Home Blog Page 1774

Picu Kerumunan Massa di JLS, Polres Lumajang Amankan Komunitas Sound System

Gempur News.com
-
0
Picu Kerumunan Massa di JLS, Polres Lumajang Amankan Komunitas Sound System

LUMAJANG – Kurang dari 24 Jam jajaran Polres Lumajang berhasil mengamankan puluhan orang pemilik kendaraan truk yang dilengkapi sound system, Minggu (9/5/2021) malam

“Kami telah berhasil mengamankan sebanyak 32 orang pemilik kendaraan truk yang dilengkapi dengan sound system,” ujar Kasat Lantas Polres Lumajang AKP Bayu Halim Nugroho

Ke 32 orang pemilik kendaraan yang telah dikantongi identitasnya diamankan polisi dirumahnya masing-masing, ada juga yang di tempat kerjanya, kemudian dibawa ke Polres Lumajang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Saat ini hingga hari Senin (10/5/2021) pukul 02.00 Wib ke 32 pemilik kendaraan tersebut kami amankan bekerja sama dengan Polsek dan Reskrim. Hari ini mereka akan di proses lebih lanjut,” ujar Bayu Halim Nugroho.

Diketahui, kerumanan massa yang dilakukan komunitas Sound System dilakukan di Jembatan Jalan Lintas Selatan (JLS) Selowangi Perbatasan Desa Selokanyar Kecamatan Pasirian dengan Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kab.Lumajang, Minggu (9/5/2021).

Kemudian petugas gabungan Polsek Pasirian dan Tempeh membubarkan kerumunan massa yang dilakukan oleh komunitas Sound System.

Sementara menurut Paur Subbag Humas Polres Lumajang Ipda Andrias Shinta, Pembubaran kerumunan massa menggunakan sound system dilakukan, setelah warga menginformasikan ke polsek adanya kerumunana yang menggunakan sound system dan meresahkan warga sekitar.

“Setelah mendapatkan laporan warga, petugas Polsek Pasirian dan Polsek Tempeh menuju lokasi langsung membubarkan kerumunan massa yang tidak sesuai prokes,” ujarnya. (tim/red)

Dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah apa Saja Persiapan PLN UP3 Cimahi.

Gempur News.com
-
0
Dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah apa Saja Persiapan PLN UP3 Cimahi.

Berikut wawancara dengan MB Jaringan UP3 Cimahi Bapak Pilih Kondhang,
T : Apakah ada persiapan khusus, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan?

MB Jaringan UP3 Cimahi :
“Ada, sebelumnya PLN selalu melakukan kegiatan pemeliharaan untuk menjamin keandalan pasokan listrik dan pada hari kamis tgl 06 Mei 2021 kami melakukan gelar pasokan dan peralatan untuk memastikan kesiapan personil dalam masa siaga idul fitri 1442 H”

T : Jika ada gangguan saat lebaran, apakah UP3 Cimahi mempersiapkan petugas khusus yang siap siaga selama 24 jam?

MB Jaringan UP3 Cimahi:
“PLN selalu mensiagakan petugas selama 24 jam dengan total jumlah 18 posko pelayanan gangguan yang tersebar di wilayah Cimahi dan KBB”

T: Kalau ada ,ada berapa personel yang disiapkan?
MB Jaringan UP3 Cimahi:
“Total personil yang di siagakan dalam rangka Hari raya Idul Fitri 1442 H adalah sejumlah 268 orang”

T:Waktu kerja mereka seperti apa?
MB Jaringan UP3 Cimahi:
“Waktu kerja sistem shift dalam satu hari ada 3 shift”

T: Sapras apa saja yang disiapkan untuk mendukung kesiap siagaan ini?
MB Jaringan UP3 Cimahi:
“Untuk mempercepat respone terhadap keluhan pelanggan UP3 Cimahi menyiapkan 18 posko yang tersebar di wilayah KBB dan Cimahi serta menyiapkan unit motor untuk antisipasi lokasi rawan kemacetan”

T : Apakah saat ini aktivitas pemadaman yang direncanakan masih dilakukan?
MB Jaringan UP3 Cimahi:
“Selama masa siaga tidak ada kegiatan pemadaman terencana mulai dari tanggal 06 – 21 Mei 2021”

T: Apa ada posko khusus untuk menerima pengaduan gangguan jaringan?
MB Jaringan UP3 Cimahi:
“Untuk pengaduan pelanggan tidak perlu mendatangi kantor PLN cukup laporan via aplikasi New PLN mobile lebih mudah dan cepat”

T : Diprediksi apakah bakal ada kenaikan pemakaian daya listrik saat lebaran?
MB Jaringan UP3 Cimahi :
“Untuk prediksi ada kenaikan pemakaian listrik tetapi tidak terlalu signifikan yaitu sekitar 10 % sehubungan dengan kondisi covid dan penutupan obyek wisata selama libur lebaran”

T: Antisipasi atau persiapan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang bakal meningkat, seperti apa?
MB Jaringan UP3 Cimahi:
” Untuk UP3 Cimahi masih memiliki 40% pasokan cadangan yang siap digunakan apabila terjadi kenaikan beban diluar prediksi, sehingga secara pasokan masih aman”

T : Harapannya dengan adanya tim khusus (jika ada tim) yang dipersiapkan, seperti apa?
MB Jaringan UP3 Cimahi:
“Harapannya PLN dapat melayani lebih cepat dan memberikan kepuasan kepada pelanggan selama masa siaga Hari raya idul fitri karena pada masa ini listrik sangat dibutuhkan masyarakat.”
Pungkas MB Jaringan UP3 Cimahi Bapak Pilih Kondhang Menutup Tanya jawab.
(AS)

Rapat DPRD Lumajang Penyampaian Catatan Strategis Terhadap LKPJ Bupati

Gempur News.com
-
0
Rapat DPRD Lumajang Penyampaian Catatan Strategis Terhadap LKPJ Bupati

LUMAJANG – Rapat Paripurna kembali digelar DPRD Kabupaten Lumajang. Kali ini dengan agenda Penyampaian Catatan Strategis/Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Lumajang Tahun 2020 dan Persetujuan Dewan Terhadap LKPJ Bupati Lumajang Tahun 2020, di Gedung Rapat DPRD Kabupaten Lumajang, Senin (10/5/2021).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Anang Akhmad Syaifuddin.

Dalam kesempatan itu, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq berkomitmen akan melakukan perbaikan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai dengan rekomendasi dari catatan kritis yang disampaikan DPRD Kabupaten Lumajang.

“Atas rekomendasi dari catatan kritis yang disampaikan DPRD, tentu atas nama pemerintah kami akan melakukan komitmen untuk memperbaiki kinerja. Ini sangat evaluatif dan rekomendatif,” ujarnya.

Bupati mengapresiasi rekomendasi dan evaluasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Lumajang. Dirinya berharap perbaikan yang sesuai dengan rekomendasi anggota dewan.

Di sisi lain, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lumajang, Bukasan menjelaskan, kepala daerah memiliki kewajiban untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, tanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Setelah itu, hasil pembahasan LKPJ akan digunakan sebagai rekomendasi DPRD Lumajang kepada Bupati Lumajang.

“Hasil pembahasan internal terhadap LKPJ kemudian menetapkan keputusan DPRD untuk disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima bupati dalam sidang paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi,” terangnya. (bam/red)

Mendes PDTT Minta Desa Wisata Buka Trapkan Prokes yang Sudah Ditentukan

Gempur News.com
-
0
Mendes PDTT Minta Desa Wisata Buka Trapkan Prokes yang Sudah Ditentukan

MOJOKERTO – Mendekati libur lebaran 2021, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta desa-desa wisata yang dibuka menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan.

“Yang penting prokesnya, terus fasilitas cuci tangan dan lain-lain disiapkan. Karena kalau tidak dibuka ya kasihan juga, dan BUMDes butuh juga,” ungkapnya saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Mojokerto, pada Sabtu (8/5).

Kunjungannya ke Desa Ketapanrame tersebut dalam rangka meninjau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ketapanrame, serta monitoring pendataan SDGs Desa.

Adapun unit-unit usaha yang ada dikelola BUMDes Ketapanrame sangat beragam, ada unit jasa pengelolaan air minum, pengelolaan kebersihan lingkungan, pengelolaan wisata, pengelolaan kios dan kandang ternak, serta unit simpan pinjam dan kemitraan.

Melihat hasil yang dikelola BUMDes serta perputaran uang di Desa Ketapanrame, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini sangat mengapresiasi kerja keras yang dilakukan pemerintah desa untuk memakmurkan warga desa.

“Pokoknya duit tidak boleh keluar ya, sudah benar itu, harus berputar di desa. Semakin desanya makmur, semakin kecil perantaunya,” ungkapnya.

Selain itu, Gus Menteri juga mengatakan, setelah melalui proses di Kemenkumham selesai, kedudukan BUMDes setara dengan Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hanya levelnya saja yang di desa.

“Unit usaha air minum itu (Desa Ketapanrame) nanti akan legal dengan adanya badan hukum BUMDes, nanti bisa setara dengan PDAM,” ungkap Gus Menteri. (tim)

Bupati Barut H. Nadalsyah Salurkan Zakat di Kecamatan Lahei

Gempur News.com
-
0
Bupati Barut H. Nadalsyah Salurkan Zakat di Kecamatan Lahei

BARITO UTARA – H. Nadalsyah, Bupati Barito Utara membagikan zakat dalam bentuk barang beras sebanyak 3 ton, kepada para panitia zakat di Mesjid Kelurahan Lahei I, Lahei II dan Lahei II seberang, Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, Minggu (09/05/2021).

Pembagian beras yang merupakan Zakat Maal dari keluarga H. Nadalsyah disalurkan langsung oleh keluarga H. Nadalsyah, baik secara langsung oleh Bupati sendiri, maupun melalui TP PKK dan relawan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, keluarga Bupati Barito Utara mengeluarkan Zakat Maal yang merupakan kewajiban dari umat muslim untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. 

Dihari yang sama dan hampir kebersamaan waktunya, Ketua TP PKK Kabupaten Barito Utara, Hj. Sri Hidayati Nadalsyah menyalurkan zakat maal, dalam brntuk barang yaitu 500 paket sembako untuk para lansia, guru-guru TK Al’quran, kaum dhuafa dan masyarakat yang memerlukan, Zakat itu telah dibagikan melalui sekretariat TP PKK jalan A.Yani Muara Teweh. 

Bupati mengatakan penyaluran Zakat Maal didistribusikan langsung kepada penerima maupun panitia zakat. “Kita berikan dalam bentuk sembako dan penyalurannya menjelang Hari Raya Idul Fitri, kegiatan seperti ini sama seperti dibulan Ramadhan tahun yang lalu, semuannya agar dapat meringankan beban masyarakat yang menerima, terlebih memasuki hari kemenangan di Hari Raya Idul Fitri,” kata H. Nadalsyah. 

“Hari ini, kita salurkan Zakat berbentuk barang yaitu beras,ini semua ke Mesjit di Kelurahan Lahei I sebanyak 1 ton, di Kelurahan Lahei II sebanyak 1 ton dan Lahi II seberang 1 ton,”ungkap H. Nadalsyah.

Bupati Barito Utara berharap bantuan yang telah diberikan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat yang menerima,terlebih saat ini masih dalam masa Pandemi Covid-19.  (SS).

Kapolri Sebut Kebijakan Larangan Mudik untuk Lindungi Masyarakat

Gempur News.com
-
0
Kapolri Sebut Kebijakan Larangan Mudik untuk Lindungi Masyarakat

BREBES- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan Operasi Ketupat 2021 di Pejagan, Brebes, Jawa Tengah, Minggu (9/5/2021). Dalam tinjauan ini, Kapolri ditemani Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Kapolri menyebut secara keseluruhan pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 dengan melakukan penyekatan mudik berjalan dengan baik. Ia mengakui bahwa penyekatan mudik memang membuat masyarakat tidak nyaman.

“Namun hal ini dilakukan untuk menjaga masyarakat agar tidak tertular varian baru virus COVID-19,” kata Sigit.

Menurutnya, tugas kepolisian adalah menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Untuk itu, ia meminta masyarakat memahami kebijakan larangan mudik agar kasus COVID-19 tak lagi meningkat.

Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan, penyekatan kendaraan dilakukan dengam ditambah pemeriksaan protokol kesehatan pengendara.

“Penyekatan dilakukan juga di hotel dan tempat wisata agar tidak menyebar COVID,” katanya.

Mantan Kapolda Banten ini juga mengucapkan terima kasih atas pengertian masyarakat dan kerja keras anggota di lapangan yang berperan aktif menekan penyebaran COVID-19.

“Terima kasih atas kerjasamanya dengan partisipasi pengertian masyarakat dan  kerja keras anggota di lapangan,” katanya.

Wujudkan Satu Data Untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani

Gempur News.com
-
0
Wujudkan Satu Data Untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani

LUMAJANG – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan kualitas data dan statistik tanaman dengan melakukan identifikasi masalah dalam pengambilan sample. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang efektif untuk kesejahteraan para petani di Kabupaten Lumajang.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, Paiman mengatakan pihaknya sudah menggelar koordinasi sebagai upaya pemantapan Kerangka Sampel Area (KSA). Selain melibatkan Badan Pusat Statistik, koordinasi tersebut juga melibatkan jajaran Kementerian Pertanian RI, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur dan beberapa instansi terkait lainnya.

“Satu langkah yang lebih maju harus dilakukan, kami terus menjalin komunikasi dengan baik. Alhamdulilah sinergitas terbangun. Seluruh petani dan penyuluh siap mendampingi dan membantu BPS,” ungkapnya.

Sesuai dengan amanah UU 16 Tahun 1997 tentang Statistik, asas keterpaduan dan asas kemutakhiran menjadi kunci utama dalam pemenuhan data.

Sementara itu, Kepala BPTP Jawa Timur, Catur Hermanto menjelaskan saat ini data yang digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan menggunakan data BPS. Untuk itu, perlu dukungan dari seluruh pihak terkait dalam mewujudkan satu data yang akurat.

“Menteri Pertanian Republik Indonesia, telah mencanangkan satu data yang diakui oleh pemerintah adalah data BPS. Data itu yang dipakai untuk perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Di sisi lain, Kementan RI juga melakukan penguatan melalui Komando Strategi Petani (Kostratani) yang merupakan pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan, yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan memanfaatkan IT dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. (red).

SKK Migas Medco Energi Berbagi Sembako Peduli Wartawan Ditengah Covid-19

Gempur News.com
-
0
SKK Migas Medco Energi Berbagi Sembako Peduli Wartawan Ditengah Covid-19

BARITO UTARA – Masih dalam suasana Pandemi Covid-19 yang merambah dunia, termasuk Indonesia pada khususnya di Kabupaten Barito Utara, hal tersebut membuat suasana perekonomian masyarakat semakin sulit. 

Demikian pula dengan aktivitas para awak media, yang memberikan  Informasi tajam dan terpercaya, saat ini sangat diharapkan di tengah wabah Pandemi (Covid-19), sebagai sarana mengedukasi masyarakat.

Pentingnya keberadaan media tersebut telah dipahami oleh SKK Migas Medco Energi Internasional Tbk, dengan begitu pihaknya lalu menyalurkan bantuan bagi awak media yang ada di kabupaten Barito Utara ini. 

Bantuan berbentuk sembako itu diserah terimakan oleh M. Idrus, selaku Field Gomverment Medco Energi, ke Ketua PWI Barito Utara, Herman di Muara Teweh, Sabtu (8/5/21).

Bantuan yang disalurkan ini merupakan bentuk dukungan dan kepedulian SKK Migas Medco Energi, terkhusus kepada wartawan yang di Barito Utara. Perusahaan milik BUMN ini bergerak di bidang gas bumi.

“Dalam menghadapi masa  pandemi SKK Migas Medco Energi  mengambil langkah bijak, yang diperlukan sesuai arahan Pemerintah, untuk dapat terus menjaga Ketahanan Energi Nasional. Perusahaan juga melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, sesuai pedoman penanganan dari Pemerintah,” jelas Muhammad Idrus.  

Dari program bantuan yang sudah disalurkan kepada semua pihak termasuk awak Media, agar semua ini bisa bermanfaat dalam suasana menjelang lebaran, hari raya Idul Fitri 1442 H dan senatiasa tetap sehat, dalam bertugas mengadakan peliputan berita di lapangan dimasa Pandemi Covid-19 saat ini,” harapnya.

M. Idrus menyebutkan, Wartawan adalah salah satu mitra bagi SKK Migas Medco Energi. “Wartawan adalah mitra kami dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah pandemi seperti saat ini, semoga bantuan ini bisa mendukung rekan-rekan wartawan dalam menjalankan tugas dan Profesinya,” kata Idrus. (SS).

Idul Fitri Dimasa Pandemi, Kapolres Imbau Masyarakat Tak Abaikan Anjuran Pemerintah

Gempur News.com
-
0
Idul Fitri Dimasa Pandemi, Kapolres Imbau Masyarakat Tak Abaikan Anjuran Pemerintah

LUMAJANG – Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto Seno S.I.K M.Si mengimbau masyarakat, untuk tetap melaksanakan kegiatan keagamaan tanpa mengabaikan anjuran pemerintah, terlebih di malam takbir hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri 1441 H / 2021 beberapa hari mendatang.

Hal itu ia utarakan, pasca Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas, mengeluarkan surat edaran No. 07 tahun 2021, mengenai panduan penyelenggaran shalat ldul Fitri 1442 H / 2021 di saat pandemi Covid – 19.

Ditanda tangani di Jakarta, Kamis (6/5/2021) kemarin, surat edaran itu bertujuan untuk membantu negara dan memberikan panduan penyelenggaraan shalat Idul Fitri dan memutus rantai penyebaran Covid – 19 dalam rangka melindungi masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan surat edaran tersebut, ada beberapa ketentuan yang diberlakukan dalam momen pelaksanaan malam takbir dan shalat Idul Fitri sebab masih pandemi belum berakhir. Ketentuan tersebut diantaranya :

  1. Malam Takbiran menyambut Hari Raya ldul Fitri dalam rangka mengagungkan asma Allah sesuai yang diperintahkan agama, pada
    prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid dan mushala, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dilaksanakan secara terbatas maksimal 10 % dari kapasitas
masjid dan mushala, dengan memperhatikan standar protokol
kesehatan COVID secara ketat, seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

b. Kegiatan Takbir Keliling ditiadakan untuk mengantisipasi keramaian.

c. Kegiatan Takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan mushalla sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan mushalla.

  1. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 di daerah yang mengalami tingkat penyebaran CoviD 19 tergolong tinggi (Zona Merah dan Zona Oranye) agar dilakukan di rumah masing-masing,
    sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam lainnya.
  2. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 dapat diadakan di masjid dan
    lapangan hanya di daerah yang DINYATAKAN AMAN dari COVID 19
    yaitu Zona Hijau dan Zona Kuning berdasarkan penetapan pihak
    berwenang.
  3. Dalam hal shalat Idul Fitri dilaksanakan di masjid dan lapangan,
    wajib memperhatikan standar protokol kesehatan COVID secara ketat dan mengindahkan ketentuan sebagai berikut :

a. Shalat Idul Fitri dilakukan sesuai rukun shalat dan Khutbah Idul Fitri diikuti oleh seluruh jemaah yang hadir.

b. Jemaah shalat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 50 % dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antar shaf dan antar jemaah.

c. Panitia shalat Idul Fitri dianjurkan menggunakan alat pengecek suhu (thermogun) dalam rangka memastikan kondisi sehat jemaah yang hadir.

d. Bagi para lansia (lanjut usia) atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, disarankan tidak menghadiri shalat Idul Fitri di masjid dan lapangan.

e. Seluruh jemaah agar tetap memakai masker selama pelaksanaan shalat Idul Fitri dan selama menyimak Khutbah Idul Fitri di masjid dan lapangan.

f. Khutbah Idul Fitri dilakukan secara singkat dengan tetap memenuhi rukun khutbah, paling lama 20 menit.

g. Mimbar yang digunakan dalam penyelenggaraan shalat Idul Fitri di masjid dan lapangan agar dilengkapi pembatas transparan antara khatib dan jemaah.

h. Seusai pelaksanaan shalat Idul Fitri jemaah kembali ke rumah dengan tertib dan menghindari berjabat-tangan dengan bersentuhan secara fisik.

  1. Panitia Hari Besar Islam/Panitia Shalat Idul Fitri sebelum menggelar
    shalat ldul Fitri di masjid dan lapangan terbuka wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Satgas Penanganan COVID 19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan COVID dijalankan dengan baik, aman dan terkendali.
  2. Silaturahim dalam rangka Idul Fitri agar hanya dilakukan bersama
    keluarga terdekat dan tidak menggelar kegiatan Open House/ Halal
    Bihalal di lingkungan kantor atau komunitas.

Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim COVID-19, seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif COVID, adanya mutasi varian baru virus corona di suatu daerah, maka pelaksanaan Surat Edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kapolres Lumajang, mengimbau masyarakat patuh. Sebab kata dia, kepatuhan diri secara tidak langsung menyelamatkan orang lain, serta mendukung pemerintah dalam berupaya agar senantiasa pandemi yang melanda saat ini segera berakhir.

“Sedianya masyarakat memahami akan surat edaran ini,” tuturnya, dikonfirmasi melalui Paursubbag Humas Polres Lumajang Ipda Andrias Shinta, Minggu (9/5/2021). (tim)

Bersama Panglima TNI, Kapolri Tinjau Pos Penyekatan Merak-Bakauheni

Gempur News.com
-
0
Bersama Panglima TNI, Kapolri Tinjau Pos Penyekatan Merak-Bakauheni

JAKARTA — Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau posko penyekatan check point Pelabuhan Bakauheni Lampung.

Romobongan peninjauan itu diantaranya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Di posko, Kapolri bersama rombongan mendapatkan paparan terkait pelaksanaan pelarangan mudik oleh pihak ASDP. Dalam pelaksanaannya, hanya 18 kapa Roro Fery yang dioperasikan, berbeda pada hari biasanya kapal yang dioperasikan sebanyak 32 kapal perhari.

“Hari biasa yang dioperasikan 32 kapal, dengan rata-rata dan 105-110 trip,” kata Kapolri dalam keteranganya, Minggu (9/5).

Dengan berkurangnya kapal Fery yang melayani penyeberangan, berdampak menurunnya jumlah penumpang dan kendaraan yang melakukan penyebrangan selama pelarangan mudik yang berlaku tanggal 6-17 Mei 2021.

“Perhari hanya 3.245 kendaraan, yang hanya mengangkut logistik dan barang ekspedisi,” tandas Kapolri.

Setelah melakukan peninjauan di Bakauheni, Kapolri bersama rombongan kemudian terbang ke posko penyekatan di Pelabuhan Merak, Banten. Dilaporkan kepada Kapolri, jumlah personel gabungan yang melakukan pengamanan di Merak, sebanyak 2.506 yang terbagi dalam 19 pos pelayanan, 5 pos pengamanan dan 24 pos penyekatan.

“Operasi ketupat ini bertujuan untuk mencegah perpindahan virus atau penyebaran virus. Maka diperkuat protokol kesehatannya,” pesan Kapolri.

Beberapa tempat wisata di Banten, seperti pantai Anter, Carita dan Labuan dilakukan pengamanan dan penyekatan untuk mengontrol wisatawan agar tidak menimbulkan kerumunan. Kapolri, memerintahkan agar tempat wisata yang berada di zona merah untuk ditiadakan alias ditutup.

“Penyekatan kegiatan masyarakat yang melakukan wisata, di wilayah zona merah tempat wisata di tiadakan,” ujar Kapolri.

Disamping itu, ia meminta agar dilakukan pengecekan secara random bagi masyarakat yang berwisata. Mantan Kapolda Banten ini meminta kepada seluruh pengelola hotel agar selalu menegakan disiplin protokol kesehatan. (tim)

1...1,7731,7741,775...2,425Page 1,774 of 2,425