Sidoarjo | Gempurnews – Akibat lambatnya Pemerintah Daerah Sidoarjo Respon memperbaiki infrastruktur jalan yang berlubang, kali ini seorang pedagang Mie ayam bakso keliling menjadi korban di Jalan Kedinding RT 01, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, menghindari jalan berlubang dan gerobak motornya terguling pada Jumat (17/4/2026). Alhasil Korban mengalami luka bakar serius
Bu Suria warga setempat memberikan keterangan di lokasi insiden bermula saat korban seorang pedagang mie ayam bakso tengah melintas mengendarai gerobak sepeda motornya. Saat mencoba menghindari lubang yang menganga di badan jalan, kendaraan korban bersenggolan dengan spion sebuah mobil yang berusaha menyalipnya.
Senggolan pun terjadi dan membuat keseimbangan gerobak goyah. Beban dagangan yang berat menyebabkan motor oleng hingga akhirnya terguling. Seluruh bahan dagangan tumpah ruah ke jalanan, dan naasnya lagi, korban pedagang tersebut tersiram kuah bakso yang mendidih.
Kejadian seperti ini sudah sering terjadi, berdasarkan informasi warga di hari yang sama juga terjadi 4 kali kejadian insiden kecelakaan akibat jalan berlubang serta sempitnya jalan penghubung antar kecamatan Prambon – Tarik.
Saat ditemui di kediamannya Dusun doplang genjah RT. 7 RW. 2 Desa Bendotretek Kecamatan prambon kabupaten Sidoarjo, korban bernama Febri membenarkan bahwa kondisi jalan yang rusak menjadi pemicu utama kecelakaan tersebut. Selain menderita luka bakar yang cukup serius, Febri harus menanggung kerugian materil akibat rombong (gerobak) yang hancur serta modal dagangan yang terbuang sia-sia.
Di sisi lain, pengendara mobil yang terlibat, Ulum, menunjukkan sikap kooperatif. Ia langsung menepikan kendaraan dan memberikan pertolongan pertama setelah kejadian. Ulum menegaskan bahwa ia tidak menabrak, melainkan terjadi gesekan pada spion yang berujung fatal karena kondisi jalan dan beban kendaraan korban.
“Saya tidak menabrak, tapi bersenggolan sedikit dengan spion. Karena mungkin bawaannya berat, korban oleng dan jatuh. Sebagai bentuk kepedulian, saya sudah ke rumahnya untuk memberikan kompensasi. Memang hari apes tidak ada di kalender, saya harap jalan segera diperbaiki agar tidak ada korban lagi,” ujar Ulum.
Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak karena disadari sebagai murni insiden yang dipicu faktor lingkungan.
Kejadian ini memicu gelombang protes dari warga setempat. Jalan Kedinding selama ini memang dikeluhkan karena kondisinya yang berlubang dan sempit, sehingga sangat berisiko bagi pengendara, terutama pedagang kecil yang membawa beban berat.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya Dinas PU Bina Marga, didesak untuk segera turun tangan. Warga berharap tidak hanya sekadar penambalan lubang (tambal sulam), namun juga adanya pelebaran jalan.
Kondisi jalan yang sempit memaksa pengendara berebut ruang dengan lubang, yang sewaktu-waktu bisa mengancam nyawa. Jangan sampai menunggu ada korban jiwa lebih lanjut hanya untuk memperbaiki fasilitas publik yang menjadi hak warga. Akses jalan yang layak adalah kunci keselamatan dan kelancaran ekonomi masyarakat.(Yl)

Sidoarjo | Gempurnews – Bupati Sidoarjo H. Subandi meninjau langsung kondisi SDN 1 Sidokepung, Buduran, Sabtu (18/4/2026). Langkah ini diambil merespons ambruknya atap ruang kelas akibat hujan deras beberapa waktu lalu, sekaligus mencari solusi
atas minimnya ruang kelas di sekolah tersebut.
Dalam sidak bersama Dinas Pendidikan dan BPBD Sidoarjo, Subandi menegaskan Pemkab akan mengambil langkah cepat (jangka pendek) dan rencana strategis (jangka panjang).
“Hasil peninjauan menunjukkan kondisi ruang belajar memang sudah tidak memadai, baik fasilitas maupun bangunan. Atapnya rusak berat,” ujar Subandi di lokasi.
Subandi menawarkan dua skema perbaikan. Untuk penanganan kilat agar siswa bisa segera belajar dengan nyaman, Pemkab melirik penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT).
“Jika ingin solusi cepat, sementara bisa pakai dana BTT untuk pembenahan atap dan plafon. Tapi untuk jangka panjang, saya sarankan perencanaan gedung dua lantai mulai akhir 2026, agar 2027 bisa terealisasi,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo, Tirto Adi, mengakui keterbatasan ruang kelas di SDN 1 Sidokepung menjadi atensi serius. Meski begitu, ia menyebut ada penyesuaian anggaran di tahun berjalan.
“Untuk tahun 2026 ini memang belum ada alokasi khusus karena efisiensi anggaran. Namun kami tetap mengupayakan solusi sesuai arahan Bupati,” kata Tirto.
Tirto memaparkan, saat ini Pemkab Sidoarjo tengah menggarap 54 titik perbaikan infrastruktur pendidikan dengan total anggaran sekitar Rp 47 miliar. Beberapa proyek sudah berjalan, sementara paket tender lainnya sedang menunggu tahapan lanjutan.
Kepala SDN 1 Sidokepung, Sri Wahyuni, menceritakan detik-detik ambruknya atap ruang kelas 5 tersebut. Peristiwa itu terjadi pada Selasa pagi saat hujan deras, sesaat sebelum jam pelajaran dimulai.
“Kejadiannya Selasa pagi. Alhamdulillah siswa sedang berada di luar kelas, jadi tidak ada korban jiwa,” ungkap Sri.
la menjelaskan kondisi kayu penyangga memang sudah lapuk dimakan usia. Pihak sekolah kini terpaksa memutar otak agar KBM tetap berjalan.
“Saat ini kegiatan belajar mengajar kami pindahkan sementara ke ruang perpustakaan,” tambahnya.
SDN 1 Sidokepung saat ini menampung 340 siswa yang terbagi dalam 13 rombongan belajar (rombel). Namun, sekolah hanya memiliki 11 ruang kelas. Pihak sekolah berharap usulan penambahan dua ruang kelas baru dengan konsep gedung bertingkat
bisa segera dikabulkan Pemkab.(Yl)

Sidoarjo | Gempurnews – Sidang saksi Ketiga Terdakwa di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya Kamis (16/4/26), dugaan Jual Beli Jabatan Rekrutmen perangkat desa di wilayah Kecamatan Tulangan Sidoarjo Sri Setyo Pratiwi yang disebut Bu Haja oleh tiga saksi Moch. Adin Santoso (40), Kepala Desa Sudimoro, Tulangan; Santoso (54), Kepala Desa Medalem, Tulangan; serta Sochibul Yanto (55), mantan Kepala Desa Banjarsari, Buduran. Sri Setyo Pratiwi sebut uang transfer dari Soqhibul Yanto untuk mencegah adanya jual beli jabatan.
Agenda Sidang keterangan saksi yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ferdinand Marcus Leander tersebut menghadirkan tiga saksi, yakni kepala desa nonaktif M Adin Santoso (Kades Sudimoro), Santoso (Kades Medalem), serta Sochibul Yanto. Ketiganya sebelumnya telah dijatuhi hukuman penjara melalui putusan PN Tipikor pada Maret 2026 lalu.
Dalam persidangan, terkuak fakta saksi Sochibul Yanto memaparkan keterlibatan terdakwa Sri Setyo Pertiwi yang saat ini berstatus tahanan kota karena alasan kesehatan.
Sochibul mengungkapkan bahwa awal perkenalannya dengan terdakwa melalui seorang perempuan bernama Rina di sebuah rumah makan. Menurutnya, kata saksi, Rina mengaku mengenal dekat terdakwa yang disebut memiliki akses untuk membantu kelulusan peserta ujian perangkat desa.
“Saya kemudian diajak ke rumah terdakwa dan dikenalkan langsung. Saat itu terdakwa mengaku bisa membantu meloloskan menjadi perangkat desa,” ujar Sochibul dalam persidangan.
Selain meminta bantuan terkait seleksi perangkat desa, Sochibul juga mengaku sempat meminta bantuan pekerjaan proyek kepada terdakwa. Namun hingga kini, proyek yang dijanjikan tersebut tidak pernah terealisasi.
Sochibul menyebutkan juga telah tujuh kali bertemu terdakwa di rumahnya. Untuk kepentingan meloloskan peserta perangkat desa, dan Sochibul mengaku telah mentransfer uang ke rekening Bank BCA atas nama Sri Setyo Pertiwi sebanyak beberapa kali dengan total Rp720 juta.
Tak hanya itu, saksi sochibul juga menyebutkan terdakwa memberi arahan terkait kisi-kisi soal ujian serta pengaturan tempat duduk peserta yang telah menyerahkan uang.
“Untuk kisi-kisi saya disuruh cari dari Google, lalu saya download dan cetak dengan print. Sedangkan pengaturan tempat duduk diarahkan terdakwa, kemudian saya gambar petanya,” ujar saksi Sochibul.
Sochibul, yang juga pernah menjabat sebagai Kades Banjarsari Buduran menjelaskan tarif awal yang dibicarakan dengan terdakwa berkisar Rp25 juta hingga Rp50 juta per peserta. Namun akhirnya disepakati Rp50 juta per orang.
Sochibul juga mengaku mulai mentransfer uang sejak 2 Mei hingga 20 Mei 2025 terakhir, atau menjelang pelaksanaan ujian perangkat desa pada 27 Mei 2025 dini hari.
Sebelum kasus OTT di Sidoarjo, Sochibul juga mengaku pernah meminta bantuan terdakwa untuk meloloskan satu peserta seleksi perangkat desa di daerah Lamongan. Namun upaya tersebut gagal.
“Terdakwa beralasan waktu itu terlalu mendadak. Kalau di Sidoarjo katanya pasti bisa,” ungkapnya.
Diwaktu berbeda, kades Adin dan Santoso dalam kesaksiannya mengatakan kesepakatan dengan Sochibul disebut mencapai Rp. 100 juta per peserta untuk total 13 orang. Pembayaran dilakukan 50 persen di muka, sisanya setelah dinyatakan lulus.
Menariknya, uang sebesar Rp 650 juta dan Rp 120 juta yang sebelumnya ditransfer ke terdakwa, menurut saksi Sochibul, mendadak diberi tahu anggota penyidik Polresta Sidoarjo bahwa ada uang masuk ke rekeningnya pada 28 dan 29 Mei 2026 saat dirinya telah diamankan di Polresta Sidoarjo.
“Yang memberi tahu ada transfer masuk ya polisi, karena rekening dan handphone saya saat itu sudah disita,” jawabnya Sochibul
Sementara diwaktu berbeda, Ketua Hakim Ferdinand Marcus Leander memberikan kesempatan kepada terdakwa Sri Setyo Pertiwi untuk menyampaikan tanggapan.
“Bagaimana tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi?” tanya Majelis Hakim. Lalu terdakwa menjawab bahwa banyak keterangan saksi Sochibul Yanto yang tidak benar, saya benar menerima uang transfer dari saksi tapi itu untuk supaya tidak dilakukan jual-beli jabatan,” pungkas Sri Setyo Pratiwi
Mendengarkan jawaban terakhir dari terdakwa Sri Setyo Pratiwi Ketua Hakim Ferdinand Marcus Leander mengatakan sesuai keterangan dari saksi nanti akan disimpulkan secara logis.
“Baik, kami selaku Majelis Hakim nanti akan menyimpulkan keterangan para saksi secara logis,” pungkas Ketua Majelis Hakim. (Yl)