Banyuwangi – Gempurnews.com. Berdasarkan Keputusan Mentri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor: 023/KPTS/M/2025 Tentang Delineasi Perkotaan, Pedesaan dan Pesisir dalam mendukung Program 3 Juta Rumah, Banyuwangi Masuk Delineasi Pesisir.

Terletak diujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi memiliki wilayah yang cukup beragam, termasuk daerah pesisir yang luas. Hal inilah yang membuat Banyuwangi terpilih sebagai salah satu kabupaten yang termasuk dalam delineasi pesisir, bersama dengan 7 kabupaten lainnya.

“Banyuwangi dikenal memiliki banyak destinasi wisata bahari dan pesisir yang populer, seperti Pantai Pulau Merah, Bangsring Underwater, dan Teluk Hijau. Hal ini semakin memperkuat status Banyuwangi sebagai bagian dari wilayah pesisir.” Terang Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PU CKPP Kab. Banyuwangi, Dr. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, M.Si. Melalui Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas PU CKPP Kab. Banyuwangi, Edi Purnomo, ST. MM, Rabu (23/07/2025).

Program 3 Juta Rumah adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi backlog perumahan dan menyediakan rumah layak huni, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Program ini mencakup berbagai kegiatan, seperti Penyediaan Perumahan, Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Penyediaan Infrastruktur, Pembiayaan Perumahan, Pengembangan Kawasan dan ⁠Peningkatan Kesadaran dengan melakukan Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya memiliki rumah layak huni.

“Ini merupakan Program Prioritas Pemerintah, dan untuk mewujudkan program 3 juta rumah ini, 1 juta di pedesaan ,1 juta di perkotaan dan 1 Juta di pesisir, Pemerintah Pusat telah membuat Perencanaan yang matang, membentuk tim Satgas Perumahan, membuat Struktur organisasi dan birokrasi yang kuat namun sederhana dan mudah diakses, Alokasi anggaran meliputi program perumahan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan dukungan manajemen, dan masih banyak lainnya.”Tandasnya.

Dalam kesempatan itu Edi juga memaparkan peranan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman (DPU CKPP) sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, “Dalam rangka mensukseskan Program ini, Kami hadir dengan beberapa bentuk dukungan seperti Penyediaan Lahan, Penyederhanaan Perizinan, melakukan Alokasi Anggaran seperti renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kami juga terus berupaya melakukan Sosialisasi dan Pendataan, Memfasilitasi Kolaborasi, Meningkatkan Kualitas Rumah, Penyediaan Infrastruktur yang memadai, hingga terus melakukan Monitoring dan Evaluasi.” Paparnya.

Masih Edi, “Dengan Penyediakan lahan misalnya, kita dapat dapat mengoptimalkan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Penyediaan lahan ini termasuk lahan-lahan idle atau terlantar. Selain itu kami juga berupaya melakukan Penyederhanaan Perizinan, seperti percepatan proses penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), adapun regulasi yang telah disusun diantaranya, Perbup MBR no.40 th.2023, Perbup bebas BPHTB no.69 th.2024 dan Perbup bebas PBG no.70 th.2024. dalam hal ini kami juga melakukan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi PBG.” Terangnya.

Edi juga menegaskan, Alokasi Anggaran APBD untuk pembangunan rumah maupun renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) selama ini sudah berjalan dan kedepan akan terus dialokasikan, guna mendukung terwujudnya program 3 Juta Rumah.

“Kabupaten Banyuwangi selalu hadir setiap tahunnya melaksanakan program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS), melalui kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (BSRTLH) berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) dan juga ada program-program peningkatan kualitas rumah maupun pembangunan rumah dari sumber-sumber pendanaan lain yang juga menjadi pendukung program 3 juta rumah.” Ujar Edi menjelaskan.

Kedepan pihaknya akan terus melakukan Monitoring dan Evaluasi guna menjamin optimalisasi program, “Terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan optimalisasi program. Sosialisasi dan kolaborasi akan kami tingkatkan, harapannya dengan adanya kegiatan-kegiatan ini dapat secara langsung menanggulangi angka kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.” Terang Edi mengakhiri perbincangannya dengan awak media. (*/Sgt)

Banyuwangi – Gempurnews.com. Pengembangan sektor ekonomi hingga potensi pesisir Banyuwangi menarik perhatian peneliti senior dari University of New South Wales, Canberra Australia, Associate Professor Minako Sakai.

Minako datang ke Banyuwangi dan bertemu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pada Senin (21/7/2025).

Minako mengatakan riset yang dilakukan ini merupakan kolaborasi antara Universitas South Wales Canberra Australia dan UGM untuk mencari model terbaik dari pola dan dan kebijakan pemerintah daerah yang membawa kemajuan bagi daerahnya.

“Kami ingin mencari model kebijakan pemerintah yang bisa menjadi kunci dalam memajukan daerah. Sebelumnya, kami sudah melihat dan mendengar tentang berbagai kemajuan Banyuwangi dari media. Untuk itu, kami terinspirasi untuk melakukan riset di sini, mencari tahu sejauh mana dan bagaimana Banyuwangi bisa maju,” kata Minako yang juga Deputy of Head School (Research) di School of Humanities and Social Sciences, UNSW.

Penelitian yang dilakukan Minako, di antaranya fokus tentang pengembangan ekonomi Banyuwangi hingga pengembangan potensi pesisir dan keterlibatan nelayan dalam kemajuan daerah. Faktor apa saja yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan tersebut.

“Kami berpikir Banyuwangi bisa jadi contoh baik, harapan kami nantinya pola-pola kebijakan yang diterapkan di Banyuwangi juga bisa diimplementasikan di daerah-daerah lain,” ujar Minako.

Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Banyuwangi sebagai lokus riset. Ipuk menjelaskan kemajuan Banyuwangi merupakan hasil dari strategi pembangunan yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang. Ada sejumlah faktor yang mendukung di antaranya transformasi birokrasi, membangun konektifitas dan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal hingga kemitraan dengan berbagai pihak.

“Transformasi birokrasi menjadi langkah awal Banyuwangi karena yang menggerakkan berbagai program pembangunan. Transformasi dilakukan dengan digitalisasi dan orientasi pada pelayanan publik,” kata Ipuk.

Selanjutnya pengembangan ekonomi daerah dilakukan dengan menjadikan pariwisata sebagai payung besarnya. Seiring itu Banyuwangi tetap mendorong kemajuan di berbagai sektor baik pertanian dan perikanan. Agar ekonomi Banyuwangi tidak hanya bergantung pada satu sektor saja.

“Pariwisata menjadi motor penggerak karena memberikan multiplier effect yang besar. Di sektor pertanian kami mendorong diversifikasi komoditas serta penguatan hilirisasi, modernisasi alat pertanian hingga menjaring petani muda lewat program inkubasi dan permodalan,” ungkap Ipuk.

Sedangkan di sektor pesisir Banyuwangi melakukan pengembangan ekonomi berbasis nelayan dengan mengintegrasikan sektor perikanan dan pariwisata. Mulai penguatan komunitas nelayan dan mendorong tumbuhnya pariwisata bahari.

“Pemda mengintegrasikan perikanan, pariwisata, dan konservasi dalam RTRW, juga memberi dukungan infrastruktur pesisir, seperti akses jalan, tempat pendaratan ikan, dan dermaga hingga program pelatihan bagi nelayan,” pungkasnya. (*/Biro)