BANYUWANGI | Gempurnews.com – Pariwisata Banyuwangi terus bergeliat. Yang terbaru, destinasi Agrowisata Taman Suruh (AWT) bakal menghadirkan event setiap bulannya, yakni Senja di AWT. Menikmati AWT yang berada di kaki pegunungan Ijen sambil berwisata kuliner dan menikmati aneka seni dan budaya lokal yang disajikan.

Agrowisata Taman Suruh merupakan wisata agro yang berada di ketinggian 450 mdpl. Dari kawasan ini, pengunjung bisa menikmati suasana sejuk khas pegunungan berlatarkan Gunung Ijen serta pemandangan Selat Bali.

Kini, destinasi yang berada di Desa Tamansuruh, Kecamatan Glagah itu juga dilengkapi wahana permainan keluarga serta event “Senja di AWT”.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan program ini dirancang sebagai alternatif wisata sore yang terjangkau dan inklusif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Untuk menambah daya tarik, kami gelar event tambahan di AWT. Tidak hanya menikmati keindahan AWT, namun juga bisa mengeksplormakanan khas Banyuwangi, serta menyaksikan atraksi seni dan budaya khas,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, senin (4/5/2026).

Ragam menu tradisional seperti rujak soto, kesrut, gado-gado, hingga kue cucur gula merah tersedia berdampingan dengan makanan kekinian.

“Melalui program ini, kami ingin menghadirkan ruang berkumpul yang nyaman bagi keluarga, sekaligus mendukung pelaku seni dan UMKM agar terus berkembang. UMKM kami beri tambahan ruang lagi untuk berjualan,” kata Ipuk.

Tak hanya kuliner, program ini juga melibatkan lebih dari 50 pelaku UMKM serta memberikan ruang bagi seniman lokal melalui pameran seni rupa, live sketch, hingga interaksi langsung dengan pengunjung.

Untuk menambah daya tarik, pengunjung disuguhi hiburan seperti musik akustik, kesenian tradisional, hingga atraksi bela diri. Layanan terapi pijat juga tersedia bagi pengunjung yang ingin bersantai.

Antusiasme pengunjung pun terlihat sejak pelaksanaan perdana pada 1 Mei 2026 lalu selama tiga hari (1-3/2026). Salah satunya Nova, wisatawan asal Bali, yang mengaku menikmati suasana dan pengalaman yang ditawarkan.

“Asyik banget. Bisa berburu makanan enak sambil menikmati view Selat Bali dari ketinggian. Udaranya juga segar. Cocok banget untuk menghilangkan penat,” kata Nova.

Senja di AWT akan menjadi agenda rutin yang digelar setiap akhir pekan (Jumat–Minggu) di awal bulan, mulai pukul 15.00 hingga 21.00 WIB. (*)

Gempurnews.com | Banyuwangi – Pemkab Banyuwangi terus berkomitmen untuk memperkuat UMKM lokal dengan memfasilitasi pengurusan legalitas usaha. Salah satunya melalui program “Si Kedip Wangi” atau Siaga Keliling Dampingi UMKM Banyuwangi dengan rutin berkeliling desa.

Program “Si Kedip Wangi” merupakan layanan pengurusan berbagai legalitas usaha, seperti nomor induk berusaha (NIB), PIRT, Sertifikat Halal dan BPOM yang dilakukan secara jemput bola dan tanpa dipungut biaya. Petugas dari Dinas Koperasi dan UMKM akan berkeliling ke desa-desa untuk membantu pelaku UMKM mengurus berbagai pengurusan legalitas usaha tersebut.

“Ini adalah bagian dari upaya Banyuwangi memperkuat UMKM di desa-desa. Dengan layanan yang hadir langsung di desa, pelaku usaha bisa lebih mudah untuk mengurus legalitas usahanya juga menghemat waktu dan biaya,” kata Bupati Ipuk, Senin (4/5/2026).

Dengan mendapatkan legalitas usaha yang resmi, lanjut Ipuk maka pelaku UMKM menjadi resmi dan terlindungi. Mereka pun akan lebih dipercaya konsumen serta memiliki peluang masuk ke pasar yang lebih luas dan akses permodalan.

“Di tengah tantangan usaha yang semakin berat, program ini bagian dari mempercepat transformasi UMKM dari usaha informal menjadi usaha formal yang berdaya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” imbuh Ipuk.

Program ini biasanya digelar saat kegiatan Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa). Seperti saat Bupati Ipuk menggelar Bunga Desa di Desa Glagah Agung Kecamatan Purwoharjo pada pekan lalu. Ipuk berkesempatan menyerahkan langsung NIB, sertifikat PIRT serta keterangan Halal ke salah satu pelaku UMKM yang mengikuti layanan Si Kedip Wangi. Sertifikat itu diserahkan kepada Nurkholimah Wahyuningsih, atau Nining, pelaku usaha aneka sambal.

Nining menceritakan bahwa dirinya memang mencari informasi tentang pengurusan legalitas usaha untuk produk sambalnya. Ia mengaku sangat terbantu dengan program pemkab yang jemput bola ke desa ini, apalagi syaratnya sangat mudah. Hanya berbekal kartu identitas KTP, ia bisa mengurus langsung tiga legalitas usaha sekaligus yakni NIB, PIRT, dan Halal.

“Ternyata sangat mudah dan cepat untuk mengurus legalitas usaha, tidak seperti yang saya bayangkan. Cuma daftar pakai KTP lalu diwawancara tentang produknya, proses produksinya dan beberapa pertanyaan lain. Setelah itu menunggu sebentar langsung jadi suratnya, ” ujar Nining.

Ditambahkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Nanin Oktavianti sampai dengan saat ini pihaknya telah memfasilitasi ribuan UMKM dalam pengurusan NIB, P-Irt dan Halal. Sejak 2019 ada 2500 UMKM yang telah mendapatkan sertifikat P-Irt . Sedangkan untuk sertifikat halal sudah sebanyak 22.091 sertifikat yang dikeluarkan.

“Selain keliling ke desa desa, petugas juga siap datang jemput bola ke lokasi UMKM, minimal ada 5 UMKM yang akan mengurus legalitas,” ujar Nanin.

“Pendampingan tidak berhenti pada penerbitan legalitas. Kami juga menyiapkan program lanjutan berupa pelatihan, akses pembiayaan, hingga fasilitasi pemasaran,”ujarnya.

Selain itu pihaknya juga menyediakan wadah konsultasi “Pusat Layanan Kemasan” yang telah melayani ratusan UMKM untuk melakukan konsultasi mulai dari desain kemasan hingga cetak

“Pusat Layanan Kemasan sudah membuatkan desain hingga mencetak sampai dengan 43 ribu kemasan dari ratusan UMKM daerah,” pungkasnya. (*)

Gempurnews.com | Banyuwangi – Pemprov Jawa Timur terus berupaya menjamin keselamatan ibu dan anak. Komitmen tersebut ditegaskan dalam sebuah Deklarasi Gerakan Bersama Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) yang digelar di Banyuwangi, Minggu (3/5/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Kementerian Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ratna Susianawati, Bupati Banyuwangi Ipuk Fietiandani, Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Prov Jawa Timur Imam Hidayat, Ketua MUI Jawa Timur Prof. Dr. KH. Abd. Halim Soebahar, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Dr. Chaironi Hidayat.

Sesmen Ratna mengatakan upaya penurunan AKI memang harus dilakukan dengan kerja kolaboratif, karena membutuhkan peran serta banyak pihak dalam pelaksanaannya.

“Penurunan angka kematian ibu (AKI) harus dilakukan secara crosscutting, tidak bisa dikerjakan sendiri namun dengan mendorong sistem. Menurunkan AKI bukan hanya program satu kementerian perangkat daerah tapi program multi pihak,” ujar Ratna.

Ia melanjutkan, target 5 tahun kedepan dalam RPJPN adalah menurunkan AKI nasional dari 189/100 ribu kelahiran hidup menjadi 122/100 ribu kelahiran.

“Ini jadi target yang tidak mudah namun saya yakin apa yang hari ini dimulai di Banyuwangi akan menjadi inovasi yang dapat direplika oleh daerah lain. Banyuwanvgi menjadi langkah awal untuk pelaksanaan gerakan,” tambah Ratna.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Jawa Timur Imam Hidayat menyampaikan terima kasih karena Banyuwangi telah menjadi titik awal pelaksanaan deklarasi. Deklarasi yang digelar bagian peringatan Hari Kartini ini sebagai komitmen bergerak bersama menurunkan angka kematian ibu dan anak.

“Keselamatan ibu prioritas utama menurunkan AKI perlu lintas sektor mulai dari pemerintah pusat, propinsi, pemda, kader tokoh masyarakat dukungan keluarga dan lingkungan. Dan Banyuwangi telah memulainya,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Ipuk mengatakan Banyuwangi terus berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah penurunan AKI secara sinergis.

Di antaranya dengan mewujudkan akses layanan kesehatan merata, hingga mendorong keterlibatan kader, tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai kader di lingkungan untuk memberikan edukasi dan meningkatkan literasi bagi calon ibu dan juga ibu hamil.

“Saat ini memang masih ada permasalahan AKI di Banyuwangi, namun pemkab terus berupaya untuk menekan kasusnya dengan berbagai langkah dan melibatkan banyak pihak,” kata Ipuk. (*)

Sidoarjo | Gempurnews – Jhonson, Ketua LSM GEMAH (Gerakan Masyarakat Anti Hegemoni), Selasa (5/5/26) bersama Forum Juru Warta Sidoarjo resmi mengirimkan surat kepada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo terkait permohonan audit dan audiensi penggunaan anggaran belanja Dinas Kominfo Sidoarjo pada bulan April 2026 yang mencapai belasan miliar rupiah. Lewat isi Surat Nomor: 001/LSM-GEMAH/FJW-SDA/V/2026.

Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, anggaran pengadaan bandwidth primary dan bandwidth secondary tersebut secara akumulatif mencapai belasan miliar rupiah, sehingga menurutnya perlu dilakukan audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna memastikan proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan.

Kepada wartawan, Ketua LSM GEMAH Jhonson menyampaikan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial dan keterbukaan informasi publik.

“Supaya permasalahan ini diusut tuntas supaya masyarakat tahu permainan anggaran di Kominfo, yang patut diduga dipermainkan untuk kepentingan sendiri”. Tegas Jhonson.

Ia menambahkan, pihaknya berharap Inspektorat Kabupaten Sidoarjo segera menindaklanjuti laporan mauoun surat yang kami kirimkan tersebut secara profesional dan transparan jangan sampai mandul berhenti ditempat.

“Kami berharap Inspektorat Sidoarjo menindak lanjuti permasalahan ini, karena kami juga akan membawa permasalahan ini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, BPK RI Perwakilan Jawa Timur dan Inspektorat Jawa Timur, supaya permasalahan ini diusut secara terang benderang karena yang dipakai adalah uang rakyat”. Ujarnya.

Jhonson juga menegaskan harapannya agar pengawasan internal pemerintah daerah benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

“Kami berharap Inspektorat Sidoarjo tidak mandul dan menindaklanjuti permasalahan anggaran bandwidth primary dan secondary ini sehingga kami dapat kejelasan”, pungkas Jhonson.

Ditempat berbeda Loetfi Koordinator Forum Juru Warta Sidoarjo (wartawan)Duta Masyarakat (duta.co) mengatakan, langkah yang diambil bersama LSM GEMAH untuk kejelasan transparansi penggunaan anggaran yang fantastis nilainya.

“Tentunya kami sebagai control sosial (wartawan dan LSM) berharap agar pengawasan internal pemerintah daerah benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, khususnya terhadap penggunaan anggaran publik bernilai besar.

“Kami berharap Inspektorat Kabupaten Sidoarjo segera menindaklanjuti permasalahan ini sehingga kami dapat kejelasan”, pungkas Loetfi.

Sementara ditempat terpisah Hari Sundjaja, S.Sos mewakili dari Tim (staf) Inspektur Pembantu (Irban IV) Inspektorat Kabupaten Sidoarjo manyampaikan, mengenai surat ini akan kami tindaklanjuti, saya memohon kesabarannya.
“Karena kami harus telaah dulu, selanjutnya akan kami tindak lanjuti sesuai porsedural”, terang Hari. (Yl)

Gempurnews | Pemalang – Pelaksanaan pembangunan Jembatan Perintis Garuda yang berlokasi di Desa Blimbing, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga Selasa (5/5/2026), progres pembangunan telah mencapai 37,8 persen.

Pembangunan jembatan gantung ini memiliki panjang bentangan 120 meter dengan lebar 1,2 meter. Proyek tersebut menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, khususnya sebagai penghubung antara Desa Blimbing, Kecamatan Ampelgading, dengan Desa Kelangdepok, Kecamatan Bodeh.

Adapun sasaran pekerjaan meliputi pembangunan jembatan gantung secara menyeluruh, dimulai dari tahap awal hingga konstruksi utama. Hingga saat ini, beberapa tahapan pekerjaan telah berhasil diselesaikan, di antaranya pembersihan lahan, perataan lahan, dan perambuan yang masing-masing telah mencapai 100 persen.

Sementara itu, pekerjaan pada bagian pondasi masih terus berjalan, meliputi penggalian, pemasangan trucuk, pembuatan lantai kerja pondasi, pembesian pondasi, serta pemasangan bekisting.

Jembatan Perintis Garuda ini nantinya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 2.350 Kepala Keluarga (KK). Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, meningkatkan akses ekonomi, serta mendukung kegiatan sosial dan pendidikan di kedua desa yang terhubung.

Danramil 07/Ampelgading Kodim 0711/Pemalang, Kapten Inf Gatot Margono, menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan bentuk nyata sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pembangunan wilayah.

“Kami terus berupaya maksimal agar pembangunan jembatan ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Semangat gotong royong antara TNI dan warga menjadi kunci utama dalam percepatan pembangunan ini,” ujarnya.

Dengan progres yang terus meningkat, diharapkan pembangunan Jembatan Perintis Garuda dapat segera rampung dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana vital penghubung antarwilayah di Kabupaten Pemalang.

(yn26)

Lumajang, Gempur News

— Sosok Deni Purwadi, S.H., dikenal sebagai pemimpin desa yang aktif dan berkomitmen penuh dalam membangun wilayahnya. Kini, kepercayaan masyarakat kembali diberikan kepadanya untuk memimpin Desa Tumpeng, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, untuk periode ke-2. Ia terus mendorong berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejak menjabat, Deni Purwadi menitikberatkan pembangunan pada sektor infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan pelayanan publik. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pengembangan fasilitas umum, hingga peningkatan kualitas layanan administrasi desa agar lebih cepat dan transparan.

Tak hanya itu, pemerintah Desa Tumpeng di bawah kepemimpinannya juga aktif mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan UMKM dan pemanfaatan potensi desa. Program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha terus digencarkan guna menciptakan kemandirian ekonomi warga.

Dalam bidang sosial, Deni Purwadi juga dikenal responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia kerap turun langsung ke lapangan untuk memastikan setiap program berjalan dengan baik serta mendengar aspirasi warga secara langsung.

“Pembangunan desa tidak hanya soal fisik, tetapi juga bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,” ujarnya.

Dalam kepemimpinannya, Deni Purwadi, S.H., juga menegaskan bahwa ia ingin meneladani sosok sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab, yang dikenal tegas, adil, dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Hal ini tercermin dari motto hidup yang ia pegang teguh:
“Manusia yang baik adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya.”

Dengan kepemimpinan yang partisipatif dan inovatif, Desa Tumpeng di Kecamatan Candipuro diharapkan mampu terus berkembang menjadi desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Langkah-langkah yang dilakukan Deni Purwadi pun mendapat apresiasi dari masyarakat setempat, yang merasakan langsung dampak positif dari berbagai program pembangunan yang dijalankan. Pemerintah desa bersama warga kini terus bersinergi dalam mewujudkan kemajuan Desa Tumpeng ke depan.( JOE

NGAWI- GN,, Pelatihan olahraga prestasi oleh DISPORA (Dinas Pemuda dan Olahraga) Kabupaten Ngawi, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atlet secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.
Fokus program ini meliputi pembibitan atlet muda, peningkatan kapasitas pelatih, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 25 – 27 April 2026 yang dihadiri oleh Kadin Disparpora Ngawi, Ketua Perbasasi dan Pelatih dari Provinsi, peserta pelatihan olga dari SMP dan SMA setempat.Kegiatan pelatihan tersebut bertempat di Alun- alun Kabupaten Ngawi.

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Ngawi terus melakukan inovasi untuk meningkatkan prestasi olahraga di daerah. Hal ini menjadi bagian dari upaya Dispora untuk memperkuat pengembangan olahraga di wilayah setempat.

” Kepala Disparpora Kabupaten Ngawi Wiwien Purwaningsih, S.Sos menjelaskan bahwa pembentukan sentra olahraga adalah langkah penting untuk mendukung pembinaan atlet, terutama di tingkat pelajar. Kami terus berusaha meningkatkan fasilitas dan kualitas pembinaan agar bisa mencetak atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Dia juga menyatakan bahwa ke depan, Dispora Kabupaten Ngawi akan berupaya untuk memperluas cakupan sentra olahraga lainnya, dengan memperhatikan berbagai cabang olahraga yang memiliki potensi untuk berkembang. Dengan adanya sentra olahraga yang lebih banyak, diharapkan para atlet muda di Kabupaten Ngawi dapat lebih mudah mengembangkan bakat dan kemampuan mereka. ( adv / din)

OGAN ILIR, gempurnews.com – Polres Ogan Ilir mengikuti kegiatan Video Conference (Vidcon) Analisa dan Evaluasi (Anev) Program Polri dalam rangka mendukung ketahanan pangan, yang dilaksanakan pada Senin (4/5/2026) sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Digital Polres Ogan Ilir.

Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo, S.I.K., M.H., didampingi Kabag SDM Polres Ogan Ilir KOMPOL Burnani, S.H., M.H., serta dihadiri Kanit Binmas Polsek jajaran dan personel Bakomsus Ketahanan Pangan.

Vidcon Anev ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam memperkuat peran serta institusi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan di wilayah masing-masing.

Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh program ketahanan pangan sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan masyarakat.
“Polres Ogan Ilir berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Melalui sinergi dengan seluruh pihak, kami optimistis program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif hingga kegiatan berakhir.

Humas Polres Ogan Ilir

MOH.SANGKUT

SIDOARJO, Gempur News – Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 dijadikan momentum oleh Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur untuk mendesak pemerintah mengakui peran pendidikan alternatif. Desakan ini muncul karena sistem pendidikan formal dinilai belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan dan marjinal.

Direktur KPS2K Jatim, Iva Hasanah http://S.Sos, http://M.Hum, menegaskan bahwa pendidikan alternatif yang digerakkan NGO/CSO justru terbukti efektif mengangkat kualitas SDM kelompok terpinggirkan. “Saatnya negara mengakui pendidikan alternatif. Membangun Indonesia Emas harus dari pendidikan akar rumput,” tegas Iva dalam rilisnya, Jumat, 2/5/2026.

1,44 Juta Anak Tak Sekolah, Kelompok Rentan Tertinggal
Data 2024 menunjukkan jumlah peserta didik nasional mencapai 47,1 juta orang, didukung 277.593 satuan pendidikan dan 3,36 juta guru. Anggaran pendidikan tembus Rp665 triliun, naik 7,9% dari 2023.

Namun di balik angka besar itu, masih ada 1,44 juta anak tidak sekolah. Ketimpangan makin terlihat di perguruan tinggi. Akses kelompok rentan sangat rendah: penyandang disabilitas hanya 7,6%, masyarakat miskin 15,2%, masyarakat adat 9,4%, dan kelompok minoritas 10,1%.

“Kualitas pendidikan yang mereka terima juga rendah dan tidak mampu meningkatkan hidup layak,” ungkap Iva.

Korupsi Gerogoti Rp Triliunan Dana Pendidikan
KPS2K menyoroti korupsi sebagai penghambat utama. KPK menyebut pendidikan masuk 5 besar sektor rawan korupsi. ICW mencatat 2016-2022 ada lebih dari 240 kasus korupsi pendidikan dengan potensi kerugian negara ratusan miliar hingga triliunan rupiah.

Modusnya beragam: korupsi dana BOS, pengadaan barang, beasiswa, jual beli jabatan guru, hingga pungli di sekolah. Dampaknya langsung menurunkan mutu layanan dan memperparah kesenjangan, terutama bagi kelompok rentan.

Pendidikan Alternatif: Solusi Nyata dari Akar Rumput
Iva memaparkan, pendidikan nonformal yang dijalankan NGO/CSO telah menjangkau 7,6 juta warga belajar di 34 provinsi, termasuk wilayah 3T. Ada 2.350 lebih lembaga terlibat. Sebanyak 72% pesertanya dari kelompok rentan.

Hasilnya signifikan: akses pendidikan naik 18,4%, keterampilan peserta melonjak 28,7%, peluang kerja/usaha naik 23,1%, dan pendapatan meningkat 20,9%. Sebanyak 84% perempuan peserta program mengalami kenaikan pendapatan, 76% pemuda putus sekolah dapat kerja kurang dari 3 bulan, 68% disabilitas bisa mandiri, dan pendapatan masyarakat adat naik 35% berbasis potensi lokal.

“85,2% peserta juga lebih percaya diri, disiplin, dan jago problem solving. Ini bukti pendidikan alternatif bukan pelengkap, tapi solusi,” tambah Iva.

8 Tuntutan untuk Hardiknas 2026
KPS2K menyampaikan 8 rekomendasi ke pemerintah:

1. Berantas korupsi sektor pendidikan
2. Lindungi hak pendidikan kelompok minoritas lewat kurikulum setara gender
3. Akui & danai NGO penyelenggara pendidikan alternatif
4. Perkuat beasiswa untuk kelompok rentan
5. Perbanyak sekolah inklusif ramah disabilitas
6. Perluas bantuan ekonomi keluarga miskin
7. Bangun infrastruktur pendidikan di wilayah adat libatkan komunitas lokal
8. Perkuat data & monitoring dengan prinsip No One Left Behind

“Pendidikan harus adil, merata, dan mampu dongkrak SDM secara menyeluruh. Jangan ada yang tertinggal,” tutup Iva.

Narahubung: Iva Hasanah – 082111374666 (Joe)