Banyuwangi | Gempurnews.com – Pemerintah Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2025, Bertempat di Balai Desa Tegalharjo kegiatan ini mengusung tema “Menguatkan Produktivitas Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Ekonomi Tinggi yang Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat.” Kamis (13/11/2025).

Kegiatan Musrenbangdes sendiri merupan bagian penting dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun anggaran 2026 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKPDes) tahun 2027.

Musrenbangdes merupakan forum strategis yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam rangka menentukan arah pembangunan desa. kegiatan ini dihadiri oleh Pelaksana tugas (Plt) Camat Glenmore Yulianto, M.Si, Kepala Desa Tegalharjo Andrik Tri Waluyo beserta jajarannya, jajaran BPD, LPMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, Tim Penggerak PKK, Pendamping Desa, RT dan RW, serta perwakilan masyarakat dari lima bidang.

Dalam sambutannya Andri menyampaikan permohonan maaf, pasalnya kegiatan rutin yang menjadi wadah aspirasi masyarakat ini tidak sepenuhnya bisa diwujudkan mengingat keterbatasan pemerintah desa dalam kewenangannya mengelola anggaran yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Meski begitu pihaknya mengajak masyarakat untuk tidak berkecil hati dan tetap optimis, mengingat pembangunan desa dimasanya tidak hanya bertumpu pada anggaran Desa.

“Melalui Musrenbangdes ini, kami ingin memastikan bahwa program pembangunan yang akan dijalankan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. Meski kita ketahui keterbatasan pemerintah desa dalam kewenangannya mengelola anggaran itu dibatasi oleh aturan pemerintah pusat, namun saya ingin mengajak semua masyarakat untuk tidak berkecil hati dan selalu optimis mengingat pembangunan tidak harus bertumpu dianggaran Desa,” Tandanya.

Masih Andri, “Banyak upaya banyak trobosan yang selama ini saya tempuh untuk mewujudkan pembangunan desa sesuai harapan masyarakat, dari puya pendekatan pada legislatif hingga eksekutif, Alhamdulillah pembangunan didesa Tegalharjo bisa terlaksana dengan maksimal, Fokus kami tahun ini adalah memperkuat sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompetitif,” ujar Andrik.

Ia juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan desa.

”Kami mengajak semua pihak, mulai dari RT, RW, lembaga desa hingga tokoh masyarakat, untuk terus bersinergi mewujudkan Desa Tegalharjo yang maju dan sejahtera,” tambahnya.

Menanggapi pernyataan kepala Desa Tegalharjo, Yulinto sebagai Plt Camat Glenmore dalam sambutannya membenarkan penyesalan pemerintah desa berkaitan kewenangan anggaran Desa.

“Yah seperti yang disampaikan mas Kades, kita memaklumi ya berkaitan anggaran yang sejauh ini arah kebijakannya masih dipegang pemerintah pusat. Mengingat masa kepemimpinan itu diatur mas jabatan dan setiap pergantian pemimpin akan memiliki program prioritas yang yang sedikit lebih berbeda namun memiliki arah tujuan yang hampir sama”, Terangnya.

Dalam kesempatan itu Yulianto mengajak masyarakat untuk terus menjaga sinergi, “Saya berharap dari pemerintahan terbawah RT/RW sampai ke desa bisa terus menjada sinergi, terus melakukan musyawarah menjalankan bottom up pendekatan yang dimulai dari tingkat paling bawah untuk membangun ke arah sistem yang lebih besar, seperti yang kita lakukan dalam kegiatan Musrenbangdes hari ini.” Paparnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok yang terbagi ke dalam beberapa bidang, yaitu pendidikan, sarana dan prasarana, pelayanan publik, pertanian, serta kesehatan. Setiap kelompok diminta untuk merumuskan dan menyampaikan daftar usulan prioritas pembangunan desa untuk tahun 2027.

Dengan adanya Musrenbangdes diharapkan tercipta perencanaan pembangunan yang partisipatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta dapat menguatkan sinergi antara pemerintah desa, lembaga, dan masyarakat demi kemajuan Desa Tegalharjo yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. (*/Sgt)

Gempurnews.com | Banyuwangi – Diduga sedang mencari sensasi, Pernyataan kontroversial salah satu anggota DPRD Banyuwangi berbuntut panjang. Ratusan kepala desa (kades) beserta perangkat desa dari seluruh penjuru Banyuwangi bersiap untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPRD, yang rencananya akan digelar minggu depan.

Aksi ini merupakan bentuk protes keras atas tuduhan yang dilontarkan Suwito, salah satu Anggota DPRD Banyuwangi, yang juga merupakan ketua Fraksi Partai Gerindra, ia menyebut 80% kades di Banyuwangi melakukan pemotongan dana bantuan sosial (bansos).

Pernyataan Suwito tersebut viral melalui unggahan video di akun Instagram @timesbanyuwangi. Dalam video tersebut Suwito menyinggung adanya praktek penyetoran sebagian dana Bansos yang diterima warga kepada pihak desa.

“Orang-orang tadi yang sudah mengambil uang kan disuruh bawa 600 ribu ke desa itu, wajib setor, kalau nggak disetor besok tidak akan dapat bantuan jadi orang yang sudah ambil tadi mungkin mau beli telur mungkin beli vitamin beli apa kan bingung Jadi orang itu nangis ke rumahlah,” ujar Suwito.

Dalam video tersebut. Ia juga menambahkan bahwa dirinya bersama Camat dan Dinas Sosial Singonjuruh mengetahui adanya praktik pengambilan BPNT dan PKH yang mengharuskan penerima menyisakan sebagian dana di ATM.

Andrik Tri Waluyo, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Banyuwangi, dengan nada berapi-api mengecam pernyataan Suwito. Andri menyayangkan tuduhan yang dianggap prematur dan berpotensi merusak citra pelayanan desa, baginya pernyataan tersebut tidak hanya mencoreng nama baik seluruh kades, tetapi juga meresahkan masyarakat.

“Kami, seluruh kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi, tidak terima dengan pernyataan oknum anggota DPRD Suwito itu. Dia menyampaikan 80% kades Banyuwangi telah melakukan pemotongan bansos. Perlu diingat, di Banyuwangi ini memang hanya 80% yang merupakan desa, sisanya kelurahan. Atas pernyataan yang tidak berdasar itu, kami kades se-Banyuwangi akan melakukan aksi demonstrasi ke DPRD Banyuwangi,” tegas Andri saat ditemui awak media, Kamis (13/11/2025).

Aksi demonstrasi ini diperkirakan akan menjadi yang terbesar yang pernah terjadi di Banyuwangi. Para kades menuntut Suwito untuk segera memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik mereka.

Meski begitu, kesalahan satu anggota tersebut, tidak serta merta mengurangi rasa hormat Andri pada lembaga Legislatif. Bahkan dirinya masih terus melakukan komunikasi dengan bebrapa Anggota dewan lainnya.

“Saya sebut ini oknum, sama halnya yang seharusnya ia sampaikan, bilamana ada satu dua temuan yang berkaitan dengan desa, kan bisa langsung mengkonfirmasi, meng-audensi satu dua pihak tanpa harus menyatakan pernyataan yang seakan semua kepala desa melakukan hal yang sama, dan itupun harus dibuktikan,” Terang Andri dengan penuh geram.

Lanjutnya, “Dan perlu diingat, jauh sebelum saya menjadi kepala desa, saya sudah mengenal satu persatu anggota dewan dan sebagian besar dari mereka berhubungan baik dengan saya, ini tadi saja banyak teman-teman dewan yang menghubungi saya termasuk Ketua Dewan dan Ketua Komisi 4 yang menaungi Suwito,” terangnya.

Andre juga menyampaikan, semua Anggota Dewan yang menghubunginya mencoba untuk memediasi dan mencoba untuk meredam polemik yang terjadi. Namun Andre tegas pada pendiriannya bersama anggotanya, Kepala Desa se-kabupaten Banyuwangi pihaknya berkomitmen untuk tidak berhenti berjuang sampai yang bersangkutan mau menarik pernyataannya dan meminta maaf kepada seluruh Kepala Desa beserta jajaran Pemerintah Desa se-kabupaten Banyuwangi.

“Ini soal harga diri, tidak ada kata mundur bagi kami, meski saya mengenal baik beberpa anggota dewan, saya menghargai mereka dan saya berharap mereka bisa menghargai saya, sekali lagi saya nyatakan, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada lembaga legislatif yang menaunginya, namun ini berkaitan dengan invidu atau oknum yang mencoba menghancurkan citra kami dan saya rasa tindakan ini juga mencoreng nama baik lembaga DPRD Banyuwangi.” Tandasnya. (*/)