Home Blog Page 56

Pansus LKPJ 2025 DPRD Kota Probolinggo Desak Percepatan Rehab 40 Sekolah dan Evaluasi Data Seragam Siswa

​PROBOLINGGO,
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Probolinggo memberikan catatan kritis terhadap kinerja sektor pendidikan dan infrastruktur dalam rapat koordinasi pembahasan LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2025. Dewan mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk segera menuntaskan ketidaksinkronan data bantuan seragam siswa dan mempercepat rehabilitasi puluhan gedung sekolah yang rusak.

​Anggota Pansus LKPJ DPRD Kota Probolinggo, Robit Riyanto yang juga anggota komisi III, menyoroti adanya kesenjangan yang signifikan antara perencanaan dan realisasi pengadaan seragam sekolah. Berdasarkan keterangan Pj Sekda dan Kadis Disbud, terdapat data pengadaan yang tidak sinkron, di mana target yang seharusnya mencapai ribuan siswa, namun realisasinya hanya menyentuh angka ratusan.

​”Kami menemukan ketidaksinkronan data pengadaan seragam. Ada yang seharusnya seribu sekian, tapi terealisasi hanya empat ratus atau tujuh ratus sekian. Kami minta klarifikasi detail dan mendesak agar seluruh siswa yang berhak segera mendapatkan haknya tanpa terkecuali,” tegas Robit usai rapat di Gedung DPRD, Rabu (08/04/2026).

​Untuk menjamin bantuan tepat sasaran, Pansus akan mengawal koordinasi lintas sektoral antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial terkait pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS/Desil). Hal ini dilakukan guna memastikan integritas data kemiskinan menjadi acuan utama dalam pemberian bantuan seragam.

Selain persoalan bantuan seragam siswa, infrastruktur pendidikan menjadi poin krusial yang harus segera dieksekusi oleh pemerintah daerah. Pansus mencatat sedikitnya ada 40 lebih bangunan SD dan SMP di Kota Probolinggo yang masuk dalam daftar prioritas rehabilitasi pada tahun 2026.

​”Kami menekankan agar sekolah dengan kondisi rusak berat dan sedang segera dikerjakan. Keamanan dan kenyamanan siswa dalam belajar tidak bisa ditunda. Tahun ini ada 40 titik lebih yang harus tuntas,” tambah Robit.

Di sisi lain, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Dr. Rey Suwigtyo, S.Sos., M.Si., secara resmi telah menyerahkan beberapa dokumen LKPJ Walikota TA 2025 per/OPD dalam Rapat Pansus. Ia menyatakan bahwa penyampaian ini merupakan bentuk transparansi sesuai amanat Permendagri.

​Terkait catatan dan kritik dari pihak legislatif, Pj Sekda menyatakan kesiapannya untuk melakukan perbaikan. “Jika ada kekurangan dalam laporan atau pelaksanaan program, tentu akan kita benahi bersama dewan. Semangatnya adalah evaluasi demi kemajuan Kota Probolinggo yang lebih baik,” ujar Pj Sekda yang sering dipanggil Tiyok.

​DPRD Kota Probolinggo berkomitmen untuk terus mengawal pembahasan LKPJ ini hingga membuahkan rekomendasi resmi yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota guna memastikan penggunaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada masyarakat ditahun-tahun berikutnya.(suh)

SATOPS PATNAL RESMI DIKUKUHKAN, LANGKAH TEGAS WUJUDKAN PEMASYARAKATAN BERSIH DAN BERINTEGRITAS

Batam – Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kepulauan Riau, Aris Munandar, melaksanakan pengukuhan Satuan Tugas Operasi Kepatuhan Internal (Satops Patnal) kepada jajaran pegawai pemasyarakatan di wilayah Kepulauan Riau, Rabu (08/04/2026).

Kegiatan ini berlangsung secara luring dan turut diikuti oleh seluruh UPT Pemasyarakatan se-Kepulauan Riau secara daring melalui Zoom teleconference, mencerminkan sinergi dan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemasyarakatan yang lebih baik.

Dalam arahannya, Kakanwil menegaskan bahwa Satops Patnal merupakan garda terdepan dalam menjaga kedisiplinan, integritas, serta marwah Pemasyarakatan. Ia mengingatkan bahwa setiap anggota yang dikukuhkan harus mampu menjadi teladan, tidak hanya dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga dalam sikap dan perilaku sehari-hari. “Satops Patnal bukan sekadar tim pengawas, tetapi juga agen perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR) Rutan Kelas IIA Batam yang turut dikukuhkan dalam kegiatan tersebut menyampaikan rasa bangga dan kehormatannya atas amanah yang diberikan. Ia menuturkan bahwa pengukuhan ini bukan hanya menjadi bentuk kepercayaan, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi.

“Kami merasa bangga sekaligus terhormat atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadi bagian dari Satops Patnal. Ini adalah momentum untuk terus memperkuat komitmen dalam menjaga integritas, meningkatkan kedisiplinan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami siap menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme,” ungkapnya.

Seluruh anggota yang dikukuhkan juga diingatkan untuk senantiasa menjunjung tinggi kode etik, menjaga profesionalisme, serta memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan prima.

Kegiatan pengukuhan ini menjadi langkah strategis dalam memperkokoh disiplin, integritas, dan kualitas layanan di seluruh satuan kerja pemasyarakatan wilayah Kepulauan Riau.(Gokkon)

Sinkronisasi dan Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan: Rutan Batam Terima Kunjungan Asisten Deputi Kemenko Kumham imipas

Batam — Rumah Tahanan Negara (Rutan) Batam menerima kunjungan kerja Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Jumadi, dalam rangka kegiatan sinkronisasi dan koordinasi tata kelola pemasyarakatan,(08/04/26).

Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemasyarakatan, khususnya di lingkungan Rutan Batam. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta keselarasan antara kebijakan dan implementasi di lapangan, sehingga mampu mendukung sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan akuntabel.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Asisten Deputi turut melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas layanan di Rutan Batam, termasuk klinik rutan. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan bagi warga binaan telah berjalan dengan baik serta sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Selain itu, kunjungan ini juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus memberikan masukan konstruktif guna peningkatan kualitas layanan, baik dari aspek pembinaan maupun pemenuhan hak-hak dasar warga binaan.

Melalui kunjungan ini, diharapkan dapat mendorong transformasi pemasyarakatan ke arah yang lebih baik. Rutan Batam berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang memberikan dampak positif bagi proses pembinaan serta kehidupan warga binaan di masa mendatang.(Gokkon)

BBM Tak Naik, Haji Jalal Abdul Nasir: Ini Pemerintah Sangat Membantu Masyarakat

Anggota Komisi XII DPR RI Haji Jalal Abdul Nasir menyampaikan dalam pertemuan bersama mitra kerjanya antara lain; Dirjen Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Pengatur Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Direktur Utama PT Pertanian Niaga, yang berlangsung pada hari Rabu 08 April 2026 bertempat di gedung Nusantara I lantai I.

Menyadur dari laporan Efendi report Elshinta, dalam keterangannya Haji Jalal Abdul Nasir, apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya, karena memutuskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Terima kasih kepada Presiden Prabowo juga pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM, Pertamina, dan pihak terkait lainnya. Di saat sebagian besar negara di dunia sudah menaikkan harga BBM, pemerintah Indonesia berkomitmen tidak menaikkan harga BBM. Hal ini sangat membantu masyarakat,” kata Haji Jalal, Kamis (09/04/2026).

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan, jika harga energi meningkat, maka akan menimbulkan efek berantai pada sektor lainnya. Salah satunya, yang paling terdampak adalah sektor kebutuhan pokok, seperti bahan pangan impor.

“Hal lainnya, yang juga terdampak, adalah sektor transportasi, yang ujungnya akan mempengaruhi mobilitas maupun sektor industri,” ungkapnya.

Haji Jalal menyatakan juga mendukung keputusan pemerintah untuk menaikkan harga avtur, sebagai respon atas naiknya harga avtur hingga 70 persen atau setara Rp 23.551 per liter.

“Meski avtur dinaikkan, harga di Indonesia masih akan menjadi yang paling murah di ASEAN. Kenapa kita harus menaikkan, karena banyak maskapai luar negeri yang memanfaatkan isi avtur di Indonesia,” ungkapnya lagi.

Terakhir, ia berharap masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan panic buying BBM maupun LPG 3 kg, untuk mencegah terjadinya chaos dan kelangkaan.

“Masyarakat jangan panik. Konsumsi secara normal saja, agar tak terjadi chaos dan kelangkaan. Menteri ESDM sendiri sudah menyampaikan bahwa akan ada pengaturan konsumsi BBM dan LPG dalam jumlah wajar dan bijak,”pungkasnya. (Efendi)

Silaturahmi Ketua IPJI Sumbar Dengan Menko Polkam : Bahas Isu Strategis

Jakarta
– Prof. Anul Zufri, Ph.D., Wakil Rektor IV Asean University International Malaysia, yang juga Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Sumatera Barat silaturahmi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Djamari Chaniago, pada Selasa pagi, 7 April 2026, di ruang kerjanya di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Dalam kesempatan itu Prof. Anul Zufri didampingi oleh Wakil Sekretaris Naufal Zahtian S.Kom, diskusi ini membahas terkait berbagai isu strategis, khususnya mengenai arah pembangunan Indonesia ke depan.

Usai pertemuan, Prof. Anul Zufri yang juga Ketua DPW MOI Sumbar juga menyampaikan bahwa diskusi yang berlangsung membahas pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong kemajuan bangsa, baik dari sisi pendidikan, stabilitas nasional, maupun penguatan sumber daya manusia.
Menurutnya, peran perguruan tinggi dan media memiliki kontribusi penting dalam menciptakan generasi yang unggul serta menjaga keseimbangan informasi di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Sementara itu, Menko Polkam RI, Djamari Chaniago, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan kerja sama antara institusi pendidikan, media, dan pemerintah, demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, aman, dan berdaya saing di masa depan. ( Rls/ * )

Ketahui Warganya Nikah Sirih, Kades Jimbaran Kulon Siap Bantu Nikah Syah Gratis

Sidoarjo | Gempurnews – Dalam Rangka Cipta Kondisi, upaya untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan antisipasi adanya prostitusi menyimpang di kos-kosan. Kades Jimbaran Kulon Romy Widya Pratama beserta jajaran pemerintah Desa Jimbaran Kulon, RT, RW, Babinsa Koramil 0816/13 Wonoayu, Bhabinkamtibmas Polsek Wonoayu, Satpol PP Kecamatan Wonoayu Sidoarjo melakukan Giat Mitigasi Permasalahan Masyarakat pada hari Rabu, (8/4/26) Pukul 21.53 Wib.


Dalam kegiatan Mitigasi kali ini di 5 tempat kos-kosan yang berada di wilayah RT. 01, 02, 03, 04 RW. 01 Desa Jimbaran Kulon, alhasil ditemukan inisial A (48) warga RT. 03 desa Jimbaran Kulon yang menikah sirih dengan seorang laki-laki dengan inisial H (52) warga desa Sawohan Kecamatan Buduran Sidoarjo.

Dengan adanya temuan tersebut Kades Jimbaran Kulon Romy Widya Pratama menuturkan agar melakukan nikah secara Syah tercatat di negara dan agama.


Dengan nikah Syah di Kantor Urusan Agama (KUA) akan mendapatkan buku nikah. Nantinya mendapatkan perlindungan hukum, mempermudah administrasi (KK/akta anak), serta menjamin hak-hak suami-istri.


“Nikah resmi ini nanti kedua belah pihak mendapatkan fasilitas hukum memiliki Buku Nikah sebagai bukti resmi dan sah secara administratif dan melindungi hak-hak suami, istri, dan anak, terutama dalam hal waris dan nafkah, dan memudahkan admistrasi pengurusan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak, paspor, dan BPJS”. Tuturnya Romy
Besuk datang di balai desa dengan membawa perlengkapan surat kita akan bantu menikahkan gratis dan tidak ada biaya sepeser pun,” ungkapnya


Sesuai Perda Sidoarjo tentang rumah kos sudah diatur dalam Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos. Peraturan ini mewajibkan pemilik kos memiliki izin usaha, melaporkan data penghuni ke RT/RW, dan bertanggung jawab menjaga ketertiban serta keamanan lingkungan, termasuk larangan penyalahgunaan kos untuk tindakan melanggar hukum.” Tambahnya Romy Kades Jimbaran Kulon


Masih kata Romy, dari beberapa tempat kos, hanya 1 tadi yang kedapatan masih berstatus nikah sirih dan lainnya saya harap penghuni dan pemilik tempat kos-kosan agar segera melaporkan ke RT, RW agar tidak disalahgunakan.


Sidak Mitigasi ini tadi sengaja tidak hanya ditempat kos, sidak juga dilakukan di warkop karaoke Alex supaya bisa ikut serta untuk mengikuti aturan didesa Jimbaran Kulon.


“Dengan adanya warkop Alex Karaoke ini agar tidak menjual Minuman Keras (Miras), dan harus bisa mengikuti aturan jam 23.00 sound sistem harus dimatikan, karena warkop disini juga dekat dengan pemukiman warga, warkop Alex ini harus bisa mentaati peraturan yang ada, agar wilayah desa Jimbaran Kulon tercipta kondusif aman dan tertib.” Pungkasnya Romy. (Yl)

Tingkatkan Kemampuan Personel, Polres Ogan Ilir Gelar Latihan Dalmas

Ogan Ilir, gempurnews.com – Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan personel, Polres Ogan Ilir menggelar latihan Dalmas (Pengendalian Massa) pada Rabu, 08 April 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman utama Polres Ogan Ilir, dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Latihan ini merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan personel dalam melaksanakan pengamanan serta pengendalian massa, khususnya dalam menghadapi aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang besar. Melalui latihan ini, diharapkan seluruh personel mampu bertindak secara profesional, terukur, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kegiatan latihan Dalmas diikuti oleh sekitar 60 personel, termasuk anggota Polwan, yang berasal dari berbagai satuan fungsi, di antaranya Satlantas, Satreskrim, Satbinmas, Satsamapta, Sie Propam, serta personel dari jajaran Polsek.

Adapun materi latihan meliputi formasi dan kerangka Dalmas, penggunaan peralatan Dalmas seperti tameng, tongkat Dalmas, serta tali penghalang massa. Selain itu, juga dilaksanakan latihan peran tim negosiator dalam upaya pendekatan persuasif kepada massa.

Latihan ini dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Ogan Ilir AKP Sutopo, didampingi oleh KBO Samapta IPTU Sopian, SH. Keduanya memberikan arahan dan evaluasi kepada seluruh peserta latihan agar pelaksanaan tugas di lapangan nantinya dapat berjalan dengan optimal.

Kapolres Ogan Ilir, AKBP Bagus Suryo Wibowo, SH, MH, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan latihan Dalmas ini merupakan bagian penting dalam pembinaan kemampuan personel.
“Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme anggota dalam menghadapi situasi kontinjensi, khususnya pengamanan aksi unjuk rasa. Personel harus mampu bertindak humanis namun tetap tegas sesuai dengan SOP yang berlaku,” ujarnya.

Beliau juga menambahkan bahwa melalui latihan rutin ini, diharapkan seluruh personel Polres Ogan Ilir memiliki kesamaan persepsi dan keterampilan di lapangan.
“Kita ingin setiap personel memahami peran dan fungsinya masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan pengendalian massa dapat berjalan dengan tertib, aman, dan kondusif, serta tetap mengedepankan pendekatan persuasif,” tambahnya.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan seluruh personel Polres Ogan Ilir semakin siap dalam menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Humas Polres Ogan Ilir

MOH.SANGKUT

Polri Melalui Sat Binmas Polres Ogan Ilir Lakukan Pendampingan Pasar Murah yang Digelar Bulog, 4 Ton Beras Ludes Terjual

OGAN ILIR, gempurnews.com – Dalam upaya membantu masyarakat serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, Polres Ogan Ilir melalui Sat Binmas melaksanakan pendampingan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar oleh Bulog di Halaman Desa Serikembang II, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Rabu (08/04/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus sebagai langkah pengendalian inflasi di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Kasat Binmas Polres Ogan Ilir AKP Asmun Zain, SH menyampaikan bahwa dalam kegiatan tersebut, Polri melakukan pendampingan distribusi beras yang disuplai langsung oleh Kanwil Bulog Sumatera Selatan.

“Gerakan Pangan Murah ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau serta menjaga stabilitas harga di pasaran,” ujarnya.

Sebanyak 4 ton beras jenis SPHP ukuran 5 kilogram didistribusikan dalam kegiatan tersebut dan seluruhnya ludes terjual kepada masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh personel Sat Binmas Polres Ogan Ilir serta perwakilan Kanwil Bulog Sumatera Selatan, Ainal.

Selama pelaksanaan kegiatan, situasi berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

Humas Polres Ogan Ilir

MOH.SANGKUT

Perkuat Pengawasan Internal, Lapas Batam Ikuti Pengukuhan Satops Patnal Secara Virtual

Batam — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Batam turut berpartisipasi dalam kegiatan pengukuhan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kepulauan Riau yang dilaksanakan secara virtual.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen jajaran pemasyarakatan terhadap integritas, profesionalitas, serta peningkatan kualitas pengawasan internal di seluruh unit kerja, termasuk Lapas Batam.

Dalam pengukuhan tersebut, Lapas Batam mengikutsertakan lima orang petugas sebagai bentuk nyata dukungan terhadap penguatan fungsi pengawasan serta pencegahan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Meskipun dilaksanakan secara daring, kegiatan tetap berlangsung khidmat dan penuh makna sebagai simbol komitmen bersama.

Pengukuhan Satops Patnal ini diharapkan mampu meningkatkan peran aktif petugas dalam menjaga marwah institusi pemasyarakatan, sekaligus memperkuat sistem deteksi dini terhadap pelanggaran maupun penyimpangan yang dapat terjadi di lingkungan kerja.

Kepala Lapas Batam Yosafat Rizanto secara terpisah dalam keterangannya menyampaikan bahwa keikutsertaan petugas dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat integritas dan kualitas kinerja jajaran.

“Pelaksanaan pengukuhan secara virtual tidak mengurangi makna dan esensi dari kegiatan ini. Justru ini menjadi momentum bagi kami untuk terus memperkuat komitmen, integritas, serta meningkatkan kualitas pengawasan internal. Petugas yang telah dikukuhkan diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas Batam,” ujar Kalapas Batam.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme merupakan kunci utama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari penyimpangan.

Dengan adanya pengukuhan ini, diharapkan seluruh jajaran Lapas Batam semakin solid dalam menjalankan tugas, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakatan, khususnya di wilayah Kepulauan Riau.(Gokkon)

DPRD Kabupaten Pasuruan Sahkan Rekomendasi LKPJ Bupati 2025

PASURUAN
BANGIL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi komisi-komisi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pasuruan Tahun Anggaran 2025, pada Rabu (8/4/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Samsul Hidayat, M.Pd. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan, Sekretaris Daerah, serta jajaran pemerintah daerah setempat.

Sebelum memasuki agenda utama, rapat dimulai dengan pembacaan Surat Al-Fatihah. Sekretaris DPRD kemudian membacakan surat masuk dari Bupati Pasuruan nomor 100/288/2026 tanggal 7 April 2026 yang berisi izin ketidakhadiran Bupati karena harus menghadiri rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta. Dalam surat tersebut, Bupati menugaskan Wakil Bupati Pasuruan untuk mewakili pemerintah daerah dalam rapat paripurna tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Samsul Hidayat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan seluruh jajaran pemerintah daerah atas kerja sama yang baik selama rangkaian pembahasan LKPJ.

Perwakilan Komisi I DPRD kemudian membacakan sejumlah catatan dan rekomendasi, antara lain:

· Meningkatkan kajian empiris dan inovasi berkelanjutan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
· Menginventarisasi dan mengevaluasi aset daerah untuk dimanfaatkan secara optimal guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
· Mendorong pengembalian fungsi aset yang saat ini ditempati KPU ke fungsi semula sebagai pusat kegiatan olahraga.
· Melakukan review terhadap produk hukum daerah, termasuk Perda tentang penanganan banjir.
· Meningkatkan pengawasan inspektorat terhadap efisiensi anggaran.
· Memperkuat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pemadam kebakaran dengan sumber daya manusia profesional serta penambahan pos pemadam di berbagai titik.
· Menggalakkan program seperti satu rumah satu sumur resapan, pembangunan embung desa, bank sampah, serta program Desa Digital.
· Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kecamatan.
· Menyesuaikan anggaran kecamatan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.

Selain menyampaikan rekomendasi, Komisi I DPRD juga memberikan apresiasi atas pencapaian pemerintah daerah yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia selama 12 tahun berturut-turut.

“Penghargaan dan keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama dari berbagai pihak, baik jajaran DPRD maupun seluruh komponen masyarakat. Kami berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan,” ujar perwakilan Komisi I.

Setelah penyampaian rekomendasi dari Komisi I, II, III, dan IV, rapat dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Pasuruan Tahun Anggaran 2025. Isi keputusan tersebut menetapkan tiga hal pokok:

  1. LKPJ Bupati Pasuruan Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  2. DPRD merekomendasikan kepada Bupati Pasuruan agar memperhatikan dan melaksanakan saran dari komisi sebagaimana terlampir.
  3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 8 April 2026.

Sebagai penutup rangkaian acara, dilakukan penandatanganan berita acara antara pimpinan DPRD dan Wakil Bupati Pasuruan. Seluruh hadirin diminta berdiri sebagai bentuk penghormatan. (Mar)