Home Blog Page 22

Lestarikan Budaya, Tradisi Petik Tebu Manten Tandai Dimulainya Musim Giling PG Jatiroto 2026

LUMAJANG, Gempur News

– Suasana khidmat dan meriah menyelimuti tradisi Petik Tebu Manten di kebun Desa Tunjung, Jatiroto, Selasa 5/5/2026. Ritual tahunan ini menandai resmi dimulainya musim giling Pabrik Gula (PG) Jatiroto tahun 2026.

Rangkaian acara diawali kedatangan jajaran manajemen, pejabat, dan petani tebu mitra. Iringan musik tradisional menguatkan nuansa budaya dalam prosesi sakral penyerahan Manten Tebu. General Manager kebun KSO Lumajang Raya, Farid Budi Hariyanto, menyerahkan tebu manten kepada Plt GM PT.SGN PG Jatiroto, Agus Amanda, yang mewakili GM Fajar karena sedang berhaji. Prosesi dilanjutkan ke jajaran manajemen sebagai simbol pelestarian warisan leluhur.

Doa Bersama untuk Kelancaran Produksi
Acara dilanjut istighasah dan doa bersama dipimpin tokoh agama setempat. Doa dipanjatkan agar mesin pabrik bekerja optimal, produksi lancar, aman, dan terhindar dari kendala.

“Selamatan ini ikhtiar kita bersama. Mohon keselamatan dan kelancaran agar penggilingan tanpa kendala berarti. Target produksi gula juga harus naik dari tahun lalu,” tegas Farid Budi Hariyanto.

Ia menambahkan, 60% bahan baku tebu PG Jatiroto berasal dari petani mitra. PG Jatiroto berkomitmen dukung swasembada gula nasional dengan pelayanan terbaik ke petani.

Target 900 Ribu Ton Tebu
Plt GM PG Jatiroto Agus Amanda bersyukur tradisi berjalan lancar. “Alhamdulillah, tebu manten jadi tanda buka musim giling. Semoga sukses dan PG Jatiroto tetap jadi yang terbaik. Kuncinya kerja tim yang solid,” ujarnya.

Antusiasme juga datang dari warga dan petani. Bagi mereka, buka giling berarti putaran ekonomi baru: lapangan kerja terbuka dan pendapatan meningkat.

Musim giling 2026 ditargetkan berlangsung hingga Oktober, dengan sasaran giling 900 ribu ton tebu dan kualitas gula lebih baik. (Joe)

Pra Giling 2026 PG Djatiroto Mengelar FTK

Menjelang proses dimulai masa giling tebu tahun 2026 di PT. Sinergi Gula Nusantara (SGN) Pabrik Gula (PG) Djatiroto di Kabupaten Lumajang Jawa Timur berbagai tahapan di lakukan tidak hanya prosesi petik tebu manten, namun ada sederetan tahapan yang dilakukan seperti perbaikan mesin dan pemanasan di bagian pengelolaan proses pemasakan air tebu yang merupakan bagian penting.

Dalam masa giling yang segera dimulai dengan adanya perbaikan dan perawatan pada mesin-mesin yang dilakukan dapat menunjang kelancaran. Selain alat penggiling dari proses awal sampai akhir, dan juga personil yang ada dapat melakukan tugas yang diemban dengan baik sehingga pendapatan gula peroleh lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Selain itu pihak manajemen sebelumnya pada hari Senin 04 Mei 2026 mengundang perwakilan petani tebu dalam agenda Forum Temu Kemitraan (FTK), organisasi petani tebu mitra dari perbankan dan Dinas Perkebunan Kabupaten Lumajang bertempat di gedung GSW di PG Djatiroto yang bertujuan untuk memadukan persepsi masukan untuk langkah proses kemitraan dengan petani.

Kegiatan yang di hadiri Plt. General Manager PG. Djatiroto Agus Amanda, Dinas Perkebunan Kabupaten Lumajang yang di wakili oleh Mamik serta dari kelompok organisasi petani tebu dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Lumajang Didik Purwanto selalu ketua dan Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTRI) Edi Darsono selaku Plt. Ketua.

Dalam momentum tersebut Plt. PG. Djatiroto Agus Amanda menyampaikan masa giling yang segera dilakukan pada tanggal 09 Meri 2026 diharapkan awal giling tebu yang dipasok untuk masak awal petani sudah menyiapkan, serta tugas perwakilan petani yang memantau redemen dapat memberikan informasi yang akurat dan juga pasokan diharapkan benar-benar memenuhi kriteria yaitu tebu bersih segar sehingga dapat meningkatkan pendapatan serta mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional berupa gula.

“Diharapkan dengan dimulainya proses giling petani mitra PG Djatiroto memahami kreteria pasokan tebu yang dikirim berkualitas agar bisa menjadi nilai tambah ekonomi petani,” saran Agus Amanda kepada undangan.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua APTRI Lumajang Haji Didik Purwanto agar PG Djatiroto lebih selektif menerima pasokan tebu dengan demikian untuk meningkatkan pendapatan petani. Maka dari itu perlunya petani mendapatkan pembinaan dalam meningkatkan hasil tanam yang diharapkan PG.

“Saya berharap tebu yang masuk ke PG yang baik agar perolehan redemen baik dan yang harus dilakukan pihak PG dengan kemitraan itu melakukan pembinaan cara budidaya taman tebu agar menghasilkan tebu yang baik dan berkualitas,” ucap pria yang akrab disapa bang haji Didik.

Sementara itu dari Dinas Perkebunan Kabupaten Lumajang menyampaikan di tahun 2026 ini ada program bongkar ratun dengan target 3.500 hektar dan pemohon akan mendapatkan bibit sebanyak 60.000 mata tunas per hektar dan uang kelola lahan Rp 4.000.000 dengan demikian agar kesempatan tersebut disambut baik oleh petani untuk meningkatkan hasil panennya.

“Tahun ini kita dapat jatah 3.500 hektar untuk program bongkar ratun dengan bantuan per hektar 60.000 mata tunas dan uang Rp 4.000.000 dengan progam tersebut diharapkan menjadi kabar baik bagi petani untuk meningkatkan hasil panennya,” kata Mamik kepada hadirin undangan. (Efendi)

Tingkatkan Kinerja Pelayanan, Pemdes Rojopolo Serahkan Dana Operasional RT/RW

Lumajang, 6 Mei 2026 — Pemerintah Desa (Pemdes) Rojopolo, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, kembali menyalurkan bantuan dana operasional bagi pengurus lingkungan. Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Kepala Desa Rojopolo, Hj. Sukiyanti, S.H., pada hari ini, Rabu (06/05/2026).

Dana operasional tersebut diserahkan kepada 11 Ketua RW dan 41 Ketua RT yang ada di wilayah Desa Rojopolo. Penyaluran kali ini mencakup pembayaran untuk periode bulan Maret dan April 2026.

Besaran dana yang diberikan adalah Rp 200.000 per bulan untuk masing-masing ketua, sehingga dalam dua bulan tersebut setiap penerima mendapatkan total dana sebesar Rp 400.000.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Rojopolo, Hj. Sukiyanti, S.H., menyampaikan pesan dan arahannya langsung kepada para penerima dana:

“Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wardi. Bapak Ibu Ketua RT dan RW yang saya hormati,

Dana ini kami serahkan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan operasional dari pemerintah desa atas pengabdian Bapak Ibu selama ini. Saya tahu tugas di lapangan tidak mudah, banyak urusan warga yang harus ditangani mulai dari administrasi, keamanan, hingga kegiatan sosial.

Oleh karena itu, semoga dana sebesar Rp 200.000 per bulan ini bisa meringankan beban operasional dan memotivasi Bapak Ibu untuk bekerja lebih semangat lagi. Gunakanlah dana ini sebaik-baiknya dan seefisien mungkin untuk mendukung kelancaran tugas serta pelayanan kepada masyarakat. Mari kita terus bersinergi membangun Desa Rojopolo menjadi lebih baik.”

Para penerima dana yang hadir dalam kegiatan ini tampak antusias dan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan Pemdes Rojopolo. Mereka berkomitmen akan terus bekerja sama dan meningkatkan pelayanan demi kenyamanan serta kesejahteraan warga desa.

( JOE )

Polres Sumenep Ungkap Curanmor di Tiga TKP, Tiga Tersangka Diamankan

SUMENEP – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sumenep Polda Jatim berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curanmor) yang terjadi di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Sumenep.

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari Tiga laporan Polisi, yakni laporan tertanggal 30 Maret 2026, 2 April 2026, dan 10 April 2026.

Dalam kasus tersebut, Polisi berhasil mengamankan Tiga orang tersangka berinisial AA (46) warga Pamekasan., TS (59) warga Batang Batang dan ME (44) warga Talango.

Kasat Reskrim Polres Sumenep, AKP Agus Rusdiyanto, S.H., menjelaskan bahwa Ketiga tersangka diduga kuat terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor di Tiga tempat kejadian perkara (TKP) berbeda, yakni di wilayah Kecamatan Gapura dan Kecamatan Talango.

“Dari hasil penyelidikan dan analisa rekaman CCTV di salah satu TKP, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku utama berinisial AA. Selanjutnya tim Resmob melakukan penangkapan dan pengembangan hingga berhasil mengamankan dua pelaku lainnya,” ujarnya, Senin (4/5/26).

Adapun korban dalam kasus ini masing-masing berinisial H., M., dan H., yang mengalami kerugian materiil dengan total puluhan juta rupiah akibat kehilangan sepeda motor milik mereka.

Dalam salah satu kejadian, korban memarkir sepeda motor di pinggir jalan dengan kunci masih menempel, namun saat kembali kendaraan tersebut sudah hilang.

Sementara pada kasus lainnya, pelaku menjalankan aksinya dengan modus mencari target kendaraan yang lengah, bahkan melibatkan peran pembeli hasil curian.

Dari tangan para tersangka, Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa Lima unit sepeda motor hasil curian, di antaranya Yamaha Jupiter, Honda Blade, Supra X, Honda Beat, dan Honda Scoopy, serta rekaman CCTV yang memperkuat keterlibatan para pelaku.

Saat ini, ketiga tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Sumenep guna menjalani proses hukum lebih lanjut. (*)

Rakor Bapemperda Kota Probolinggo: Sejumlah Raperda Dialihkan ke Masa Sidang III 2026 Demi Kajian Matang

PROBOLINGGO – 4 Mei 2026 Anggota DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Partai Golkar, Ibu Masda Putri Amelia, menyampaikan paparannya dalam Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa agenda rapat hari ini merupakan forum sinkronisasi dan evaluasi antara pihak Eksekutif dan Legislatif. Pembahasan difokuskan pada perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempreda) Tahun 2026 dalam rangka menyambut Masa Sidang III.

Rapat hari ini merupakan rapat koordinasi antara Eksekutif dengan Legislatif, berkaitan dengan evaluasi perubahan Propempreda Tahun 2026 pada Masa Sidang III,” ujar Masda Putri Amelia secara tegas.

Politisi Golkar ini memaparkan, terdapat penyesuaian jadwal pembahasan yang dilakukan secara cermat. Sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang semula diagendakan masuk dalam Masa Sidang II, diputuskan untuk dialihkan atau dimasukkan ke dalam Masa Sidang III.

Hal ini dilakukan demi kematangan materi, mengingat proses pembahasan memerlukan kajian yang lebih mendalam dan waktu yang cukup agar hasilnya maksimal.

Oleh karena itu, Raperda yang semula dijadwalkan pada Masa Sidang II dialihkan ke Masa Sidang III, dikarenakan proses evaluasi dan pembahasannya masih membutuhkan waktu yang lebih matang dan komprehensif,” jelasnya.

Lebih lanjut, Masda Putri Amelia menambahkan bahwa dalam usulan perubahan Propempreda tersebut, tercatat dinamika yang positif. Terdapat usulan Raperda yang berasal dari dua sumber, baik yang diajukan oleh pihak Eksekutif maupun usulan yang berasal dari inisiatif Dewan sendiri.

Dalam perubahan ini, tercatat adanya usulan baru yang datang baik dari pihak Eksekutif maupun juga dari inisiatif Dewan,” tambahnya. ()

Bapemperda DPRD Kota Probolinggo Bahas Perubahan PROPEMPERDA 2026 Bersama Eksekutif

Probolinggo,
Rapat koordinasi antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Probolinggo bersama pihak eksekutif berlangsung dengan penuh keseriusan dalam rangka membahas perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026. Agenda ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan memiliki kesiapan matang sebelum memasuki tahap pembahasan lebih lanjut. Senin (04/05/2026).

Kegiatan yang menghadirkan unsur legislatif dan eksekutif ini difokuskan pada sinkronisasi serta evaluasi terhadap usulan Raperda, baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun dari DPRD sendiri. Hal ini dilakukan guna menjamin bahwa seluruh Raperda yang masuk dalam PROPEMPERDA benar-benar memenuhi syarat administratif maupun substansi.

Dalam penyampaiannya, anggota DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi PPP, H. Zainul Fatoni, S.H.I, menegaskan bahwa tugas utama Bapemperda adalah memastikan setiap Raperda yang diusulkan memiliki kesiapan untuk dibahas. Salah satu syarat penting yang harus dipenuhi adalah adanya kajian yang memadai serta proses harmonisasi yang telah diselesaikan.

Menurutnya, khusus untuk Raperda perubahan, berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, tidak selalu diwajibkan memiliki naskah akademik. Namun demikian, kajian tetap menjadi hal yang wajib sebagai dasar pertimbangan dalam pembentukan regulasi tersebut.

“Kalau kita lihat, memang tugas Bapemperda adalah memastikan seluruh Raperda yang diusulkan, baik oleh eksekutif maupun DPRD, memiliki kesiapan untuk dibahas. Salah satu syaratnya adalah adanya kajian. Untuk Raperda perubahan, memang tidak ada kewajiban naskah akademik, tetapi tetap harus ada kajian. Berbeda dengan Raperda baru yang wajib dilengkapi naskah akademik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pada masa sidang ketiga yang berlangsung mulai April hingga Agustus 2026, pihaknya ingin memastikan seluruh program Perda dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya pergeseran jadwal.

“Kita ingin program Perda yang sudah dicanangkan pada masa sidang ketiga ini benar-benar terlaksana dengan baik, sehingga tidak terjadi pergeseran lagi. Oleh karena itu, kami pastikan seluruh kesiapan, termasuk dari pihak eksekutif, sudah terpenuhi,” tegasnya.

Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antara legislatif dan eksekutif terkait perubahan PROPEMPERDA, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan adanya sinergi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan proses pembentukan peraturan daerah di Kota Probolinggo dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.(Suh)

Kick Off SPMB Tahun Ajaran 2026-2027 Dihadiri Langsung Oleh Walikota Cimahi

Cimahi,Selasa(05/05/2026)Menjelang akhir semester genap Tahun Ajaran 2025/2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melalui Dinas Pendidikan (Disdik) kembali membuka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk Tahun Ajaran 2026/2027. Pembukaan ditandai dengan Kick Off SPMB yang dirangkaikan dengan penandatangan Komitmen bersama penyelenggaraan SPMB bersama Forkopimda Kota Cimahi, bertempat di Ballroom Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Selasa (5/5/2026).
Dalam sambutannya, Wali Kota Cimahi Ngatiyana yang hadir membuka kegiatan tersebut mengatakan, seperti pada penyelenggaraan sebelumnya, SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dibuka dengan empat jalur, yaitu melalui jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Ngatiyana menjelaskan, keempat skema ini disusun sedemikian rupa untuk menyediakan pintu masuk yang seluas-luasnya bagi setiap anak di seluruh penjuru Kota Cimahi guna mengenyam pendidikan yang layak.
“Demi menjamin penyerapan calon peserta didik yang merata tanpa terkecuali, SPMB diselenggarakan dengan berpegang teguh pada prinsip obyektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi setiap anak untuk mendapatkan haknya dalam menuntaskan pendidikan, terutama di jenjang sekolah dasar dan menengah,” ujarnya.

Ngatiyana menambahkan, kepadatan penduduk Kota Cimahi yang sangat tinggi perlu ditunjang dengan daya tampung calon murid baru yang cukup memadai. Dirinya memaparkan bahwa pada jenjang SD sendiri, daya tampung calon murid baru mencapai 9.742 siswa, dengan cakupan meliputi SD negeri, SD swasta, hingga Madrasah Ibtidaiyah swasta.
“Dari total daya tampung ini, diperkirakan calon murid baru baik dari dalam kota maupun luar kota mencapai 9.740 siswa. Adapun dari jenjang SMP dan sederajat, daya tampungnya mencapai 11.284 siswa, dengan estimasi calon murid baru dari dalam dan luar kota sebanyak 10.523 siswa,” paparnya.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota menekankan bahwa SPMB dilaksanakan sesuai aturan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Disdik Provinsi Jawa Barat, dan Disdik Kota Cimahi. Dirinya juga menegaskan bahwa sistem penerimaan ini menjunjung transparansi dan akuntabilitas demi menjamin keleluasaan Masyarakat.
“Semua diberikan keleluasan kepada masyarakat untuk mendaftarkan putra-putrinya sekolah di wilayah masing-masing yang telah diatur melalui domisili, afirmasi, termasuk prestasi dan lintas batasan. Itu kita gunakan sehingga nanti hasil penerimaannya transparan, dan tahun ini kita komitmen menandatangani kerjasama antara Forkopimda dalam SPMB agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Melalui komitmen kerjasama ini, Wali Kota berharap tidak ada lagi praktik titip-menitip calon murid baru maupun tindakan lain yang merugikan dan mempersulit masyarakat. “Jangan ada yang bermain-main di sini, SPMB kita tegakkan untuk kemudahan masyarakat dalam menyekolahkan putra-putrinya,” tegasnya.
Wali Kota menambahkan, pada SPMB tahun ini terdapat dua komponen penilaian yaitu nilai rapor dan hasil Tes Kemampuan Akhir untuk siswa SD yang akan melanjutkan ke jenjang SMP. Sementara untuk aturan-aturan lainnya secara umum masih sama seperti pada tahun sebelumnya.
Ngatiyana berpesan agar masyarakat tidak ragu mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta bila tida tidak diterima di sekolah negeri. Pemkot Cimahi akan membantu biaya Pendidikan sekolah swasta bagi masyarakat kurang mampu yang tercatat di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sesuai dengan kemampuan.
“Pemerintah Kota Cimahi juga akan memerhatikan bagi masyarakat yang kurang mampu, membantu masyarakat kurang mampu untuk SPP-nya di sekolah swasta, sesuai dengan kemampuan dan tercatat oleh DTSEN ataupun di Dinas Sosial maupun Kementerian Sosial. Ini tetap kita lakukan bagaimana anak-anak kita bebas sekolah dan dibantu oleh Pemerintah,” pungkasnya.

Ketua YJI Sidoarjo, dr. Sriatun Subandi, Mengajak untuk Menggalakkan Senam Jantung Sehat

Sidoarjo | Gempurnews – Yayasan Jantung Indionesia (YJI) cabang Sidoarjo menyelenggarakan Pelatihan Senam Jantung Sehat ke-V (SJS V) bagi instruktur senam jantung sehat se-Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 5/5/2026, bertempat di ruang Delta Graha Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Acara ini dihadiri oleh 140 peserta yang merupakan perwakilan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, dan dibuka secara langsung oleh Ketua YJI
Sidoarjo, dr. Hj. Sriatun Subandi.

“Kesehatan jantung merupakan aspek krusial dalam menjaga kualitas hidup, terutama di tengah gaya hidup modern yang serba instan. Kurangnya aktivitas fisik seringkali menjadi pemicu berbagai penyakit, khususnya penyakit jantung. Oleh karena itu, melalui pelatihan senam jantung ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat dan aktif.” katanya

Beliau juga menambahkan bahwa banyaknya makanan cepat saji dan mengandung pengawet yang beredar di supermarket berpotensi merusak tubuh jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik seperti senam. Selain itu, keterbatasan gerak anak-anak zaman sekarang yang disibukkan dengan gawai mengakibatkan kurangnya aktivitas fisik, yang dapat memicu obesitas dan berujung pada penyakit jantung.

Oleh karena itu, kegiatan semacam ini diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui senam jantung. Senam jantung sehat bukan hanya sekadar olahraga, tetapi juga merupakan upaya preventif yang sederhana dan dapat dilakukan oleh semua kalangan usia. Dengan
rutin melaksanakan senam ini, kebugaran tubuh dapat terjaga, fungsi jantung diperkuat, serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat.

“Pelatihan ini tidak hanya mempromosikan gaya hidup sehat dan bugar, tetapi juga memberikan edukasi mengenai pengaturan pola makan serta mempersiapkan generasi mendatang agar terhindar dari penyakit jantung bawaan sejak dalam kandungan,” ucapnya

Sriatun juga berharap agar para peserta pelatihan senam jantung dapat menyosialisasikan dan menggalakkan senam jantung kepada masyarakat, dimulai dari tingkat RT hingga desa, sebagai upaya pencegahan penyakit jantung.

“Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing, mendorong keluarga dan masyarakat
sekitar untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat melalui aktivitas fisik yang teratur,”pintanya

Selain mempersiapkan instruktur senam jantung, pelatihan ini juga akan menyeleksi beberapa peserta untuk diikutsertakan dalam kejuaraan Porprov yang akan datang. (*)

Pemberangkatan 1.239 CJH, Wabup Mimik Titip Pesan Jaga Kesehatan dan Doakan Sidoarjo

Sidoarjo | Gempurnews – Sebanyak 1.239 calon jemaah haji (CJH) asal Kabupaten Sidoarjo telah diberangkatkan dalam dua tahap keberangkatan, Selasa (5/5/2026). Sebanyak 749 jemaah dari kloter 53 dan 54 telah lebih dahulu diberangkatkan pada pagi hari, disusul 490 jemaah dari kloter 55 dan 56 yang dilepas langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana.

Dalam prosesi pelepasan, Mimik memimpin seruan talbiyah “Labbaikallahumma labbaik, labbaika laa syariika laka labbaik, innal hamda wan ni’mata laka wal mulk, laa syariika lak” yang diikuti para jemaah sebelum bertolak menuju Madinah.

la menyampaikan bahwa para jemaah akan langsung menuju Madinah setibanya di Tanah Suci, sehingga harus dimanfaatkan untuk memperbanyak ibadah serta sholawat Nabi, mengingat Madinah merupakan lokasi penting, termasuk terdapat makam Rasulullah SAW.

“Tolong saya titip kepada panjenengan semua, dijaga kesehatannya, nantinya fokus ibadah. Pertama mendarat di Madinah, di sana adalah makam Rasulullah,” ujarnya.

Mimik menegaskan bahwa ibadah haji merupakan panggilan istimewa yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, kesempatan tersebut harus disyukuri lahir dan batin.
“Ibadah haji ini panggilan istimewa. Banyak yang menunggu, bahkan orang mampu sekalipun kalau belum dipanggil belum tentu berangkat,” katanya.

la juga menjelaskan bahwa para jemaah akan memiliki waktu sekitar 25 hari di Madinah sebelum memasuki puncak ibadah haji yang berlangsung kurang lebih 10
hari dengan skema haji tamattu. la berpesan 5 para jemaah memperbanyak doa, menjaga kesehatan, kekompakan, serta mengikuti arahan petugas pendamping.

“Jaga kesehatan, jaga kekompakan, dan ikuti petugas pendamping,” pesannya.

Mimik juga menitipkan pesan kepada para jemaah agar turut mendoakan Kabupaten Sidoarjo selama berada di Tanah Suci.

“Kami titip doa untuk Sidoarjo, semoga daerah kita semakin maju, masyarakatnya sejahtera, dan selalu dalam lindungan Allah SWT,” ucapnya.

Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan dan panitia yang telah mempersiapkan keberangkatan jemaah. Ia berharap seluruh proses ibadah berjalan lancar dan para jemaah kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur.

Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sidoarjo, Eliana, menyampaikan bahwa pada musim haji tahun 1447 Hijriah, jumlah jemaah haji asal Sidoarjo mencapai 2.700 orang, terdiri dari 1.221 laki-laki dan 1.479 perempuan.

la merinci, pada kloter 55 yang diberangkatkan, jemaah tertua berusia 85 tahun dan termuda 18 tahun. Sedangkan kloter 56 merupakan gabungan jemaah Sidoarjo dan Surabaya dengan usia tertua 85 tahun dan termuda 26 tahun.

Eliana menambahkan, seluruh jemaah telah mengikuti rangkaian manasik haji serta mendapatkan pendampingan kesehatan, termasuk vaksinasi meningitis, polio, dan Covid-19. Ia memastikan para jemaah dalam kondisi siap secara fisik, mental, dan
spiritual.

“Kami berharap seluruh jemaah senantiasa menjaga kesehatan, mematuhi petugas,
dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat wal afiat serta menjadi haji yang
mabrur,” pungkasnya. (Kom/Yl)

DKUP Kota Probolinggo: Dua Raperda Final, Siap Naikkan Kelas PKL dan Status Kawasan Mandiri

PROBOLINGGO – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan (DKUP) Kota Probolinggo, Bapak Slamet Suwanto, menyampaikan pesan dan kesan usai pelaksanaan rapat pembahasan rancangan peraturan daerah.

Menurutnya, saat ini terdapat dua poin utama pekerjaan besar yang sudah siap untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

“Kebetulan kita ada dua pekerjaan besar yang harus kita lanjutkan. Yang pertama terkait dengan Kawasan Mandiri (KM), saat ini sudah difasilitasi oleh Gubernur, jadi tinggal satu kali tahapan lagi untuk diselesaikan,” ujar Slamet Suwanto.

Sementara itu, poin kedua berkaitan dengan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pemberdayaannya. Ia menjelaskan bahwa naskah Raperda tersebut saat ini sudah melalui tahap harmonisasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Jadi setelah ini, tinggal siap untuk dibahas bersama,” tambahnya.

Lebih lanjut, Slamet Suwanto menyampaikan harapannya agar hasil dari kedua rapat tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

“Harapannya ke depan, dari kedua rapat ini bisa membantu kita dalam peningkatan status Kawasan Mandiri. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan PKL, mereka akan lebih mandiri, tertata sesuai dengan tempatnya, dan bisa ‘naik kelas’,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan penataan ini bukan bermaksud untuk membatasi ruang gerak pedagang, melainkan justru untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan mereka.

“Bukan untuk membatasi, tapi justru untuk meningkatkan dan mengangkat derajat mereka agar lebih baik,” pungkasnya.