Gempur News Jakarta – Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia mengadakan audiensi strategis dengan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) pada 10 Desember 2025 di Jakarta.
Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua belah pihak untuk memperkuat kesadaran kolektif Bela Negara, khususnya dalam menghadapi bencana dan isu lingkungan.
Audiensi ini dipimpin langsung oleh Dirjen Pothan Kemhan dan dihadiri oleh jajaran penting, termasuk Sesditjen Pothan, pakar dari Universitas Pertahanan (Unhan) Prof. Anwar, Direktur Bela Negara yang baru, Direktur SDM Bela Negara, serta Wasekjen Forum Bela Negara. Sementara itu, delegasi JPKP diwakili oleh Raja Asdi (Ketua Hubla DPP JPKP), Syamsul Arifin (Ketua Bidang Media), dan Rusdy (Wasekjen JPKP).
Bela Negara Sebagai Tanggung Jawab Kolektif
Dalam arahannya, Dirjen Pothan Kemhan menekankan bahwa setiap kejadian bencana alam harus menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab kolektif sebagai wujud nyata Bela Negara.
“Tugas dan fungsi Bela Negara adalah wajib bagi setiap Lembaga atau Instansi. Ini adalah tupoksi mendasar dari Kemhan, dan kami berharap kolaborasi ini dapat menggerakkan seluruh komponen bangsa,” ujar Dirjen Pothan.
Untuk mendukung gerakan ini, Ditjen Pothan menyatakan siap mengerahkan personel dan sumber daya dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
Inisiatif Lingkungan dan Kolaborasi Intelektual
Fokus utama sinergi ini adalah pada inisiatif pelestarian lingkungan. Rencananya, Kemhan bersama JPKP akan melaksanakan program penanaman pohon pelindung, pohon produktif, dan Mangrove.
Kegiatan ini akan melibatkan Tim Seruni dan didukung penuh untuk disandingkan dengan program K/L terkait lainnya.
Guru SD Pelosok Soppeng, Agus Supramono Raih Juara 2 Nasional Berkat Inovasi Digital ADE
Polri Ambil Langkah Cepat untuk Menyesuaikan Putusan MK tentang Penugasan Anggota Polri
Korlantas Sosialisasi BPKB Elektronik, Masyarakat Diminta Tidak Khawatir
Mendukung aspek keilmuan, Prof. Anwar dari Unhan menyatakan kesiapan kampusnya untuk berkolaborasi dalam aspek kajian dan keahlian. Direktur Bela Negara yang baru juga menambahkan bahwa pendekatan Gotong Royong akan menjadi kunci dalam melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
JPKP Siap Menjadi Mitra Utama Kemhan
Menanggapi hal tersebut, perwakilan JPKP menyambut baik inisiatif ini. JPKP mengusulkan program Bahana Kebangsaan yang berfokus pada budaya gotong royong, penanaman pohon, dan komunikasi publik.
“JPKP siap berkolaborasi secara total, mulai dari Forum Bela Negara, Unhan, Komponen Cadangan, hingga sekolah-sekolah Bela Negara,” tegas Raja Asdi.
Sebagai langkah maju, JPKP secara resmi mengusulkan adanya Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kemhan.
Kesimpulan dari audiensi ini adalah JPKP diminta segera menyusun usulan program yang terintegrasi dan membuat surat resmi kepada Dirjen Pothan.
Pembahasan format kerja sama lebih lanjut, termasuk detail teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) proposal, dijadwalkan akan dilakukan pada minggu depan bersama Sesditjen, Direktur, dan Prof. Anwar Unhan, menandai dimulainya babak baru kolaborasi strategis ini.
