PROBOLINGGO, Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025 di DPRD Kota Probolinggo tidak hanya menjadi ruang evaluasi, tetapi juga menghadirkan optimisme terhadap kemajuan sektor pendidikan.

Di tengah sorotan dan masukan dari legislatif, kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bawah kepemimpinan Dr. Siti Romlah dinilai menunjukkan arah yang progresif dan berdampak.

Sejumlah indikator pendidikan mengalami peningkatan signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 78,5, disertai dengan naiknya capaian literasi dan numerasi. Rata-rata lama sekolah juga terus membaik, menjadi sinyal bahwa akses dan kualitas pendidikan semakin kuat.

Namun, DPRD mengingatkan bahwa capaian tersebut harus mampu menjawab tantangan nyata di masyarakat.

Anggota DPRD, Masda Putri Amelia, menekankan pentingnya memastikan peningkatan kualitas pendidikan berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran.

“Jangan hanya berhenti pada capaian indikator. Pendidikan harus mampu menjadi solusi ekonomi masyarakat,” ujarnya dalam forum pembahasan.

Menanggapi hal tersebut, arah kebijakan pendidikan yang dijalankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan pendekatan yang lebih terstruktur. Salah satu program prioritas, yakni pemberian seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, berhasil terealisasi secara fisik 100 persen.

Program ini tidak hanya berbicara soal bantuan, tetapi juga memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mengakses pendidikan.

Selain itu, penguatan data pendidikan juga menjadi perhatian. Anggota DPRD, Ilyas Aditiawan, mendorong agar pemerintah lebih detail dalam memetakan angka partisipasi sekolah dan penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan.

Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan mampu menjangkau kelompok rentan.

Di sisi lain, keberhasilan sektor pendidikan juga ditopang oleh inovasi dan capaian di bidang kebudayaan. Berbagai penghargaan yang diraih menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Kota Probolinggo tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan identitas budaya.

Ketua Komisi II DPRD, Ridhotus Solihin, bahkan menegaskan bahwa kebudayaan harus menjadi bagian dari pendidikan yang membentuk kesadaran masyarakat, bukan sekadar pelengkap sektor pariwisata.

Pembahasan LKPJ ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan capaian kinerja dengan kebutuhan riil masyarakat. DPRD tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong perbaikan kebijakan.

Dengan capaian yang sudah kuat di tahun 2025, kepemimpinan Dr. Siti Romlah dinilai telah meletakkan fondasi penting bagi pembangunan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pendidikan tidak hanya menghasilkan angka-angka yang baik, tetapi benar-benar melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman.

PROBOLINGGO, Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo tahun 2025 menjadi panggung kritik konstruktif dari DPRD. Salah satu sorotan tajam datang dari Masda Putri Amelia yang menilai capaian kinerja pemerintah tidak boleh berhenti pada angka statistik semata.
Dalam forum Panitia Khusus (Pansus), Masda menegaskan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 78,5 memang patut diapresiasi. Namun, di saat yang sama, meningkatnya tingkat pengangguran terbuka justru menjadi sinyal adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya keterkaitan antara peningkatan kualitas pendidikan dengan kemampuan ekonomi daerah dalam menyerap tenaga kerja.
“Kita tidak hanya terpana pada capaian angka. Yang paling penting adalah bagaimana program-program itu benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Masda melihat adanya celah antara keberhasilan sektor pendidikan dan realitas lapangan kerja. Ia menilai, investasi di bidang pendidikan seharusnya mampu menghasilkan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Jika tidak, maka peningkatan IPM berisiko menjadi capaian administratif tanpa dampak nyata.
Lebih jauh, ia mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan strategi ekonomi yang lebih konkret dan terintegrasi. Mulai dari penguatan pelatihan kerja, peningkatan kualitas SDM berbasis kebutuhan industri, hingga penciptaan peluang kerja baru yang relevan dengan perkembangan zaman.
Dalam pandangannya, pendidikan tidak boleh berjalan sendiri tanpa koneksi dengan dunia kerja.
“Artinya, pemerintah harus bisa mengelola hasil dari peningkatan IPM itu. Jangan sampai pendidikan meningkat, tapi pengangguran juga ikut naik,” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari indikator makro, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.
Masda juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program-program pemerintah agar lebih tepat sasaran. Ia meminta agar setiap kebijakan benar-benar berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi target kinerja.
Sikap kritis yang disampaikan Masda Putri Amelia mencerminkan fungsi pengawasan DPRD yang tidak hanya mengoreksi, tetapi juga mendorong arah kebijakan yang lebih solutif.
Di tengah capaian yang sudah baik, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan justru lebih besar: memastikan pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan, bukan sekadar laporan yang terlihat sempurna di atas kertas.
Dengan sorotan tersebut, pembahasan LKPJ 2025 diharapkan menjadi titik balik untuk memperkuat sinergi antara kebijakan pendidikan dan strategi ekonomi, sehingga pertumbuhan yang dicapai tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.(Ali)

PROBOLINGGO, Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo tahun 2025 tidak hanya menjadi ajang evaluasi kinerja, tetapi juga ruang lahirnya gagasan strategis untuk arah pembangunan ke depan.
Salah satu pandangan inspiratif disampaikan oleh Ridhotus Solihin yang menekankan pentingnya menjadikan kebudayaan sebagai bagian integral dari pendidikan.
Dalam forum Panitia Khusus (Pansus), Ridhotus menyoroti bahwa selama ini pendekatan terhadap kebudayaan masih cenderung ditempatkan sebagai sektor pelengkap, bahkan lebih banyak diarahkan pada kepentingan pariwisata.
Menurutnya, cara pandang tersebut perlu direkonstruksi.
“Kebudayaan itu seharusnya menjadi bagian dari pendidikan. Bukan hanya soal pertunjukan atau pariwisata, tetapi bagaimana membentuk kesadaran dan karakter masyarakat,” ungkapnya.
Ia menilai, berbagai persoalan sosial di masyarakat tidak bisa dilepaskan dari aspek budaya yang belum dikelola secara tepat. Oleh karena itu, kebudayaan harus diarahkan menjadi instrumen pembentuk pola pikir, kedisiplinan, hingga kepatuhan terhadap aturan.
Dalam pandangannya, jika kebudayaan hanya diposisikan sebagai kegiatan seremonial atau hiburan, maka potensi besarnya sebagai penggerak perubahan sosial akan terabaikan.
Sebaliknya, ketika kebudayaan diintegrasikan dengan pendidikan, maka akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran kolektif dan karakter yang kuat.
Ridhotus juga menekankan pentingnya keberanian pemerintah daerah untuk menentukan fokus pembangunan yang jelas, termasuk dalam mengelola sektor kebudayaan.
Ia mendorong agar kebijakan ke depan lebih terarah, dengan menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama dan kebudayaan sebagai penguat nilai-nilai sosial di dalamnya.
Pandangan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan atau capaian indikator makro, tetapi juga dari kualitas perilaku dan kesadaran masyarakat.
Pembahasan LKPJ 2025 pun diharapkan tidak berhenti pada evaluasi administratif, melainkan mampu melahirkan arah kebijakan yang lebih substansial dan berdampak jangka panjang.
Dengan gagasan yang disampaikan, Ridhotus Solihin menunjukkan bahwa peran DPRD tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan arah pemikiran yang konstruktif demi masa depan Kota Probolinggo yang lebih berkarakter dan berdaya saing.(Ali)

​PROBOLINGGO,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo memberikan catatan keras terhadap struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatukan urusan Kebudayaan ke dalam Dinas Pendidikan. Dalam rapat evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2025, penggabungan ini dinilai tidak ideal dan menghambat pelestarian budaya lokal.

​Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Probolinggo, Ryadlus Sholihin Firdaus, M.Pd. yang juga ketua komisi II, menegaskan bahwa penyatuan tersebut terkesan dipaksakan. Dampaknya, fokus kinerja dan serapan anggaran untuk sektor kebudayaan menjadi tidak optimal karena tertutup oleh besarnya urusan wajib pendidikan.

​”Kami melihat urusan kebudayaan dan pendidikan ini terlalu jauh jika dipaksakan dalam satu OPD. Seharusnya Dinas Pendidikan fokus pada urusan wajib yang anggarannya sangat besar, di atas 20 persen. Sementara kebudayaan, idealnya dipisah atau digabung dengan urusan kepariwisataan agar lebih match,” ujar Ryad panggilan akrabnya usai rapat di Gedung DPRD, Rabu (08/04/2026).

Pansus menyoroti ketimpangan drastis pada alokasi anggaran. Dari total APBD yang menyentuh angka Rp 1 triliun, sektor kebudayaan hanya mendapatkan porsi sekitar Rp 2 miliar atau hanya 0,2 persen. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di internal instansi yang cenderung memprioritaskan sektor pendidikan sebagai urusan wajib dasar.

​Ryad juga mencatat adanya ketidaksesuaian substansi kegiatan sepanjang tahun 2025. Menurutnya, rincian kegiatan kebudayaan yang dijalankan saat ini justru lebih banyak mengarah pada aspek kepariwisataan daripada nilai-nilai kependidikan.

​”Jika tujuannya pengembangan wisata, maka serahkan ke Dinas Pariwisata. Konsekuensinya jika tetap di Dinas Pendidikan, urusan kebudayaan ini terus terpinggirkan dan tidak fokus,” tegasnya.

Kritik tajam dari legislatif ini muncul usai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Dr. Rey Suwigtyo, S.Sos., M.Si., secara resmi menyampaikan dokumen LKPJ Walikota TA 2025 dalam rapat kordinasi di hari yang sama.

​Pj Sekda menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban konstitusional sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai bentuk transparansi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.

​”Ini adalah bentuk pertanggungjawaban tahunan. Alhamdulillah, hari ini kita membahas banyak capaian positif. Terkait masukan dari dewan, jika ada kekurangan tentu akan kita perbaiki dan benahi bersama demi kemajuan Kota Probolinggo,” kata Tiyok panggilan akrabnya.

​Pemerintah Kota Probolinggo mengakui bahwa nomenklatur urusan pendidikan memang kerap mengalami perubahan kebijakan. Namun, DPRD melalui Pansus LKPJ mendesak agar evaluasi pemisahan OPD ini segera ditindaklanjuti guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan menjaga marwah pelestarian budaya di masa mendatang.

​Rapat paripurna ini akan berlanjut pada pembahasan mendalam oleh Pansus DPRD untuk merumuskan rekomendasi resmi atas laporan pertanggungjawaban tersebut.(suh)