Barito Utara.Gempurnews.com-Bupati Barito Utara,H. Nadalsyah melantik dan mengambil sumpah janji jabatan,12 orang PNS pejabat fungsional lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara.Sekaligus menyerahkan secara simbolis,SK pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).Pelantikan telah dilaksanakan di Aula Bappedalitbang Muara Teweh,Selasa(6/4/21). 

Acara Pelantikan Pejabat fungsional tersebut,dihadiri Wakil Bupati Barito Utara,Sugianto Panala Putra,SH.Asisten Sekda serta Kepala Perangkat Daerah dan PNS yang dilantik dan perwakilan P3K yang menerima SK.

Dalam laporannya,Kepala BKPSDM, H.Fakhri Fauzi, S.Ag,MH menyampaikan bahwa pejabat fungsional yang dilantik,terdiri dari 6 orang pengawas dan 6 orang pengelola pengadaan barjas, sedangkan untuk jumlah PPPK sebanyak 27 orang. 

“Pelantikan yang dilaksanakan ini,sesuai  rekomendasi dari Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia,Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia,”jelas Fakhri.

Bupati Barito Utara,H. Nadalsyah menyampaikan bahwa,pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat, merupakan pengangkatan dalam jabatan fungsional P2UPD dan PPBJ dengan mekanisme penyesuaian inpassing. 

Bupati menjelaskan,peran P2UPD dan PPBJ demikian strategis dalam rangka terwujudnya. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik daerah secara transparan, profesional dan akuntabel. 

“Saya ingatkan bahwa dalam melaksanakan amanah,kepercayaan, tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat fungsional P2UPD dan PPBJ maupun sebagai PPPK,hendaknya saudara selalu berupaya meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kualifikasi yang dimiliki,”tegas H. Nadalsyah.

Khusus kepada PPPK, Bupati berpesan agar senantiasa mensyukuri, ikhlas dan bekerja secara profesional,sehingga mampu berkontribusi bagi kemajuan daerah Kabupaten Barito Utara. “Semoga Allah SWT.Tuhan Yang Maha Esa,selalu meridhoi dan memberikan petunjuk serta memberikan bimbingan kepada kita sekalian,dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa,negara,dan masyarakat.Terutama untuk Kabupaten Barito Utara yang kita cintai,” tutup H.Nadalsyah.  (SS)

BARITO UTATARA — Kodim 1013 Muara Teweh memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 Persit Kartika Chandra Kirana di Aula Makodim 1013 Muara Teweh Jl.A.Yani,Selasa (6/04/21).

Komandan Kodim 1013 Muara Teweh, Letkol Kav. Rinaldi Irawan,M.Han selaku pembina Persit KCK cabang XXXIX dalam sambutannya menyampaikan, jika persit KCK Cabang XXXIX Kodim 1013 Muara Teweh, konsisten meningkatkan kreativitas dqn produktivitas untuk menciptakan keluarga yang mandiri dan tangguh di masa Pandemi.

Sebagai organisasi yang bernaung di dalam tubuh TNI AD, Persit KCK telah memberikan manfaat yang besar, utamanya dalam membantu pembinaan rumah tangga Prajurit dan PNS TNI AD, kata Rinaldi.

Dikatakannya, seluruh anggota Persit harus dapat memberikan dukungan yang positif, bagi suami dalam melaksanakan tugasnya serta dapat mewujudkan keluarga Prajurit yang sejahtera, karena organisasi ini adalah, organisasi yang kinerjanya banyak digerakkan oleh motivasi dan keinginan dari berbagai peran yaitu, sebagai Istri Prajurit, ibu rumah tangga dan warga masyarakat.
 

“Agar tetap ada peningkatkan kreativitas dan produktivitas, untuk menciptakan keluarga yang mandiri dan tangguh dimasa pandemi,setiap kegiatan Persit Kartika Chandra Kirana.ke depan dirancang untuk tetap memperhatikan, keseimbangan antara Istri Prajurit,ibu rumah tangga, warga masyarakat dan warga negara,”harap Dandim 1013 Muara Teweh dan Ketua Persit KCK.Ny.Ida Rinaldi Irawan.  

Selain itu upayakan menyiapkan program kegiatan yang bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh anggotanya dengan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga utamanya pendidikan putra-putrinya sebagai pewaris masa depan,”tegas Dandim 1013 Muara Teweh.  (SS).

BARITO UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, menggelar Rapat Paripurna II dalam rangka pemandangan umum fraksi DPRD terhadap pidato pengantar Bupati Barito Utara, atas dua buah Raperda tentang Perubahan ketiga atas Perda nomor.1 tahun 2011, tentang pajak daerah dan Perubahan kedua atas Perda nomor. 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Barito Utara. Sidang Paripurna II tersebut telah dilangsungkan pada ruang rapat Paripurna Gedung DPRD, Senin (5/4/21).

Sidang Paripurna II dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Parmana Setiawan, ST di dampingi Wakil Ketua II, Sastra Jaya serta diikuti anngota Dewan dari masing-masing Fraksi dan dihadiri Wakil Bupati Barut Sugianto Panala Putra, SH berserta Sekda, Asisten Administrasi Umum, FKPD dan Kepala Perangkat Daerah.

Wakil Ketua I, Parmana Setiawan, ST menyebutkan bahwa sesuai ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor.13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, agar dapat melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima.

Dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan dan pelaksanaan Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. 

“Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Selanjutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan Perda, Peraturan Kepala Daerah atau kebijajan strategis Kepala Daerah,” jelas Wakil Ketua I, Parmana Setiawan.

Dalam Pidato pengantar Bupati Barito Utara yang dibacakan melalui Wakilnya Sugianto Panala Putra, SH menyampaikan, bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan belanja daerah, sesuai kebijakan umum keuangan daerah digunakan untuk kegiatan belanja operasi, meliputi belanja Pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga.Sedangkan belanja modal meliputi belanja peralatan dan mesin, belanja aset tetap lainnya.

Pemda Barito utara dalam hal ini eksekutif besama-sama dengan legislatif terus berupaya secara Konkrit dan terukur dalam memenuhi kebutuhan nyata masyarakat, sesuai potensi yang ada. Sehingga pada gilirannya masyarakat dapat dilayani dengan baik, melalui kebijakan anggaran yang tepat terhadap aspirasi masyarakat sebagai konsekuensi dari kewajiban masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

Dalam Rapat Paripurna I disampaikan Pemandangan Umum, Fraksi-Fraksi pendukung DPRD atas Pidato Pengantar Bupati Barito Utara, tentang dua buah Raperda dan diakhiri dengan penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Bupati Barito Utara tahun 2020.  (SS).

BARITO UTARA — Managemen PT.Bharinto Ekatama(BEK) akhirnya mau angkat bicara terkait Konpensasi ganti rugi lahan warga Desa Benangin, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara,Kalimantan Tengah(Kalteng) waktu Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPRD Barito Utara, Senin (5/4/21).

Terkait masalah konpensasi ganti rugi lahan warga desa Benangin, Kalteng.PT BEK melalui legalnya, hanya mampu membayar Rp.30 juta satu hektar, berbeda seperti tali asih alias ganti rugi lahan warga di Kaltim yang dihargai Rp.60 juta satu hektarnya.

“Kami hanya sanggup memberikan tali asih terkait lahan warga Kalteng sebesar Rp.30 juta, ada dua alasan terkait kebijakan itu, pertama, ada audit tim GAKKum LHK untuk tidak boleh memberikan kebijakan tali asih atau ganti untung, kedua,dikarenakan penyesuaian dengan kondisi bisnis perusahaan,” kata Kuasa Hukum PT.BEK, Agus Tinus, dihadapan anggota DPRD Barito Utara, Senin siang.

Namun akhirnya, Agus bersuara sejujurnya, setelah, ada seorang warga Kecamatan Damai, Kaltim, bernama Saptianus, hadir di RDP, dia mengakui menerima pembayaran ganti rugi lahan Rp.60 juta satu hektar.

“Di Kaltim tali asih tahun  2005-2006 mulanya Rp.10 juta satu hektare, dan kemudian dinaikkan menjadi Rp.60 juta, lalu turun lagi di tahun 2017 menjadi Rp.30 juta, karena disebabkan kondisi bisnis perusahaan, ntinya, terkait tali asih di Kalteng, kami tetap memutuskan Rp.30 juta per hektar,”kata Agus Tinus.

Terkait jawaban itu, sejumlah anggota DPRD meluncurkan pertanyaan ke managemen PT.BEK.  Politisi dari partai Gerindra, H.Tajeri misalnya, mempertanyakan kebenaran dari perintah Tim Gakkum LHK terkait larangan memberikan tali asih.

“Kalau bisa managemen PT BEK memberikan copian atau dokumen yabg sah,terkait larangan Tim Gakkum LHK.Kita akan telusuri dan pertanyakan ini nantinya.aneh tapi nyata, perusahan lain yang sama punya ijin PKP2B di daerah ini,malah bisa ganti rugi lahan warga senilai ratusan juta rupiah dalam satu hektar.”Kenapa Beda,” tanya H.Tajeri.

Wakil Ketua I DPRD Barito Utara,Parmana Setiawan,ST mengaku kaget dan baru pertama kali mendengar larangan dari Tim Gakkum LHK pusat, melarang membayarkan tali asih terkait lahan warga desa Benangin, Waket I heran, sangat bertentangan dengan peraturan.

“Disini ada hak ulayat, hak adat dan hak masyarakat mengelola hutan.Sama dengan PT. BEK yang sebenarnya hanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Gutan(IPPKH),bukan memiliki utuh lahan. Mohoon kami diberi copyan dokumen dari Gakkum LHK itu, biar kita pelajari.Karena terkait ini menjadi bom waktu di daerah kita Barito Utara,”ujar Parmana.

RDP yang digelar pun rada tersendat,karena warga menolak dan minta disamakan pembayaran dengan warga di Kaltim. Malah dalam kesimpulan rapat,lagi-lagi managemen PT.BEK membuat hal baru pertama kali terjadi, menolak menandatangani kesimpulan rapat.

Pimpinan sidang RDP, Wakil Ketua I DPRD Barito Utara Parmana Setiawan,ST saat menjelaskan ke managemen PT.BEK terkait penolakan tanda tangan kesimpulan rapat mengatakan,hak perusahana tidak mau tanda tangan.Karena inipun tidak ada dasar hukum,anadai kata dipidana atau tidak jika tidak tanda tangan.

“Hanya saja, kami kecewa berarti kesimpulan RDP hari ini terkait permasalahan PT.BEK dengan warga menjadi sia-sia, dan pihak perusahaan juga tak menghargai sama sekali DPRD Barut,” tegas Parmana.   (SS).

BARITO UTARA — Bupati Barito Utara,H. Nadalsyah bersama Ketua DPRD,Ir.Hj.Mery Rukaini, M.IP dan Sekretaris Daerah,Ir.H.Jainal Abidin, M.AP menghadiri Rapat Kordinasi Program Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah se-Kalimantan Tengah tahun 2021 yang pelaksanañya diaula Palangka Raya Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah,Senin(5/4/21). 
Rakor dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, dihadiri oleh Direktur Wilayah III Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Brigjen Polisi.Bahtiar Ujang Purnama, Bupati, Walikota, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah serta Inspektur se-Kalimantan Tengah, perwakilan Ombudsman, Pertanahan dan Perbankan.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalteng menyampaikan tiga arahan yakni, Pemerintah Provinsi dan Pemkab,kota harus berperan aktif dalam mendukung dan menjalankannya, seluruh entitas yang memiliki tanggung jawab dan peran, segera melakukan akselerasi kinerja sesuai dengan indikator yang ditetapkan serta  meningkatkan,koordinasi dan komunikasi antar instansi untuk memperkuat Pemerintah,dalam mencegah dan memberantas korupsi di Kalimantan Tengah. 

Direktur Wilayah III, Bahtiar menyampaikan bahwa KPK mengedepankan edukasi dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Kehadiran kami disini untuk bapak,ibu semua dalam upaya pemberantasan korupsi khususnya di Kalimantan Tengah,”jelas Bahtiar. 

Berkaitan dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, KPK berkoordinasi dan berkomunikasi terkait dengan tugas pokok,yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

“Saya mempunyai tanggung jawab moril di enam wilayah supaya para kepala daerah dan kepala perangkat daerah tidak akan korupsi,”kata Bahtiar.

“Peringkat Indonesia saat itu,berada pada urutan 85 tahun 2019 dan urutan dunia ditahun 2020 berada pada peringkat 102.Terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya,di Kalimantan Tengah agar nantinya dapat diminimalisir atau bisa dihilangkan,”harap Bahtiar.   (SS).