Ogan Ilir, gempurnews.com — Dalam rangka mengantisipasi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Polres Ogan Ilir melaksanakan Apel Siaga 1 yang dipimpin langsung oleh Kapolres Ogan Ilir, AKBP Bagus Suryo Wibowo, S.I.K., M.H., serta diikuti oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) dan personel jajaran.

Dalam arahannya, Kapolres Ogan Ilir menekankan kepada seluruh personel agar tetap siaga penuh di Mako hingga seluruh rangkaian kegiatan masyarakat, khususnya aksi penyampaian aspirasi, selesai dengan aman dan kondusif.

“Seluruh personel agar standby di Mako sampai kegiatan masyarakat yang menyampaikan orasi benar-benar selesai. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab,” tegas Kapolres.

Kapolres juga menegaskan komitmen Polri dalam mengawal kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

“Polri siap mengawal kegiatan serikat buruh dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutannya, dengan tetap menjaga situasi kamtibmas agar aman dan kondusif,” ujar AKBP Bagus Suryo Wibowo.

Berdasarkan perkiraan, jumlah massa yang akan mengikuti aksi peringatan May Day mencapai sekitar 250 orang. Massa direncanakan bergerak menuju Kantor Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan tujuan menyampaikan aspirasi kepada Bupati dan Ketua DPRD Ogan Ilir.

Adapun informasi awal, serikat buruh yang akan melaksanakan orasi pada peringatan May Day tersebut berasal dari KASBI PT Bumi Rambang Krama Jaya, KASBI PT Bumi Sawit Estaye, KASBI PT Bumi Sawit Mill, serta KASBI PT Sinergi Gula Nusantara. Seluruh massa direncanakan akan berkumpul di titik kumpul Simpang Meranjat, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, sebelum bergerak menuju lokasi aksi.

Untuk memastikan situasi tetap aman dan terkendali, Polres Ogan Ilir menyiagakan sebanyak 200 personel gabungan dari berbagai satuan fungsi serta personel Polsek jajaran.

Kapolres juga memberikan penekanan khusus agar seluruh personel mengedepankan pendekatan humanis dalam pelaksanaan pengamanan.

“Laksanakan pengamanan dengan baik, profesional, dan humanis. Tingkatkan patroli serta monitoring situasi kamtibmas, terutama terhadap pergerakan serikat buruh di wilayah Kabupaten Ogan Ilir,” lanjutnya.

Dengan kesiapsiagaan personel dan strategi pengamanan yang matang, diharapkan pelaksanaan peringatan May Day di Kabupaten Ogan Ilir dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.

Humas Polres Ogan Ilir

MOH.SANGKUT km

Sidoarjo | Gempurnews – Pengadaan layanan bandwidth di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat.

Nilai kontrak yang mencapai lebih dari Rp11 miliar di awal tahun dinilai perlu mendapatkan pengawasan dan penjelasan terbuka kepada publik.
Berdasarkan data pengadaan melalui e-katalog dengan metode e-purchasing, terdapat dua paket pengadaan bandwidth yang diumumkan pertengahan April 2026, yakni:
Paket Pengadaan Bandwidth Primary kode 01KE8QHRRSFNBM4MNQF5Q5JKHS dengan nilai kontrak Rp9.012.978.000,- oleh penyedia jasa PT Telekomunikasi Indonesia.

Paket Pengadaan Bandwidth Secondary kode 01KFD207PE62SVCKG82HT9NVSB senilai Rp1.999.990.008,- oleh penyedia jasa Parsaoran Global Datatrans.Total nilai pengadaan tersebut mencapai sekitar Rp11 miliar lebih.

Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forum Juru Warta Kabupaten Sidoarjo mengaku telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Diskominfo Kabupaten Sidoarjo, Eri Sudewo, terkait urgensi serta manfaat peningkatan layanan bandwidth tersebut. Namun hingga kini, konfirmasi tertulis yang dilayangkan pada 24 April 2026 disebut belum memperoleh tanggapan.

Ketua LSM GEMAH (Gerakan Masyarakat Anti Hegemoni), Johnson, Jumat (1/5/2026), menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu dikawal bersama agar tetap transparan dan akuntabel.

Menurutnya, terdapat beberapa indikator pengadaan yang rawan disalahgunakan, salah satunya penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami masyarakat awam.
“Pengadaan dengan nilai besar harus dapat dijelaskan secara terbuka agar publik memahami manfaatnya. Jangan sampai program strategis justru menimbulkan kecurigaan di masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan pihaknya akan melakukan pendalaman terhadap dokumen pengadaan tersebut. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, LSM GEMAH menyatakan siap melaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.

Senada disampaikan Loetfi selaku Koordinator Forum Juru Warta Kabupaten Sidoarjo. Ia menyayangkan belum adanya respons resmi dari pihak Diskominfo atas permintaan klarifikasi wartawan.

Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik, terutama terhadap penggunaan anggaran bernilai besar.
“Masyarakat berhak mengetahui manfaat nyata peningkatan kapasitas bandwidth dan jaringan secondary tersebut, apakah benar mendesak dan selaras dengan kebutuhan pelayanan publik,” tegas wartawan Duta Masyarakat (duta.co)tersebut.

Forum Juru Warta Kabupaten Sidoarjo bersama LSM GEMAH juga berencana menyampaikan surat kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yakni Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, guna meminta penelaahan terhadap urgensi serta perencanaan pengadaan layanan jaringan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo belum memberikan tanggapan atas konfirmasi tertulis wartawan terkait pengadaan bandwidth primary dan secondary Tahun Anggaran 2025 maupun 2026.

Lumajang – Satuan Bimbingan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Lumajang menggelar kegiatan Curhat Kamtibmas “Serap Aspirasi Masyarakat” bersama warga di Balai RW 05 Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri warga masyarakat RT/RW Kelurahan Rogotrunan sebagai upaya mempererat komunikasi antara kepolisian dengan masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Lumajang.

Dalam kegiatan itu, warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi, masukan, maupun keluhan terkait kondisi keamanan lingkungan di wilayah masing-masing.

Selain itu, Sat Binmas juga memberikan edukasi tentang pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama.

Kasat Binmas Polres Lumajang Iptu Irdani Isma mengatakan bahwa kegiatan Curhat Kamtibmas merupakan bentuk pendekatan humanis Polri kepada masyarakat guna memperkuat sinergitas dalam menciptakan situasi yang aman dan nyaman.

“Melalui kegiatan Curhat Kamtibmas ini, kami ingin mendengar langsung berbaglai masukan, keluhan maupun informasi dari masyarakat terkait situasi keamanan di lingkungan mereka. Dengan komunikasi yang baik, maka setiap persoalan dapat segera dicarikan solusi bersama,” ujar Iptu Irdani Isma.

Ia menjelaskan, keamanan lingkungan bukan hanya menjadi tugas aparat kepolisian semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak warga untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan tidak ragu melaporkan apabila menemukan potensi gangguan Kamtibmas.

“Kami berharap masyarakat bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungannya. Minimal memiliki kepedulian untuk menjaga keamanan di sekitar tempat tinggalnya. Jika masyarakat peduli, maka potensi gangguan keamanan bisa dicegah sejak dini,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Iptu Irdani juga mengingatkan pentingnya sinergi tiga pilar di tingkat desa dan kelurahan, yakni perangkat desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Menurutnya, setiap informasi sekecil apa pun yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan agar segera disampaikan kepada aparat setempat sehingga dapat segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

“Setiap ada kejadian maupun informasi sekecil apa pun, segera komunikasikan dengan perangkat desa, Bhabinkamtibmas maupun Babinsa. Dengan koordinasi yang cepat, maka permasalahan bisa segera ditangani dengan baik,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan kepolisian yang telah disediakan apabila membutuhkan bantuan atau kehadiran petugas kepolisian di lapangan.

“Apabila masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian, bisa langsung menghubungi layanan Call Center 110 maupun melalui program Polisi Penolongku. Kami siap hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan Curhat Kamtibmas tersebut mendapat sambutan positif dari warga Kelurahan Rogotrunan. Masyarakat menilai kegiatan itu menjadi sarana efektif untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat.

GARDA NUSANTA.COM
Ambruknya SDN Banyuputih 1 menjadi Sorotan serius oleh DPRD Kab Bondowoso, bukan hanya SDN Banyuputih 1 yang menjadi perhatian karena ambruk, di Kab Bondowoso masih banyak SDN yang gedungnya butuh rehabilitasi karena demi lancarnya proses mengajar dan belajar.

Namun keterbatasan anggaran pendidikan di Kabupaten Bondowoso tahun 2026 ini mendapat sorotan DPRD setempat. Efisiensi anggaran hingga Rp52 miliar dinilai berdampak pada tidak tersedianya dana untuk perbaikan infrastruktur sekolah yang rusak.

Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, mengatakan persoalan ini sebenarnya sudah diprediksi sejak pembahasan KUA-PPAS 2026 pada tahun 2025. Saat itu, DPRD telah meminta pemetaan kebutuhan prioritas pendidikan, mulai dari infrastruktur hingga sumber daya manusia.

“Data itu harus terkoneksi dan masuk dalam SIPD, yang sebelumnya diinput di Dapodik. Kita sesuaikan dengan fakta di lapangan,” kata Majid

Maka dari itu bondowoso buhtuh suntikan dana pusat untuk memperbaiki gedung SDN yang rusak parah demi keselamatan siswa dalam proses belajar.(421)

Bondowoso,Gempur News– Akses yang layak bukan sekedar kebutuhan, tetapi urat nadi kehidupan masyarakat. Menjawab hal itu, Kapolres Bondowoso menghadirkan langkah nyata melalui program pembangunan jembatan yang langsung menyentuh kepentingan warga.

Kepolisian Resor Bondowoso meluncurkan Program Jembatan Presisi Merah Putih sebagai bentuk kepedulian terhadap infrastruktur dan mobilitas masyarakat. Program ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bondowoso, AKBP Dr Aryo Dwi Wibowo, S.H., S.I.K., M.M., dengan fokus pada pembangunan serta renovasi jembatan di sejumlah titik vital.

Inisiatif tersebut menjadi bagian dari implementasi Polri Presisi yang tidak hanya berorientasi pada keamanan, tetapi juga menghadirkan solusi konkret untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Kegiatan difokuskan pada perbaikan jembatan yang sudah tidak layak pakai, sekaligus perawatan jembatan yang masih digunakan agar tetap aman dan kokoh. Pengerjaan dimulai sejak April 2026 dan dilaksanakan secara bertahap hingga seluruh target terpenuhi.

Sejumlah wilayah yang menjadi prioritas meliputi Taman Krocok, Kecamatan Wringin, Sumber Wringin, Maesan, Klabang, Jambesari, dan Sukosari.

Kapolres Bondowoso turun langsung memimpin, memantau, dan memastikan setiap proses berjalan sesuai standar serta tepat sasaran. Bersama jajaran pejabat utama, ia mengawal kualitas pekerjaan agar benar benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Program ini juga didukung sinergi yang kuat antara Polres Bondowoso dengan pemerintah daerah melalui Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso, serta kolaborasi bersama Kapolsek jajaran dan pemerintah desa setempat.

Kapolres Bondowoso menegaskan bahwa pembangunan jembatan merupakan bentuk pengabdian nyata Polri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan ini bukan sekedar menghadirkan akses, tetapi membuka peluang ekonomi dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Polri harus hadir memberikan solusi dan manfaat yang benar benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Dengan hadirnya Program Jembatan Presisi Merah Putih, diharapkan akses antar wilayah semakin lancar, aman, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Bondowoso.

Langkah nyata ini menjadi bukti bahwa kehadiran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, “tuturnya.(hms/d*).

Sidoarjo | Gempurnews – Diskominfo Kuatkan Branding Lapangan Sepakbola Desa di Sidoarjo. Hampir semua desa di Kabupaten Sidoarjo punya lapangan sepakbola. Beberapa tahun belakangan, kondisinya juga semakin bagus. Mulai dari rumput yang terawat serta fasilitas lampu penerangan yang memadai. Hal itu bisa menjadi ikon di desa, sekagus menguatkan perekonomian desa. Makanya, Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Kominfo mendorong agar lapangan desa dikuatkan brandingnya.

“Dengan branding yang bagus, lapangan sepakbola desa dapat menjadi sport tourismatau wisata olahraga di Kabupaten Sidoarjo,” kata Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo Eri Sudewo dalam diskusi bersama para pengelola lapangan desa, Rabu (29/4/2026) malam.

Di sela acara yang digelar bersama Komisi B DPRD Sidoarjo dan Forum wartawan Sidoarjo (Forwas) itu, Eri mengatakan pentingnya konektivitas digital di desa. Saat ini pihaknya terus berupaya memfasilitasi internet di setiap desa. Fasilitas wifi tersebut hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memajukanperekonomian masyarakat desa. Salah satunya lewat lapangan sepakbola yang dimiliki setiap desa.

Diskominfo Sidoarjo siap menyambungkan akses internet di lapangan sepakbola untuk memudahkan branding lapangan sepakbola desa sebagai ikon ekonomi desa.“Kalau kita fasilitasi internet berkecepatan tinggi misalnya di pelosok-pelosok desa, itunanti kan bisa untuk membikin konten kreatif, terus kemudian untuk e-commerce tanpaterbebani untuk biaya internet,” ucapnya.

Eri mengatakan perkembangan teknologi semakin cepat. Semisal keberadaan gadgetyang semakin canggih. Piranti itu diharapkan dapat memberikan dampak positif. Generasi muda dapat memanfaatkannya menjadi instrumen produktif. Bukan hanya sekedar alat hiburan. Salah satunya untuk membranding lapangan sepakbola di desanya masing-masing.

“Kalau hari ini khusus terkait lapangan bola, tapi monggo tidak hanya lapangan bola. Misalnya ingin branding potensi yang lain dari desanya atau ingin mengembangkan dirinya nanti kami bisa kita fasilitasi,” ujarnya.
Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo H. Sullamul Hadi Nurmawan yang hadir dalam diskusi tersebut mengakui bahwa banyak lapangan sepakbola desa yang cukup bagus perawatannya. Hal itu menurutnya menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan untukmemajukan perekonomian desa.
Oleh karenanya ia meminta semua pihak khususnya pegiat olahraga sepakbola untukterus menghidupkan lapangan sepakbola yang ada di desanya. Pembinaan sepak bola harus terus berjalan. Begitu pula kompetisi sepakbola yang juga harus terus diselenggarakan. Ia yakin dengan kegiatan semacam ini akan memiliki multiplier effect yang besar. Seperti menghidupkan UMKM saat penyelenggaraan kompetisi sepakbola berlangsung.
“Bagaimana lapangan-lapangan kita ini bisa membuat orang tertarik untuk datang. Yang paling viral sebetulnya waktu itu menurut saya lapangan sepakbola Pandansari Bungurasih. Pandansari itu keren, lapangannya bagus, lampunya kerjasama sama pihak ketiga, hasilnya bagi hasil sama investornya lampu itu, terus dikelola sedemikian rupa dan cukup viral waktu itu sehingga menjadi tuan rumah Super League,” ucapnya.
H. Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan lapangan sepakbola desa di KabupatenSidoarjo sudah mendapat pengakuan dari daerah lain. Kerap kali klub-klub atau kominitas dari luar daerah yang menyewa lapangan desa di Sidoarjo.
“Kapan hari ada tamu dari Lamongan, mereka kaget melihat lapangan sepakbola Pandansari di Instagram, ternyata lapangannya bagus, begitu juga lapangan sepakbola di Terung. Ternyata bagus-bagus semuanya dan mereka terheran-heran karena di Lamongan belum seperti kita, rumputnya, fasilitasnya, dan sebagainya belum seperti di lapangan desa yang ada di Sidoarjo,” ujarnya.
Wawan, panggilan Sullamul Hadi Nurmawan, juga menyatakan bahwa pihaknya selalumendukung pertumbuhan ekonomi desa serta pembinaan atlet usia muda di Sidoarjo. Dia mengajak para pemuda maupun pengelola lapangan yang hadir untuk aktif dalammempromosikan lapangan-lapangan tersebut, yang dinilainya dapat sekaligus mempromosikan desa masing-masing hingga dapat menimbulkan multiplier effect terhadap perekonomian desa. (Yl/Kom)

SURABAYA – Polda Jawa Timur (Jatim) melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) bersama Polres yang ada di jajaran Polda Jatim berhasil mengungkap 66 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi selama periode Januari hingga April 2026.

Dari pengungkapan tersebut, Polisi menetapkan sebanyak 79 orang sebagai tersangka dan diamankan untuk proses hukum.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mengawal distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran.

“Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kepentingan masyarakat luas serta keberlangsungan kebijakan subsidi energi dari negara,” kata Kombes Pol Abast, Kamis (30/4/26).

Ia menegaskan, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, subsidi harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Kombes Abast menambahkan bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan komitmen Polri dalam mengawal distribusi energi bersubsidi agar tepat guna dan tidak diselewengkan.

Menurut Kabid Humas Polda Jatim, dari perspektif ekonomi, penyalahgunaan subsidi dapat menimbulkan distorsi distribusi dan merugikan masyarakat. Sementara dari perspektif sosial, hal ini dapat memicu ketidakadilan serta menurunkan kepercayaan publik.

“Oleh karena itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk transparansi dan edukasi publik,”terang Kombes Abast.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Kombes Pol Roy H.M. Sihombing, menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang dilakukan secara intensif oleh jajaran Polda Jatim.

“Selama kurun waktu Januari hingga April 2026, Ditreskrimsus Polda Jatim dan Polres jajaran berhasil mengungkap 66 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi yang tertuang dalam 66 laporan Polisi,” ungkapnya.

Tidak hanya mengamankan 79 tersangka, dari hasil pengungkapan tersebut Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 8.904 liter BBM jenis pertalite, 17.580 liter solar, serta 410 tabung LPG yang terdiri dari 227 tabung LPG 3 kilogram, 20 tabung LPG 5 kilogram, dan 171 tabung LPG 12 kilogram.

Selain itu, turut diamankan 47 unit kendaraan roda empat dan enam serta tiga unit kendaraan roda dua yang digunakan dalam tindak pidana.

“Perbuatan para pelaku ini mengakibatkan potensi kerugian negara kurang lebih sebesar Rp7.526.090.224,” tegasnya.

Kombes Pol Roy menambahkan, dalam pengungkapan tersebut pihaknya menemukan sejumlah modus operandi yang dilakukan para pelaku, diantaranya pengisian BBM menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi, pembelian berulang di SPBU untuk kemudian ditimbun, penggunaan beberapa barcode, hingga praktik pemindahan LPG 3 kilogram ke tabung ukuran lebih besar.

“Ada juga keterlibatan oknum petugas SPBU yang memberikan barcode kepada pelaku untuk pengisian BBM bersubsidi yang kemudian diperjualbelikan kembali guna mendapatkan keuntungan,” ujarnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

Polda Jatim memastikan akan menindak tegas seluruh pelaku tanpa pandang bulu serta menelusuri aliran dana hasil kejahatan tersebut.

“Kami pastikan tidak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat. Kami juga menelusuri aliran dana dan menerapkan tindak pidana pencucian uang. Apabila ditemukan keterlibatan pejabat, maka akan dilimpahkan ke penyidik tindak pidana korupsi,” tegas Kombes Pol Roy.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM dan LPG bersubsidi.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi melalui kantor polisi terdekat atau call center 110,” pungkasnya. (*)

SURABAYA,– Polda Jawa Timur telah menyiapkan pelayanan pengamanan maksimal guna memastikan seluruh rangkaian Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2026 berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dan bersinergi dengan para koordinator maupun pimpinan elemen buruh di Jawa Timur.

Langkah ini dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Buruh berlangsung lancar, baik di wilayah Jawa Timur maupun bagi perwakilan buruh yang berangkat ke Jakarta.

“Polda Jatim terus bersinergi dengan koordinator maupun pimpinan elemen buruh yang ada, termasuk mengawal perwakilan rekan-rekan buruh ke Jakarta untuk mengikuti perayaan Hari Buruh Sedunia,” kata Kombes Pol Jules Abraham Abast, Kamis (30/4/2026).

Ia menegaskan, Polda Jatim berkomitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak hanya di Kota Surabaya, tetapi juga di seluruh kota dan kabupaten se-Jawa Timur.

Oleh karena itu apabila terdapat kegiatan perayaan May Day di daerah-daerah di Jawa Timur, pihak kepolisian juga memastikan siap memberikan pengawalan dan pelayanan terbaik.

“Jika di wilayah ada elemen buruh yang melakukan perayaan, akan tetap kami kawal dan fasilitasi. Kami berikan pelayanan semaksimal mungkin, ” kata Kombes Abast.

Menurut Kombes Abast, pengamanan dilakukan secara menyeluruh dengan menyesuaikan titik kegiatan yang tersebar di berbagai wilayah.

Jumlah personel yang diterjunkan akan dipastikan setelah pelaksanaan apel kesiapan pengamanan.

“Dengan kesiapan tersebut, Polda Jatim berharap peringatan May Day 2026 dapat berlangsung aman, damai, dan menjadi momentum positif bagi para pekerja untuk menyampaikan aspirasi secara tertib,” pungkasnya. (*)