahkan santunan kepada Sri Utami, istri almarhum Jumali.

Santunan itu senilai Rp 314.599.858. Terdiri dari santunan kecelakaan kerja Rp249.193.968, santunan berkala sebesar Rp12.000.000, biaya pemakaman Rp10.000.000, dan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp43.405.890.

Bupati berharap santunan yang diberkan ini dapat meringankan. Setidaknya bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, serta biaya sekolah putra-putrinya yang ditinggalkan.
“Namanya musibah kita tidak ada yang tahu, namun dengan kejadian kecelakaan ini tentunya akan membuat kita lebih mawas diri dan hati-hati. Pemerintah juga akan melakukan koreksi serta perbaikan,” kata Subandi.

Pada hari yang sama, Bupati juga menyerahkan santunan untuk keluarga almarhum Kades Buncitan. Bantuan yang diberikan berupa santunan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 47.341.987 yang terdiri dari Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun.

Penyerahan dilakukan dirumah duka almarhum Mujiyono di Swan Regency Graha Sedati Mas. Selain itu, seluarga almarhum Mujiyono nantinya juga akan menerima Jaminan Pensiun berkala dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 411.400 setiap bulan.

Bupati Subandi berharap santunan tersebut dapat meringankan beban keluarga almarhum. Santunan seperti ini merupakan bentuk support atau dukungan pemerintah kepada masyarakat. Ia juga meminta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran dalam menghadapi cobaan seperti ini.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa bertakziah kekediaman keluarga almarhum Kades Mujiyono, semoga almarhum diterima di sisi Allah,” kata Subandi usai berkunjung ke kediaman almarhum Kades Buncitan.

Menurut Subandi, seluruh perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo telah terlindungi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Mulai dari kepala desa sampai ketua RT telah masuk kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pemkab Sidoarjo telah menanggung seluruh iuran kepersertaannya. (Kom/Yl)

Kediri— Deretan rumah dinas di lingkungan Aspol Polsek Wates Polres Kediri yang sebelumnya mengalami kerusakan kini tampak lebih layak huni usai menjalani revitalisasi selama satu bulan terakhir.

Perbaikan dilakukan pada 9 (sembilan) unit rumah dengan menyasar sejumlah bagian vital bangunan, mulai dari atap bocor, plafon rusak, instalasi listrik, kusen pintu, hingga jaringan air dan toilet.

Do’a bersama & pemotongan tumpeng, sekaligus penyerahan simbolis revitalisasi rumah dinas tersebut digelar di Aspol Polsek Wates pada Jum’at (8/5/2026), yang dihadiri Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si., Wakapolres Kediri, para Pejabat Utama (PJU) Polres Kediri, dan Kapolsek Wates beserta jajaran Polsek Wates.

Perbaikan dilakukan agar rumah dinas dapat kembali digunakan secara nyaman oleh personel. Selain pengecatan ulang, pembenahan juga difokuskan pada bagian bangunan yang dinilai sudah tidak layak dan berpotensi mengganggu keselamatan penghuni.

Kapolres Kediri menegaskan bahwa rumah dinas merupakan aset negara yang harus dijaga dan dirawat bersama. Menurut Beliau, kerusakan kecil tidak boleh dibiarkan terlalu lama hingga berdampak lebih besar pada kondisi bangunan.

“Kalau ada bagian yang mulai rusak atau kurang layak, segera diperbaiki. Jangan menunggu sampai hancur. Rumah dinas ini aset negara sekaligus fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota,” ujar AKBP Bramastyo.

Beliau juga berharap rumah yang telah direvitalisasi dapat dimanfaatkan dengan baik oleh personel Polsek Wates beserta keluarga, sekaligus menciptakan lingkungan hunian yang lebih nyaman dan tertata.

Sebanyak 9 (sembilan) rumah dinas yang selesai diperbaiki siap ditempati, Kapolres Kediri AKBP Bramastyo menyerahkan kunci kepada Kapolsek, Wakapolsek, Kasium, Kanit Intel, Kanit Reskrim, Kanit Binmas, Kanit Samapta, Kanit Provos, dan Bhabinkamtibmas Desa Tawang Polsek Wates.

“Semoga membawa manfaat jangka panjang, baik bagi personel maupun keberlangsungan pemeliharaan fasilitas dinas di lingkungan Polres Kediri,” pungkas AKBP Bramastyo.

Kediri— Silaturahmi Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si., ke Pondok Pesantren Salafiyah Kapurejo, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, menjadi pertemuan hangat antara aparat kepolisian dan lingkungan pesantren yang memiliki sejarah panjang di Jawa Timur, Kamis (7/5/2026).

Ponpes Salafiyah Kapurejo dikenal sebagai salah satu pesantren tertua di Jawa Timur. Pesantren ini disebut memiliki kaitan sejarah sejak abad ke-11 dan pernah menjadi tempat singgah KH Hasyim Asy’ari saat melakukan perjalanan dakwah dan keilmuan.

Kedatangan rombongan Polres Kediri disambut pengasuh Pondok KH Achmad Nadmuddin serta keluarga besar Ponpes dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Pertemuan diisi dengan diskusi ringan mengenai pendidikan keagamaan, pembinaan generasi muda, hingga pentingnya menjaga persatuan dan ketenteraman masyarakat.

AKBP Bramastyo menilai pesantren memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi muda sekaligus menjaga nilai kebangsaan di tengah perkembangan sosial yang terus berubah.

“Ponpes Salafiyah Kapurejo memiliki nilai sejarah dan pengaruh besar dalam pendidikan keagamaan. Peran ulama dan pesantren penting dalam menjaga persatuan, membangun karakter generasi muda, serta merawat suasana yang damai di tengah masyarakat,” ujar AKBP Bramastyo.

Beliau juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan tokoh agama agar stabilitas sosial tetap terjaga.

“Komunikasi dan silaturahmi antara aparat dengan tokoh agama perlu terus dijaga, terutama menghadapi tantangan sosial dan derasnya arus informasi di masyarakat,” imbuh AKBP Bramastyo.

Pihak Ponpes menyambut baik silaturahmi tersebut sebagai bentuk kedekatan dan kepedulian aparat terhadap lingkungan pesantren serta pendidikan keagamaan di Kabupaten Kediri.

Kepulauan Riau – Tren kendaraan harian yang praktis, nyaman, dan tetap efisien masih menjadi pilihan banyak anak muda maupun masyarakat aktif di Kepulauan Riau. Menjawab kebutuhan tersebut, Honda menghadirkan program menarik untuk Honda Supra X 125 dengan berbagai kemudahan pembelian di wilayah Batam, Bintan, dan Tanjung Balai Karimun.

Honda Supra X 125 hadir sebagai motor yang dikenal tangguh dan irit untuk menunjang mobilitas sehari-hari. Desainnya yang ramping dan nyaman dikendarai membuat motor ini cocok digunakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, kuliah, hingga kebutuhan mobilitas harian lainnya.

Selain dikenal hemat bahan bakar, Honda Supra X 125 juga dilengkapi berbagai fitur yang mendukung kenyamanan pengendara. Mulai dari bagasi praktis untuk membawa barang bawaan, gantungan barang multifungsi, hingga Sistem Kunci Pengaman Magnetik yang memberikan rasa aman saat digunakan beraktivitas.

Motor ini juga dibekali mesin 125cc SOHC berteknologi PGM-FI yang responsif namun tetap efisien dalam konsumsi bahan bakar. Karakter mesin yang nyaman digunakan untuk perjalanan jarak dekat maupun jauh membuat Honda Supra X 125 masih menjadi pilihan masyarakat yang mengutamakan efisiensi dan kepraktisan.

Duri Yanto selaku Sales Manager wilayah Kepulauan Riau menyampaikan bahwa Honda Supra X 125 tetap relevan digunakan oleh berbagai kalangan karena memiliki karakter yang sederhana namun fungsional.

“Honda Supra X 125 cocok digunakan untuk masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan membutuhkan kendaraan yang nyaman, irit, serta mudah digunakan sehari-hari. Karakter motor ini juga sesuai untuk anak muda yang aktif dan membutuhkan kendaraan praktis untuk menunjang aktivitasnya,” ujarnya.

Untuk memberikan kemudahan kepemilikan, Honda menghadirkan program menarik di beberapa wilayah Kepulauan Riau. Di Batam, konsumen dapat menikmati program hemat hingga Rp1,6 juta. Sementara di wilayah Tanjung Balai Karimun tersedia program hemat hingga Rp3,7 juta. Adapun untuk wilayah Bintan, Honda menawarkan angsuran ringan mulai Rp27 ribu per hari.

Melalui program ini, Honda berharap dapat memberikan pilihan kendaraan harian yang nyaman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat Kepulauan Riau.(Gokkon)