Bondowoso-Dalam rangka meningkatkan kapasitas operator Desa se Kabupaten Bondowoso untuk menggunakan keuangan Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) menggelar peningkatan kapasitas operator Desa tahun 2022 di gedung Sabha bina Praja 1. Selasa (08/11/2022).
Dalam kegiatan ini dihadiri oleh beberapa pihak diantaranya kepala DPMD Hj.Haeriyah Yulianti, Sekertaris Daerah (Sekda) Bondowoso Bambang Soekwanto dan Asisten 1. Mahfud Junaidi.
Ketika dikonfirmasi awak media kepala Dinas PMD Bondowoso Hj.Haeriyah Yulianti menjelaskan bahwa operator Desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam peningkatan kapasitas Desa.
“Oleh karena itu operator Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan kapasitas di Desa, hampir semua kegiatan yang berkaitan dengan administrasi menjadi tugas operator Desa” jelas Haeriyah.
“Lebih lanjut Bunda Haeriyah itu juga menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada para operator Desa terkait dengan regulasi regulasi yang berkaitan dengan administrasi Desa.
“Maka kami juga melaksanakan bimtek ini dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih kepada mereka terkait dengan regulasi regulasi yang harus mereka pedomani dalam rangka pengelolaan keuangan di Desa” ungkapnya.
Tak hanya itu Kadis PMD itu juga mengatakan bahwa Kabupaten Bondowoso dalam hal penyaluran dana Desa ke rekening kas pemerintahan (Kaspem) merupakan peringkat 1 se Jawa timur.
“Alhamdulillah untuk Bondowoso penyaluran dana Desa ke rekening Kaspem itu di peringkat 1 Jawa timur termasuk juga penyaluran BLT DD nya” ungkapnya.
Di informasikan bahwa seluruh peserta dalam kegiatan ini melibatkan 209 orang operator Desa sekabupaten Bondowoso dan pesertanya di bagi menjadi dua gelombang 114 diantaranya hadir di gelombang pertama dan sisanya akan hadir di gelombang kedua pada kamis, 10 November 2022.”pungkasnya. ( dar)
Lumajang – Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka Darmawan didampingi Kapolsek Kedungjajang Iptu Maryanto melaksanakan giat silaturahmi sambang desa dan dialogis di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Rabu (9/11/2022).
Dalam kegiatan tersebut Kapolres memberikan himbau Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat (HARKAMTIBMAS) kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.
Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka Darmawan mengatakan, kegiatan silaturahmi dan memberikan himbauan tentang harkamtibmas kepada Tomas, Toga, dan Toda agar situasi di desa tetap Kondusif dan jangan sampai terprovokasi dengan adanya berita hoax yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
“Pendekatan dan menjalin silaturahmi kepada tomas, toga, dan toda untuk bisa membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan Situasi yang aman dan kondusif,” ujarnya.
Dewa berharap hubungan petugas kepolisian dengan para tokoh-tokoh Desa selalu terjaga dengan humanis.
“Maksud tujuan kunjungan disamping bersilaturahmi juga sampaikan dialogis Kamtibmas memohon dukungannya dan kerjasama dalam menjaga situasi di wilayah desa Wonorejo,” jelas Kapolres. (Hms)
Lumajang – Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K M.H memimpin giat pelatihan keterampilan dan etika pelayanan publik, di ruang eksekutif Polres Lumajang, Rabu (9/11/2022).
Kegiatan dalam rangka mendukung Quick Wins Presisi itu, dihadiri oleh seluruh polsek jajaran dan perwakilan anggota Polres Lumajang, berikut mendatang nara sumber Herni Herawati, yang notabenenya sebagai Asisten Manager Operasional Bank BRI Kantor Cabang Lumajang.
AKBP Dewa meminta seluruh anggota harus serius, dalam menyerap materi yang disampaikan oleh pemateri. Menurutnya sangat penting dikarenakan implementasi nantinya berkaitan langsung dengan pemberian pelayanan pada masyarakat.
“Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita harus menyiapkan diri dulu, artinya siap diri, siap Mako artinya kantornya juga harus bersih dan nyaman. Bila perlu di meja pelayanan minimal ada minuman ataupun permen agar masyarakat bisa menikmati pelayanan kita,” ucap AKBP Dewa.
Selain itu, petugas jika menerima laporan dari masyarakat, diminta olehnya baik, dengan cara yang mengedepankan 5-S, meliputi senyum, sapa, salam, sopan dan santun.
“Hindari main handphone saat menerima laporan, gunakan bahasa tubuh yang baik. Ingat masyarakat yang datang ke kantor Polisi bukan hanya mengurus surat surat seperti SKCK ( Surat Keterangan Catatan Kepolisian ), ada juga yang sedang bermasalah. Maka dari itu, kita harus empati dan melayani masyarakat dengan baik,” pesan dia.
Diwaktu yang sama, Kapolres Lumajang juga memberikan cinderamata pada nara sumber, sebagai bentuk apresiasi dan perkuatan sinergitas. Begitu juga sebagai bentuk tali kemitraan, mewakili BRI Cabang Lumajang Herni Herawati juga melakukan hal yang sama.
Lumajang – Kasat Binmas Polres Lumajang AKP Didik Sugiarto S.H bersama anggota, turun ke desa – desa bertemu warga, Rabu (9/11/2022).
Kedatangan satuan fungsi pembinaan masyarakat itu, selain guna mengimbau warga untuk terus meningkatkan kekompakan dalam menjaga kamtibmas, juga memberitahukan tentang Quick wins DDS Patroli, penyebaran brosur 110, penyebaran brosur program KANDANI di wilayah Kabupaten Lumajang.
Untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat kata Kasat Binmas, pihaknya terus menggagas pola dan langkah, agar program – program pelayanan kepolisian bisa dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakatnya.
Ada tiga lokasi yang menjadi sasaran kegiatan saay itu. Diantaranya pasar baru Lumajang, Desa Kutorenon dan Desa Karangsari Kabupaten Lumajang.
“Kegiatan ini nanti akan dilakukan bertahap hingga merata di pelosok Kabupaten Lumajang atau wilayah hukum Polres Lumajang,” ungkap Kasat Binmas.
Didampingi tiga anggotanya saat itu, Kasat Binmas senada membaur kedekatan antara Polri dengan masyarakat.
“Sosialisasi ini, dilakukan sambil kami buktikan jika polri ada di tengah – tengah masyarakat. Selalu menggagas bagaimana rasa aman dan nyaman itu terbentuk, serta seyogyanya masyarakat dan polri khususnya Polres Lumajang itu tidak ada jarak, artinya dekat dan pola pikir masyarakat kami bentuk supaya paham jika kami polisi itu adalah bagian daripada pelindung dan pengayom masyarakat itu sendiri,” imbuhhya.
Terpantau, masyarakat merespon baik langkah yang diupayakan. Untuk kedepannya, Kasat Binmas Polres Lumajang menegaskan, kegiatan serupa akan terus dilakukan menyesuaikan jadwal yang sudah ditentukan dan arahan pimpinan.
Polresta Pasuruan – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Ke-17 yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 15 s/d 16 November 2022 merupakan ajang Internasional yang mampu meningkatkan kredibilitas bangsa dan juga sebagai tolok ukur keberhasilan Polri dalam pengamanan Internasional.
Seluruh mata dunia akan tertuju dalam pergelaran Internasional ini, dimana para pemimpin tinggi dunia akan hadir didalamnya seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping.
KTT G20 yang diselenggarakan di Pulau Dewata kali ini merupakan puncak dari proses dan usaha yang intensif dari seluruh alur kerja G20 (Pertemuan Tingkat Menteri, Kelompok Kerja, dan Engagement Groups) selama setahun keketuaan Indonesia dan kali ini mengangkat isu Finance Track dan Sherpa Track.
Apakah itu isu Finance Track? adalah membahas tentang masalah yang berhubungan dengan keuangan antara lain :
Kebijakan fiskal;
Moneter dan riil;
Investasi infrastruktur;
Regulasi keuangan;
Inklusi keuangan, dan ;
Perpajakan internasional.
Sedangkan Sherpa Track merupakan bahasan yang mencakup lebih luas lagi yaitu :
Anti korupsi;
Ekonomi digital;
Lapangan kerja;
Pertanian;
Pendidikan;
Urusan luar negeri;
Budaya;
Kesehatan;
Pembangunan;
Lingkungan;
Pariwisata;
Energi berkelanjutan;
Perdagangan, investasi dan industri;
Pemberdayaan perempuan.
Tidak hanya untuk kepentingan dari para Negara peserta KTT G20 saja yang ingin dapat merasakan hasil dari pembahasan tersebut, namun juga pada tingkat wilayah seperti Pasuruan menginginkan atas dampak perubahan sebagai mana yang disampaikan oleh salah satu tokoh agama di Pasuruan.
KH M. Nailur Rohman atau yang lebih dikenal dengan sapaan Gus Amak mengungkapkan harapannya agar hasil yang dicapai berdampak langsung pada pembangunan ekonomi di Indonesia, pembukaan lapangan kerja dan peningkatan transformasi digital untuk bangsa Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya dan mudah-mudahan kita semua bisa bangkit sebagai mana tema yang diusung oleh KTT G20 kali ini yaitu “Recover Together, Recover Stronger.”
Senada dengan apa yang telah diutarakan oleh Gus Amak, Drs. H. Abu Nasir, M.Ag selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan juga mengungkapkan hal yang sama yaitu dukungan dan harapan atas terselenggaranya KTT G20 agar bisa membawa dampak perubahan, dapat mengendalikan dan mengatasi krisis ekonomi global serta menghasilkan kebijakan fiskal yang berkeadilan untuk seluruh bangsa dan bisa memperbaiki infrastruktur yang ada.
Harapan yang mewakili warga Kota Pasuruan tersebut merupakan cerminan dari keinginan untuk mewujudkan perubahan yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga menciptakan kestabilan ekonomi serta ketertiban dunia.
Tak luput dari itu semua, Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat merasa perlu mengamankan perhelatan Internasional tersebut, mulai dari proses pengambilan kebijakan hingga hasil dari kesepakatan yang telah diambil dalam KTT G20.
Dalam amanat yang disampaian Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Puri Agung 2022 di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Denpasar Bali, Senin (7/11/22). Beliau mengatakan agar seluruh jajarannya yang terlibat dalam pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 bekerja profesional dan penuh tanggung jawab demi menjaga kredibilitas bangsa di mata dunia.
Kapolri juga berpesan untuk melakukan langkah-langkah pegamanan kepolisian secara humanis. Namun tetap tegas berdasarkan asas profesional, proporsional, dan akuntabilitas.(Tofa)
Sidoarjo – Program Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap PKK desa/kelurahan terus dilakukan pengurus TP-PKK Kecamatan tulangan Sidoarjo, meninjau langsung kinerja PKK desa Kebaron. Mulai dari penyusunan administrasi sampai kegiatan 10 program pokok PKK. Monev juga akan dijadikan penilaian, bagi PKK desa/kelurahan terbaik dalam pengelolaan organisasinya akan diikutsertakan dalam kegiatan serupa tingkat Provinsi Jatim.
Selain itu Monev juga dilakukan lomba pemanfaatan pekarangan. Hal itu ditegaskan Ketua TP PKK Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Sidoarjo, Ny. Sri Sunamik bersama Ketua TP-PKK Kecamatan Tulangan Sidoarjo, Ny. Wiwik Mardiyanti Didik Widoyoko di Balai Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Sidoarjo. Selasa 9/11/22.
Ny. Sri Sunarnik mengatakan, PKK didesanya saat ini harus berupaya meningkatkan kualitas kinerjanya. Peningkatan kemampuan dalam pengelolaan program dan kegiatan PKK harus dilakukan.
”Kegiatan PKK tidak hanya menyentuh kebutuhan masyarakat saja. Namun juga harus memperhatikan kelengkapan administrasinya. Pasalnya data yang ada dapat digunakan dalam proses perencanaan pengembangan 10 program pokok PKK. Hal ini sangat penting karena keseluruhan data yang diperoleh dapat dipergunakan sebagai dasar dalam proses perencanaan dan pengembangan keputusan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK,” katanya
Ia juga berharap, melalui data itu program kerja yang disusun akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga keberadaan PKK dapat dirasakan oleh masyarakat. Sesuai dengan tujuan gerakan PKK, yakni untuk memberdayakan keluarga dan masyarakat. Sehingga ibu-ibu kader PKK di desa Kebaron ini adalah motor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.
Karena upaya gerakan PKK tidak terlepas dari peran serta seluruh kader PKK di seluruh wilayah Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Sidoarjo.
”Maka kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kader yang telah bekerja keras membantu pelaksanaan 10 program pokok PKK, dan menunjang program pemerintah daerah,” pungkasnya. (Yuli)
Jombang, gempurnews.com – Jembatan penghubung desa yang berada di Desa Betek Kecamatan Mojoagung kondisinya sangat memprihatinkan. Jembatan dengan panjang 21 m dan lebar 3 m ini terletak di sisi sebelah Utara Desa Betek merupakan jembatan penghubung desa desa di sisi sebelah Utara yaitu desa Karobelah, Murukan dan Seketi.
Menurut pantauan awak media Rabu, 9 November 2022 ada kegiatan pembersihan sampah dan barongan pohon bambu yang terseret banjir dan tersangkut di pilar penyangga jembatan yang berjumlah tiga pilar dengan dibantu 1 alat berat excavator dari Dinas PUPR Jombang. Awak media juga memantau tangkis penyangga sisi sebelah Utara dan Selatan yang sudah banyak terkikis dan longsor karena Banjir.
Gempurnews mencoba mewawancarai Adi salah satu pekerja dari Dinas PUPR bagian alat berat untuk pembersihan sungai, tentang kondisi jembatan saat ini, di jelaskan mengenai kondisi jembatan sudah tidak layak karena pilar penyangganya lebih dari dua yang mengakibatkan sampah tersangkut dan mengumpul di pilarnya.
” Jembatan sudah tidak layak karena pilar penyangga jembatan seharusnya bisa satu atau dua ini lebih ya sampahnya tersangkut di tiang jembatan ” jelas Adi.
Melihat tangkis sisi sebelah Utara dan Selatan yang sudah tergerus air, di jelaskan juga kalau keadaan jembatan sudah siaga dan rawan karena tiang penyangga sudah menggantung. ” Kondisi Siaga dan rawan ya itu mas tiang jembatannya sudah menggantung” kata Adi.
Gempurnews mencoba menghubungi Kepala Desa Betek via wa mengenai jembatan Betek, jembatan penghubung sebelah Utara yang semalam diterpa banjir tapi sampai berita ini turun belum memberikan konfirmasi. ( Adi Facdiar)
BARITO UTARA- Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil (UKM) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) difasiltasi melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnakertranskop UKM) Barito Utara, menggelar kegiatan pelatihan transformasi digital menuju koperasi modern bagi pengurus koperasi dan pelatihan vokasional kerajinan berbahan dasar rotan, bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Barito Utara tahun 2022, bertempat di Aula MTsN Muara Teweh, Rabu (9/11/2022).
Pergelaran kegiatan pelatihan tersebut, dihadiri Asisten II Setda Barito Utara Dr. Ir. H.Rahmat Muratni, Kadis Nakertranskop dan UKM Barito Utara M. Mastur, SE, Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMK Kalteng yang diwakili oleh Kepala UPT Balai Pelatihan Koperasi UKM Kalteng, Ismaniah, SE unsur FKPD, kepala Perangkat Daerah, Camat Teweh Tengah, Jati Prayogo, Pimpinan Perbankandan dan peserta pelatihan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kopersai dan Uasaha Kecil Menengah(Disnakertrankop UKM) Barito Utara, M.Mastur, SE menyampaikan saat ini kita sedang dihadapkan dengan dampak pasca Covid-19 dan inflasi. Terkait hal tersebut perlu dilakukan upaya dalam rangka penanggulangan dampak pasca Covid-19 dan inflasi daerah, diantaranya adalah melalui upaya peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat.
Dikatakan Mastur, adapun yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, yakni UU nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan menengah, Permen Koperasi dan UKM RI nomor 2 tahun 2022 tentang Jukjis penggunaan dana khusus nonfisik kapasitas Koperasi usaha dan kecil.
Kegiatan bertujuan, sebagai pelatihan transpormasi digital menuju Koperasi modern bagi pengurus Koperasi Barito Utara tahun 2022. Peserta yang mengikuti pelatihan ini berjumlah 60 orang, “sambungnya.
Sementara itu Kepala Dinas Koperàsi UKM Provinsi Kalteng, dalam sambutannya dibacakan melalui Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Kalteng, Ismaniah,SE menyampaikan bahwa dilihat dari peran strategisnya, keberadaan Koperasi dan usaha mikro kecil perlu diperhatikan agar dapat menjadi wadah berusaha yang baik, dan mampu bersaing dengan perkembangan jaman yang pesat serta dapat meningkatkan kualitas masyarakat menjadi lebih baik, sehingga memberikan dampak positif pada perekonomian Nasional.
Kami merasa sangat bersyukur dan berterimakasih atas sambutan baik, dan jalinan kerjasama antara Pemprov Kalteng dan Pemkab Barito Utara dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan ini, mengingat situasi yang masih dalam masa Pandemi Covid-19, sekarang merupakan tantangan yang serius bagi perekonomian nasional khususnya bagi anggota Koperasi dan para pelaku usaha mikro dan kecil, untuk bertahan dan bangkit dari situasi sulit akibat Pandemi ini, “kata Ismaniah.
Dengan adanya pelatihan-pelatihan bagi Kopèrasi dan UKM dapat memperkuat produktivitas dan daya saing Koperasi dan UKM, sehingga dampak dari Pandemi ini dapat kita atasi bersama. Sebagai bagian dari upaya kita untuk turut serta mendukung dan mensukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), “harapnya.
Asisten II Sekda Barito Utara, Dr.Ir.M.Rakhmad Muratni, saat menyampaikan sambutan Bupati, bahwa pelatihan transpormasi digital menuju Koperasi Modern ini, bertujuan agar para peserta dapat mengerti dan mampu menerapkan teknologi digital dalam pengelolaan Koperasi, karena digitalisasi pilihannya hanya ada dua, terlibat atau terlibas.
Menurutnya urgensi dan signifikan digitalisasi Koperasi sejalan dengan tantangan di era revolusi industri 4.0 yang menuntut seluruh kegiatan ekonomi bergeser dari metode konvensional menjadi lebih modern.
Digitalisasi merupakan sebuah tuntutan agar Koperasi terus berkembang, untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota, dan bagi peserta pelatihan Vokasional kerajinan berbahan dasar rotan sesuai dengan namanya Vokasional. Saudara akan mempelajari teori dan praktek secara propesional yang berorientasi pada peningkatan keterampilan saudara, dalam mengolah kerajinan berbahan daaar rotan, “kata Asisten II.
Kiranya narasumber atau pengajar berkenaan, menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dimengertikan dan dipahami oleh para peserta, sehingga ilmu dan pengetahuan yang diterima dapat diaplikasi dengan baik.
Kepada peserta pelatihan, saudara dapat mengikuti kegiatan pelatihan ini dengan sungguh-sungguh aktif bertanya dan berdiskusi dengan pengajar yang ada, sehingga setelah mengikuti pelatihan ini seluruh peserta memiliki kompetensi pengetahuan untuk keterampilan serta dapat menerapkannya, ” harap Asisten II. (SS)
Kota Cimahi, Selasa (08/11/2022) – Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Ayis Lavilianto beserta empat anggotanya yaitu Kania Intan Puspita, Ehan Rochayati, Fredy Siagian, dan Ayi Kusnayadi dengan didampingi Kepala Dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Kadisbudparpora) Kota Cimahi Drs. Achmad Nuryana pada Sabtu (05/11/2022) kemarin menerima audiensi Pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Cimahi beserta Perwakilan Induk Organisasi Olahraga (Inorga) Rekreasi. Mereka di terima di Kantor DPRD Kota Cimahi, Jln. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No.5, Cimahi Tengah. Kehadiran KORMI dan INORGA Rekreasi tersebut dalam rangka menyampaikan asipirasi mereka terkait bantuan dana hibah. Pertemuan kali ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya pada Selasa (01/11/2022) antara KORMI) Kota Cimahi dengan Disbudparpora Kota Cimahi. Pada pertemuan itu diungkapkan bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Hibah KORMI Tahun 2023 tidak dihapuskan. Bahkan, telah diajukan sebesar Rp 1,5 miliar dan tinggal menunggu pengesahan pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cimahi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cimahi. Terkait hal tersebut, Sekretaris KORMI Kota Cimahi, Drs. R. Pramudyo, S.H. atau akrab disapa Pram sempat mempertanyakan penyebab dihapusnya RAB hibah KORMI kepada Komisi IV DPRD Kota Cimahi karena RAB Hibah KORMI itu tidak masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Cimahi. Padahal, selama ini pihaknya telah berjuang agar keberadaan KORMI statusnya sama dengan KONI dan BAPOPSI. Menurut Pram, keberadaan KORMI memiliki payung hukum yang sama dengan KONI dan BAPOPSI yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Oleh karena itu pihaknya kembali mempertanyakan kepada Komisi IV DPRD Kota Cimahi, mengapa dana hibah KORMI itu tidak dimasukkan ke RKPD, sedangkan pengajuan RAB Hibah KORMI Tahun 2023 sudah diajukan sejak Maret 2022 sesuai prosedur. Sekretaris KORMI Kota Cimahi tersebut kemudian menjelaskan kronologis proses pengajuan dana hibah KORMI. Menurut Pram, pada 5 April 2022, Disbudparpora Kota Cimahi pernah berkirim surat kepada para calon penerima hibah, termasuk KORMI. Kemudian mereka diminta untuk membuat proposal. “Kemudian pada 18 April 2022, proposal KORMI ini kami kirimkan ke Wali Kota dan tembusan kepada Disbudparpora,” ungkap Pram. Sebulan kemudian, lanjut Pram, tepatnya pada 30 Mei 2022 pihak KORMI melakukan presentase terkait usulan rencana hibah tersebut. Dua bulan kemudian, yaitu pada 6 Juli 2022, KORMI melakukan evaluasi usulan hibah dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang). Apa yang sudah dilakukan oleh KORMI tersebut telah disampaikan kepada Komisi IV. Namun, saat itu pihak Komisi IV DPRD Kota Cimahi mengatakan sudah tidak ada ruang lagi untuk memasukkan dana hibah tersebut karena tidak masuk di RKPD. “Bahkan, Komisi IV memberikan saran, dana hibah bisa diakomodir melalui titipan dana ke Disbudparpora dan KORMI menolak hal itu,” ungkap Pram. Usulan pihak Komisi IV DPRD Kota Cimahi tersebut membuat pihak KORMI kecewa. Mereka merasa dianaktirikan sehingga mereka mendesak DPRD Kota Cimahi dan Pemerintah Kota Cimahi menjelaskan pihak siapa sebenarnya yang menjegal usulan mereka sehingga tidak masuk di RKPD. Saat itu Kepala Disbudparpora menyampaikan bahwa masih ada peluang untuk mendapatkan hibah, sambil menunggu prosesnya pada 30 November 2022. Selajutnya Pram mengatakan bahwa kini pihaknya akan kembali beraudiensi dengan TAPD, Bappedalitbang, dan juga Banggar DPRD Kota Cimahi. Mereka ingin meminta penjelasan terhadap ketimpangan yang ada, mulai dari pelaksanaan penganggaran hibah di Kota Cimahi, sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi binaan ruang lingkup dan tanggung jawab Pemerintah Kota Cimahi. Terkait permasalah yang dijelaskan oleh Sekretaris KORMI Kota Cimahi tersebut ditanggapi oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Ayis Lavilianto. Saat dikonfirmasi awak media Gempurnews usai pertemuan tersebut, pihaknya membenarkan telah menerima audiensi dari KORMI yang mempertanyakan terkait anggaran hibah KORMI Tahun 2023. “Betul sekali. Hal tersebut saat ini masih dalam proses pembahasan di Banggar dan TAPD karena kegiatan itu harus masuk ke RKPD. Terkait masalah anggaran KORMI, ternyata di RKPD tidak ada. Tentu saja kami selaku anggota dewan tidak menyetujuinya kalau itu tidak ada di RKPD. Kami menyetujui anggaran untuk KORMI tersebut dititipkan di Disbudparpora,” ungkap Ayis. Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi tersebut menegaskan bahwa pihaknya tetap tidak setuju kalau pihak KORMI meminta agar anggaran untuk KORMI tetap lewat hibah. “Satu-satunya cara penyelesaian anggaran untuk KORMI yang tidak masuk di RKPD, solusinya harus dititipkan di Dinas. Jadi, anggarannya lewat kegiatan di Dinas karena itu masuk Indeks Kinerja Utama (IKU) Disbudparpora, jadi bisa di dinas, sambil menunggu keputusan di Banggar dan TAPD, terkait berapa-berapanya yang akan diberikan kepada KORMI yang dititipkan lewat Dinas,” lanjut Ayis. Berkaitan dengan pertanyaan dari pihak KORMI yang mempertanyakan alasan anggaran hibah KORMI tidak masuk di RKPD, Ayis mengatakan bahwa hal tersebut seharusnya dipertanyakan pihak KORMI ke Pemerintah Kota, TAPD, atau Bappeda. “Kami juga akan mempertanyakan hal yang sama kepada pihak Bappeda nanti karena yang mengurus masalah RKPD adalah Bappeda,” pungkas Ayis.
CIMAHI,Selasa(08/11/2022) Sekolah merupakan area publik yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat terutama anak-anak. sekolah aman bencana merupakan salah satu cara untuk melindungi anak-anak dan generasi muda dalam menciptakan kegiatan belajar mengajar yang kondusif serta aman dari ancaman bahaya yang tidak dapat dihindarkan. Untuk membekali komunitas sekolah agar memiliki pengetahuan tentang penanggulangan kebencanaan, Pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi menyelenggarakan Kegiatan Sekolah/ Madrasah Aman Bencana bertempat di Sekolah SMP Negeri 1 Kota Cimahi Jl. Rd. Embang Artawidjadja No. 12 Kota Cimahi, Selasa (08/11/2022) kegiatan SMAB direncanakan selama 4 hari dari tanggal 8 s.d 11 Nopember 2022 hari pertama sampai dengan hari ketiga pelaksanaan workshop persiapan penerapan SMAB stakeholders pendidikan dan kebencanaan, hari terakhir pelaksanaan gladi lapang/ simulasi dan evaluasi dengan menghadirkan narasumber dari BPBD Provinsi Jawa Barat dan Yayasan Indonesia Badhra Utama (Ibu) Bandung dengan diikuti 550 peserta yang terdiri dari unsur : warga satuan pendidikan SMP Negeri 1 Kota Cimahi, unsur Kelurahan karangmekar, Puskesmas Cimahi Tengah Kota Cimahi, FPRB Kota Cimahi, dan warga masyarakat kelurahan Karang Mekar Kota Cimahi. Upaya mitigasi bencana terus dilakukan dalam membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadap, kegiatan yang dihadiri dan dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Herry Z., ini menjadi sarana bagi guru dan siswa untuk belajar tentang lingkungannya serta menjadi agen untuk memberikan informasi kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Menurut Herry, hal ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat dengan literasi bencana sehingga tercipta budaya sadar akan bencana. “Kegiatan ini dilakukan agar peserta khususnya pengajar dan siswa dapat menularkan pengetahuan ke keluarga dan masyarakat sehingga dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana semua elemen dapat tersampaikan oleh sosialisasi ini”ujarnya Ia juga menyampaikan bahwa sekolah aman bencana adalah komunitas pembelajaran yang berkomitmen akan budaya aman dan sehat, sadar akan risiko, memiliki rencana yang matang dan mapan sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana. “Perlunya early warning memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi bencana, sosialisasi akan dilaksanakan secara bertahap diseluruh Sekolah Kota Cimahi” tambahnya
Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan, S.Sos dalam wawancaranya menambahkan pentingnya kegiatan ini dilaksanakan agar masyarakat lebih aware terhadap bencana melalui kelompok – kelompok dilingkungan sekolah, dalam hal ini kelompok warga sekolah, pengajar maupun murid. “Harapannya mereka ini adalah agen, mereka punya pengetahuan tentang kebencanaan yang bisa ditularkan ke lingkungan sekitar karena pencegahan dan kesiapsiagaan sama pentingnya dengan tanggap bencana, Rehabilitasi dan Rekontruksi, untuk materi yang disampaikan secara garis besar sama namun ada yang disesuaikan dengan protab” Imbuhnya
Menutup sambutannya Herry berharap melalui penerapan sekolah/madrasah aman bencana dapat menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana. Turut hadir dalam kegiatan Sekolah/ Madrasah Aman Bencana (SMAB) Dandim 0609 Letkol Inf. Hary Novana Andriyas, S.sos dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
