Menkomdigi, Kerja Sama Pemerintah dan PWI di Minta Sampai ke Daerah
BARITO UTARA, SURAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid menegaskan bahwa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Tercapainya persatuan PWI makin relevan, karena kini banyak perusahaan pers yang sulit bertahan.
“Artinya PWI menjadi makin relevan, makin dibutuhkan, maka persatuan PWI tidak hanya dibutuhkan oleh insan pers, tetapi juga oleh bangsa dan negara,” kata Meutya dalam sambutannya pada Pengukuhan Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030 di Monumen Pers Nasional, Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (4/10/2025).
Dikatakan, tantangan digitalisasi termasuk juga AI (Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan),
akan menyulitkan masyarakat melihat mana berita betul dan mana berita hoaks.
Karena itu, pihaknya dari pemerintah selalu menyampaikan di forum apapun, agar kembali bersandar pada karya yang patuh pada etika jurnalistik di tengah tantangan-tantangan yang berat.
“Etika jurnalistik itu ada pada media mainstream, media konvensional yang telah menjaga bangsa ini sejak lahir sampai sekarang, tanpa mengecilkan media sosial yang sepuluh tahun terakhir berkembang pesat,” kata Meutya.
Menteri Komdigi juga mengajak insan pers untuk mengingat jejak para pendahulu yang memberitakan kemerdekaan Bangsa Indonesia baik di dalam negeri maupun mancanegara, dan catatan itu tidak dimiliki oleh media sosial.
“Oleh karena itu, kombinasi keduanya menjadi penting, tidak boleh satu melampaui yang lain, keduanya harus berjalan beriringan dengan baik,” ucapnya.
Diungkapkan, dalam kerangka perjalanan antara media sosial dan media mainstream yang sudah ada sejak bangsa ini lahir, pemerintah wajib membuat regulasi yang memudahkan dan memuat aspirasi harapan PWI, salah satunya Perpres Publisher Rights.
“Waktu itu kami masih di Komisi 1 DPR RI, saat itu Pak Jokowi saat Hari Pers Nasional menyampaikan ini harus jadi. Silahkan teman- teman wartawan menggodok. Saat itu agak lama karena banyak pemikiran baik. Sampai kemudian kami menerima satu draf yang ditandatangani Presiden Jokowi pada saat itu. Pada pemerintahan Presiden Prabowo ini dikukuhkan, komite dibentuk. Kemudian kami undang platform untuk mau patuh. Ada satu platform, Google yang membantu ekosistem media yang sudah ada, ketika mengambil karya produk jurnalistik mereka wajib memberikan kompensasi,” ungkapnya.
Meutya berharap langkah ini membantu ekosistem media yang sudah ada. Dengan demikian, media sosial dan media mainstream dapat bersanding sama kuat.
Pengukuhan pengurus PWI Pusat ini, lanjut Meutya, merupakan momentum kebangkitan baru. PWI harus jadi rumah yang aman dan produktif bagi para anggotanya agar menghasilkan karya yang kredibel, independen, dan penuh integritas. Pengukuhan ini jangan hanya seremonial tetapi juga menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali arti penting pers sebagai cahaya penguat persatuan bangsa.
“Kami juga meminta kerja sama PWI dengan pemerintah pusat yang sudah berjalan harus dibarengi dengan upaya yang sama antara PWI daerah dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami mohon masing-masing pengurus PWI daerah bisa berkomunikasi dengan pemda. Kami juga akan sampaikan ke Kadis Kominfo bahwa pemda wajib bekerja sama dengan PWI di seluruh Indonesia. Pemerintah harus mendukung PWI dan ekosistem media tanah air,” kata Menteri Komdigi.
Sebelumnya, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir disaksikan semua yang hadir, mengukuhkan Pengurus PWI Pusat periode 2025- 2030.
“PWI adalah organisasi yang mengemban misi terwujudnya kehidupan pers yang merdeka, profesional, bermartabat, dan berpegang pada Kode Etik Jurnalistik,” kata Munir. (SS)
