PROBOLINGGO,
Upaya memperkuat pemahaman generasi muda terhadap pentingnya berdemokrasi terus digencarkan Pemerintah Kota Probolinggo. Senin (8/12) pagi, di Aula Bakesbangpol digelar Pembentukan Kader Demokrasi bagi siswa-siswi SMA/SMK/MA dan sederajat se-Kota Probolinggo. Kegiatan yang diikuti 60 perwakilan pengurus OSIS ini menjadi langkah awal membangun pondasi demokrasi yang sehat, inklusif dan berkelanjutan di kalangan pelajar.
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber dari lembaga penyelenggara pemilu dan pemerhati demokrasi yang memaparkan materi secara komprehensif. Mulai dari proses teknis pemilu, fungsi pengawasan, hingga bagaimana generasi muda dapat mengambil peran secara aktif dalam menjaga nilai-nilai demokrasi.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Probolinggo Ilmiyah, membuka pemahaman peserta dengan membandingkan proses pemilu nasional dengan pemilihan ketua OSIS. Ia menjelaskan bahwa setiap proses demokrasi baik di tingkat sekolah maupun negara harus berlandaskan aturan yang jelas.
“Banyak proses yang harus dilakukan. Sama halnya dengan adik-adik saat pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas. Ada panitia, ada timeline, ada pendaftaran calon, ada penyampaian visi-misi, dan tentu saja aturan bagaimana tata cara memilih,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman teknis pemilu, mulai dari pendaftaran peserta, pemeriksaan berkas, verifikasi faktual, hingga proses pemungutan suara di TPS yang memperhatikan berbagai segmen pemilih termasuk lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan perlakuan khusus.
Ilmiyah berharap para siswa kelak dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, baik di KPU maupun Bawaslu. “Siapa tahu adik-adik nanti ikut menjadi penyelenggara. Prosesnya harus dipahami sejak sekarang,” ujarnya.
Materi berikutnya disampaikan oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Probolinggo Putut Gunawarman Fitrianta. Ia mengapresiasi langkah Pemkot yang dinilai sangat strategis dalam mempersiapkan generasi muda untuk terlibat dalam pelaksanaan pemilu dan kehidupan demokrasi secara umum.
“Ini program positif untuk mempersiapkan para generasi muda. Ke depan, KPU dan Bawaslu siap hadir ke sekolah-sekolah untuk memperkuat pemahaman mereka terkait nilai-nilai demokrasi,” katanya.
Putut juga berharap dukungan dari seluruh stakeholder baik lembaga pemerintah maupun swasta karena penguatan demokrasi tidak bisa berjalan tanpa kolaborasi.
Pada kesempatan ini, ia memberikan materi terkait etika politik, tugas pengawasan pemilu, serta potensi kerawanan dalam proses berdemokrasi. Menurutnya, generasi muda harus paham bahwa demokrasi yang sehat harus dijalankan secara jujur, damai dan tanpa konflik.
Menariknya, Putut juga mengungkapkan bahwa tahun 2025 adalah awal pembentukan Kader Demokrasi di Kota Probolinggo. “Di tahun 2026, program ini akan mulai berjalan dengan lebih terstruktur melalui program jangka pendek, menengah, dan panjang,” ujarnya.
Materi terakhir disampaikan oleh Ketua Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Kota Probolinggo Sukardi Mitho. Ia menegaskan bahwa pemilih pemula harus memahami konteks demokrasi secara lebih dalam tidak hanya sebagai peserta pemilu, tetapi sebagai agen perubahan.
“Pemilih pemula harus bisa mengkonsolidasi diri, memahami isu demokrasi dan berperan aktif tanpa harus selalu didorong oleh penyelenggara. Demokrasi harus diikuti dengan cara yang damai, santun dan tanpa konflik,” tegas Sukardi.
Ia pun mendorong para pelajar untuk membentuk komunitas demokrasi yang terorganisir, tidak hanya untuk pelajar tetapi juga untuk seluruh pemilih pemula di Kota Probolinggo.
Wawali Ina: Ke Depan, Demokrasi Tidak Lepas dari Digitalisasi
Kegiatan yang menjadi puncak rangkaian Safari Pendidikan Politik sepanjang tahun 2025 di sejumlah di Kota Probolinggo dihadiri Wawali Ina Dwi Lestari, yang secara khusus memberikan penguatan mengenai pentingnya literasi demokrasi bagi generasi muda, terutama mereka yang akan menjadi pemilih pemula pada Pemilu 2029 mendatang.
Ina menyampaikan bahwa pemahaman demokrasi di era digital harus benar-benar dikuasai oleh generasi Z dan generasi Alfa yang sangat dekat dengan media sosial. “Memang murni dari hati siapa yang kita pilih. Karena itulah disebut langsung, umum, bebas, dan rahasia. Di 2029 adik-adik akan membuat gebrakan pasti. Kenapa selebgram itu banyak yang masih muda? Karena anak muda dekat dengan digital. Begitu juga demokrasi ke depan, pasti tidak terlepas dari digitalisasi,” tutur Ina.
Ina juga menyampaikan apresiasi atas pembentukan struktur kader demokrasi yang melibatkan perwakilan dari berbagai sekolah. Ia berharap agar struktur yang terbentuk tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan program kerja tahunan yang bermanfaat.
“Saya berharap hasil kegiatan hari ini bukan hanya ambyar. Tapi program kerja itu berjalan, memberi manfaat, dan bisa menjadi bekal bagi adik-adik untuk memahami pilihan-pilihan politik ke depan,” ucapnya.
Dalam sesi interaktif, Ina memberi pertanyaan mengenai esensi dari sosialisasi demokrasi yang sudah dilakukan ke sekolah-sekolah. Ia bahkan menyiapkan hadiah bagi siswa yang berani maju ke depan.
Sementara, Kepala Bakesbangpol Kota Probolinggo, Sonhadji juga menegaskan pembentukan kader demokrasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas demokrasi di kota ini.
“Ini adalah ikhtiar pemerintah Kota Probolinggo meningkatkan kualitas demokrasi. Anak-anak SMA/SMK/MA adalah pemilih pemula di 2029, sehingga perlu mendapat pengetahuan dan pendidikan agar mampu mengajak teman-temannya ikut berpartisipasi,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pendidikan politik tidak bertujuan membuat generasi muda alergi terhadap politik, namun justru memahami bahwa politik adalah sarana memberikan manfaat bagi masyarakat luas melalui pemilihan pemimpin dan wakil rakyat.
“Golnya adalah membentuk kader demokrasi sebagai alat untuk mendidik anak-anak agar bisa menjadi penggerak di sekolah masing-masing. Ke depan, kader ini akan didampingi oleh Bakesbangpol, KPU, dan Bawaslu,” ujarnya.(Ali)
