Home Blog Page 1798

Jelang Ramadhan, Polres Musnahkan Barang Bukti Miras dan Knalpot Brong

LUMAJANG – Polres Lumajang melakukan pemusnahan Barang Bukti (BB) Minuman Keras (Miras) dan knalpot brong hasil Ops Pekat Semeru tahun 2021 dalam rangka cipta kondisi menjelang bulan suci ramadhan 1442 H.

Pemusnahan digelar di halaman gudang BPKD Pemkab Lumajang, Rabu (07/04/2021) dipimpin oleh Kapolres Lumajang, AKBP Eka Yekti Hananto, SIK. M.Si, didampingi Wakapolres Lumajang Kompol Kristiyan Beorbel Martino, SH.,SIK.,MM.

Hadir dalam pemusnahan tersebut, Sekda Kabupaten Lumajang, BNN, Danramil 0821/01, Pengadilan Negeri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kasi Pidum Kejari, Pasi Intel Yonif 527/By, Kabag, Kasat dan Kanit Polres Lumajang, FKUB dan Kasubag BPKD Lumajang.

Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti mengatakan, pemusnahan Barang Bukti miras Ilegal ini adalah hasil operasi pekat Semeru 2021 dan hasil penindakan knalpot Racing di wilayah Kabupaten Lumajang periode bulan Maret 2021.

“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir. Kegiatan ini merupakan upaya kita semua dari TNI/Polri dan Satpol PP sebagai bentuk Sinergitas tiga pilar Kabupaten Lumajang,” ungkap Kapolres Eka.

“Operasi dilaksanakan selama dua Minggu dan berhasil mengamankan miras, knalpot brong dan SPM tidak standar yang dapat mengganggu kenyamanan di masyarakat selama bulan Suci Ramadhan 1442 H/2021,” imbuhnya.

Dikatakannya, berbagai macam miras dan 31 tersangka dijerat dengan hukuman tipiring sedangkan 8 orang tersangka Narkoba dijerat UU Psytropika. Selain itu, Kapolres juga mengucapkan terima kasih kepada BNN Kabupaten Lumajang karena operasi berjalan dengan baik.

Ia menambahkan, bagi mereka yang tertangkap sebagai pengguna dilakukan rehabilitasi, sedangkan SPM tidak standar disimpan di Satlantas Polres Lumajang.

Dalam kesempatan tersebut Kapolres juga melaksanakan Louncing Lumajang Presisi, pelayanan aplikasi dengan ITE (fitur tertera), sehingga nantinya dapat mempermudah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pelayanan Babinkamtibmas, Tlp Darurat, Pengaduan laporan warga, Forum tanya jawab, orang hilang, pengawalan, SKCK Delivery, Layanan Satlantas, Res Lumajang News, Info Covid-19, SP2HP, Info Gunung Semeru dan DPO-DPB / Barang temuan. (tim)

Limbah Cair Dan Asap Pabrik Dikeluhkan Warga

PASURUAN — Limbah cair dari sebuah perusahaan di Kelurahan Gadingrejo kota Pasuruan dikeluhkan warga sekitar, karena tanpa melalui proses yang benar yakni dengan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), limbah tersebut langsung dialirkan ke sungai yang dekat dengan jalan propinsi tersebut berpotensi mencemari Daerah Aliran Sungai (DAS), termasuk asap pekat yang keluar dari cerobong sangat mengganggu.

Mengingat sejumlah aliran sungai yang bermuara untuk pertanian dan petani tambak , dengan adanya cairan berwarna kuning mengalir disungai merasa terganggu, tentunya hal ini membutuhkan penanganan yang serius dari pihak terkait.

Arifin, selaku ketua umum LSM (AGTIB )Aliansi gerakan transparansi indonesia bersatu, menyayayangkan keberadaan perusahaan yang tanpa papan nama tersebut, tentunya juga kurang transparan mengenai kegiatan produksi sehingga mengundang tanya bagi warga sekitar, dikhawatirkan juga limbahnya
berdampak terhadap kondisi kesehatan lingkungan.

Menurut Dani, salah satu karyawan waktu di konfirmasi lewat telfon selular wasthap yang mengatakan bahwa pabrik tersebut sudah dapat ijin, dan mempersilahkan untuk menanyakan langsung ke dinas lingkungan .hidup (DLH ) kota Pasuruan.

Namun kepala dinas lingkungan hidup, Rudi, waktu di klarifikasi awak media gempurnews di ruangan kantor pemerintah kota menyampaikan tidak mengetahui dan masih belum bisa menjelaskan.

“Terus terang saya masih belum bisa memberi jawaban pabrik itu produksi apa, apalagi tentang limbah itu, makanya kami akan kirim tim ke lokasi dulu untuk mengecek tata cara pengolahan limbah dan mengambil contoh untuk kita lab yang termasuk limbah golongan apa, agar segera dilakukan tindakan sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan”, kata Rudi (tim)

DPRD Banyuwangi Desak Eksekutif Lakukan Harmonisasi Raperda.

Gempurnews.com – BANYUWANGI. Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi meminta pihak eksekutif untuk segera melakukan tahapan harmonisasi terhadap Rancangan peraturan daerah (Raperda) tahun 2020 yang di usulkan dalam addendum Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2021.

Hal ini dianggap penting dilakukan agar tidak menimbulkan stigma negatif publik terhadap kinerja Legislasi DPRD Banyuwangi yang selama ini dinilai publik, hanya menghambat pembahasan atau mengulur-ulur waktu pembahasan produk hukum daerah.

Menurut Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi, Sofiandi Susiadi. Ada tiga Raperda usulan eksekutif pada tahun 2020 yang belum dilakukan harmonisasi. Sehingga pembahasannya tersendat dan harus masuk dalam adendum Raperda 2021.

“Kita mendorong dan menekan pada eksekutif agar usulan eksekutif segera diharmonisasi, sebelum muncul stigma negatif publik” kata Sofiandi, Selasa (6/4/2021).

Beliau juga menyampaikan jika pembahasan raperda saat ini tahapannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No 15 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi sendiri wajib dilakukan sebelum pembahasan rancangan peraturan daerah masuk ke tahap finalisasi atau idealnya sebelum dilakukan pembahasan.

“Saat ini sendiri, Raperda inisiatif dari legislatif, seluruhnya sudah dilakukan harmonisasi ke Biro Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Kanwil Kemenkumham Jatim. Bahkan harmonisasi yang dilakukan inisiatif DPRD Banyuwangi dinilai paling produktif dan tercepat. Jadi DPRD Banyuwangi menegaskan kepada eksekutif, supaya kebapemperdaan ini tidak terhambat, tidak berlarut-larut. Tolong sekali lagi saya sampaikan eksekutif segera melakukan harmonisasi,” pinta sofiandi yang merupakan politisi Golkar.

Secara terinci, ada enam Raperda tahun 2020 yang masuk dalam adendum Raperda 2021. Dari jumlah itu, tiga diantaranya merupakan Raperda inisiatif DPRD Banyuwangi dan tiga lainnya usulan dari eksekutif.

Apabila tidak segera dilakukan harmonisasi, maka pembahasan tidak bisa dilakukan. Dampaknya, akan muncul persepsi negatif dari publik terhadap kinerja DPRD Banyuwangi.

Untuk Raperda inisiatif DPRD Banyuwangi seluruhnya sudah dilakukan harmonisasi dan tinggal melakukan finalisasi. Sedangkan tiga Raperda usulan eksekutif seluruhnya belum diharmonisasi.

Lambannya kinerja eksekutif berkaitan dengan Raperda ini, DPRD Banyuwangi bahkan sudah menegur Kabag Hukum Pemkab Banyuwangi. Selama ini, menurut Sofiandi, legislatif sudah intens melakukan komunikasi dengan eksekutif guna mendorong agar lebih produktif.

“Kita betul-betul ingin (Raperda) dibahas sesuai aturan main. Kita tidak menghambat, tidak ada kepastian kapan selesai. Kita tidak ingin seperti itu. Kita harus mempertanggungjawabkan ke publik dan stake holder yang lain,” kata Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi tersebut.

Napak Tilas dan Pengibaran Bendera Merah Putih Raksasa, Awali Latgab Sar

MADIUN – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, bersama Pejabat Utama Polda Jatim dan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, mengukuti kegiatan Latihan Gabungan (LATGAB) kemampuan Search And Rescue (SAR), dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA), bersama TNI-POLRI, BPBD, dan Dinas Kehutanan, di Waduk Bening, Saradan, Madiun, Jawa Timur. Rabu (7/6/2021).

Dengan menggunakan Seragam Brimob, dilengkapi denga Rompi anti peluru, Helm baja, dan Senjata, rombongan berjalan dari pintu gerbang Waduk Bening, dan menyusuri hutan belantara areal latihan sejauh 4 kilo meter.

Sesampainya di Bendungan Waduk Bening, Kapolda Jatim bersama rombongan membentangkan bendera Merah Putih menanjak ke arah bendungan.

LATGAB SAR ini di ikuti oleh 110 personil, yang terdiri dari 40 personel TNI, 20 personel Brimob, 30 personel dari Polres Nganjuk, Madiun dan Madiun Kota, 5 personil BPBD, 5 personil Damkar, 10 personil Perhutani, akan mendapatkan pelatihan dari para instruktur dan narasumber dari TNI maupun Polri, BPBD, dan Dinas Kehutanan, serta Pemadam Kebakaran yang selama ini telah berpengalaman dalam tugas operasional.

Dalam sambutannya Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta menyampaikan harapannya, setelah nanti mendapatkan ilmu terkait dengan penanganan bencana alam, tolong kalau ada kejadian lebih penting adalah sinergitas kita bersama dalam menghadapi bencana tersebut.

“Saya dengan bapak Pangdam dan ibu Gubernur, sering kali mengalami bahwa komunikasi yang baik, koordinasi yang baik tentunya akan mewujudkan kolaborasi yang baik. Tidak ada permasalahan yang tidak selesai selama hal tersebut Dapat kita laksanakan,” Tandasnya.

“Saya mengajak semua pihak untuk selalu mempererat tali silaturahmi, perkuat sinergitas yang baik,” pesannya Kapolda saat membuka apel LATGAB SAR.

Lebih lanjut Irjen Pol Nico Afinta juga menjelaskan. Terkait dengan napak tilas dan pengibaran bendera itu menunjukkan semangat kita. Karena penting dari setiap kegiatan adalah, kemauan hati didalam melakukan operasi kemanusiaan.

“Kalau semua hati kita mau, untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan baik. Saya kira semuanya akan menuju arah yang lebih baik. Jadi penting bagi kami mengibarkan bendera merah putih itu serta napak tilas menjadi penguatan hati kami di dalam melaksanakan kegiatan nanti ke depan,” pungkasnya. (tim)

Kapolri dan Panglima Berharap Vaksinasi Drive Thru di Medan Jadi Role Model Wilayah Lain

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan layanan tanpa turun (lantatur) atau drive thru di Medan, Sumatera Utara, Rabu (7/4/2021).

Dalam peninjauannya, Kapolri dan Panglima ditemani oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan, Kapolri dan Panglima mengapresiasi pelayanan vaksinasi COVID-19 dengan sistem drive thru. Kedua jenderal ini pun menyampaikan inovasi ini bisa menjadi role model di wilayah lain.

“Kapolri dan Panglima mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi dengan sistem drive thru dan bisa dijadikan role model di tempat lain,” kata Argo dalam keterangannya.

Argo menambahkan, vaksinasi COVID-19 diharapkan dapat membentuk imunitas tubuh. Meskipun sudah divaksin, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menyampaikan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Kapolri dan Panglima berharap program vaksinasi nasional dapat membentuk herd imunity. Meskipun sudah divaksin tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan,” ungkapnya. (tim)

Diduga Anggaran Covid Jadi “Bancaan” Warga Kemirisewu Luruk Balai Desa

PASURUAN – Warga Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada Rabu (07/04/21) ngluruk balai Desa untuk meminta klarifikasi terkait dugaan anggaran covid-19 yang diduga jadi “bancaan” oleh oknum Pemdes.

Warga ngluruk kantor Desa sendiri sebagai kelanjutan dari kasus carut-marutnya penggunaan anggaran dana desa 2020. Pada aksinya, warga juga meminta klarifikasi Pemdes terkait banyaknya kejanggalan pada anggaran covid-19.

“Kita itu ingin tahu siapa dalang dibalik carut marut di desa ini. Kita ingin tahu siapa otaknya. Banyak sekali pertanyaan tentang dana-dana besar yang mau diutarakan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Warga tadi juga menyebutkan, data yang dimiliki oleh masyarakat menunjukkan ketidaksinkronan dengan yang tertulis di laporan anggaran desa.

“Ini memang baru dugaan, seperti 5 LPM tidak menerima apapun tapi disitu disinyalir ada pemalsuan data, ada tanda tangan dan ada nilai nominalnya. Termasuk juga dana untuk PKK, kesehatan, kebersihan, operasional kaur-kaur dan masih banyak lagi. Kita sudah cek realisasinya, fiktif,” sahut salah satu warga yang ikut aksi.

Namun dalam pertemuan itu, tak semua dapat dibahas. Pembahasan stagnan pada dana penanggulangan Covid-19.

Permasalahannya, warga menanyakan sisa dana anggaran Covid-19. Dalam laporan, tertulis realisasi belanja sebesar Rp 7 juta, padahal alokasi anggarannya adalah Rp 31 juta.

Masalah semakin runyam ketika pihak yang dimintai klarifikasi, yakni Kades Kemirisewu Muhammad Rifai dan Bendahara Desa Kemirisewu Yusuf, ternyata saling lempar tudingan.

“Sudah saya jelaskan. Sisanya saya berikan kepada Pak Kades,” kata Yusuf.

Kades pun berkomentar sebaliknya dengan Yusuf. Dihadapan warga, Muhammad Rifai menegaskan tak menerima apapun dari Yusuf.

“Saya tegaskan, saya tidak menerima seperti yang saudara Yusuf katakan,” tegasnya.

Dua pendapat yang berbeda ini sontak semakin membuat suasana mencekam dan panas, tuduhan serta celotehan mayoritas warga menuding Yusuf lah pelakunya.

“Kemana Suf, Yusuf sisanya dilarikan kemana, Dibagi atau dibuat untuk KARAOKE, coba jelaskan,” teriak warga.

Tak ingin suasana menjadi kian panas dan situasi tidak terkendali, Muspika Pandaan yang hadir langsung berusaha menenangkan warga, Kapolsek Pandaan, Kompol Marwan Ishery menjelaskan bila kondisinya deadlock, warga bisa melanjutkan melaporkan kepada pihak yang lebih berwenang.

“Kalau memang warga tak puas dengan jawaban Kades dan Bendahara yang saling lempar, Bapak-bapak bisa melaporkan kepada pihak berwenang, dalam hal ini Inspektorat Pemkab Pasuruan.”

“Nanti dari Inspektorat, temuan bisa diteruskan ke Kejaksaan atau Polres, kalau memang benar ditemukan penyelewengan,” papar Marwan.

Warga masih kurang puas dengan jawaban perwira dengan pangkat satu melati tersebut. Pasalnya, warga pernah dijanjikan akan ditemukan dengan Inspektorat, tapi sampai sebulan lamanya, janji itu meleset.

Sementara itu, Camat Pandaan Yudianto menyampaikan “Sudah saya komunikasikan dengan Inspektorat. Kalau besok dan lusa saya yang tidak bisa. Mungkin Jumat, sehabis salat Jumat,” ujar Camat bertubuh gempal tersebut. (Qomar)

Polda Jatim Serahkan Bantuan Untuk Korban Banjir Bandang di NTT

SURABAYA – Wakapolda Jatim Brigjen Pol Drs. Slamet Hadi Supraptoyo melakukan penyerahan secara simbolis dan melepas pedistribusian bantuan sosial untuk korban banjir bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Rabu, 7 April 2021) bertempat di depan gedung Lobby Tribrata.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Irwasda Polda Jatum dan para Pejabat Utama Polda Jatim.

Adapun bantuan sosial tersebut berupa; beras 4 ton, air mineral 100 dus, hand sanitizer 30 dus, mie instan 1.800 dus, pakaian + pembalut + pampers 331 dus, peralatan mandi + selimut 300 dus dan obat obatan + masker 98 dus.

Wakapolda Jatim mengatakan, dengan pendistribusian bantuan sosial Polda Jatim ini diharapkan bisa meringankan beban para korban banjir bandang yang dialami oleh saudara saudara kita yang berada di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Kami sampaikan terima kasih kepada Polres atau jajaran wilayah dan Polda Jatim yang telah berupaya mengumpulkan bantuan sosial ini untuk didistribusikan kepada para korban banjir bandang yang terjadi di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

” Dengan pendistribusian bantuan sosial Polda Jatim ini diharapkan bisa meringankan beban para korban banjir bandang yang dialami oleh saudara saudara kita yang berada di Propinsi Nusa Tenggara Timur “, papar Wakapolda Jatim.

” Telah kita ketahui bersama melalui media sosial maupun media elektronik, akibat banjir bandang di Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut telah mengakibatkan rusaknya berbagai infrastruktur yang cukup berat bahkan telah menelan ratusan korban meninggal dunia “, tambah Wakapolda Jatim. (tim)

Polres Pasuruan Bantu 200 Paket Korban Banjir NTT

PASURUAN – Menunjukkan kepedulian terhadap sesama, Polres Pasuruan turut memberikan bantuan kepada korban musibah banjir di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Seperti diketahui Provinsi NTT sedang mengalami musibah banjir saat ini. Dan mengakibatkan banyak warga di sana mengungsi.

Bertindak cepat institusi yang dipimpin oleh AKBP Rofiq Ripto Himawan S.IK ini memberikan bantuan untuk keperluan mengungsi. Itu seperti bed cover atau selimut, kemudian pasta gigi, sikat gigi, handuk, sabun dan juga sampo.

Semua bantuan itu awalnya dikumpulkan di aula Mapolres Pasuruan. Setelah terkumpul lanjut dikirim terpusat ke Surabaya di Polda Jatim.

“Jumlah bantuan Polres Pasuruan peduli korban bencana NTT, sebanyak 200 (dua ratus) paket yang dikemas dalam 31 (tiga puluh satu) box,” terang Kapolres Pasuruan AKBP Rofiq Ripto Himawan.

Teknis pengiriman bantuan Polres Pasuruan Peduli korban Bencana NTT ini menurut dia dikirimkan ke Gedung Mahameru Polda Jatim. Dengan menggunakan kedaraan truk Sarpras Polres Pasuruan, untuk kemudian di kompulir oleh Biro Logistik Polda Jatim yang diterima langsung oleh Kabag Bekum AKBP Makshum Hadi.

Pada saat pelepasan bantuan ini selain dihadiri kapolres juga turut dihadiri para pejabat lainnya. Utamanya para perwira yang bertugas di polres. (qomar/tofa)

587 Warga Desa Banjarsari Lakukan Perekaman E-KTP

PROBOLINGGO — Sebagai warganegara, tentunya didukung oleh kepemilikan identitas yang legal, dan terkoneksi secara nasional yakni KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Disamping untuk kepastian identitas sebagai warga negara, tentunya juga berfungsi untuk keperluan administrasi yang lain, seperti dalam keperluan pilpres, pileg, Pilgub, pilbup maupun Pilkades.

Seperti yang terlaksana hari ini, rabu,7 April 2021, sebanyak 547 warga desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo melakukan perekaman e-KTP didesa setempat.

Dalam perekaman tersebut, petugas dari dinas Dukcapil Kabupaten Probolinggo turun langsung ke desa tersebut, hal ini untuk memudahkan pelayanan.

PJ. Kepala desa Banjarsari, Sukri, mengatakan jika antusias warga dalam mendapatkan identitas diri ini merupakan kesadaran yang cukup baik, disamping untuk memudahkan administrasi juga untuk sebagai bukti domisli bagi pemiliknya.

“Ahamdulillah, warga menyadari betapa pentingnya KTP, sehingga mereka rela antri untuk melakukan perekaman e- KTP”, tegas Sukri.

Diuraikan juga bukti kepemilikan tersebut dapat dipakai dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei mendatang.

Sementara Munaris, petugas dari dinas Dukcapil Kabupaten Probolinggo, menyampaikan terimakasih atas esadaran warga yang melengkapi identitasnya.

Dalam pelaksanaannya, petugas maupun warga masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan.(Sundoko)

Dosis Pertama Anggota DPRD dan Staf Sekwan Barut Divaksinasi

0

Barito Utara.Gempurnews.com-Kegiatan pemberian penyuntikan Vaksin kepada anggota DPRD Barito Utara dan Staf Sekretaris Dewan,telah dilakukan oleh tenaga Kesehatan(Nakes)dari UPT.Puskesmas Kelurahan Melayu Muara Teweh.

Dalam Vaksinasi tersebut yaitu,dari jumlah 25 anggota Dewan yang sempat diberikan Vaksin ada tiga orang anggota Dewan dan yang lainnya,sedang ada dalam melaksanakan Reses kunjungan kerja ke luar daerah,selebih itu Vaksinasi diberikan kepada Staf Sekwan.Vaksinasi telah dilakukan oleh Tenaga Kesehatan(Nakes)bertempat di ruang rapat DPRD Barito Utara,Selasa(6/4/2021).

Angota DPRD Barito Utara dari Fraksi PDIP.Sunario,SH saat diwawancara Gempurnews.com.Mengatakan,”dirinya saat setelah disuntik vaksin oleh tenaga Kesehatan merasa,biasa-biasa saja dan tidak ada pengaruh serta tidak mengalami rasa sakit dalam arti tetap tegar.Bagi teman-teman yang masih belum disuntik vaksin jangan takut,kegiatan Vaksinasi yang telah diberikan kepada kita anggota Dewan ini,sebagai bentuk kesiapan kita bersama-sama mentaati Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasannya Kepala UPT.Puskesmas Muara Teweh,dr.Meliati Saur Sinaga mengatakan bahwa,vaksinasi dosis pertama ini diberikan kepada Staf Sekwan dan anggota DPRD pada hari selasa 6 Apŕil 2021 dengan peserta berjumlah 22 orang dan anggota Dewan 2 orang,ditambah 1 orang mantan anggota Dewan serta 19 orang Staf Sekwan.

Lanjut dr.Meliati,Vaksinasi dengan dosis kedua akan kembali dilaksanaka,pada tanggal 20 April 2021 mendatang,”ujarnya.

Untuk memenuhi target Vaksinasi ini,kami selaku tenaga kesehatan UPT.Puskesmas Muara Teweh,selalu tetap disiplin dalam melaksanakan tugas pokok Kesehatan,pakai masker,cuci tangan jaga jarak,”harap Kepala UPT.Puskesmas Muara Teweh.  (SS).