Banyuwangi – Universitas Brawijaya (UB) Malang memberikan penghargaan kepada Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah yang memiliki perkembangan ekosistem halal sangat pesat.

“Komitmen Banyuwangi dalam mengupayakan ekosistem mendapat apresiasi tinggi dari akedemisi Universitas Brawijaya dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dua hari lalu Banywuangi diberikan penghargaan terkait mendukung menciptakan ekosistem dan industri halal di Indonesia,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Kamis (7/5/2026).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan bersama Rektor UB Malang, Prof. Widodo, S.Si., M.Si, dalam Indonesia Halal Ecosystem Summit & Halal Metric Award, di Kampus UB Malang, Selasa (5/5/2026).

Banyuwangi mendapatkan tiga penghargaan sekaligus. Di antaranya penghargaan atas inovasi, kolaborasi, dan pemberdayaan publik untuk pengembangan ekosistem halal, dan penghargaan untuk pengembangan infratruktur halal.

UB Malang sendiri merupakan kampus yang selama konsen dalam ekosistem halal di Indonesia. Bahkan salah satu dosen UB Malang Prof. Dr. Tri Susanto, merupakan akademisi pertama yang melakukan penelitian tentang halal di Indonesia pada 1988 dan memantik awal mula lahirnya sertifikasi halal di Indonesia.

Rektor UB Prof. Widodo mengatakan bahwa Banyuwangi sangat potensial untuk pengembangan ekosistem halal. Banyak hal yang bisa dikembangkan oleh Banyuwangi untuk mendukung industri halal di Banyuwangi.

“Banyuwangi itu komunitasnya banyak. Tidak hanya makanan tetapi juga ke tourism, pariwisatanya. Sehingga kita melihatnya progres Banyuwangi untuk menjadi kabupaten yang betul-betul mengembangkan ekosistem halalnya sangat bagus,” kata Prof. Widodo.

Hal yang sama juga dilontarkan oleh Kepala BPJPH Haikal Hasan. Menurutnya, Banyuwangi bisa dijadikan contoh daerah yang getol mendorong pengembangan industri halal di daerahnya.

Saya pernah ke Banyuwangi, dan perkembangannya juga mantap menurut saya. UMKM nya didorong mendapatkan sertifikat halal, rumah potong hewannya. Jadi Banyuwangi itu bisa jadi percontohan,” kata Babe Haikal, panggilan akrab Kepala BPJPH tersebut.

Di Banyuwangi sendiri, pemkab telah memfasilitasi ribuan UMKM dalam pengurusan sertifikat halal. Sudah terbit 22.091 sertifikat halal untuk produk UMKM yang pengurusannya difasilitasi pemkab. Sudah ada delapan rumah potong hewan (RPH), dan empat rumah potong unggas yang tersertifikasi halal.

Bupati Ipuk menambahkan penghargaan dari Universitas Brawijaya dan BPJPH ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat ekosistem halal di Banyuwangi.

“Ini bukan hanya tentang sertifikasi, tetapi bagaimana kami membangun ekosistem yang menyeluruh, mulai dari UMKM, infrastruktur, hingga pariwisata halal yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Ipuk.

Ipuk berkomitmen akan terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak agar pengembangan industri halal di Banyuwangi semakin inklusif dan berkelanjutan.

“Harapannya, ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk lokal, tetapi juga membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat serta menjadikan Banyuwangi sebagai rujukan pengembangan ekosistem halal di tingkat nasional,” tutup Ipuk. (*)

BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi mendapatkan dukungan dari Kementerian Pertanian (Kementan) dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian. Kementan menyalurkan bantuan berupa sumur bor dan jaringan irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian petani Banyuwangi.

Bantuan sumur bor tersebut salah satunya diterima oleh Kelompok Tani Keji Beling, Desa Kaotan, Kecamatan Blimbingsari. Sumur bor tersebut mampu mengairi lahan sawah seluas 50,63 hektar yang dikelola 63 petani.

“Adanya sumur bor ini memberikan kepastian ketersediaan air bagi petani sepanjang tahun. Sehingga dapat mendorong produktivitas pertanian sekaligus juga sebagai upaya antisipasi kekeringan jelang musim kemarau yang segera tiba,” kata Ipuk saat menghadiri peresmian rumah pompa di areal persawahan Poktan Kejibeling di sela-sela aktivitas Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), Kamis (7/5/2026).

Ipuk menjelaskan, keberadaan rumah pompa dan sumur bor tidak hanya membantu menjaga pasokan air irigasi, namun juga memberi manfaat ekonomi yang lebih luas. Dengan ketersediaan air yang stabil, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mempercepat masa tanam, hingga menekan risiko gagal panen saat musim kemarau.

Selain itu, rumah pompa menjadi pusat pengelolaan distribusi air yang lebih tertata dan efisien. Air dapat dialirkan secara merata ke area persawahan sehingga petani tidak lagi harus bergantian mendapatkan pasokan air seperti sebelumnya.

“Mari kita jaga bersama-sama fasilitas yang sudah tersedia ini supaya bisa digunakan secara jangka panjang untuk kesejahteraan semua,” ujar Ipuk.

Sumur bor yang diresmikan tersebut merupakan bagian dari Program Optimasi Lahan (Oplah) dari Kementan. Optimasi lahan merupakan upaya meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan produktivitas tanaman melalui penataan sistem pengairan serta penataan lahan.

Kegiatan Optimasi Lahan Tahun 2025 di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan untuk lahan seluas 1.008 hektar di tiga kecamatan, meliputi Rogojampi, Blimbingsari, dan Srono. Program tersebut mencakup pembangunan 29 unit sumur bor, pembangunan jaringan irigasi tersier sebanyak tiga unit dengan total panjang 300 meter, serta bantuan benih untuk 1.001 hektar sawah dengan total 25.025 kilogram.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Keji Beling Desa Kaotan, Isa Ansori, mengaku bersyukur atas bantuan sumur bor tersebut. Menurutnya, sejak adanya sumur bor, ketersediaan air menjadi lebih melimpah dan stabil.

“Sebelum ada sumur bor, petani harus bergantian untuk dapat air, sekarang tidak lagi. Masa tanam dan panen juga bertambah yang tadinya dua kali setahun bisa tiga kali setahun. Kami juga tidak perlu khawatir lagi menanam di musim kemarau karena airnya cukup,” ujar Isa.

Isa mengaku keberadaan rumah pompa dan sumur bor juga membuka peluang usaha baru bagi poktan. Selain untuk pertanian, air dari sumur bor kini dimanfaatkan untuk budidaya ikan hingga wahana kolam renang anak yang dikelola kelompok tani.

“Penghasilan dari usaha itu sebagian digunakan untuk biaya operasional sumur bor, seperti membeli token listrik dan kebutuhan operasional kelompok tani lainnya,” imbuhnya.

Produksi padi Banyuwangi sendiri terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 produksi padi Banyuwangi mencapai 806.771 ton dengan luas tanam 121.319 hektar. Angka tersebut meningkat dibanding tahun 2024 yang mencapai 794.783 ton dengan luas tanam 119.651 hektar. (*)

BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi terus memfasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku usaha UMKM. HKI sangat berarti dalam melindungi hak cipta, paten, merek dagang, maupun desain industri.

Fasilitasi Pengurusan HKI tersebut dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi secara rutin dengan berkeliling ke desa-desa. Salah satunya dengan membuka stand pelayanan HKI saat kegiatan Bupati Ngantor di desa (Bunga Desa) yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di Balai Desa Kaotan, Kecamatan Blimbingsari, Kamis (7/5/2026).

“Perlindungan HKI bertujuan mendorong inovasi dan memberikan perlindungan yang adil bagi pencipta dan pemilik hak. Khususnya pada pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan UMKM,” kata Bupati Ipuk saat menyerahkan surat rekomendasi HKI kepada salah satu warga.

Fasilitasi pemkab dilakukan dengan memberikan Surat Keterangan Industri Kecil Menengah sebagai surat rekomendasi bagi UMKM untuk mengurus HKI di Kemenkumham. Pemohon selanjutnya melengkapinya dengan nomor induk berusaha (NIB), KTP dan merek yang akan didaftarkan.

Dengan surat rekomendasi tersebut, pemohon akan mendapatkan potongan biaya pengurusan. Dimana Biaya pengurusan HKI di Kemenkumham sebesar Rp 1,8 juta untuk jalur umum. Dengan surat rekomendasi dari pemkab maka pemohon yang bersangkutan, dikategorikan sebagai binaan, sehingga biayanya hanya Rp. 500 ribu.

Salah satu penerima surat rekomendasi HKI adalah Kristin, pemilik usaha Omah Kopi Kusuma yang juga sekaligus menjadi nama brand kopinya. Kristin berterima kasih karena Pemkab Banyuwangi membuka layanan pengurusan HKI di kantir desa.

“Buat saya HKI ini penting untuk menaikkan daya saing produk sekaligus sebagai bentuk pengakuan negara terhadap produk kami. Karenanya saya sangat berterima kasih layanan ini hadir di kantor desa, kami jadi lebih mudah mencari infomasi dan mengurus rekomendasi HKI hingga menghemat biaya,” ujar Kristin.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Perindustrian Wawan Yadmadi menjelaskan bahwa pihaknya terus mendorong pelaku usaha mikro untuk mengurus HKI. Hingga saat ini sudah sebanyak 235 surat rekomendasi yang dikeluarkan.

Rekomendasi tersebut diberikan kepada berbagai pelaku UMKM seperti batik, makanan olahan tradisional, usaha roti dan katering, produk kopi, skin care, kerajinan, percetakan/sablon, jasa design baju, pupuk organik, dan lainnya,

“Setelah dapat surat rekomendasi, pemohon melakukan pendaftaran HKI di website Kemenkumham. Petugas kami siap mendampingi kalau memang ada kendala. Selain di kantor desa juga bisa datang ke kantor Disnakerin,” kata Wawan. (*)

LUMAJANG, Gempur News

– Bupati Lumajang Indah Amperawati melontarkan peringatan tegas kepada tiga Penjabat Kepala Desa yang baru dilantik, Kamis (7/5/2026). Bunda Indah menuntut para pejabat tersebut bekerja serius, menjaga amanah, dan menjadi teladan bagi masyarakat.

Tiga Pj Kades yang resmi dilantik yakni Oke Suprihatmanko (Dawuhan Wetan, Rowokangkung), Muhamad Irwin Abdul Gofur (Banyuputih Lor, Randuagung), dan Samsul Hadi (Yosowilangun Kidul, Yosowilangun).

“Jalankan tugas dengan amanah,” tegas Bunda Indah tanpa kompromi.

Masa Jabatan 1,5 Tahun, Tak Boleh Sekadar Administratif
Peringatan itu bukan tanpa alasan. Para Pj Kades yang dilantik merupakan Aparatur Sipil Negara dengan masa jabatan cukup panjang, sekitar 1,5 tahun. Karena itu, mereka diminta tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga menunjukkan sikap, etika, dan komunikasi yang baik di tengah masyarakat.

“Mereka harus jadi contoh, baik administrasi, perilaku, maupun komunikasi,” lanjutnya.

Drama Detik Terakhir: 1 Calon Batal, Pengganti Hilang Kontak
Di balik pelantikan ini, muncul fakta mengejutkan. Satu calon Pj Kades dipastikan batal dilantik di detik-detik terakhir. Penyebabnya, yang bersangkutan mengaku tidak mampu membagi waktu dengan jabatan lain yang sedang diemban.

Tak berhenti di situ, calon pengganti yang sempat ditunjuk dari unsur Diskopindag juga belum bisa dipastikan. Hingga pelantikan berlangsung, yang bersangkutan tidak dapat dihubungi.

“Kemungkinan tidak bersedia, nanti akan kami klarifikasi kembali,” ungkap Bupati.

DPMD Diminta Gercep Cari Pengganti
Situasi ini membuat Pemkab Lumajang bergerak cepat. Bupati langsung memerintahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencari kandidat baru sesuai aturan, yakni dari kalangan PNS dan diutamakan berdomisili di wilayah setempat.

Dengan dinamika tersebut, Bunda Indah menegaskan bahwa jabatan Pj Kepala Desa bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan secara serius demi pelayanan publik yang maksimal.

*( Joe).

KOTA BLITAR – Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi yang menghubungkan Desa Ringinanom dan Desa Karanggondang, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, terus menunjukkan progres positif.

Hingga awal Mei, pembangunan jembatan tersebut telah mencapai 75 persen.

Proyek pembangunan yang dikerjakan sejak pagi hingga sore hari itu melibatkan personel Polri dari Polres Blitar Kota Polda Jatim bersama jajaran Polsek, tenaga ahli konstruksi, serta partisipasi aktif masyarakat dari kedua desa.

Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung akses transportasi dan konektivitas antarwilayah.

“Jembatan Merah Putih Presisi ini diharapkan mampu mempermudah mobilitas warga sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat antara Desa Ringinanom dan Desa Karanggondang,” ujarnya, Kamis (7/5/26).

Sejumlah tahapan pembangunan telah dilakukan, mulai dari pembuatan rangka baja, pengecatan besi jembatan, pemotongan dan perakitan tiang cor, hingga proses pengecoran pada struktur utama jembatan yang kini telah berdiri.

Menurut Kapolres Blitar Kota, pembangunan dilakukan dengan tetap mengutamakan standar kualitas dan keselamatan kerja agar jembatan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.

“Kami terus mendorong percepatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas konstruksi dan faktor keselamatan sehingga hasilnya maksimal,” tambah AKBP Kalfaris.

Antusiasme masyarakat terhadap pembangunan jembatan tersebut juga terlihat cukup tinggi.

Warga dari kedua desa turut bergotong royong membantu proses pembangunan sehingga pengerjaan dapat berjalan lebih cepat.

Masyarakat berharap jembatan itu segera rampung agar aktivitas sehari-hari, termasuk distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok, menjadi lebih mudah dan efisien.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Blitar Kota, AKP Sjamsul Anwar, menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses pembangunan hingga selesai.

“Kehadiran Jembatan Merah Putih Presisi diharapkan menjadi sarana vital yang mampu memperkuat konektivitas antar desa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (*)

LUMAJANG, Gempur News.

– Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Kuda Putih Club Lumajang kembali menggelar Kuda Putih Cup: Open Tournament Catur Pelajar ke-3. Turnamen akan dihelat pada Minggu, 24 Mei 2026 di Aula SMK PGRI Lumajang, Jl. IR H Juanda Rogotrunan, mulai pukul 07.30 WIB.
Ketua Panitia Joe Efendi Wnp menegaskan, ajang ini bukan sekadar lomba. “Kami gelar dalam rangka Hardiknas sekaligus memberi wadah kepada para pecatur muda untuk berkompetisi dengan baik. Harapannya, turnamen ini jadi pengalaman berharga bagi adik-adik untuk menghadapi event yang lebih tinggi seperti Kejurprov bahkan Porprov Jatim tahun depan,” jelasnya.
Turnamen terbuka untuk pelajar SD hingga SMA se-Jawa Timur. Empat kategori dipertandingkan: SD Putra, SD Putri, SMP & SMA Putra, dan SMP & SMA Putri.
Mengusung konsep “Hadiah Semua Kategori”, panitia menyiapkan total hadiah Rp5.000.000. Setiap kategori memperebutkan hadiah: Juara 1 Rp250.000 + piala + sertifikat hingga Juara 6. Ada juga penghargaan Best Lokal Lumajang bagi 3 pecatur putra/putri terbaik asal Lumajang.
Sistem pertandingan Swiss 6 babak dengan waktu pikir 10 menit + 5 detik increment. Peserta wajib bawa papan dan buah catur sendiri, berpakaian rapi dan sopan, serta hadir 30 menit sebelum lomba.
Selain itu, panitia juga membuka peluang agar ajang ini dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari proses penjaringan atlet. Kuda Putih Club berharap Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kabupaten Lumajang berkenan menjadikan turnamen ini sebagai ajang seleksi Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) bagi atlet catur Lumajang yang direncanakan akan diberangkatkan ke Pacitan pada bulan Juli mendatang.
Pendaftaran s.d 23 Mei 2026: Rp20.000 untuk lokal Lumajang, Rp30.000 luar kota. Link daftar: forms.gle/vkCqztwvYok5c1T89. Narahubung: B. Ainin Nur Faridah 0813-3304-4941.
“Event ini kami harap bisa memunculkan bibit pecatur muda Lumajang yang siap bersaing di level provinsi,” tambah Joe. Kuota terbatas. Turnamen didukung ALCCTV, PGRI Kabupaten Lumajang, dan Lab Persada Lumajang. (Jo)

Lumajang, Gempur News.

– Sosok H. Abdullah, Kepala Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, dikenal sebagai pemimpin yang sederhana namun memiliki komitmen kuat dalam membangun desa dan melayani masyarakat. Di bawah kepemimpinannya, Desa Labruk Lor terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari sisi infrastruktur maupun pemberdayaan warga.
Sejak menjabat sebagai kepala desa, H. Abdullah menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Ia dikenal mudah ditemui oleh warga dan terbuka terhadap berbagai aspirasi. Baginya, kepemimpinan bukan sekadar jabatan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Pemerintah desa harus hadir di tengah masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan warga, itu yang harus kita utamakan,” ungkapnya dalam beberapa kesempatan.
Dalam bidang pembangunan, H. Abdullah aktif mendorong percepatan pembangunan infrastruktur desa, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, saluran irigasi, hingga fasilitas umum lainnya. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menunjang aktivitas ekonomi warga.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, ia juga menaruh perhatian besar pada pemberdayaan masyarakat. Melalui berbagai program desa, H. Abdullah mendorong peningkatan kapasitas UMKM, kelompok tani, hingga generasi muda agar lebih mandiri dan produktif.
Prestasi menonjol lainnya, selama kepemimpinannya Desa Labruk Lor berhasil mencatatkan capaian luar biasa dalam hal kepatuhan pajak. Selama tujuh tahun berturut-turut, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) desa tercatat lunas 100 persen. Capaian ini menjadi bukti kuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun kesadaran serta tanggung jawab bersama.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari pendekatan persuasif yang dilakukan H. Abdullah kepada warga, termasuk melalui sosialisasi, transparansi penggunaan anggaran, serta pelayanan yang responsif.
Di sektor sosial, kepedulian H. Abdullah terhadap warganya juga cukup tinggi. Ia kerap terlibat langsung dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, santunan warga kurang mampu, hingga kegiatan keagamaan. Hal ini membuatnya dikenal sebagai figur pemimpin yang dekat dan merakyat.
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran desa juga menjadi salah satu komitmennya. Ia berupaya memastikan bahwa penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Dengan gaya kepemimpinan yang humanis dan visioner, H. Abdullah terus berupaya membawa Desa Labruk Lor menjadi desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kepercayaan masyarakat yang tinggi menjadi modal utama dalam melanjutkan berbagai program pembangunan ke depan.
( Joe).

Probolinggo,
Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Partai Golkar, Muchlas Kurniawan, menegaskan bahwa sektor pendidikan, termasuk guru ngaji dan lembaga pendidikan berbasis madrasah, tetap menjadi perhatian penting dalam kebijakan anggaran daerah.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan audiensi antara DPRD Kota Probolinggo dengan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Probolinggo yang digelar di Ruang Kerja Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Rabu (06/05/2026).

Audiensi tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Probolinggo Hj. Dwi Laksmi Syntha Kudumawardhani, Wakil Ketua I H. Abdul Mujib, Wakil Ketua II, para Ketua Komisi I, II, dan III, serta Ketua GP Ansor Kota Probolinggo Salamul Huda bersama anggota Ansor.

Dalam penyampaiannya, Muchlas Kurniawan menjelaskan bahwa proses pembahasan anggaran daerah memiliki tahapan panjang, mulai dari pembahasan di tingkat komisi hingga penetapan di Badan Anggaran (Banggar).

“Komisi hanya memberikan usulan. Namun keputusan final, terutama terkait perubahan postur anggaran dan program, ditentukan dalam pembahasan di Banggar,” jelasnya.

Ia juga membenarkan bahwa evaluasi terhadap program BOSDA dan bantuan pendidikan lainnya tidak terlepas dari adanya temuan yang harus ditindaklanjuti, sehingga pemerintah mengambil langkah penyesuaian kebijakan.

Meski demikian, Muchlas menegaskan bahwa DPRD, khususnya Komisi III, sejak awal telah mendorong agar sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama karena merupakan urusan wajib yang berkaitan langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Kami sudah menyampaikan bahwa pendidikan adalah tulang punggung pembangunan. Tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga lembaga di bawah yayasan seperti madrasah dan TPQ memiliki peran penting,” ujarnya.

Terkait honor guru ngaji, ia mengakui adanya perubahan kebijakan, termasuk peningkatan jumlah penerima namun di sisi lain terjadi penurunan nominal insentif yang diterima.

“Secara kuantitas penerima meningkat dari sekitar 1.350 menjadi 1.600 orang. Namun memang ada penyesuaian nominal karena alasan efisiensi anggaran,” ungkapnya.

Ia menambahkan, DPRD telah memberikan rekomendasi agar pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan guru ngaji, termasuk kemungkinan pengembalian atau peningkatan honor pada tahun anggaran berikutnya.

“Dalam pembahasan dan rekomendasi DPRD, kami sudah menekankan agar honor guru ngaji tetap menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.

Muchlas juga menegaskan bahwa dirinya secara pribadi memiliki kedekatan dengan dunia pendidikan keagamaan, sehingga memahami kondisi para guru ngaji di lapangan.

“Saya juga pernah merasakan menjadi bagian dari guru TPQ dengan honor yang sangat minim. Karena itu, kami akan terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan mereka,” tegasnya.

Menanggapi kritik terkait perbandingan anggaran pembangunan gedung DPRD dengan honor guru ngaji, ia menyebut hal tersebut sebagai masukan penting yang akan menjadi bahan evaluasi ke depan.

“Itu menjadi koreksi bagi kami. Aspirasi seperti ini akan kami catat dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran berikutnya,” ujarnya.

Ia memastikan DPRD akan terus berada bersama masyarakat, termasuk GP Ansor, dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada sektor pendidikan.

“Kami tidak akan memarjinalkan guru ngaji maupun lembaga pendidikan swasta. Semua memiliki kontribusi dalam membentuk kualitas sumber daya manusia di Kota Probolinggo,” tandasnya.

Di akhir penyampaiannya, Muchlas berharap ke depan akan ditemukan solusi terbaik yang tidak bertentangan dengan regulasi, namun tetap mampu mengakomodasi kebutuhan para guru ngaji dan lembaga pendidikan keagamaan.

Audiensi tersebut menjadi ruang dialog antara legislatif dan masyarakat dalam mencari titik temu antara keterbatasan anggaran, regulasi, dan kebutuhan riil di lapangan, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Probolinggo.