Sidoarjo | Gempurnews – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar Deklarasi Damai menjelang pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan digelar pada 24 Mei 2026 mendatang.
Sebanyak 230 calon kepala desa dari 80 desa berkomitmen menjaga kondusivitas wilayah selama proses pelaksanaan pemilihan kepala desa nanti.

Acara yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (13/5/2026) ini dihadiri langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi, jajaran Forkopimda, serta seluruh kandidat kades. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menegaskan bahwa Pilkades adalah manifestasi
demokrasi tingkat desa yang sangat menentukan masa depan daerah. la berpesan agar momentum ini menjadi sarana memilih pemimpin yang mampu
memberikan pelayanan nyata.

“Desa yang kuat akan melahirkan kabupaten yang kuat. Marilah kita jadikan Pilkades sebagai sarana memilih pemimpin terbaik yang mampu menjaga
persatuan dan membawa kemajuan,” ujar Subandi dalam sambutannya.

Bupati Subandi juga memberikan apresiasi kepada para calon dan tim sukses yang hingga saat ini mampu menahan diri dari provokasi, fitnah, maupun ujaran kebencian. Tak hanya soal persatuan, Bupati juga menginstruksikan jajaran Camat, Kapolsek, dan Danramil untuk melakukan pemetaan potensi kerawanan dilapangan.

“Saya instruksikan kepada Camat dan Forkopimcam untuk melakukan pendampingan ketat. Antisipasi setiap potensi kerawanan agar pelaksanaan tetap lancar dan aman,” tegasnya.

Di lokasi yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sidoarjo, Ainun Amalia, merinci bahwa Pilkades serentak tahun ini diikuti oleh 230
kandidat yang tersebar di 17 kecamatan. la menekankan pentingnya kampanye yang edukatif dan bebas dari praktik politik uang (money politics).

“Tujuannya jelas, kita ingin membangun komitmen bersama untuk menjaga stabilitas kamtibmas. Kita dorong kampanye yang santun agar menghasilkan
pemimpin desa yang amanah dan berkualitas,” pungkas Ainun. (yu/Yl)

Cimahi,Gardanusantaranews,com/Rabu(13/05/2026)
Dalam upaya meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) PPID dan SP4N-LAPOR! yang dirangkaikan dengan Kick Off Roadshow Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2026, Selasa (12/5/2026), secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh sekretaris perangkat daerah selaku PPID Pelaksana, camat, lurah, kepala UPT puskesmas, kepala satuan pendidikan negeri, serta PIC PPID se-Kota Cimahi.
Selain sebagai forum koordinasi pengelolaan PPID dan SP4N-LAPOR! Kota Cimahi, kegiatan tersebut juga menjadi penanda dimulainya penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Statistik (IKPS) Diskominfo Kota Cimahi, Andri Nurwantoro, yang mewakili Kepala Diskominfo Kota Cimahi, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.
Menurutnya, penyusunan DIP dan DIK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis yang menjadi pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam memberikan layanan informasi publik sekaligus melindungi informasi yang bersifat rahasia sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan menjadi payung hukum sekaligus standar pelayanan bagi OPD dalam merespons permohonan informasi masyarakat secara tepat, cepat, dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Rakor PPID menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kapasitas pengelola informasi publik di seluruh perangkat daerah. Terlebih, dinamika rotasi pegawai dan perangkapan tugas di lingkungan PPID membutuhkan penguatan sistem yang berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Diskominfo Kota Cimahi juga meluncurkan Roadshow Penyusunan DIP dan DIK Tahun 2026. Melalui program ini, tim PPID Utama akan melakukan pendampingan teknis kepada seluruh OPD dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi publik agar selaras dengan regulasi terbaru dan terintegrasi dengan website resmi perangkat daerah maupun portal resmi Pemerintah Kota Cimahi.

Narasumber Adhy Rahadyan, memaparkan materi mengenai Sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Pengelolaan SP4N-LAPOR! sebagai sarana pengaduan nasional.
Dalam paparannya dijelaskan bahwa Permendagri tersebut menjadi pedoman baru dalam pengelolaan layanan informasi publik di kementerian, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa, termasuk penguatan kelembagaan PPID, standar layanan informasi publik, mekanisme penyelesaian sengketa informasi, serta pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!.
Ia menekankan pentingnya penguatan pengelolaan pengaduan sebagai instrumen evaluasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Melalui SP4N-LAPOR!, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan secara terintegrasi dengan prinsip no wrong door policy.
“Setiap instansi pemerintah wajib memanfaatkan SP4N-LAPOR! sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Kecepatan respons dan kualitas tindak lanjut menjadi kunci peningkatan kepercayaan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu materi teknis mengenai tata cara penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan disampaikan oleh Anton Surahmat. Dalam paparannya, Anton menjelaskan bahwa DIP dan DIK merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan informasi yang bersifat rahasia. Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam pengelolaan informasi publik dapat berujung pada sengketa informasi bahkan konsekuensi hukum.
Anton menjelaskan tahapan penyusunan DIP dan DIK mulai dari identifikasi informasi, klasifikasi informasi berkala, serta me

LUMAJANG, Gempur News – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, kehadiran toko yang lengkap dan terpercaya menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Salah satu yang kini menjadi rujukan warga adalah Lab Persada Komputer, yang terus menunjukkan eksistensinya sebagai pusat layanan dan penjualan perangkat teknologi di Kabupaten Lumajang.

Berbekal komitmen memberikan pelayanan terbaik, Lab Persada Komputer menyediakan berbagai kebutuhan IT mulai dari penjualan laptop, komputer rakitan, handphone, hingga aksesoris pendukung seperti printer, keyboard, dan perangkat jaringan. Tak hanya itu, toko ini juga melayani servis dan perbaikan perangkat dengan tenaga teknisi yang berpengalaman.

Keunggulan lain yang membuat Lab Persada Komputer diminati adalah harga yang kompetitif serta pelayanan yang ramah dan profesional. Hal ini menjadikan toko tersebut tidak hanya diminati oleh kalangan pelajar dan mahasiswa, tetapi juga instansi pemerintahan, pelaku usaha, hingga masyarakat umum.

Di era digital seperti sekarang, kebutuhan akan perangkat teknologi tidak hanya sebatas alat kerja, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup dan penunjang produktivitas. Menjawab hal tersebut, Lab Persada Komputer terus berinovasi dengan menghadirkan produk-produk terbaru, termasuk smartphone terkini, serta meningkatkan kualitas layanan demi kepuasan pelanggan.

CEO Lab Persada Komputer, Firman, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada penjualan, tetapi juga membangun kepercayaan pelanggan.

“Kami ingin Lab Persada Komputer menjadi solusi lengkap bagi masyarakat Lumajang dalam memenuhi kebutuhan teknologi. Tidak hanya menjual komputer dan handphone, tapi juga memberikan edukasi dan layanan terbaik agar pelanggan merasa aman dan nyaman,” ujar Firman.

Ia juga menambahkan bahwa ke depan pihaknya akan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta memperluas layanan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Dengan reputasi yang semakin kuat, Lab Persada Komputer diharapkan mampu terus berkembang dan menjadi mitra terpercaya dalam memenuhi kebutuhan teknologi masyarakat Lumajang. ( Joe)

Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberangkatkan ratusan Jemaah Calon Haji (JCH) kloter 85 dan 86 menuju Asrama Haji Surabaya, Selasa malam (12/5/2026). Pemberangkatan dilakukan di depan Pendopo Bupati Ki Bagus Asra.

Kloter 85 terdiri atas 179 JCH yang tergabung dengan jamaah dari kabupaten lain. Sedangkan kloter 86 berjumlah 374 orang ditambah dua jamaah asal Jember yang nantinya bergabung di Surabaya.

Sementara itu, kloter 87 dijadwalkan berangkat pada Rabu (13/5/2026) di tempat dan waktu yang sama. Pemberangkatan ratusan jamaah tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid bersama jajaran Forkopimda setempat.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bondowoso, Astono, menyampaikan bahwa jamaah termuda tahun ini berusia 15 tahun, sedangkan jamaah tertua berusia 87 tahun.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga menanggung biaya pemberangkatan koper jamaah sebagai bentuk pelayanan kepada calon haji.

Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid mengatakan, pemberangkatan calon jamaah haji merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji.

“Pemerintah Kabupaten Bondowoso berupaya memastikan seluruh jamaah dapat berangkat dengan aman, nyaman, sehat dan penuh kekhusyukan,” ungkapnya.

Beliau menjelaskan kegiatan pemberangkatan jamaah haji juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta menumbuhkan semangat kebersamaan antara pemerintah, petugas haji, keluarga jamaah dan masyarakat Bondowoso.

“Kita bersama-sama mendukung kelancaran ibadah para tamu Allah Subhanahu wa ta’ala,” tuturnya.

Bupati berharap seluruh jamaah diberi kesehatan, kekuatan dan kelancaran selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke Indonesia dengan selamat.

Ia juga berpesan agar seluruh jamaah menjaga nama baik Kabupaten Bondowoso dan bangsa Indonesia dengan sikap disiplin, tertib, saling membantu dan menjaga kekompakan selama berada di Tanah Suci.

“Mari ikuti arahan para petugas dan pembimbing agar seluruh proses ibadah berjalan dengan baik. Semoga sepulang dari Tanah Suci nanti para jamaah menjadi haji dan hajah yang mabrur serta membawa keberkahan bagi keluarga, masyarakat dan daerah,” tutupnya.**

SURABAYA – Polda Jawa Timur menegaskan komitmennya membangun budaya integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian melalui Pelatihan Tata Nilai, Penguatan Integritas, dan Anti Korupsi (Pelatnas) yang digelar di Gedung Mahameru Polda Jatim, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Kortas Tipidkor Polri itu diikuti para Kapolres, Wakapolres, Kapolsek, Kasatfung hingga Kasubdit dari seluruh jajaran Polda Jatim.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim Kombes Pol Roy Hutton Marulamrata Sihombing mengatakan pelatihan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat integritas seluruh personel Polri.

“Budaya anti korupsi harus terus diperkuat dan ditanamkan kepada seluruh insan Bhayangkara, terlebih Polri juga menjadi aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi,” ujar Kombes Roy.

Ia menyebut, membangun institusi yang bersih membutuhkan komitmen bersama dari seluruh anggota Polri.

Menurutnya, Polri memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola yang berintegritas guna mendukung kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas.

Sebagai bentuk keseriusan mendukung komitmen tersebut, Polda Jatim menghadirkan pejabat utama hingga jajaran Polres untuk mengikuti pelatihan secara menyeluruh.

“Saya meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh sehingga nilai integritas dapat diterapkan secara utuh di lingkungan Polda Jawa Timur,” tegas Kombes Roy.

Dalam kesempatan itu, Kombes Roy juga mengingatkan pentingnya semangat “Jogo Jatim” dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari.

“Jogo Jatim bukan sekadar slogan, tetapi tanggung jawab kita untuk memastikan masyarakat merasa aman, ekonomi tetap tumbuh, dan investor nyaman berusaha di Jawa Timur,” kata Kombes Roy.

Ia berharap kegiatan tersebut berjalan produktif dan mampu melahirkan personel Polri yang semakin profesional serta berintegritas.

“Setelah kembali ke satuan masing-masing, peserta diharapkan dapat menularkan nilai-nilai integritas kepada anggota lainnya,” pungkas Kombes Roy. (*)

KOTA MADIUN – Upaya menciptakan kondusivitas Kamtibmas di wilayah Madiun Kota dan komitmen Jogo Jawa Timur (Jatim), Polres Madiun Kota menggelar “Kopi Pendekar” di Warung Garasi Cozy Space, Jalan Janursari, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Senin malam (11/5/26).

Kegiatan tersebut melibatkan para pelatih pencak silat se-wilayah Madiun Kota dengan mengusung tema “Bersaudara Dalam Silat Bersatu Menjaga Kota Madiun Bermartabat” .

Dalam kegiatan tersebut, para pelatih dan perwakilan perguruan silat berdiskusi terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya potensi gesekan antar perguruan menjelang bulan Suro.

Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto SIK., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Kopi Pendekar yang merupakan bagian dari komitmen bersama Jogo Jatim.

Menurutnya, komunikasi dan silaturahmi antar perguruan silat menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas keamanan khususnya di wilayah Kota Madiun.

“Melalui kegiatan Kopi Pendekar ini, kami berharap seluruh perguruan silat semakin solid menjaga persaudaraan, mengedepankan nilai luhur pencak silat, serta bersama-sama menciptakan situasi Kota Madiun yang aman, damai, dan kondusif,” ujar AKBP Wiwin.

Kapolres Madiun Kota juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak provokasi dan menjaga nama baik Kota Pendekar.

Pada kegiatan Kopi Pendekar ini pula, seluruh peserta mengikrarkan deklarasi komitmen bersama untuk menolak aksi anarkis, hoaks, ujaran kebencian, serta siap bersinergi menjaga keamanan Kota Madiun.

Sementara itu, Kasat Binmas Polres Madiun Kota AKP Danar Suntaka, menegaskan pentingnya peran para senior dan pelatih dalam membina generasi muda agar tidak terjerumus menjadi pelaku kekerasan jalanan maupun mudah terprovokasi oleh isu di media sosial.

“Jangan sampai anak didik kita kehilangan arah. Prestasi pencak silat yang sudah mendunia harus dijaga dengan sikap persaudaraan dan kedamaian. Kota Madiun harus benar-benar menjadi Kota Pendekar yang adem ayem dan guyub rukun,” pungkasnya.(*).

BANYUWANGI – Sebanyak 1.312 Jemaah Haji asal Kabupaten Banyuwangi telah diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Keberangkatan ini menandai fase awal perjalanan ibadah mereka sebelum terbang menuju Tanah Suci.

Jamaah haji Banyuwangi terbagi menjadi lima kloter. Sebanyak 550 jemaah yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 84 dan 85 menjadi rombongan terakhir yang bertolak dari depan Kantor Pemkab Banyuwangi pada Selasa (12/5/2026) malam.

Banyuwangi memberangkatkan lima kloter pada musim ini. Sebelumnya, pada Selasa pagi, sebanyak 752 jemaah dari Kloter 82 dan 83 telah lebih dulu diberangkatkan. Sementara itu, 8 jemaah yang tergabung dalam Kloter 71 sudah bertolak mendahului rombongan utama.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Wakil Bupati Mujiono, Sekda Guntur Priambodo, serta jajaran Kantor Kementerian Haji dan Umrah Banyuwangi melepas langsung para jemaah. Suasana khidmat dan haru menyelimuti depan kantor Pemkab saat ribuan keluarga pengantar melepas keberangkatan sanak saudara mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ipuk menitipkan doa kepada para jemaah agar saat berada di tempat-tempat mustajab, khususnya di depan Kakbah, mereka mendoakan kemajuan Banyuwangi. Ia berharap pembangunan daerah semakin pesat, pelayanan publik kian membaik, serta masyarakatnya semakin sejahtera dan diberkahi Allah SWT.

“Kami di tanah air selalu mendoakan agar seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar. Semoga jemaah diberikan kesehatan, kekuatan, dan kembali ke Banyuwangi dengan predikat haji yang mabrur dan mabrurah,” ujar Ipuk.

Ipuk juga berpesan kepada petugas haji agar melayani jemaah dengan sepenuh hati, terutama memberikan perhatian ekstra kepada jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan khusus.

Plt. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Banyuwangi, Rif’an Janaidi, menjelaskan bahwa setibanya di Embarkasi Sukolilo Surabaya, jemaah akan beristirahat sekitar 20 jam sebelum diterbangkan ke Makkah.

Berdasarkan jadwal, para jemaah akan menjalankan ibadah selama 40 hari dan dijadwalkan tiba kembali di Banyuwangi pada 22 Juni mendatang.

Data Kemenhaj mencatat, dari total 1.312 CJH Banyuwangi tahun ini, sebanyak 503 orang merupakan jemaah lansia di atas 65 tahun, dan 144 orang masuk kategori risiko tinggi (risti). Tercatat jemaah tertua berusia 103 tahun, sedangkan jemaah termuda berusia 18 tahun.

“Tahun ini tidak ada jemaah difabel dari Banyuwangi. Kami telah memetakan jemaah prioritas, yakni lansia dan risti, untuk mendapatkan fasilitas serta layanan khusus. Semua disiapkan agar jemaah lebih mudah dan nyaman dalam melaksanakan seluruh ritual ibadah haji,” ujar Rif’an. (*)

BANYUWANGI – Ratusan kader posyandu di Banyuwangi mengikuti Jambore Kader Posyandu yang digelar di kawasan wisata Hutan De Djawatan, Kecamatan Cluring, Selasa (12/5/2026). Kegiatan ini peningkatan kapasitas kader kesehatan desa agar semakin aktif dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan pengambilan keputusan berbasis data di tingkat desa.

Jambore diikuti lebih dari 300 kader posyandu, merupakan kader yang telah mendapatkan pelatihan program Pengambilan Keputusan oleh Perempuan Berdaya (Puspadaya). Program tersebut merupakan kolaborasi antara Pemkab Banyuwangi, Universitas Airlangga, dan Politeknik Banyuwangi (Poliwangi).

“Kader adalah ujung tombak pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kader posyandu yang terus memberikan pelayanan kesehatan pada warga,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Guntur Priambodo, Ketua TP PKK Anna Nazili Hanim Mujiono, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Kedokteran dan Ilmu Alam Unair Dr. Rahardian Indartosusilo, dan Ketua Research Group for Health and Wellbeing of Women and Children Susy Katikana.

Kader Puspadaya dilatih menggunakan aplikasi untuk mengumpulkan dan melaporkan data ibu hamil dan balita, memahami makna dari data yang dikumpulkan, serta menggunakannya untuk menghasilkan program gizi yang lebih baik di desanya.

Keterampilan yang telah diajarkan tersebut dilombakan dalam Jambore Kader Posyandu. Masing-masing kader unjuk kebolehan dalam melakukan presentasi, menggunakan aplikasi, melakukan konsultasi, mengintepretasi data, hingga bernegosiasi.

“Lewat kegiatan ini, kami berharap kapasitas para kader semakin meningkat. Kualitas dan kuantitas keterlibatan kader perempuan dalam pengambilan keputusan tingkat desa juga semakin meningkat,” kata Ipuk.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemkab, Unair, dan Poliwangi terkait implementasi Puspadaya, yakni sistem integrasi data untuk memperkuat kapasitas pengambilan keputusan oleh kader kesehatan berbasis data di tingkat desa.

Dilaksanakan sejak Juni 2025, hingga saat ini Puspadaya telah melatih sebanyak 208 kader posyandu di Desa Tampo, Desa Sraten, Desa Sembulung, Desa Benculuk, melalui 1.134 sesi pendampingan kader.

Kepala Dinas Kesehatan Amir Hidayat menambahkan, jumlah kader posyandu di Banyuwangi saat ini ada lebih dari 13 ribu orang.

“Jambore Kader Posyandu kita laksanakan setiap tahun untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi kader dalam pelayanan,” tambahnya. (*)