Cimahi,Jum”at(08/05/2026)
Lapangan Poral Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, dipadati ribuan warga saat pagelaran wayang golek bertajuk “Putra Munggul Pawenang” digelar meriah pada Jumat malam (8/5/2026). Kegiatan budaya yang menghadirkan Ki Dalang Dandan Dede Amung Sutarya itu sukses menjadi magnet hiburan sekaligus ajang pelestarian budaya Sunda di Kota Cimahi.
Acara bertema “Dewan Menyapa Warga Berbasis Budaya” tersebut diprakarsai Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat sekaligus Ketua Fraksi NasDem DPRD Jawa Barat, Mamat Rachmat, berkolaborasi dengan DPD Partai NasDem Kota Cimahi.
Antusiasme masyarakat terlihat begitu tinggi. Sedikitnya sekitar 1.300 warga dari berbagai wilayah di Kota Cimahi memadati area pertunjukan sejak acara dimulai. Suasana penuh semangat dan kebersamaan terasa sepanjang malam, saat masyarakat larut menikmati lakon wayang golek yang mulai jarang digelar di Kota Cimahi.
Tak hanya menjadi hiburan rakyat, kegiatan tersebut juga memberi ruang bagi pelaku UMKM lokal. Beragam jajanan dan kuliner khas Sunda turut meramaikan area kegiatan, sehingga menghadirkan dampak positif bagi para pedagang kecil di sekitar lokasi acara.
Kemeriahan semakin terasa dengan hadirnya berbagai doorprize menarik yang disiapkan panitia. Hadiah utama berupa lemari es dan mesin cuci sukses menyedot perhatian warga yang hadir.
Selain Mamat Rachmat, acara turut dihadiri Ketua DPD NasDem Kota Cimahi Ivan Ade Sofyan, perwakilan Disbudparpora Kota Cimahi Galih, Anggota DPRD Kota Cimahi Fraksi NasDem Sri Hendarsih, tokoh masyarakat Asep Taryana, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Mamat Rachmat menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah hadir memeriahkan acara budaya tersebut. Ia menilai pagelaran wayang golek perlu terus dihidupkan agar generasi muda semakin mengenal budaya Sunda.
“Ini yang sedang kita galakkan kepada masyarakat agar tahu budaya Sunda yang sebenarnya. Di Cimahi memang sudah jarang ada pagelaran wayang. Karena itu saya berkomitmen setiap tiga bulan sekali akan mengadakan wayang di Cimahi supaya masyarakat terhibur,”ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat tidak harus selalu berbicara soal politik, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan budaya yang mampu menghibur warga.
“Jangan terus bicara politik. Sekarang kami sudah terpilih menjadi anggota dewan, maka saatnya kembali kepada masyarakat dan menghibur masyarakat. Insya Allah setiap tiga bulan sekali Cepot akan kembali hadir menyapa warga Cimahi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD NasDem Kota Cimahi Ivan Ade Sofyan mengaku bersyukur atas suksesnya pagelaran budaya tersebut. Dalam sambutannya, ia sempat menghibur masyarakat dengan sebuah pantun Sunda bernuansa budaya.
“Jalan-jalan ke Kota Cimahi, singgah sebentar di Alun-alun. Wayang golek seni yang murni, budaya luhur turun-temurun,” ucap Ivan disambut tepuk tangan warga.
Menurutnya, wayang golek bukan sekadar hiburan, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Cimahi, mulai dari Cimahi Utara, Cimahi Tengah, hingga Cimahi Selatan.
“Yang paling penting dalam acara ini adalah silaturahmi. Mudah-mudahan wayang golek bisa kembali berkembang di Kota Cimahi dan menjadi hiburan sekaligus pengingat nilai-nilai budaya dan kebersamaan,” pungkasnya.

Cimahi,Rabu(13/05/2026)
Berawal dari banyaknya laporan masyarakat terkait penyalahgunaan fasilitas umum, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Kasatpol PP & Damkar) Kota Cimahi, Mokhammad Syamsul Maarif, memimpin langsung operasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di tiga titik strategis di Kota Cimahi hari ini,Rabu(13/05/2026)

​Langkah tegas danbterukur ini diambil bukan semata-mata sebagai bentuk pelarangan, melainkan upaya mengembalikan hak pejalan kaki dan menjaga estetika serta kenyamanan Kota Cimahi.
Dalam monitoring di lapangan,
Pelaksanaan penertiban kali ini terasa berbeda karena mengedepankan cara-cara yang persuasif dan humanis namun tetap tegas mengacu kepada aturan yang berlaku.

Operasi dilakukan di beberapa lokasi yang sering menjadi titik kemacetan dan penyempitan trotoar akibat aktivitas pedagang yang tidak pada tempatnya:
​Jl. Gandawijaya: Petugas menertibkan pedagang buah yang memakan badan jalan.Petugas langsung mengamankan barang bukti yang digunakan saat pelanggaran Perda terjadi demi mewujudkan Kota Cimahi yang tertib.

Lokasi ke-2 ​Depan BORMA Leuwigajah: Berdasarkan laporan masyarakat, PKL di lokasi ini sudah sering diberikan arahan dan teguran, namun tetap bertahan dengan alasan keterbatasan lahan relokasi.

​Zona Terlarang yang Lainnya:l,Ditemukan juga pedagang kopi keliling yang nekat mangkal di zona merah. Meskipun pedagang tersebut merupakan lulusan sekolah yang baru merintis usaha, petugas tetap memberikan edukasi terkait Perda No. 9 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum.

Menariknya, dalam operasi ini Kasatpol PP Mokhammad Syamsul Maarif tidak hanya memberikan instruksi dari jauh.Kasat.pol PP turun langsung berinteraksi dengan para pedagang, memberikan peringatan secara lisan, bahkan terlihat membantu mendorong roda gerobak pedagang agar segera berpindah dari lokasi yang dilarang ketempat yang sesuai dengan aturan Perda.
Dalam Kesempata tersebut Kasatpol.PP Kota Cimahi,Syamsul Maarif Menjelaskan,

​”Jika Cimahi tertib, maka masyarakat ‘HEPI’ (Happy). Fokus kami adalah memberikan kembali hak pejalan kaki dan memastikan fungsi jalan serta trotoar kembali sebagaimana mestinya,”Jelasnya.

​Bagi para pedagang yang barang dagangannya diamankan sebagai barang bukti, mereka diarahkan untuk datang ke MAKO Satpol PP Kota Cimahi. Di sana, mereka akan diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa sebelum dapat mengambil kembali peralatan dagangnya.

​Dengan adanya penertiban rutin yang dipimpin langsung oleh pimpinan dinas, diharapkan kesadaran masyarakat khususnya para pelaku usaha dapat meningkat demi kepentingan publik yang lebih luas serta demi tegaknya Perda di Kota Cimahi.

Cimahi,Rabu(13/05/2026)
Kecamatan Cimahi Selatan melaksanakan Entry Meeting kegiatan Strategis daerah program pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan tingkat Kecamatan Cimahi Selatan bertempat di Aula kecamatan Cimahi Selatan, Rabu (13/05/2026).

Dalam sambutannya Camat Cimahi Selatan Rika Martiana,S.STP., mengungkapkan bahwa kegiatan PPM ini di bentuk dulu pokmas di bulan November dan verfikasi lapangan di bulan Maret – April dan pelaksanaan nya di Minggu ke-tiga bulan Mei.
Kegiatan PPM di rencanakan rampung sebelum HUT Kota Cimahi yaitu tanggal 21 juni 2026.

“Mudah-mudahan hal ini menjadi hadiah dari walikota dan wakil walikota kepada masyarakat kota Cimahi”ungkapnya

Program tersebut dikawal langsung oleh Kejari Kota Cimahi guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan tepat sasaran, transparan, dan tidak tumpang tindih.

Dalam kegiatan itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Cimahi, Fajrian Yustiardi menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk mengawasi, melainkan mengawal program agar pelaksanaan di lapangan berjalan baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami dari Kejaksaan Negeri Cimahi hadir untuk mengawal, bukan mengawasi. Tujuannya agar pekerjaan berjalan baik dan tepat sasaran melalui program Jaksa Sahate atau Sahabat RT dan RW,” Terang Fajrian.

Kasie Intelejen Kejari juga mengimbau masyarakat agar aktif terlibat dalam pengawasan program melalui forum RW maupun layanan pengaduan digital Kejari Cimahi dengan memindai barcode layanan Sahate. Menurutnya, sistem pelaporan tersedia dalam dua pilihan, yakni menggunakan identitas resmi maupun anonim.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Cimahi,Fajrian Yustiardi menegaskan,
“Kami berharap masyarakat ikut bersama-sama mengawasi. Dengan sistem digitalisasi, pengawasan bisa dilakukan kapan saja tanpa harus selalu berada di lapangan selama 24 jam,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi Dr. Maria Fitriana.,S.Sos.,M.M., menyampaikan bahwa PPM merupakan bagian dari visi pembangunan “Cimahi MANTAP” yang diusung bersama Wali Kota Ngatiyana dan Wakil walikota Adhitya yudisthira untuk periode 2025–2030.

Menurut Fitri, pembangunan Kota Cimahi harus dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu, ia meminta seluruh camat dan lurah aktif melakukan pengawasan agar pelaksanaan program tidak terjadi overlap atau tumpang tindih pekerjaan.

“Saya menghimbau kepada camat dan lurah agar intens mengawasi pelaksanaan PPM di lapangan supaya program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelas Fitri.

Fitriana menargetkan seluruh program PPM Tahun 2026 rampung sebelum 21 Juni 2026. Menurutnya, program tersebut menjadi hadiah bagi masyarakat Kota Cimahi dalam momentum peringatan Hari Jadi Kota Cimahi ke-25.

Pada kesempatan tersebut Camat Cimahi Selatan bersama para lurah menandatangani fakta integritas pelaksanaan Program PPM 2026 disaksikan Sekda,Kejari Cimahi dan para ketua RW serta RT.
“Program ini harus selesai sebelum 21 Juni 2026 karena menjadi hadiah untuk masyarakat Kota Cimahi dalam merayakan Hari Jadi Kota Cimahi ke-25,”pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri tidak kurang dari 150 orang,yang terdiri dari para ketua RW dan RT se-Kecamatan Cimahi Selatan, konsultan pelaksana, serta sejumlah pengusaha material.

Bandung – Kabar membanggakan datang dari Bumi Blambangan. Sebanyak 12 lagu dan musik tradisi asli Kabupaten Banyuwangi kini resmi dipagari hukum setelah mengantongi Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari Kementerian Hukum RI.

Penyerahan sertifikat prestisius ini dilakukan secara serentak dalam acara Campus Call Out (CCO) yang digelar di Institut Teknologi Bandung (ITB), Selasa (12/5/2026). Surat pencatatan tersebut diterima secara simbolis oleh perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pencatatan KIK ini bukan sekadar urusan administrasi formalitas belaka. Dokumen tersebut merupakan “pagar” hukum yang sangat krusial di tengah arus globalisasi. Dengan adanya sertifikasi ini, identitas musik tradisional Banyuwangi memiliki posisi tawar yang kuat di kancah global.

“Negara hadir untuk memastikan bahwa identitas bangsa, termasuk tradisi lisan dan musik dari daerah seperti Banyuwangi, memiliki perlindungan hukum yang kuat. Kita ingin membangun ekosistem di mana inovasi modern dan warisan leluhur berjalan beriringan,” ujar Andi Agtas.

Deretan gending yang kini resmi tercatat sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) antara lain Gendhing Keok-Keok, Gendhing Kembang Waru, Gendhing Gurit Mangir, Gendhing Erang-Erang, Gendhing Embat-Embat, Gendhing Podho Nonton, Gendhing Sekar Jenang, Gendhing Gurit Jawa, Gendhing Santri Moleh, Gendhing Thetel-Thetel, Gendhing Kusir-Kusir, Gendhing Layar Kemendhung.

Bupati Banywuangi Ipuk Fiestiandani menyatakan rasa syukurnya atas pencatatan tersebut. “Ini sekaligus mengukuhkan posisi Banyuwangi sebagai daerah yang paling progresif dalam menginventarisasi kekayaan lokalnya di bawah naungan Kanwil Kemenkum Jatim,” kata Ipuk.

Ipuk juga menyampaikan terimakasih kepada UPT Taman Budaya Jawa Timur yang banyak membantu dan memfasilitasi. “Kami sampaikan terimakasih kepada Disbudpar Provinsi Jatim, khususnya UPT Taman Budaya Jawa Timur yang banyak membantu kami untuk bisa mencatatkan KIK wilayah Kabupaten Banyuwangi,” imbuhnya.

Banyuwangi menjadi bintang di wilayah Jawa Timur dengan menyumbangkan daftar karya legendaris paling signifikan. Hal ini juga membawa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur meraih penghargaan khusus atas keberhasilannya menggerakkan sembilan daerah, termasuk Banyuwangi, Tuban, hingga Madura.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto menyatakan pihaknya akan terus melakukan pencatatan terhadap aset budaya daerah. “Jawa Timur adalah gudang budaya, dan Banyuwangi adalah salah satu permata terbesarnya yang harus terus kita lindungi,” ungkap Haris.

Setidaknya ada tiga poin krusial yang kini dikantongi masyarakat adat Banyuwangi atas legalitas ini. Pertama, jaminan hak moral dan ekonomi; kedua, pencegahan klaim sepihak oleh pihak luar; dan ketiga, pengayaan database kekayaan intelektual nasional yang terintegrasi langsung di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (*)