JAKARTA— Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka pendidikan Sespimti Dikreg ke-30 dan Sespimen Dikreg ke-61 tahun 2021.

Dalam arahannya, Sigit lebih menekankan agar jalannya pendidikan menerapkan protokol kesehatan mengingat situasi saat ini masih pandemi Covid-19. Jangan sampai muncul kluster baru Covid-19 di sektor pendidikan.

Mantan Kabareskrim Polri ini juga meminta seluruh peserta didik memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada secara optimal.

Hal ini penting, guna mengembangkan potensi kepemimpinan tingkat tinggi dan menengah, sehingga seluruh peserta didik memiliki konsep strategis yang unggul dalam mengelola organisasi.

“Bangun jaringan komunikasi dan kerja sama yang solid antar peserta didik sebagai bekal dalam mendukung pelaksanaan tugas kedepan serta mewujudkan kemajuan institusi Polri,” kata Sigit Prabowo dalam arahanya, Selasa (23/3/2021).

Kapolri juga berharap agar seluruh peserta didik memaknai proses pendidikan sebagai media pengembangan diri dalam membentuk kepribadian pemimpin yang kuat, jujur, dan visioner serta mampu menjadi role model pimpinan Polri yang akan datang.

Pendidikan Sespimti Dikreg ke-30 tahun 2021 ini diikuti oleh 150 orang yang terdiri dari 117 anggota Polri dan 33 peserta didik tamu dari instansi lain seperti TNI, Kemenkumham dan Kejaksaan Agung. Peserta Sespimti ini bertambah dari kuota awal 90 peserta.

Sementara Sespimen Polri Dikreg ke-61 tahun 2021 sebanyak 270 orang yang terdiri 248 peserta dari Polri dan 22 orang peserta tamu dari TNI.

Tidak hanya menekankan kepada peserta didik, Kapolri juga memberikan arahan dan pesan kepada Kalemdiklat dan tenaga pendidik agar dapat memberikan keteladanan kepada peserta didik lantaran hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab moril seorang pendidik.

Ia juga meminta agar tenaga pendidik meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan menuju pendidikan Polri yang berkelas dunia (World Class Standard)

“Optimalkan proses transfer of knowledge dan transfer of value guna memperkaya peserta didik dengan ilmu pengetahuan, wawasan, moral, dan karakter yang unggul,” tutupnya. (*)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan launching tilang elektronik atau Elektronic Traffic law enforcement (Etle) nasional tahap I.

Dalam launching tahap pertama ini, ada 12 Polda dengan 244 kamera tilang elektronik yang bakal dioperasikan mulai hari ini.

Launching Etle tahap 1 digelar di gedung NTMC Polri, Jakarta, Selasa (23/3/2021) yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung  Muhammad Syarifuddin dan Jaksa Agung TB. Hassanudin turut dalam penandatangan Memorandum Of Understanding (MoU) penegakan hukum.

Selain itu Menpan RB Tjahjo Kumolo, Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Dirut Jasa Raharja Budi Raharjo dan beberapa perwakilan instansi lain turut hadir.

Secara virtual Jajaran Dirlantas dari Polda  se-Indonesia juga mengikuti acara Launching Etle Nasional Tahap Pertama ini.

Etle Nasional ini merupakan salah satu implementasi Korlantas Polri yang dipimpin Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono dalam mewujudkan salah satu program prioritas Presisi atau prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam paparannya mengatakan kehadiran tilang elektronik Nasional ini untuk meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya.

Kapolri ingin masyarakat lebih waspada dan tertib berlalulintas karena adanya Etle dapat memantau perilaku pengendara.

Kapolri menegaskan program ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan program keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas ( Kamseltibcarlantas)

“Tentunya perlu ada upaya penegakan hukum agar proses pelaksanaan kegiatan para pengguna jalan betul-betul bisa disiplin, bisa mengutamakan keselamatan dan tentunya menghargai masyarakat lain sesama pengguna jalan,”terang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Di sisi Polri, Jenderal Sigit menekankan upaya penegakan hukum yang transparan lewat Etle. Mantan Kabareskrim ini berharap sistem Etle dapat mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus pemanfaatan teknologi informasi.

“Di sisi Kepolisian, program Etle adalah bagian dari kami untuk melakukan penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi,”jelas Kapolri.

Kapolri juga menegaskan pihaknya akan terus memperbaiki sistem sehingga ke depan penegakan hukum Kepolsian khususnya lalu lintas di jalan tidak perlu berinteraksi langsung dengan masyarakat.

“Tentunya kita sering mendapatkan komplain terkait dengan masalah proses tilang yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota, yang kemudian berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang,” jelas Kapolri.

Etle nasional ini dapat menindak 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya pelanggaran traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, pelanggaran menggunakan ponsel, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran keabsahan STNK, pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu.

Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem Etle juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tidak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi face recognition yang sudah ada di sistem Etle.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono mengungkapkan jajaran Korlantas masih terus bekerja agar penerapan Etle bisa rampung di 34 Polda. Istiono mengatakan sistem Etle terintegrasi dari Polres, Polda hingga Korlantas Polri.

“Konsen tahap pertama ini tentunya akan ditindaklanjuti dengan launching kedua nanti rencananya. Akan kita bangun di 10 polda berikutnya, yang kita rencanakan nanti sekitar 28 april kita resmikan launching kedua, nanti secara bertahap, akan kita laksanakan,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Isitiono.

“Secara teknis di lapangan kita terus bekerja untuk merampungkan program ini secara bertahap hingga 34 polda nanti terpasang semua. Di semua titik yang perlu kita pasang Etle tentunya berdasarkan maping dan analisis kita. Titik mana yanf paling krusial dan perlu kita pasang Etle di situ,” sambung dia.

Kakorlantas menjelaskan Etle nasional mendeteksi seluruh kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Istiono berharap kesadaran masyarakat akan taat berlalu lintas semakin tinggi dengan kehadiran Etle.

“Semua kendaraan yang melanggar intinya kefoto, kepotret, mau nomor khusus, nomor apa saja, pake nomor TNI itu kepotret. Kalau TNI nanti urusannya dikonfirmasi ke temen-temen, kita sudah kerjasama bagaimana mekanismesnya untuk teman-teman TNI, ada konfirmasi disitu,” tuturnya.

Berikut 12 Polda yang sudah menerapkan Etle di launching tahap 1 :

1. Polda Metro Jaya
2. Polda Jawa Barat
3. Polda Jawa Tengah
4. Polda Jawa Timur
5. Polda Jambi
6. Polda Sumatera Utara
7. Polda Riau
8. Polda Banten
9. Polda D.I.Y
10. Polda Lampung
11. Polda Sulawesi Selatan
12. Polda Sumatera Barat

“Ini bagian dari kesadaran masyarakat dalam membangun hukum itu sendiri,” pungkas Kapolri. (*)

JAKARTA – Lingkungan dan air yang tidak terawat bisa menjadi musuh, tapi sebaliknya jika dirawat dengan baik maka akan menjadi kawan.

Demikian disampaikan Wakil Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo melalui keterangan resmi pada Senin (22/03/2021).

Kementerian PUPR melakukan penanaman pohon di sekitar area infrastruktur nasional dalam rangka perayaan Hari Air Dunia ke 29.

“Perayaan Hari Air Dunia ini bertujuan untuk mningkatkan pemahaman publik terkait dengan pentingnya air,” terangnya.

Menurutnya, hal tersebut penting agar masyarakat dapat memberikan konstribusi dalam menjaga sumber daya air (SDA) nasional.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman, menjelaskan jumlah bibit pohon yang ditanam.

“Jumlah pohon yang ditanam sebanyak 66.625 bibit dari berbagai jenis dengan tinggi minimal 1 meter,” kata Sudirman.

Sudirman melanjutkan, pihaknya berkomitmen untuk menanam pohon tersebut di semua jenis infrastruktur di dalam negeri.

“Jenis pohon yang akan ditanam pada dasarnya ada dua jenis, yaitu pohon untuk memperkuat infrastruktur dan pohon produktif yang bernilai ekonomi,” ujarnya.

“Terutama dari buah atau daunnya, antara lain durian, mangga, pete, jengkol, alpukat, nangka, rambutan, jambu, dan banyak lagi sehingga diharapkan mampu membantu perekonomian masyarakat setempat,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa air akan memberi manfaat jika dikelola dengan baik karena setiap tetes air mengandung makna kehidupan.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah melakukan kegiatan penanaman pohon yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas,” katanya. (jen)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambangi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/3/2021).

Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat untuk meningkatkan sinergitas soal keamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Penguatan itu dilakukan di satuan jajaran TNI AL dan Polri.

“Sinergitas kerjasama di operasi utamanya amarinir dan Brimob, Lantamal dengan Polair,” kata Sigit dalam pertemuannya bersama KSAL.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri dan KSAL juga mendiskusikan soal maraknya kejahatan tindak pidana narkoba yang diselundupkan melalui jalur laut atau perairan. Modus pelaku kejahatan itupun untuk mengelabui petugas saat ini beragam, misalnya menyimpan barang haram itu dengan dibungkus kemasan teh.

Mantan Kabareskrim Polri itu menekankan, dalam penanganan kasus kejahatan di perairan perlu adanya penguatan sinergitas di tingkat bawah hingga atas. Mengingat saat ini banyak jalur perairan dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan.

Oleh sebab itu, Sigit menyebut, perlu adanya pembahasan soal dilakukannya pelatihan bersama antara personel Polri dan TNI AL dalam mengamankan perairan Indonesia.

“Bagaimana ada kegiatan pelatihan bersama ada integrasi di tingkat pelaksana. Minimal pernah ada pelatihan bersama,” ungkap mantan Kapolda Banten ini.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono berpandangan perlunya meningkatkan sinergitas antara TNI-Polri dalam memberangus kejahatan.

“Kerjasama sinergitas AL dengan polisi terutama Polair. Kewenangan yang bukan AL diserahkan ke Polisi. Hal seperti ini dikembangkan dan di tingkatkan dalam sinergitas,” ucap Yudo.

Dengan munculnya fenomena kejahatan di perairan itu, Yudo pun sepakat perlu adanya integritas dari jajaran TNI dan Polri dalam melaksanakan tugasnya. (tim)