Oleh: Dianilia*)
Apasih covid-19? Sudah pasti familiar di tahun 2020 ini. Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus acute respiratory syndrome Coronavirus 2 (SARS- CoV- 2) yang dimana virus ini dapat menyebabkan ganguan sistem pernafasan, mulai dari gejala gangguan yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneunomia atau bahkan hingga merenggut nyawa. Covid-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada akhir bulan Desember 2019 dan masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 , saat itu Presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit Covid-19 yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama diduga berawal dari pertemuan dua perempuan tersebut dengan warga negara Jepang yang masuk ke Indonesia dalam club dansa. Beberapa kebijakan penanganan dengan sigap disiapkan pemerintah agar tidak menjangkit banyak masyarakat. Akhirnya pemerintah inisatif mengeluarkan kebijakan social distancing, hinnga lock down atau dikenal dengan istilah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Disitulah hampir semua tatanan kehidupan berubah, dunia terlihat seperti dunia yang tak seperti biasanya, masyarakat diminta berdiam diri dirumah. masyarakat diminta mentaati program stay at home, study at home, work from home, and pray at home yang diserukan pemerintah dan dibantu oleh sejumlah ulama yang ada di Indonesia.
Sebagian masyarakat mendukung dan menaati kebijakan tersebut, tapi tak sedikit masyarakat menentang kebijakan tersebut. Pro kontra pun muncul, banyak yang berkeluh kesah bahwa jika hanya dirumah tidak bisa makan, belajar atau kerja dirumah terkendala kuota internet dan sinyal, beribadah dirumah mengurangi kadar keimanan, dan masih banyak tanggapan dari masyarakat yang kontra tersebut. Menanggapi hal itu pemerintah berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat, mulai dari BLT, kuota gratis, sampai penangguhan cicilan. Namun tak semudah membalikkan telapak tangan, semua itu juga masih menimbulkan kontra baru. Masalah pertentangan dalam kebijakan PSBB salah satunya dalam seruan beribadah dirumah sangat menimbulkan perdebatan, banyak masyarakat yang tetap bersikeras untuk sholat berjamaah di Masjid. Mereka beranggapan bahwa tidak boleh menutup atau meninggalkan sholat berjama’ah di masjid, sampai ada juga yang bilang kalau takut ke masjid sama saja beriman kepada Covid-19, Na’uzubillah. Padahal anjuran ibadah dirumah tersebut telah dikuatkan dengan Fatwa MUI dan merupakan sebuah keputusan yang sudah dipertimbangkan dengan baik, tentu saja yang membuat fatwa tersebut adalah para ulama-ulama besar yang sangat memahami syari’at islam.
Dalam kondisi pandemi Covid-19 konsep pelaksanaan ibadah dirumah bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sholat berjamaah di masjid biasanya diikuti oleh banyak orang yang tidak diketahui apakah dia terinfeksi virus Corona atau tisak, dan juga bahkan diikuti oleh orang tidak diketahui apakah dia berasal dari daerah zona merah atau bukan. Dikarenakan obat Covid-19 belum ditemukan, maka salah satu cara untuk memutus penyebaran Covid-19 yaitu dengan tidak berada ditengah orang banyak yang tidak kita ketahui kondisi kesehatannya dan kita diminta untuk mencegah dengan menghindari kontak fisik dan kerumunan massa. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah di tengah pandemi Covid-19 dipusatkan di rumah demi menjaga keselamatan jiwa diri sendiri dan orang lain karena menolak mafsadat lebih didahulukan daripada meraih manfaat.
Dimasa pandemi yang menghebohkan dunia dan menimbulkan pro kontra dari berbagai kalangan ini, hendaknya sebagai masyarakat beragama kita harus bijak dan tetap waspada serta hati-hati agar tidak mudah tersulut emosi serta terprovokasi hingga menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan masyarakat lainnya. Apalagi diera digital saat ini, semua cuitan yang kita posting di social media selalu disaksikan banyak mata, jangan sampai cuitan kita menimbulkan polemik yang membuat kekacauan.
Hingga kini di penghujung 2020 covid-19 di Indonesia masih menjadi sebuah kasus yang belum bisa terpecahkan, pada bulan desember, tepatnya tanggal 9 Desember 2020 kemarin indonesia serentak melaksanakan pilkada pada masa pandemi yang berpotensi menaikan grafik penularan covid-19. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Pilkada 2020 tidak berpengaruh terhadap kenaikan kasus COVID-19. “Tidak ada kaitan sebenarnya,” katanya dalam rapat pemantauan pelaksanaan pencoblosan, Rabu (9/12/2020) lalu. Namun seorang pejabat otoritas kesehatan lokal menyebut terjadi peningkatan risiko sepekan setelah pencoblosan karena “klaster pilkada.”
Pada hari pemilihan, Satgas COVID-19 Serang mencatat ada 1.047 kasus terkonfirmasi. Angkanya bertambah 190 atau menjadi 1.237 pada Senin (14/12/2020). Seminggu sebelum pencoblosan (2/12/2020) ada 956 kasus terkonfirmasi, kemudian bertambah 91 pada hari pencoblosan. Di Tangsel, awalnya ada 3.037 kasus terkonfirmasi. Kemarin bertambah menjadi 3.248. Sementara Pandeglang pada hari pencoblosan terdapat 386 kasus kumulatif dan kemarin menjadi 492.
Di Tangsel, Ketua KPUD Bambang Dwitoro terkonfirmasi COVID-19 sehari sebelum pencoblosan dan meninggal dunia pada Sabtu (12/12/2020). Pada hari kematiannya, KPUD Tangsel menggelar tes swab massal ke seluruh pegawai. Sebelum Bambang, pada September lalu, Komisioner KPUD Tangsel lain, Achmad Mujahid Zein dan seorang stafnya juga terkonfirmasi COVID-19.
Di Jawa Timur, terdapat empat daerah yang berubah warna risiko dari oranye menjadi merah. Tiga di antaranya adalah wilayah yang menggelar pilkada, yaitu Banyuwangi, Tuban, dan Kediri. Sementara Jember dan Kota Blitar telah menjadi zona merah sejak hari pencoblosan. Di Blitar, sepanjang 12-13 Desember, terdapat penambahan 20 kasus dan 11 di antaranya adalah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sebelumnya reaktif tes rapid pra-pemungutan suara.
Di Jawa Tengah, ada 14 daerah yang berubah menjadi zona merah setelah 9 Desember dan sembilan di antaranya menggelar pilkada, yaitu Kota Surakarta, Blora, Kebumen, Kendal, Rembang, Semarang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo.
Selanjutnya peran kita sebagai warga negara yang baik peran salah satunya menerapkan perilaku moderasi agama saat pandemi yang terdiri dari:
Pertama, bersikap sabar dan tawakal menghadapi musibah covid-19 dan yakin adanya hikmah di dalammya salah satu hikmah yang bisa kita lihat dari kebijakan pemerintah yang memerintahkan masyarakat beraktivitas di dalam rumah pada masa pandemi memberikan dampak positif bagi lingkungan, menurunnya kendaraan bermotor yang berlalu lalang di jalan raya berpotensi mengurangi polusi udara, oleh sebab itu semakin sedikitnya gas karbon yang dikeluarkan sebagai hasil emisi kendaraan bermotor berdampak baik bagi pemanasan global, karena karbon adalah penyumbang terbesar pemanasan dilingkungan bumi ini. . Dan kita harus yakin adanya hikmah yang lain karena segala sesuatu telah tertulis di dalam kitab lahul Mahfudz. “ Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (lauhul Mahfudz) sebelum kami menciptakanya. Sesungguhnya yang demikian mudah bagi kami.” (Qs. Alhadid: 22).
Kedua, senantiasa mengikuti anjuran protokol dari pemerintah, pakar dan pihak berwenang dalam penanganan covid-19.
Ketiga, Mengutamakan keselamatan manusia (bersama dari pada individu) sesuai dengan kaidah fiqih Darul Mafasid Aula min jaibil Masholih atau menghilangkan kemudharatan itu penting dibandingkan harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat.
Keempat, Berperilaku saling tolong-menolong dalam mengatasi covid 19, dengan perilaku tolong menolong yang tulus dan hati yang ikhlas tanpa dibatasi suku, ras, agama, dan status sosial. Hal ini akan memperkuat ukhuwah setanah air dan ukhuwah sesama manusia dalam menunjukan betapa umat islam mempuyai rasa solidaritas yang tinggi.
Dengan menerapkan perilaku moderasi beragama di masa covid-19 tersebut semoga kita bersama dapat cepat kembali merasakan aktifitas normal sebelum adanya covid-19 Aamiin.
Penulis adalah: Mahasiswi Universitas UIN Walisongo Semarang
