BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, melepas keberangkatan Calon Jemaah Haji(CJH) Banyuwangi 2026 di depan Kantor Pemkab Banyuwangi, Selasa (12/5/2026). Tahun ini total jemaah haji asal Banyuwangi mencapai 1.312 orang.

Mereka terbagi dalam lima kelompok terbang (kloter), yakni kloter 71 sebanyak 8 jemaah, kloter 82 dan 83 sebanyak 752 jemaah, kloter 84 dan 85 sebanyak 550 jemaah.

Pemberangkatan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama ini diikuti sebanyak 752 jemaah yang tergabung dalam kloter 82 dan 83. Kloter 84 dan 85 diberangkatkan Selasa malam. Sementara 8 jemaah yang tergabung dalam kloter 71 telah diberangkatkan lebih awal.

Para jamaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci.

Ipuk mendoakan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke Banyuwangi sebagai haji yang mabrur.

“Alhamdulillah Bapak/Ibu akan berangkat beribadah ke tanah suci memenuhi panggilan Allah SWT. Kami doakan ibadah yang dijalankan lancar, selamat hingga kembali menjadi haji yang mabrur,” ujar Ipuk.

Ipuk juga meminta para jamaah turut mendoakan Banyuwangi agar tetap aman, nyaman, dan terhindar dari bencana.

“Kami berharap bapak ibuk semua berkenan mendoakan kebaikan untuk Banyuwangi, agar Banyuwangi diberikan keamanan, kenyamanan serta dijauhkan dari segala macam bencana dan bahaya,” lanjutnya.

Ipuk mengatakan para jamaah tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga membawa nama baik daerah dan Indonesia selama berada di Arab Saudi.

“Karena bapak/ibu bukan hanya menjadi jemaah haji tapi juga duta bagi Indonesia dan juga Banyuwangi khususnya sehingga setiap sikap dan perilaku kita akan mencerminkan negara dan daerah asal,” katanya.

Ipuk juga meminta petugas haji memberikan pelayanan optimal, terutama bagi jemaah lanjut usia (lansia) dan jamaah dengan kondisi kesehatan khusus.

Plt Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Banyuwangi, Rif’an Junaidi, mengatakan jemaah yang diberangkatkan pagi ini langsung menuju embarkasi Sukolilo di Surabaya.

“Mereka akan beristirahat sekitar 20 jam dan akan diberangkatkan menuju tanah suci besok pagi. Prosesi haji akan berlangsung selama 40 hari,” terangnya.

Dari total 1312 orang, sebanyak 503 di antaranya merupakan jemaah lanjut usia (lansia) diatas 65 tahun. Sementara jemaah risiko tinggi sebanyak 144 orang. Di Banyuwangi sendiri jemaah tertua berusia 103 tahun dan termuda berusia 18 tahun.

“Untuk jamaah prioritas yakni lansia, risti dan juga difabel Banyuwangi sudah terdata, nantinya akan ada fasilitasi dan layanan lebih dibanding jamaah lainnya salah satunya mengikuti program Murur,” ujar Rif’an.

Murur merupakan skema di mana jemaah haji hanya melewati area Muzdalifah, tanpa turun dari kendaraan di puncak musim haji. Mereka bisa bertolak dari Arafah ke Muzdalifah, untuk selanjutnya menuju Mina. Dengan demikian tidak seperti lazimnya prosesi rukun haji, jemaah harus bermalam sejenak (mabit) di Muzdalifah.

“Dengan demikian jamaah prioritas terhindar dari kepadatan, dan bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman dan kesehatannya terjaga,” tambah Rif’an. (*)

PROBOLINGGO,
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mulai serius menjajaki skema creative financing melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) guna menjaga keberlangsungan pembangunan di tengah efisiensi anggaran daerah.

Langkah strategis ini dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) Tim Simpul KPBU yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto di ruang Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (12/5/2026).

Rakor ini melibatkan tim dari Inspektorat, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Probolinggo.

Saat ini, Pemkab Probolinggo tengah memprioritaskan dua sektor utama, yakni Alat Penerangan Jalan (APJ) dengan skema unsolicited (inisiasi badan usaha) dan preservasi jalan kabupaten dengan skema solicited (inisiasi pemerintah). Untuk proyek APJ, prosesnya telah memasuki tahap penyiapan yang didampingi oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengungkapkan keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat dalam dua tahun terakhir menuntut pemerintah daerah untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada APBD. Melibatkan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur publik adalah solusi untuk memastikan pelayanan masyarakat tetap optimal.

“Kondisi efisiensi anggaran saat ini memerlukan perubahan kebijakan perencanaan. Kita harus memberikan porsi kepada badan usaha untuk ikut serta dalam layanan publik. Ini langkah strategis agar pembangunan tetap berjalan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran yang tersedia,” ujarnya.

Sekda Ugas menjelaskan Letter of Intent (LoI) dari pihak swasta telah diterima sejak Desember 2025 dan saat ini sedang dalam proses penerbitan Letter to Proceed (LTP). “Kami targetkan dokumen feasibility study atau studi kelayakan dapat difinalisasi pada awal Juni 2026. Secara paralel, kita juga menyiapkan pengajuan ke Bappenas dan menghitung rasio kemampuan membayar jasa layanan ke Kemendagri,” tambahnya.

Selain APJ, Pemkab juga terus melengkapi data teknis untuk proyek preservasi jalan yang studinya telah dikonsultasikan dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

“Harapannya seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memahami konsep KPBU ini sebagai upaya mempercepat pengadaan layanan publik. Saya instruksikan Tim Simpul KPBU untuk segera menyusun langkah tindak lanjut agar potensi kerja sama di sektor lain juga dapat dikaji lebih detail,” pungkasnya.

LUMAJANG –Gempur News.

Pemerintah Kabupaten Lumajang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program Setor Madu yang digelar di Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, Selasa (12/05/2026). Kegiatan ini disambut antusias warga yang memanfaatkan berbagai layanan publik terpadu yang hadir langsung di tingkat kecamatan.

Program Setor Madu merupakan inovasi Pemkab Lumajang dengan menghadirkan berbagai layanan mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, perizinan, hingga layanan sosial dalam satu lokasi. Dengan konsep ini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor-kantor dinas yang berjauhan.
Kehadiran Bupati Lumajang, Ir. Indah Amperawati, M.Si., menjadi daya tarik tersendiri. Selain meninjau langsung pelayanan, Bupati juga menyapa warga serta mendengarkan aspirasi yang disampaikan secara langsung.

Camat Lumajang, Fujianto, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang cepat dan efisien.
“Program Setor Madu ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pelayanan menjadi lebih dekat, cepat, dan tentunya mempermudah warga dalam mengurus berbagai keperluan administrasi,” ujar Fujianto.
Ia juga menambahkan, kegiatan ini menjadi sarana efektif bagi pemerintah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

“Melalui Setor Madu, kami tidak hanya memberikan pelayanan, tetapi juga membuka ruang dialog dengan masyarakat. Ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan warga,” tambahnya.
Dengan pendekatan jemput bola dan partisipatif, program Setor Madu diharapkan terus menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.( Joe).

Sidoarjo | Gempurnews – SDN Pucang 1 menjadi salah satu penerima program MBG (Makan Bergizi Gratis) dari pemerintah pusat. Terdapat 575 siswa di SD tersebut yang memperolehnya. Pagi tadi, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana berkunjung ke sekolah tersebut, Selasa, (12/5). la ingin memastikan langsung kelancaran program Presiden Prabowo tersebut. Selain itu ia juga ingin memastikan menu yang diterima ratusan siswa tersebut sesuai standar gizi Badan Gizi Nasional (BGN).

“Alhamdulillah menu MBG sesuai standar gizi, menu hari ini ada daging dengan nasi kebuli, dan saya lihat langsung anak-anak banyak yang suka,” ujarnya usai
membagikan langsung loyang makanan MBG kepada puluhan siswa kelas 2 dan 5 di SD tersebut.

Wabup Hj. Mimik Idayana berharap program MBG di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan maksimal. Dikatakannya program MBG merupakan salah satu program prioritas utama Presiden Prabowo. Program pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia itu harus didukung bersama. Jika ada keluhan terhadap menu MBG dapat disampaikan langsung kepada SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) penyedia
utama MBG. la pun mengizinkan siswa sekolah penerima MBG membuat surat keluhan menu yang diterimanya.

“Saya tadi juga sampaikan kepada anak-anak kalau menu MBG itu tidak cocok atau apa bisa membuat surat cinta,” ujarnya.

Sementara itu Walhi pengelola SPPG Bluru Kidul mengatakan SDN Pucang 1 merupakan salah satu sekolah yang dilayaninya. Sejak Februari 2026 lalu SPPG nya mendistribusikan MBG kepada ratusan siswa sekolah tersebut. Dikatakannya selain SDN Pucang 1, SPPG Bluru Kidul juga melayani pemenuhan gizi bagi siswa SDN Pucang 2, 3 dan 4. Jumlah keseluhannya mencapai 1.800 porsi. Termasuk menu bagi tenaga pendidik dimasing-masing sekolah tersebut. Selain itu SPPG nya juga melayani SLB yang berada di Desa Bluru Kidul dan Pondok Tahfidz Al Quran El Hijaz.

“Empat sekolah ini sekitar 1.800, SLB nya 100, sama yang Pondok Al Quran El Hijas, totalnya 2.074,” ujarnya.

Walhi mengatakan setiap hari menu yang disajikan selalu berbeda. Dua kali dalam seminggu menu yang diberikan dilengkapi dengan susu. Untuk menu daging sapi diberikan dua kali dalam sebulan. Sajian menu tersebut sesuai arahan dari BGN. Ditempatnya seluruh proses penyediaan MBG diawasi ketat oleh ahli gizi. Mulai dari kandungan gizinya sampai kebersihan proses pengolahan makanan sebelum
didistribusikan.

“Ada 1 ahli gizi yang mengawasi dengan ketat proses pengolahan makanan yang kita sajikan, kita juga dibantu 47 relawan untuk bagian dapur mulai dari pengolahan, pemorsian dan pengiriman juga,” ujarnya. (Git/Yl)

SURABAYA – Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur berhasil mengungkap dugaan tindak pidana manipulasi data dan penyalahgunaan data pribadi dengan modus registrasi SIM card menggunakan identitas milik orang lain untuk layanan kode OTP berbagai aplikasi digital.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik mengamankan tiga tersangka berinisial DBS, IGVS dan MA yang ditangkap di dua wilayah berbeda, yakni Bali dan Kalimantan Selatan.
Tersangka DBS dan IGVS diamankan di Denpasar, Bali, sedangkan tersangka MA diamankan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Kabidhumas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan perkembangan teknologi digital saat ini menjadikan data sebagai aset yang sangat bernilai, namun di sisi lain juga memunculkan ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks.

“Di era transformasi digital saat ini, data telah menjadi aset strategis yang sangat bernilai,” ujar Kombes Abast saat konferensi pers di Gedung Ditressiber Polda Jatim, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, perkembangan teknologi komunikasi tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, ekonomi hingga keamanan.

“Kejahatan manipulasi maupun penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik secara psikologis maupun material,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian penting dari perlindungan hak masyarakat atas rasa aman dan privasi di ruang digital.

“Hal ini selaras dengan transformasi Polri Presisi yang menekankan pendekatan prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan dalam menghadapi tantangan kejahatan digital yang terus berkembang,” tambah Kombes Abast.

Sementara itu, Direktur Reserse Siber Polda Jatim, Kombes Pol Bimo Ariyanto menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermula dari temuan aktivitas mencurigakan pada sebuah website yang diduga menyediakan layanan kode OTP secara ilegal.

“Setelah dilakukan penyelidikan dan pendalaman, penyidik berhasil mengungkap jaringan tersebut,” kata Kombes Bimo.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, tersangka DBS diduga berperan sebagai pengelola website dan sistem yang digunakan untuk menyediakan layanan kode OTP menggunakan SIM card yang telah diregistrasi dengan data milik pihak lain.
Tersangka IGVS diduga berperan sebagai admin dan customer service yang melayani transaksi pembelian OTP serta mengelola operasional website.
Sedangkan tersangka MA diduga melakukan registrasi SIM card menggunakan data NIK dan KK milik orang lain yang diperoleh secara tidak sah.

Data tersebut kemudian digunakan untuk meregistrasi ribuan SIM card yang selanjutnya dipakai dalam layanan OTP berbagai aplikasi digital.

Penyidik saat ini masih melakukan pengembangan terkait sumber perolehan data pribadi yang digunakan dalam praktik tersebut.

“Berdasarkan analisa awal, data yang digunakan tidak hanya berasal dari Jawa Timur tetapi juga dari sejumlah wilayah lain di Indonesia,” jelas Kombes Bimo.

Ia menambahkan, sejak September 2025 para tersangka diduga telah menjalankan layanan OTP untuk berbagai aplikasi digital dan media sosial melalui website yang mereka kelola.

Layanan tersebut diduga berpotensi disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan siber seperti phishing, scamming maupun penyalahgunaan akun digital lainnya.

“Modus ini diduga dapat menjadi salah satu sarana pendukung dalam tindak kejahatan siber karena pelaku hanya membeli akses OTP tanpa harus menguasai fisik SIM card,” terang Kombes Bimo.

Selain itu, penyidik juga masih mendalami proses registrasi SIM card yang menggunakan identitas milik pihak lain.

Dari hasil pengungkapan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa 33 modem pool, 11 laptop, delapan box berisi SIM card, tiga monitor, dua unit PC, dua Mac Mini, tujuh handphone serta 25.400 SIM card yang telah diregistrasi menggunakan data milik orang lain.

Selain itu turut diamankan rekening bank, akun dompet digital dan sejumlah perangkat elektronik lainnya yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, nilai transaksi dari aktivitas ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar sejak beroperasi pada September 2025.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp12 miliar. (*)

LUMAJANG – Program Setor Madu / Pelayanan Langsung Sehari Jadi Terpadu Pemkab Lumajang berlanjut di Balai Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan berjalan aman dan lancar.

Sejak pagi, warga Labruk Lor antusias memadati balai desa. Selain ingin bertemu langsung Bupati Lumajang, warga memanfaatkan layanan jemput bola Dispendukcapil untuk mengurus administrasi kependudukan.

Setor Madu merupakan inovasi Pemkab Lumajang yang mendatangkan berbagai pelayanan publik terpadu ke tingkat kecamatan. Tujuannya mempermudah warga, mempercepat pelayanan, serta menyerap aspirasi secara partisipatif.

Empat Agenda di Balai Desa Labruk Lor
Dalam kunjungannya, Bupati Lumajang Ir. Hj. Indah Amperawati, http://M.Si., yang akrab disapa Bunda Indah, menyaksikan langsung empat kegiatan:

1. Penyerahan bantuan sound system untuk Majelis Taklim Fatayat dari dana hasil bagi pajak.
2. Pembagian honor Satlinmas yang bersumber dari Dana Dusun.
3. Penyaluran BLT Dana Desa kepada 15 KPM.
4. Peninjauan langsung pelayanan Adminduk dari Dispendukcapil Lumajang.

Bupati: Dana Dusun Rp50 Juta untuk Keamanan Lingkungan
Dalam arahannya, Bunda Indah menekankan pentingnya gotong royong menjaga keamanan lingkungan. Pemkab Lumajang telah mengalokasikan Dana Dusun Rp50 juta per dusun.

“Dana Dusun harus segera dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pemasangan CCTV, PJU, dan honor Linmas. Keamanan lingkungan jadi tanggung jawab bersama,” tegas Bunda Indah.

Ia menambahkan, Setor Madu digelar untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan proses pelayanan di desa dan instansi berjalan baik.

Kades Abdullah Apresiasi Program Setor Madu
Kepala Desa Labruk Lor, H. Abdullah, menyampaikan terima kasih atas kelancaran kegiatan.

“Atas nama warga Labruk Lor, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Bupati yang hadir di tengah masyarakat. Program Setor Madu ini sangat bermanfaat dan langsung tepat sasaran,” ujar Abdullah.

Menurutnya, warga sangat terbantu dengan hadirnya layanan Adminduk Dispendukcapil di balai desa. Pembagian BLT, honor Satlinmas, dan bantuan sound system juga menjadi wujud nyata pelayanan desa. “Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dan semakin baik,” tambahnya.

Warga: Urus KK Langsung Jadi
Suwardi, warga Labruk Lor, mengaku senang bisa mengurus Kartu Keluarga tanpa harus ke kantor Dispendukcapil.

“Alhamdulillah ngurusi KK langsung jadi. Terima kasih Bu Bupati dan Pak Inggih. Cukup ke balai desa, semua selesai. Gak perlu jauh-jauh ke kota,” ungkap Suwardi. *(jo/BB)

Kediri— Aktivitas masyarakat di pusat keramaian menjadi perhatian dalam patroli Kota Presisi yang digelar Sat Samapta Polres Kediri Polda Jatim di wilayah Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Senin (11/5/2026).

Sejumlah titik yang ramai dikunjungi warga, mulai dari kawasan perbankan hingga pasar induk, menjadi sasaran patroli dialogis untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif.

Patroli menyasar Bank BRI Pare dan Pasar Induk Pare. Selain memantau situasi kamtibmas, petugas juga berdialog langsung dengan petugas keamanan, juru parkir, dan masyarakat di sekitar lokasi.

Dalam patroli tersebut, personel memberikan imbauan terkait penataan kendaraan agar tidak mengganggu aktivitas pengunjung, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan, hingga memastikan sistem pengamanan berjalan sesuai prosedur.

Petugas juga mengingatkan pentingnya optimalisasi CCTV, ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR), serta informasi layanan darurat agar penanganan situasi dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi insiden.

Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasat Samapta AKP I Nyoman Sugita, S.E., M.Si., menegaskan bahwa patroli dialogis menjadi bagian dari upaya menjaga rasa aman masyarakat di titik-titik aktivitas publik.

“Keamanan di area publik seperti perbankan dan pasar harus dijaga bersama. Kehadiran personel di lapangan bertujuan memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman, sekaligus mengantisipasi potensi kerawanan sejak dini,” ujar Kasat Samapta.

AKP Nyoman menambahkan, pendekatan humanis dalam patroli dinilai penting agar komunikasi antara petugas dan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, termasuk dalam membangun kesadaran bersama terkait keamanan lingkungan.

Kehadiran polisi di tengah aktivitas warga diharapkan mampu memperkuat rasa aman sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

SURABAYA – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya Polda Jatim melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), telah menetapkan dan mengamankan seorang tersangka berinisial MZ (22) terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap tujuh orang anak didiknya.

Tersangka MZ berstatus sebagai mahasiswa sekaligus pengajar mengaji di salah satu yayasan pendidikan keagamaan yang berlokasi di Jalan Genteng Kali, Surabaya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, tindakan tersebut diduga berlangsung sejak awal tahun 2025 hingga April 2026.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfi Sulistiawan, dalam konferensi pers menjelaskan bahwa ketujuh korban merupakan santri asuh tersangka yang masih di bawah umur, dengan rincian usia antara 10 hingga 15 tahun.

“Para korban rutin menginap di yayasan setiap akhir pekan. Dalam momen tidur bersama di kamar tersangka, pelaku diduga melakukan perbuatan cabul berupa oral seks tanpa persetujuan korban,” ujar Kombes Pol Luthfi, Senin (11/5/26).

Tersangka MZ saat ini telah ditahan di Mapolrestabes Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti yang cukup, termasuk keterangan saksi, keterangan korban, dan barang bukti berupa sejumlah pakaian yang kini dalam proses uji laboratorium forensik.

Atas perbuatannya tersangka MZ dengan pasal ketentuan pidana yang berlapis, mengingat korban adalah anak di bawah umur dan pelaku menyalahgunakan relasi kuasa/kepercayaan.

Polrestabes Surabaya saat ini terus melakukan pendalaman untuk memastikan tidak ada korban lain.

Unit PPA juga telah memberikan pendampingan psikologis intensif kepada seluruh korban sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan trauma.

Kombes Pol Luthfi mengimbau kepada masyarakat, khususnya orang tua santri di yayasan tersebut, agar segera melapor jika mengetahui atau mendapati anaknya mengalami tindak serupa.

“Keadilan dan keselamatan anak-anak adalah prioritas mutlak kami,” tegas Kombes Luthfi. (*)