SURABAYA – Sejak tanggal 26 Februari 2021 Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri telah menangkap 12 terduga teroris di 4 (empat) Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Timur.

Delapan orang ditangkap di Kabupaten Sidoarjo, dua orang di Kota Surabaya, satu orang di Mojokerto, dan satu orang di Malang.

Setelah menangkap 12 terduga teroris, Densus 88 Mabes Polri terus melakukan pengembangan.

Dan pada tanggal 2 Maret 2021, Densus 88 Mabes Polri, kembali menangkap delapan terduga teroris di Surabaya, Malang dan Bojonegoro,hingga pada akhirnya jumlah terduga teroris yang ditangkap sebanyak 22 orang.

Ke 22 terduga teroris yang telah dilakukan penangkapan dititipkan di rumah tahanan Mapolda Jatim sejak 26 Februari 2021.

Namun, pada 18 Maret 2021 (hari ini) ke 22 terduga teroris diberangkatkan ke Jakarta menuju ke Mabes Polri untuk diproses hukum lebih lanjut.

Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, didampingi Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, saat menyaksikan langsung proses pemberangkatan 22 terduga teroris ke Mabes Polri dari Mapolda Jatim menyatakan, bahwa hari ini 22 terduga teroris diberangkatkan ke Mabes Polri untuk mendapatkan proses hukum lebih lanjut.

“Hari ini 22 terduga teroris diberangkatkan dari rumah tahanan polda jatim ke mabes Polri,” jelas Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, Kamis (18/3/2021) pagi.

Dikatakan Wakapolda Jatim,para terduga teroris diberangkatkan ke Bandara Juanda menggunakan dua bus Polda Jatim dengan mendapatkan pengawalan ketat dari Densus 88.

Dari hasil interogasi yang dilakukan kepada terduga teroris, bahwa mereka masuk didalam jaringan terlarang yakni, Jamaah Islamiah (JI).

“Mereka ini ditangkap di lima kabupaten/kota di wilayah jatim. Usai dilakukan interogasi, mereka siketahui masuk di jaringan terlarang (Jemaah Islamiah),” tambah Wakapolda Jatim.

Lebih jauh dijelaskan, terduga teroris yang ditangkap oleh Densus 88,para terduga teroris sudah berada di jatim sejak 5 (lima) tahun terakhir.

Selama berada di wilayah Jatim, mereka melakukan kegiatan dengan merekrut anggota baru.

“Mereka ini di Jatim sudah lima tahun, dari kegiatannya mereka diketahui sudah melakukan perekrutan anggota baru sebanyak 50 orang,”tambah Wakapolda Jatim.

Pasca penangkapan 22 terduga teroris, Polri akan terus melakukan pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang menjadi titik penangkapan terduga teroris. Namun di lokasi lain, juga akan tetap dilakukan pemantauan.

22 terduga teroris yang ditangkap Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri di wilayah Jawa Timur tersebut berinisial FA, FU, NA, SS, AY, TS, YA, RZ, BR, YP, EP, YT, AI, AS, RA, ZA, ME, IE, HS, AR, BS dan HAB. (tim)

SURABAYA – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya, Mayjend TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta, mendampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI) Mahfud MD. Silaturahmi dengan Tokoh Lintas Agama di wilayah Jawa Timur, yang bertempat di Kodam V Brawijaya. Pada Rabu (17/3/2021).

Dalam kesempatan ini Menkopolhukam RI mengatakan, Jawa Timur adalah satu provinsi yang salah satu terbesar, ada 40 juta penduduk dengan 38 tingkat dua.

“Ini menunjukkan, pertama moderasi Islam, moderasi beragama tumbuh di sini. Memang ada peristiwa-peristiwa teror tapi bisa diatasi. Tapi secara umum rakyatnya ia tumbuh dengan penuh toleransi. Oleh karena itu menjadi, tentu bukan hanya Jawa Timur, seluruh Indonesia umat Islamnya itu pada umumnya toleran,” jelasnya Machfud MD.

Lebih lanjut Machfud MD menjelaskan,
Jawa Timur merupakan tempat berkembangbiaknya moderasi beragama yang dulu dipelopori oleh Kiai Hasyim Asyari, sebelum itu Muhammadiyah juga sudah mengembangkan dan itu berkembang juga di Jawa Timur.

“Sebenarnya konflik antar umat beragama karena perbedaan agama itu sangat kecil. Bahwa ada teroris itu menyimpang, tapi bukan hanya di Islam. Semua agama itu punya terorisnya sendiri, karena sangat radikal di dalam pemahamannya,” tandasnya.

Selain itu, Jawa Timur ini mendapatkan catatan akhir-akhir ini dari masyarakat Indonesia, dari Covid yang dulu luar biasa menakutkan, ini orang sampai bilang takut kalau ke Jawa Timur. Sekarang Jawa Timur menempati urutan terendah di bawah Provinsi yang lain.

“Ini satu keberhasilan dalam mananajemen penanganan Covid. Pemerintah sekarang ini sedang bekerja keras dan fokus di dalam segala kebijakannya untuk menangani, untuk berperang melawan Covid.

Pemerintah punya dua program Perpres No 82 itu, perang melawan covid dan pemulihan ekonomi nasional dan itu dibangun secara bersama-sama.

Jawa Timur rupanya merupakan salah satu contoh karena kerjasaman antara pimpinan pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan sebagainya,” paparnya .

Hari ini Pangdam V Brawijaya mengumpulkan tokoh-tokoh bersama pemerintah, dari berbagai ormas untuk silaturrahim, bahwa kita punya Indonesia yang harus dijaga bersama-sama.

Menkopolhukam RI juga mengatakan, pemerintah menyediakan fasilitasnya dengan biaya yang mahal untuk menyelamatkan rakyat.

“Pertama, kalau kaitannya dengan Covid, itu tentu vaksinasi, kemudian 3M, tetapi vaksin itu semua provinsi sudah dianjurkan, agar dilakukan dengan cermat.

Dan pemerintah menyediakan fasilitasnya dengan biaya yang mahal untuk menyelamatkan rakyat. Karena apa? dalil yang berlaku umum kalau di dalam ilmu konstitusi itu, Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kalau kamu ingin menyelamatkan rakyat, boleh kamu melanggar konstitusi, bahkan begitu. Dalil itu ekstremnya, sehingga banyak orang melakukan tindakan-tindakan, dan itu melawan hukum, tapi untuk menyelematkan rakyat dan inilah yang sekarang dilakukan,” pungkasnya.

SURABAYA – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya, Mayjend TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta, mendampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI) Mahfud MD. Silaturahmi dengan Tokoh Lintas Agama di wilayah Jawa Timur, yang bertempat di Kodam V Brawijaya. Pada Rabu (17/3/2021).

Dalam kesempatan ini Menkopolhukam RI mengatakan, Jawa Timur adalah satu provinsi yang salah satu terbesar, ada 40 juta penduduk dengan 38 tingkat dua.

“Ini menunjukkan, pertama moderasi Islam, moderasi beragama tumbuh di sini. Memang ada peristiwa-peristiwa teror tapi bisa diatasi. Tapi secara umum rakyatnya ia tumbuh dengan penuh toleransi. Oleh karena itu menjadi, tentu bukan hanya Jawa Timur, seluruh Indonesia umat Islamnya itu pada umumnya toleran,” jelasnya Machfud MD.

Lebih lanjut Machfud MD menjelaskan, Jawa Timur merupakan tempat berkembangbiaknya moderasi beragama yang dulu dipelopori oleh Kiai Hasyim Asyari, sebelum itu Muhammadiyah juga sudah mengembangkan dan itu berkembang juga di Jawa Timur.

“Sebenarnya konflik antar umat beragama karena perbedaan agama itu sangat kecil. Bahwa ada teroris itu menyimpang, tapi bukan hanya di Islam. Semua agama itu punya terorisnya sendiri, karena sangat radikal di dalam pemahamannya,” tandasnya.

Selain itu, Jawa Timur ini mendapatkan catatan akhir-akhir ini dari masyarakat Indonesia, dari Covid yang dulu luar biasa menakutkan, ini orang sampai bilang takut kalau ke Jawa Timur. Sekarang Jawa Timur menempati urutan terendah di bawah Provinsi yang lain.

“Ini satu keberhasilan dalam mananajemen penanganan Covid. Pemerintah sekarang ini sedang bekerja keras dan fokus di dalam segala kebijakannya untuk menangani, untuk berperang melawan Covid.

Pemerintah punya dua program Perpres No 82 itu, perang melawan covid dan pemulihan ekonomi nasional dan itu dibangun secara bersama-sama.

Jawa Timur rupanya merupakan salah satu contoh karena kerjasaman antara pimpinan pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan sebagainya,” paparnya .

Hari ini Pangdam V Brawijaya mengumpulkan tokoh-tokoh bersama pemerintah, dari berbagai ormas untuk silaturrahim, bahwa kita punya Indonesia yang harus dijaga bersama-sama.

Menkopolhukam RI juga mengatakan, pemerintah menyediakan fasilitasnya dengan biaya yang mahal untuk menyelamatkan rakyat.

“Pertama, kalau kaitannya dengan Covid, itu tentu vaksinasi, kemudian 3M, tetapi vaksin itu semua provinsi sudah dianjurkan, agar dilakukan dengan cermat.

Dan pemerintah menyediakan fasilitasnya dengan biaya yang mahal untuk menyelamatkan rakyat. Karena apa? dalil yang berlaku umum kalau di dalam ilmu konstitusi itu, Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kalau kamu ingin menyelamatkan rakyat, boleh kamu melanggar konstitusi, bahkan begitu. Dalil itu ekstremnya, sehingga banyak orang melakukan tindakan-tindakan, dan itu melawan hukum, tapi untuk menyelematkan rakyat dan inilah yang sekarang dilakukan,” pungkasnya. (tim)