Home Blog Page 1649

BNSP Serahkan Sertifikat Makeup Artis(MUA) Kota Cimahi

0

CIMAHI —
Penyerahan Sertifikat BNSP( Badan Nasional Sertifikasi Profesi) Untuk para peserta Ujian Tatarias yang dilaksanakan di Hotel Calis Jalan Setiabudi beberapa waktu yang lalu dilaksanakan di Cafe “Terserah” yang beralamat dijalan H.Haris,Baros Cimahi (08/09/2021),
dari 20 peserta yang mengikuti ujian kompetensi tatarias dari BNSP, seluruh peserta dinyatakan lulus dan berhak mengantongi Sertifikat dari BNS.

Dalam acara penyerahan sekaligus syukuran tersebut, peserta yang hadir hanya setengahnya karena terkendala jarak yang jauh diluar kota, bahkan ada salah satu peserta yang berasal dari luar pulau Jawa.

Dalam sesi sambutan pada saat penyerahan sertifikat oleh Owner LPK/LKP “RIFA”b yakni Hj.Rifa Rubariyah D.W.,S.E. mengungkapkan, jika hari ini sudah tiba waktu yang ditunggu-tunggu oleh kita semua yakni sertifikat MUA dari BNS.

“Ini merupakan hasil dari ujian yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu di Hotel Calis pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Mei 2021, Alhamdulillah dalam sertifikasi tersebut ,semua peserta dinyatakan lulus dengan kompeten tanpa kecuali,” Ujarnya.

Diharapkan setelah mengantongi Sertifikasi MUA ini agar menjadi motivsi dalam berkarier sebab kita sudah memiliki legalitas dalam melaksanakan kegiatan di bidang kita yakni Tatarias.

“Silahkan pasang sertifikat di DP mediasosial yang kalian miliki dan tempatkan di salon tempat kita membuka usaha karena keahlian kita sudah diakui secara Nasional maupun Internasional, tapi harus kita ingat jangka 3 tahun kita wajib mendaftar ulang atau diperpanjang, mungkin itu saja yang bisa bunda sampaikan.” Pesan Hj.Rifa Rubariyah DW.S.E. dalam sambutannya.

Di tempat yang sama, dua orang peserta yang mendapatkan Sertifikat dari BNSP Suci Safitri dan Yuli menjelaskan, dengan menerima sertifikat MUA dapat membuat dirinya Daan teman temannya lebih percaya diri.

“Acara hari ini merupakan penyerahan sertifikat MUA dari BNSP dari 20 orang peserta yang dinyatakan lulus hanya 10 orang yang dapat mengikuti acara ini dikarenakan jarak mungkin yng cukup jauh,saya berharap dan berpesan kepada rekan-rekn yang telah mengantongi Sertifikat MUA dari BNSP ini agar lebih percaya diri karena kita sudah ada legalitas dari lembaga Sertifikat Nasional yakni BNSP, ini merupakan sebuah pengakuan keahlian kita.”terang Suci Safitri kepada wartawan.

Yuli rekan dari Suci safitri mengungkapkan hal senada, kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu merupakan pengalaman yang luar biasa dan dirinya mengikuti dengan intensif.

“Alhamdulillah sayapun sudah mengantongi sertifikat MUA dari BNSP sehingga saya bisa mengoptimalkan hoby dan keahlian saya didunia tatarias, saya menghimbau kepada para makeup artis yang belum bersertifikasi agar segera mengikuti sertifikasi ini,karena banyak pengalaman berharga yang didapat langsung dari para pakar dibidangnya diantaranya dari Bapak AA.Sudharsono, Bunda Rifa juga dari pemberi materi lainnya.”Tutur Yuli salah seorang penerima sertifikat MUA dari BNSP kepada wartawan. (AES)

Mabuk Kemudikan Mobil, Tabrak Pohon Mobil Sampai Ringsek

PONOROGO– Sungguh tidak boleh ditiru kelakuan dua pemuda asal Prayungan ini. Bagaimana tidak, dalam kondisi pengaruh minuman keras keduanya nekat mengendarai mobil berkecepatan tinggi. Akibatnya mereka tidak bisa menguasai laju kendaraan sehingga menabrak pohon tepat di depan Mapolsek Sawoo, Kamis 9/9/2021 sekitar pukul 00.40 wib.

Karena kerasnya benturan sehingga menyebabkan mobil terpental sejauh kurang lebih 10 meter dan berubah arah menghadap ke Timur.

“Ya kaget, karena lalu lintas lengang pada waktu itu, kemudian tiba tiba mobil sedan dari arah selatan dengan kecepatan tinggi langsung menabrak pohon depan Mako, kami tadi juga harus mencongkel kabin untuk mengeluarkan sopir karena tergencet body mobil”, ujar KSPK Polsek Sawoo Aipda Anton saat dilokasi kejadian.

Akibat kejadian ini sang sopir menderita luka cukup parah yakni luka terbuka dan patah dikaki kiri, serta penumpang terluka di sekitar wajah karena kerasnya benturan.

“Untuk korban tadi kami rujuk ke Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo untuk mendapatkan penanganan medis karena sopir lukanya cukup parah, ada ada luka terbuka dan patah pergelangan di kaki sebelah kiri. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi pengemudi yang lain, karena bagaimanapun juga mengemudi dalam keadaan terpengaruh alkohol ataupun zat yang memabukkan, sangat berbahaya, baik bagi diri sendiri ataupun pengguna jalan yang lain” jelas Aipda Anton. (red)

Gubernur Jatim, Tinjau Vaksinasi Masyarakat Desa Hutan dan Serahkan Alat Ekonomi Produktif di Madiun

SURABAYA —
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indah Parawansa didampingi Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jatim, Bupati Madiun dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, melakukan kunjungan kerja ke Raden Sekar Park Desa Kradinan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, yang masuk wilayah kerja BKPH Dagangan KPH Madiun.

Kehadiran Gubernur Jawa Timur, diterima Kepala Divisi Regional Jawa Timur, Karuniawan Purwanto Sanjaya, didampingi Ketua dan Pengurus LMDH Jawa Timur.

Dalam kunjungan kerjanya, Gubernur Khofifah melihat langsung pelaksanaan vaksin masyarakat desa hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rizky Abadi dan Kelompok Tani Hutan (KTH).

Gubernur Khofifah juga melakukan kegiatan tanam bersama bibit kayu putih dan buah-buahan di lokasi Raden Sekar Park, santunan anak yatim piatu, penyerahan alat ekonomi produktif berupa sepeda motor roda tiga, penyerahan sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk KTH, penyerahan SK Petugas Pendamping Perhutanan Sosial dan SK Program Perhutanan Sosial.

Di Jawa Timur yang sudah Level 1 baru Lamongan saja semoga Madiun bisa segera mengikuti karena tidak mudah dan banyak indikator yang harus dipenuhi, kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Kepala Divisi Regional Jawa Timur, Karuniawan Putra Sanjaya, sangat mendukung Jatim bangkit dimana ada 3 isue yakni, covid di daerah pinggiran desa hutan ini menurut kepala desa sudah hijau per tanggal 1 September, yang kedua perhutanan sosial tentang aspek legal lembaga masyarakat desa hutan sudah diterimakan sertifikasinya dan ketiga porang, masyarakat pinggiran hutan telah menerima bantuan alat ekonomi produktif, insya Allah bisa menambah value dari porang dan masyarakat pinggiran hutan mendukung Jatim Bangkit, Jelas Karuniawan Putra Sanjaya melalui kasi kompers divre Uhum Andayana. ( Red)

Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK

0

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) hari ini meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Program Sehati dirilis oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Peluncuran program berlangsung secara hybrid dan dipusatkan di Aula KHM Rasjidi Gedung Kemenag RI di Jl Thamrin, Jakarta dengan protokol kesehatan ketat dan tes Swab Antigen. Hadir, Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali, Pelaksana Tugas Kepala BPJPH Mastuki, para staf khusus Menteri Agama, dan perwakilan sejumlah Kementerian.

“Saya menyambut baik dan mengapresiasi program ini. Dalam suasana pandemi saat ini ketika iklim usaha sedang menurun, kehadiran sertifikasi halal gratis bagi UMK menjadi oase yang membangkitkan harapan,” kata Menag di Jakarta, Rabu (8/9/2021).

“Program Sehati diharapkan menjadi pemantik semangat baru untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Ini juga memberikan pesan kepada kita saatnya kita tidak meratapi nasib, namun mari nyalakan lilin untuk menerangi dan mengatasi semua kesulitan yang dihadapi,” lanjutnya.

Dengan sertifikasi halal, Menag memastikan pelaku usaha bukan saja memenuhi persyaratan kehalalan dan higienitas, namun juga meningkatkan image positif tentang penjaminan produk halal.

Menurut Menag, masyarakat dunia mengakui produk halal identik dengan kualitas dan higienitas. Sehingga, tidak heran jika pertumbuhan produk halal terus meningkat, bahkan menjadi gaya hidup global (halal lifestyle).

Program Sehati ditujukan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK), karena sebagian besar belum memiliki sertifikasi halal. Melalui sertifikasi halal gratis ini, diharapkan makin banyak UMK yang bisa menembus pasar halal global,” tandas Menag.

Pelaksana Tugas Kepala BPJPH Mastuki menambahkan, Sehati adalah program kolaboratif dan sinergi antara BPJPH Kementerian Agama dengan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, instansi dan pihak swasta. Tujuannya, untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku UMK.

“Prioritas kepada UMK selain amanah PP No 39 Tahun 2021 juga bertujuan untuk mendorong dan menggairahkan perekonomian nasional yang sebagian besar ditopang oleh pelaku UMK,” kata Mastuki.

Prakarsa Program Sehati, lanjut Mastuki, dilandasi oleh kenyataan bahwa banyak kementerian, lembaga, instansi, pemerintah daerah, BUMN/D, maupun masyarakat yang menyediakan anggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK. Pada 2020 misalnya, Kementerian Agama menyediakan anggaran Rp8 miliar untuk memfasilitasi sertifikat halal kepada 3.179 UMK. Di tahun yang sama, sedikitnya ada 36 dinas di Pemda yang tercatat membantu UMK memperoleh sertifikat halal dengan pengajuan melalui BPJPH.

“Jumlah ini memang masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah UMK yang memiliki produk wajib bersertifikat halal. Data yang kami peroleh, ada 13,5 juta pelaku UMK masuk kategori terkena kewajiban bersertifikat halal,” terang Mastuki.

Berdasarkan pengalaman tersebut, tahun ini BPJPH Kemenag berinisiasi kembali mengggandeng kementerian, lembaga, dan instansi yang memiliki anggaran/dana fasilitasi sertifikasi halal untuk UMK. Harapannya, fasilitasi berupa pembiayaan tersebut dapat tersalurkan dengan baik, sesuai sasaran, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh sebanyak-banyak pelaku UMK.

Sertifikasi halal, lanjut Mastuki, memegang peran penting dan perlu untuk memastikan dan menjamin bahwa produk yang beredar dan dikonsumsi, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat telah memenuhi standar halal. BPJPH juga berkomitmen seluruh proses sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha dilakukan secara online melalui aplikasi Sihalal.

“Melalui Program Sehati ini, BPJPH menetapkan bahwa pengajuan/pendaftaran, pemeriksaan atau audit produk, penetapan fatwa halal, sampai penerbitan sertifikat halal seluruhnya online based pada Sihalal. Hal ini semata-mata untuk mempercepat proses dan mempermudah pelaku usaha mengakses sertifikasi halal dari mana saja mereka berada,” kata Mastuki.

“Berkat arahan Pak Menteri dan support dari berbagai pihak, saat ini BPJPH sedang berproses ke arah digitalisasi layanan. Sertifikat halal yang kami terbitkan saat ini telah berbentuk e-sertificate dengan tanda tangan digital (digital signature) yang terhubung ke sistem Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” lanjutnya.

Layanan Sihalal saat ini juga telah terkoneksi dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Masih dalam progres, Sihalal juga dirancang untuk terintegrasi dengan Indonesian National Single Window (INSW).

“Juga dirancang terintegrasi dengan aplikasi yang dimiliki Lembaga Pemeriksa Halal, serta aplikasi lain sebagai bagian dari ekosistem halal,” tandasnya.
Sumber : InfoPublik

Jalan Candipuro Lumajang Rusak Parah, Terkesan Diabaikan

LUMAJANG – Jalan nasional sepanjang jalur Candipuro Lumajang rusak parah. Hingga saat ini belum ada tanda tanda adanya perbaikan. Jalan rusak terkesan diabaikan.

Akibatnya, jalanan tidak bisa dilalui kendaraan dengan normal. Apalagi saat diguyur hujan. Jalanan menjadi penuh tanah dan berlumpur.

Hampir setiap hari sejumlah akun melaporkan kerusakan jalan tersebut. Beragam unggahan di akun media sosial Facebook ramai diperbincangkan.

Ada juga sebagaian akun mengklaim kerusakan jalan akibat jalur tambang yang tidak terlaksana dengan optimal. Tidak hanya itu, banyak tonase truk pasir melebihi batas. “Embonge ajur wis,” tulisnya dalam bahasa jawa.

Oleh karena itu, Bupati Thoriqul Haq mengunjungi kantor Balai Besar Pelaksana Jalan Wilayah VII Dirjenr Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Surabaya

Kunjungan Thoriq untuk mengonsultasikan jalan nasional yang mengalami kerusakan di sepanjang jalan Candipuro Lumajang.

“Saya sampaikan beberapa jalan nasional yang mengalami kerusakan berat ada di Candipuro, Pasirian, Tempeh, Jalan Pelita, yang harus segera ada penanganan perbaikan,” kata Thoriq.

Ia berharap agar jalan yang tusak harus segera ada penanganan perbaikan, mulai dari adanya aspal mengelupas, ada yang bergelombang, ada yang berlubang.

Salah satu persoalan yang mendasar adalah tonase kendaraan truk pasir yang melebihi kapasitas. Apalagi banyak truk dengan muatan puluhan ton yang melintas setiap hari. Selain itu, curah hujan yang tinggi dan air yang sering menggenang menjadi penyebab jalan cepat rusak. (tim)

Pidato Pengantar Bupati Pada Rapat Paripurna DPRD Barito Utara

0

BARITO UTARA-Rapat Paripurna.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD),Kabupaten Barito Utara,Kalimantan Tengah.Dalam rangka penyampaian Pidato Pengantar Bupati Barito Utara,terhadap rancangan perubahan kebijakan umum anggaran(KUA)dan rancangan perubahan prioritas dan flaon anggaran sementara(PPAS)APBD Barito Utara tahun anggaran 2021.Rapat tersebut telah dilansungkan pada ruang Sidang Paripurna DPRD,Rabu(8/9/2021).

Sidang Paripurna Dewan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Barito Utara,Parmana Setiawan,ST diikuti anggota Dewan dari masing-masing Komisi serta dihadiri Wakil Bupati Barito Utara,Sugianto Panala Putra,SH.Plt.Sekda,Kepala Perangkat Daerah Serta undangan dari FKPD.

Saat Sidang Paripurna berlangsung Bupati Barito Utara,H.Nadalsyah menyampaikan Pidato Pengantar yang dibacakan melalui Wakilnya Sugianto Panala Putra,SH.Berpedoman pada peraturan Mendagri Republik Indonesia nomor. 77 tahun 2020 tentang,pedoman teknis pengelolaan keuangan  daerah.Membuat ketentuan terkait perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi,perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi,antar Unit organisasi,antar program,antar kegiatan,antar sub kegiatan dan antar jenis belanja.

Berdasarkan hal yang kami sebutkan diatas,maka pada hari ini Pemkab Barito Utara menyampaikan,rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan,prioritas serta plafon anggaran sementara APBD Barito Utara tahun anggaran 2021.

Melalui pembahasan bersama Eksekutif dan Legislatif,sehingga nantinya dapat disepakati kebijakan-kebijakan pembangunan yang akan kita laksanakan pada perubahan APBD tahun anggaran 2021.

Secara terinci gambaran rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021,yang terdapat dalam rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan, prioritas plafon anggaran sementara APBD Barito Utara tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Pendapatan,murni APBD tahun 2021.Dianggarkan sebesar Rp.1.078.115.977.655.pada perubahan APBD tahun 2021 pendapatan menjadi Rp.1.083.953.835.655.Setelah itu bertambah sebesar Rp.5.837.858.000.

Pendapatan pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 tersebut terdiri dari,Pendapatan asli daerah tetap sebesar Rp.92.985.210.655 dan pendapatan tranafer sebesar Rp.985.130.767.000.waktu itu juga,berubah menjadi Rp.968.552.195.000 dan atau berkurang sebesar Rp.16.578.572.000.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah,semula pada APBD murni masih belum ada. Pada perubahan APBD sebesar Rp.22.416.430.000 yang merupakan hibah BOS reguler tahun 2021.Pada belanja daerah APBD murni tahun 2021 dianggarkan Rp.1.136.361.567.256.pada perubahan,menjadi Rp.1.199.663.566.607.Selanjutnya mengalami penambahan 5,5 persen Rp.63.301.999.351.

Belanja Operasi semula APBD murni tahun anggaran 2021 dianggarkan Rp.765.663.273.304.Pada APBD perubahan tahun 2021 dianggarakan Rp.830.234.429.854.sehingga mengalami penambahan 8,43 persen Rp.64.571.156.556.

Belanja Modal APBD murni tahun 2021 dianggarkan Rp.207.896.711.346.Pada perubahan menjadi Rp.206.715.012.338,mengalami penurunan atau berkurang 0,57 persen Rp.1.181.699.008.Berlanja tidak terduga pada APBD murni tahun 2021 dianggarakan Rp.9.306.088.911.Pada APBD perubahan menjadi Rp.526.003.620,berkurang 94,35 persen menjadi Rp.8.780.085.291.

Belanja Transfer pada APBD murni sebesar Rp.153.495.493.695.Pada perubahan tahun anggaran 2021 sebesar Rp.162.188.120.795.lagi-lagi ada penambahan 5,66 persen sebesar Rp.8.692.627.100.

Dengan memperhitungkan jumlah pendapatan daerah dan belanja daerah,pada anggaran perubahan di tahun 2021,maka diperoleh jumlah Defisit anggaran pada APBD murni tahun 2021 sebesar Rp.58.245.589.601.Pada perubahan anggaran menjadi Rp.115.709.730.952,bertambah sebesar Rp.57.464.141.351.

Pembiayan perubahan pada komponen penerimaan yang berasal, dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya(tahun 2020)yang menyesuaikan silpa,berdasarkan audit BPK pada tahun 2020.yang semula dianggarakn

Rp.129.221.844.601.Sehingga pada perubahan anggaran menjadi Rp.147.669.774.024,59.

Silpa ini sebagian besar merupakan sisa anggaran Ermarket yang sudah ditentukan tatacara penggunaannya sesuai ketentuan dari Pemerintah Pusat.Mengalami penambahan lagi sebesar Rp.118.447.929.423,59.

Kiranya kita dapat mengambil langkah strategis untuk mempercepat proses pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS BD Barito Utara tahun anggaran 2021 ini.Hingga tersusunnya rancangan perubahan APBD tahunn 2021.Sehingga persetujuan bersama antara kepala daerah,dengan DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2021 dapat dicapai,”tutup Wabup mengakhiri Pidato pengantar Bupati.  (SS).

Satlantas Polres Kota Pasuruan Gelar Giat Cipta Kondisi, Antisipasi 3C dan Tertib Berlalu Lintas

PASURUAN – Mobil barang dengan muatan berlebih yang melintas di wilayah hukum Polres kota Pasuruan, akan ditindak atas pelanggara yakni pemberlakuan tilang atau tindakan langsung terhadap mobil angkutan barang yang membawa muatan berlebih atau overload dan melebihi batas ketentuan (over dimensi).

Ditegaskan Kasatlantas Polres Kota Pasuruan, AKP Yudhiyono SH, Atensi penindakan terhadap kendaraan bermuatan lebih (ODOL), karena sangat berbahaya bagi pengguna jalan lainnya.

“Keberadaan kendaraan mobil barang overload di jalan tak hanya dapat memicu kerugian materi yakni kerusakan jalan, naun juga kecelakaan lalulintas,” terang Kasatlantas.

Masih kata Yudiyono, Satlantas Polres Kota Pasuruan akan selalu memberikan penyuluhan melalui giat preemtif dan penindakan melalui giat represif bagi seluruh pengguna jalan di wilayah hukum Polres Kota Pasuran.

“Semua itu kami (Satlantas) lakukan demi terciptanya situasi lalu lintas yang kondusif dan untuk menekan angka laka lantas. Jadi kegiatan pertama dilaksanakan giat hunting system terhadap pelanggaran kasat mata,” katanya disela Giat cipta kondisi antisipasi 3C dan ciptakan Kamseltibcarlantas melalui Ops DAKGAR Truk Truk ODOL di Jalan Balai Kota Pasuruan Rabu (8-09/2021) dinihari. (tofa)

Bupati Lihat Langsung Produksi Semen di PT Imasco Asiatic

JEMBER – Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto pada Rabu,(8/9/2021) melakukan kunjungan langsung ke PT. Imasco Asiatic di desa Grenden kecamatan Puger untuk melihat langsung produksi dan juga potensi yang ada di PT yang memproduksi Semen berlogo Singa Merah tersebut.

Dalam kunjungannya Bupati Beserta jajaran forkopimda kabupaten jember memaparkan bahwa pihaknya akan membantu mempromosikan dan membomingkan semen Berlogo singa merah tersebut kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat jember mengingat potensi yang ada dalam perusahaan tersebut.

Selain melakukan pemaparan, pemkab jember juga melakukan koordinasi dengan pihak management dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,(PAD) dimana PT Imasco sendiri berdiri dikabupaten Jember, dan juga bukan hanya pihak produsen dan pemkab jember yang merasakan tetapi masyarakat sekitar juga harus merasakan dampak baik dari berdirinya PT Semen Tersebut.

“Di Jember ini cukup luar biasa, PT Imasco ini saya baru tahu jika ber investasi sebesar 4 Triliun Rupiah, tadi dalam pemaparan dari kami Pemkab Jember bertujuan dan sinergi untuk meningkatkan pemasaran juga agar PAD kabupaten Jember juga meningkat dengan adanya semen Logo Singa merah tersebut,” Kata Bupati Jember H Hendy Siswanto.

Selain itu, lebih lanjut, jika PT Imasco sendiri kedepan mentarjetkan investasi yaitu sebesar 5 Triliun Rupiah.

“Investasi yang cukup luar biasa dan tarjet produksi semen imasco 3 Juta ton pertahun pada Mei 2020, dan ini adalah moment pemkab untuk meningkatkan PAD agar kedepan kabupaten Jember bisa maju bersama sama di lintas sektoral,” tuturnya

Sementara itu dihubungi wartawan Fendy Bagian Divisi legal PT Imasco Asiatic juga menjelaskan perihal kedatangan pemkab Jember ke perusahaan yang di naunginya.

“Kita sambut baik kedatangan jajaran Forkompinda Jember, Kami Akan berkoordinasi dengan bupati langkah langkahnya untuk meningkatkan PAD daerah dan selanjutnya untuk masalah pemasaran produksi semen akan dibahas secara detail dalam waktu dekat,” Kata Fendy.

Untuk brand, kami akan menata pelan pelan, dan untuk tenaga asing sementara ada 54 orang,” katanya. (sonz)

Sejumlah Siswa Sekolah Di Lombok Tengah Terlibat Aksi Tawuran, Dinas Pendidikan Provinsi NTB Turun Tangan Damaikan Dan Dinginkan Suasana.

0

MATARAM — Sejumlah siswa dari SMAN 2 Praya dan SMKN 1 Praya yang terlibat tawuran dipertemukan. Kini persoalan itu telah berakhir damai.

”Kami sudah menerjunkan tim sekaligus berkoordinasi dengan kepala sekolah bersangkutan, untuk mengatasi persoalan ini,” tegas Kepala Dinas Dikbud NTB H Aidy Furqan, di ruang kerjanya, kemarin (7/9).

Aksi kurang terpuji itu, terjadi sekitar pukul 11:00 Wita, Senin (6/9). Terjadi usai pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas shift pertama. Lokasinya, tepat di depan salah satu ritel modern, di Tampar Ampar, Lombok Tengah.

Rupanya penyebab aksi kurang terpuji itu berawal dari persoalan pribadi antarsiswa dalam satu sekolah.

”Informasinya sih karena ada game online apa segala itu, saya ndak paham itu. Nah terjadilah perkelahian di dalam sekolah,” ungkapnya.

Mengetahui adanya kejadian tersebut, sekolah pada mulanya telah menyelesaikannya secara internal.

”Saat itu, sudah diselesaikan oleh guru BP, oleh wakasek kesiswaan dan kepala sekolah,” jelas Aidy.

Namun, aksi saling pukul dilakukan kembali di luar sekolah, dan merembet. Tentu dia menyesalkan hal ini bisa terjadi. ”Bagaimana pun ini tidak bagus, saya sangat sesalkan kejadian itu,” ungkapnya.

Koordinasi Tim Dikbud NTB dan kepala sekolah, telah menyepakati sejumlah hal. Diantaranya, kejadian serupa tidak boleh terulang lagi. Tidak boleh ada gerakan massa dari salah satu kubu karena sudah berdamai.

Yang paling penting, sekolah harus mengevaluasi dan mengatur kembali jam pulang sekolah.

”Kawasan Tampar Ampar ini memang zona padat. Jadi saya ingin semuanya diatur agar kejadian ini tidak terulang lagi,” kata dia.

Dia menegaskan kejadian tersebut juga menjadi pelajaran berharga, selama PTM terbatas SMA sederajat. Ia yakin, sekolah sudah menjalankan tugas dan kewajibannya, dalam melaksanakan prokes, sesuai daftar kesiapan.

”Sekolah sudah menerapkan itu, bisa dilihat bahwa anak-anak yang masuk sekolah pun, masih sebagian,” jelasnya.

Namun lagi-lagi karena sekolah tersebut berada di Tampar Ampar, yang memang dikenal sebagai zona padat sekolah.

”Pokoknya yang paling diatur adalah jadwal kepulangan siswa,” tandasnya.

Kepala SMKN 1 Praya Kasman mengatakan kini masalah telah usai.

”Kami sudah memanggil anak-anak yang terlibat dalam aksi kemarin dan orang tuanya. Mereka sepakat untuk kita berdamai, jangan ungkit lagi masalah kemarin,” pintanya.

Agar tidak terulang lagi, pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat. Rencananya diakan patroli saat kedatangan dan pulang sekolah.

”Di kawasan Tampar Ampar ini, ada madrasah, ada SMA, terus SMK jadi memang ini sangat padat. Jadi kami memohon kepada pihak kepolisian, Supaya Menjaga KAMTIBMAS di kawasan ini,” Tutupnya. (DHW/robhin)

Terkait Pilkades Serentak, Apdesi Probolinggo, Audensi Dengan Komisi 1 DPRD dan Eksekutif

PROBOLINGGO — Menyikapi adanya habis masa jabatan sebanyak 253 kepala desa, yang mengakibatkan kosongnya jabatan tersebut, Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Probolinggo mengadakan audensi dengan Komisi 1 DPRD, beserta para pejabat yang ada dilingkungan pemerintahan Kabupaten Probolinggo.

Nampak hadir dari pejabat Pemkab, yakni Heri Sulistiyanto Asisten 1, Kepala dinas PMD Edi Suryanto, Bagian hukum Priyo, dan beberapa pejabat teras lainnya.

Sedangkan dari Apdesi dihadiri oleh ketua Apdesi Jawatimur, H.Rekso Wijoyo ( kades Sentong Krejengan), sekjen Apdesi Jawatimur, Sunan Bukhori( kades Dringu), ketua Apdesi kabupaten Probolinggo, Hasanudin, SH (kades Penbangan , Nantu Hermanto, Sekjen Apdesi sebagai kepala desa Tunggakcerme, serta bendahara umum, Farid( kades Paiton) dan didampingi oleh 27 anggota pengurus aktip

Dalam dialog yang yang cukup hangat tersebut, disepakati beberapa poin yang menjadi acuan awal, yakni disepakati Pilkades serentak Kabupaten Probolinggo, dilaksanakan akhir Pebruari 2022.

Termasuk kegiatan tadi membahas revisi Perbup yang tidak berpihak kepada kepentingan umum, sedang pembahasan berikutnya dilaksanakan tanggal 15 September mendatang, dengan agenda yang menyangkut teknis.

Dengan langkah yang dilaksanakan hari ini, Rabu, 8 September 2021 ini, diharapkan pemilihan kepala desa serentak dapat segera dilaksanakan, sehingga Kabupaten lebih kondusif kedepannya.

Nantu Hermanto, selaku Sekjen Apdesi kabupaten Probolinggo, berharap semua proses menuju Pilkades serentak dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.

” Semoga apa yang kita usahakan bersama ini, dapat membuahkan hasil yang baik, dan nantinya juga bermanfaat bagi masyarakat Probolinggo secara umum,” Harap Nantu Hermanto.( Red)