Tri Atmojo ADIP Tegaskan Pentingnya Kepastian Arah Bisnis Perseroda BTT Usai Sidak 6 Bulan Operasional
Probolinggo,
Komisi II DPRD Kota Probolinggo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Perseroda BTT sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap badan usaha milik daerah yang telah memasuki enam bulan masa operasional. Kunjungan ini difokuskan untuk melihat perkembangan usaha, realisasi pendapatan, serta memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai regulasi. Kamis (18/06/2026).
Dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi II DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi PKS, Tri Atmojo Adip, menjelaskan bahwa sidak dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai progres usaha yang dijalankan Perseroda BTT, terutama terkait capaian pendapatan dan pelaksanaan strategi bisnis yang telah dirancang.
“Ya sebenarnya kita ingin memastikan karena terkait dengan BTT ini sudah berjalan 6 bulan, kita ingin mengetahui sejauh mana realisasi terkait dengan pendapatan yang sudah diperoleh. Dan tadi sudah disampaikan ternyata memang dalam melaksanakan bisnis ini baru berjalan sekitar 1 bulan, sehingga pendapatannya baru mulai ada di bulan Juni ini,” ujar Tri Atmojo Adip.
Menurutnya, DPRD tidak hanya ingin mengetahui angka pendapatan yang telah diperoleh, tetapi juga memastikan mekanisme operasional perusahaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan tersebut dinilai penting agar Perseroda BTT dapat tumbuh secara sehat dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Tri menambahkan, pihaknya ingin memastikan langkah-langkah bisnis yang dijalankan Perseroda BTT memiliki arah yang jelas serta tetap mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan.
“Kita ingin memastikan saja bagaimana jalannya BTT ini supaya sesuai dengan aturan yang sudah ada,” tambahnya.
Melalui sidak ini, Komisi II DPRD Kota Probolinggo berharap Perseroda BTT mampu mempercepat pengembangan usaha secara terukur, meningkatkan profesionalisme pengelolaan, serta menghadirkan hasil yang dapat dirasakan masyarakat melalui peningkatan kinerja perusahaan daerah.
Kegiatan pengawasan tersebut juga menjadi bentuk komitmen DPRD dalam memastikan setiap investasi dan kebijakan pengembangan usaha daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel
