BARITO UTARA -Dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang II DPRD Barito Utara,setelah dibacakan oleh Bupati Barito Utara,H.Nadalsyah langsung diserahkan,jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi pendukung DPRD atas dua buah Raperda yakni.Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor.2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor.1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.Rapat Paripurna III tersebut telah dilaksanakan di Gedung DPRD, Rabu (21/4/2021). 

Rapat Paripurna III masa Sidang II tahun 2021 dipimpin Ketua DPRD Barito Utara,Ir.Hj.Mery Rukaini,M.IP yang didampingi oleh Wakil Ketua I, Parmana Setiawan,ST dan Wakil Kètua II,Sastra Jaya serta  dihadiri oleh Sekda,FKPD, Anggota DPRD,Staf Ahli Bupati ,Asisten Sekda dan Kepala Perangkat Daerah.

Bupati Barito Utara H.Nadalayah mengatakan setelah mencermati pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung Dewan yang telah disampaikan pada 5 April,pada prinsifnya semua fraksi DPRD menerima Raperda tersebut.

Mengenai pertanyaan dari fraksi PKB,setelah dilakuan evaluasi kelembagaan oleh Gubernur terhadap perangkat daerah Barito Utara,Dinas Dukcapil mengalami penurunan tipe dari tipe A menjadi tipe B. 

 
Perlu disampaikan bahwa berdasarkan perbandingan data skor pada saat awal,pembentukan kelembagaan Dinas Dukcapil tahun 2016 yang lalu dan mendapat hasil evaluasi kelembagaan pada tahun 2020 terdapat indikator yang turun,yaitu indikator jumlah rata-rata mobilitas penduduk pertahun,dalam tiga tahun terakhir yang disebabkan masalah tenaga kerja,”kata Bupati.

Selain pengurangan tenaga kerja,masalah ekonomi masyarakat yang masih belum Stabil pasca ditariknya urusan Pertambangan ke Pusat,mengakibatkan berkurangnya kunjungan atau mobilitas penduduk ke daerah.Itu juga menjadi indikator yang berdampak kepada penurunan skor pada Dinas Dukcapil,”jelas Nadalsyah.

Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD sesuai dengan ketentuan, sehingga Raperda yang telah diajukan dapat dilanjutkan.setelah diundangkan,kita bisa menyusun peraturan tentang petunjuk teknisnya, yakni Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati. Dengan demikian, peraturan daerah tersebut dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. (SS).

BARITO UTARA -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Barito Utara telah melaksanakan Rapat Dengar Perndapat(RDP)dengan pengurus Dewan Adat Dayak(DAD)bersama Pemerintah Daerah Barito Utara.Tentang terkatung-katungnya Perda kelembagaan Adat,yang sudah lima tahun silam diusulkan dari lembaga adat Dayak.Rapat yang telah dilakukan itu bertempat pada ruang rapat Paripurna DPRD Barito Utara,selasa(20/4/2021).

Hal tersebut disampaikan Plt.Pengurus harian Dewan Adat Dayak(DAD)Barito Utara,H.Muchtar,pada Rapat Dengar Pendapat(RDP)tetang Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan lembaga adat.

Dikatakan,Muchtar.Pemerintah daerah Barito Utara sendiri, sebenarnya sudah tiga kali mengajukan Raperda Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat(MHA)ke DPRD Barito Utara.Telah melewati beberapa kali pembahasan,namun Raperda tersebut tak kunjung dirampungkan menjadi produk Perda Kabupaten Barito Utara.

Dalam RDP kali ini,kami mendesak sesegera mungkin dilaksanakan Paripurna oleh DPRD Barut,untuk mengesahkan Perda Adat.Pasalnya,hak masyarakat adat adalah hak asasi manusia,membawa konsekuensi hak mereka tak hanya harus dihormati,tapi harus dipenuhi dan dilindungi oleh payung hukum,”ungkap Muchtar.

Anggota DPRD dari Politisi PDIP.Henny Rosgiaty Rusli mengatakan,ada banyak pasal yang butuh penyesuaian dan perbaikan.Perda adalah hajat hidup orang banayak,butuh banyak referensi jangan sampai berbenturan dengan regulasi di atasnya.

“Kami pula sangat konsen tehadap masalah ini serta ingin kelembagaan adat ini memiliki payung hukum yang kuat dalam setiap kebijaksanaannya,” kata Henny.

Anggota DPRD dari Fraksi Golongan Karya H.Aaran menambahakan sebenarnya hal ini tidak ada sedikit pun niat dari DPRD.untuk tidak segera mengesahkan Perda Kelembagaan Adat ini hanya saja,perlu diketahui saat ini hampir separo anggota DPRD Barut adalah orang baru.Sedangkan Kelembagaan adat ini telah sejak dulu diusulkan,sebenarnya sudah banyak langkah- langkah positif yang mesti dilewati.

“Jadi pertemuan di RDP kali ini,kami sangat gembira karena dapat bayangan,kita sama-sama mendorong agar Raperda kelembagaan adat ini cepat disahkan.Dalam hal ini kita duduk bersama,bilamana perlu baik pihak Pemerintah,DAD dan kami di DPRD sama-sama Kunker ke DAD Provinsi,biar tau duduk permasalahan dan hambatannya untuk kita bersatu padu merumuskan percepatan disahkan Reperda tersebut,”kata H.Asran. (SS).