Home Blog Page 1839

Polda Jatim Buka Hotline Pengaduan Kasus Mafia Tanah

SURABAYA – Kasus mafia tanah di Jawa Timur sampai saat ini masih saja terjadi, merespon hal ini. Polda Jawa Timur, khususnya Direktorat Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim. Membuka Hotline pengaduan bagi masyarakat.

Polda Jatim pun membuka hotline dengan nomor telepon yang bisa dihubungi yakni 0813-3623-1994. Melalui nomor tersebut, masyarakat bisa langsung menghubungi dan tersambung dengan Ditreskrimum Polda Jatim.

Terkait hal ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta mengungkapkan, bahwa kami Kepolisian membuka ruang bagi masyarakat di Jawa Timur. Jika menjadi korban penipuan kasus pertanahan yang tidak bisa diselesaikan. Kami Polri siap membantu masyarakat dengan menghubungi nomor Hotline yang telah dibuka.

“Ini adalah inisiatif kami (Polri) dalam membantu masyarakat jika terlibat kasus pertanahan. Karena saat ini di Jatim, sering sekali masyarakat tertipu soal masalah pertanahan sehingga merugikan warga,” kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta, Selasa (23/2/2021) malam.

Ditambahkan Irjen Nico, peran masyarakat ini sangat penting untuk melaporkan kepada Polda Jatim. Jika terlibat kasus tanah, sehingga informasi yang diberikan oleh masyarakat nantinya segera kami tindaklanjuti segera.

“Informasi dari masyarakat dengan menghubungi hotline kami ini sangat penting, sehingga Polri bisa segera turun tangan mengungkap kasus mafia tanah,” tutup Kapolda Jatim. (qomar/tofa)

Kapolda Jatim Rumuskan Perangi Hoax, Sebelum Masuk Ranah Pidana

0

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta dan Pejabat Utama Polda Jatim menerima audensi dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), pada Selasa siang (23/2/2021) di Selasar Gedung Tribrata Polda Jatim.

Dalam kesempatan ini, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta berharap ke depan ada sebuah badan yang fokus untuk penanganan Berita Hoax. Amsi bisa menjadi bagian Kriminal Justice Sistem di dalamnya.

“Saya berkeinginan nanti AMSI menjadi bagian dari pembentukan badan yang menjadi Kriminal Justice Sistem-nya kita sehingga tidak setiap Berita Hoax itu di proses pidana,” ucapnya.

Lebih lanjut, Kapolda Jatim menjelaskan jika terkait dengan pemberitaan, ada pengkajian terlebih dahulu, ada pembelajaran, edukasi, dan regulasi yang harus disampaikan.

Kalau memang Ultimum remedium, dan benar-benar terkait dengan pemberitaan, maka pidana adalah sarana terakhir sebelum semua sistem berjalan.

“Setelah pertemuan ini saya minta ada rapat dengan temen-temen AMSI, PWI, asosiasi penyelenggara jasa telekomunikasi, untuk membuat rumusan pembentukan badan, untuk menyaring, dan meneliti, agar berita hoax itu tidak masuk ke ranah pidana terlebih dahulu,” tambah Kapolda Jatim.

Menurut Kapolda Jatim badan ini perlu di bentuk kemudian regulasinya bisa di atur pembentukannya oleh kepala daerah.

Pemerintah daerah mempunyai struktur bagian humas, jadi undang-undang Pers ada, undang-undang IT ada. Serta ada juga landasan yuridis, ada badan yang bisa di bentuk menurut Gubernur atau keputusan Forkopimda. Nanti AMSI menjadi bagian di dalamnya, baru nnati cara bekerjanya,” Imbuhnya Irjen Pol Nico Afinta.

Sementara, ketua AMSI Jatim, Arief Rahman menyambut baik atas gagasan Kapolda Jatim, pasalnya AMSI sendiri dibentuk, berangkat dari perlawanan Hoax, dan tentunya yang terpenting adalah membangun profesionalitas, serta kredibilitas media.

“Saya tentu senang sekali dan berterimakasih, ini merupakan kehotmatan bagi kami. AMSI memang berangkat dari perang melawan hoax sejak awal itu, dan tentu yang juga sangat penting adalah, membangun profesionalitas dan kredibilitas media, semangat berdirinya AMSI adalah untuk itu,” Paparnya Ketua AMSI Jatim.

“Kami kesini tujuannya salah satunya adalah untuk itu sebenarnya, dan kami ingin mengajak Forkopimda bersama-sama memerangi hoax, dan penandatangan MoU, bersinergi bersama-samabmemerangi hoax,” Imbuh Arief Rahman.

Pembuatan Tanggul Tak Sesuai Standart, Warga Sumberwuluh Lapor Bupati

LUMAJANG – Tanggul penghalau aliran banjir Semeru dinilai tak sesuai standart keselamatan, Paguyuban Manual Sumberwuluh Bersatu ( PMSB), mendatangi kantor Mapolres dan Pemkab Lumajang, Selasa (23/02/2021).

Kedatangan mereka, untuk menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak adanya bangunan tanggul sungai yang dibuat oleh CV Duta Pasir Semeru (DPS).

Pasalnya, mereka menganggap, tanggul sungai tersebut dapat menyebabkan terjadinya penumpukan material pasir, saat banjir akan terjadi luapan yang berdampak buruk terhadap masyarakat Desa Sumberwuluh.

Hal itu disampaikan oleh salah seorang perwakilan PMSB, H Cukul kepada sejumlah media, usai mendatangi Mapolres Lumajang dalam rangka menyampaikan laporan terkait kekhawatiran warga.

Dikatakan Cukul bahwa atas nama warga Sumberwuluh dan atas nama Paguyuban Manual Sumberwuluh Bersatu (PMSB), sengaja melaporkan adanya tanggul sungai yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi warga.

“Pembuatan tanggul tidak sesuai standart keselamatan warga yang menyebabkan meluapnya aliran air ketika terjadi banjir datang, dan ini akan mengancam keselamtan warga sekitar Desa Sumberwuluh,” terang Cukul.

Sebagaimana surat resmi yang disampaikan, mereka menduga adanya kepentingan tertentu dari CV. Duta Pasir Semeru dalam memanfaatkan kesempatan pada pembuatan tanggul, tanpa mempertimbangkan keselamatan warga sekitar.

Mereka menyebut adanya pembiaran atau persetujuan yang tanpa memikirkan jangka panjang dari pihak-pihak terkait dalam pembuatan tanggul tersebut. Oleh karena itu mereka berkeinginan menghadap Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, untuk melapor.

“Kami berharap laporan ini segera ditindaklanjuti dan segera diproses secara hukum yang berlaku, agar kami sebagai warga Sumberwuluh diberikan ketenangan dan rasa aman dari bencana banjir,” ujar Purwanto, salah seorang warga Kamar Kajang.

Ketika hendak menemui Bupati, seorang petugas di Pemda mengatakan bahwa Bupati sedang ada kegiatan, meraka akan ditemui pukul 15.00 WIB seusai sholat asar di rumah pendopo. Namun ditunggu hingga pukul 17.00 WIB, mereka belum bisa bertemu, informasi petugas di pendopo Bupati tidak bisa diganggu. (bam).

Responsif Arahan Presiden RI, Dandim 1013 Muara Teweh Apel Gelar PRC

0

Barito Utara –Komandan Kodim 1013 Muara Teweh, Letkol Kav. Rinaldi Irawan,M.Han, memimpin langsung apel gelar Pasukan Reaksi Cepat (PRC) penanggulangan bencana serta perlengkapan penanganan karhutla dan bantingsor, bertempat di halaman Makodim 1013 Muara Teweh Jl.A.Yani Barito Utara, Selasa (23/02/21).

Apel Pergelaran Pasukan Reaksi Cepat itu dihadiri,  Kapolres Barito Utara, AKBP.Dodo Hendro Kusuma,S.I.K,Kalaksa BPBD Barito Utara,Gazali Montallatua,Kadis Kesehatan,diwakili Sekdis Ir.Khusnul Khotimah, Kadis PMDSos diwakili staf PMD, Kasatpol PP ,diwakili staf, Kalak Tagana diwakili staf dan Danramil 03 Teweh Tengah,Lettu Inf.M.Guntur.

Dalam sambutannya Dandim 1013 Muara Teweh, Letkol Kav.Rinaldi Irawan,M.Han menyampaikan, Apel gelar paaukan reaksi cepat ini merupakan suatu kegiatan antar lembaga pemerintah, non pemerintah dan masyarakat dalam usaha untuk kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. 

Apabila ditinjau dari aspek geografis, Barito Utara memiliki potensi terjadi bencana alam yang cukup tinggi, terutama karena tanah longsor banjir dan angin puting beliung meskipun bencana tersebut, walaupun bencana itu tidak sering terjadi, namun perlu untuk tetap siap siaga dan selalu waspada apabila sewaktu-waktu hal itu akan terjadi,”ujarnya.
 

Arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu dalam penanganan karhutla agar upaya pencegahan diprioritaskan.Jangan sampai terlambat karena, jika sudah terlambat upaya pemadaman, akan jauh lebih sulit dilakukan.

Manajemen di lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisasi apabila, di desa sudah dilanda bencana api kecil maka, harus ada yang memberitahukan agar segera bisa tertangani, seandainya api itu sudah terlanjur besar baru karhutlah pasti sulit dipadamkan.

Infrastruktur Pemantauan dan pengawasan harus sampai tingkat bawah, manfaatkan aplikasi teknologi yang dimiliki oleh jajaran Polda, agar unsur pemerintahan,TNI dan Polri dibawahnya yaitu, Babinsa Bhabinkamtibmas serta Kepala Desa ikut dilibatkan, dalam hal upaya penanganan kebakaran hutan, jelas Jokowi.

Warga akan diberikan edukasi agar tidak membakar lahan dengan sembarangan, kepada masyarakat perusahaan korporasi, libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk ikut menjelaskan akan bahaya kebakaran hutan dan lahan, bagi kesehatan Warga dan juga dampak ekonomi yang tidak kecil.

Semua pihak harus mencari solusi yang permanen,untuk mencegah mengenai kebakaran hutan dan lahan ini, Untuk tahun-tahun mendatang 99 ,persen kebakaran hutan itu, adalah ulah manusia, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang disebabkan kelalaian, tegasnya.

Agar penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut, harus terus dilanjutkan badan restorasi gambut dan mengcrop untuk fokus di kawasan hidrologi gambut. Pastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi, buat banyak Embung, buat banyak kanal, buat sumur bor, dengan berbagai teknik, pinta Jokowi. 

Sehingga yang namanya lahan gambut tetap basah. Pentingnya untuk tidak membiarkan api membesar sehingga, sulit dikendalikan, untuk itu seluruh unsur pemerintah di daerah baik gubernur bupati Walikota maupun unsur TNI, Polri, Pangdam Danrem, Dandim, Kapolda hingga Kapolres harus tanggap,dalam menyikapi hal tersebut.

Agar langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi, penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan,baik itu konsesi milik korporasi milik perusahaan maupun dimasyarakat sehingga membuat serta menimbulkan efek jera, terapkan sanksi yang tegas,bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi perdata maupun pidana,” tegas Presiden Joko Widodo.  (SS).

Satlantas Polresta Pasuruan Sosialisasikan Etika Berlalu Lintas dan Prokes di Ponpes Nurul Islam

PASURUAN – Untuk menjaga ketertiban dan keamanan berlalu lintas, Satlantas Polresta Pasuruan mensosialisasikan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Etika serta Keselamatan Berlalu Lintas dalam masa Pandemi Covid-19.

Kegiatan sosialisasi pada Selasa (23/02/2021) siang ini digelar di Ponpes Nurul Islam yang berada di Jalan Sunan Ampel No. 157 Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dan dipimpin oleh Kasatlantas Polresta Pasuruan, AKP Yudiyono, SH.

Dihadapan sekitar 25 orang yang merupakan Pengurus dan Santriwati Ponpes Nurul Islam, Kasatlantas menjelaskan kegiatan ini dilakukan agar santriwati mengetahui etika dan keselamatan berlalu lintas dijalan untuk menghindari terjadi kecelakaan lalu lintas.

Selain mensosialisasikan etika berkendara, Satlantas Polresta Pasuruan juga menggelar kegiatan Ops Simpatik berupa pembagian sembako dan masker.

  1. Sosialisasi Protokol Kesehatan 5M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Membatasi Mobilisasi dan Interaksi) guna menghentikan & memutus penyebaran Covid-19 di Pasuruan kota.

Tak hanya itu, untuk menghentikan dan memutus penyebaran Covid-19, Kasarlantas juga menerangkan pentingnya pola 5 M yakni memakai masker, mencuci tangan setiap saat, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ps Kanit Dikyasa, Ipda Breni. R., Amd.Pi., S.H, PHL Dikyasa dan Pengasuh Ponpes Nurul Islam Kota Pasuruan.

Yudiyono, pada gempur news mengatakan, secara umum pelaksanaan kegiatan yang telah dilaporkan pada Dir lantas dan PJU dit lantas Polda Jatim ini berlangsung aman dan lancar. (qomar/tofa)

Makodim 1013 Muara Teweh Terjunkan 31 Personil RC Bantu Penanggulangan Bencana

0

Barito Utara –Markas Komando Distrik Militer 1013 (Makodim) Muara Teweh, menerjunkan 31 personil reaksi cepat dari TNI, dalam pelaksanaan penanganan kegiatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan(Karhutla)serta perlengkapan batingsor. 

Komandan Kodim 1013 Muara Teweh, Letkol Kav. Rinaldi Irawan,M.Han, usai apel gelar pasukan mengatakan, dalam kegiatan ini Kodim 1013 Muara Teweh menerjunkan sebanyak 31 personil dari TNI,pada hari Selasa (23/2/21).

Dengan arahan dari atasan kita sudah membentuk satuan setingkat pleton, dan tentunya tidak bisa bekerja sendiri karena, penanggulangan bencana alam seperti ini khususnya sebelum terjadi, banyak stakeholder terkait yang harus turun kelapangan. Kita bersinergi semua,baik BPBD, Dinas Kesehatan, Polres Barito Utara,TNI, Manggala Agni,Tagana, Dinsos dan PMD serta masyarakat.

Dikatanya kita gelar hari ini semua, kendaraan,alat pemadam kebakaran, alat komonikasi yang tentunya bersinergi dengan BPBD sebagai supervisi dan rekan-rekan dari stakeholder lainnya.
 

Kodim 1013 Muara Teweh sendiri menurunkan 31 orang personil apabila, terjadi bencana tentunya dilakukan pencegahan oleh Babinsa maupun Danramil yang ada di wilayah bencana, karena dari Kodim 1013 ke, tempat terjadinya bencana membutuhkan waktu dan jarak, sehingga perlu Babinsa serta Danramil yang mengatasi langkah awal, untuk membantu dan menanggulanginya, jelas Dandim 1013.

Untuk Pasukan siaga reksi cepat akan berkomonikasi dengan BPBD dan komponen lainnya, bergerak ke tempat bila terjadi bencana.Untuk perlengkapan tentunya BPBD yang paling lengkap, kita pasti mengandeng BPBD dalam penanganannya.

Karena BPBD lah supervisi dan untuk perlengkaan sudah lengkap, juga termasuk di wilayah-wilayah kecamatan sampai ke desa untuk penanganan awal,”ungkapnya.

Kepala Pelaksana Tugas(Plt) BPBD Barito Utara,H.Gajali Montalatua mengatakan, yang namanya bencana selalu ada, tinggal kesiapan SDM kita untuk mengantisipasinya,sarana dan prasarana serta hubungan koordinasi antar lembaga baik TNI,Polri, Satpol PP,Damkar, Manggala Akni dan juga Tagana serta komponen-komponen lainnya.

Seperti dititik-titik rawan bencana sudah kita siapkan SDM,MPA yang di koordinir oleh Camat bersama Kepala Desa dengan peralatannya.

Selain disetiap MPA juga ada memiliki satu unit watter suplay,satu unit pengangkut personil dan dua sepeda motor CRF dan alat-alat pelindung diri dan Zet Sutter.ini adalah persiapan sarana dan prasarana yang kita tempatkan di daerah titik rawan bencana,apabila pada saat terjadi bencana tinggal kita berkoordinasi dan bisa bergerak dengan cepat, jelas Gazali.  (SS).

Setelah Pejabat Daerah, Vaksinasi Diberikan Kepada Pelayanan Publik Esensial

0

Barito Utara –Pemerintah Kabupaten Barito Utara tahun 2021, melalalui UPT Puskesmas Mauara Teweh melakukan vaksinasi covid-19 tahap II, kepada pejabat lingkup pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Barito di, UPT Puskesmas Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Senin(22/2/ 202).

Sebanyak 14 orang Pejabat Publik Pemerintah Daerah Barito Utara, termasuk tokoh Agama,tokoh masyarakat yang diberi Vaksinasi covid-19 tahap II ini.

Selanjutnya secara bertahap akan diberikan kepada masyarakat, sesuai tahapan yang telah ditetapkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. 

Hadir pada kegiatan itu, Wakil Bupati Barito Utara, Ketua DPRD, Seretaris Daerah, Dandim 1013 Muara Teweh, Wakapolres Barut, Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh,Ketua Pengadilan Agama Barito Utara.Staf Ahli Setda, Asisten Sekda serta Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemda Barito Utara.

Kelompok prioritas penerima Vaksin Covis-19 tahap pertama adalah, seluruh tenaga medis serta penunjang fasilitas pelayanan Kesehatan dan tracing kasus Covid-19 dimulai dari tanggal 27 Januari tahun 2021 yang telah lalu.

Pada tahap berikutnya meliputi petugas pelayanan Publik esensial sebagai garda terdepan yakni TNI, Polri, Satpol PP dan petugas pelayanan Publik transportasi serta tokoh Agama dan tokoh masyarakat.

Bupati Barito utara,H. Nadalsyah, menyampaikan dengan adanya vaksinasi covid-19 tahap II kepada pejabat daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat menumbuhkan rasa, aman dan meyakinkan bagi masyarakat calon penerima vaksin covid-19 yang ke berikutnya.

Warga Barito Utara juga dalam pelaksanan Vaksinasi berikutnya,turut serta menyebarkan informasi yang dapat menumbuhkan rasa aman dan percaya di masyarakat, sehingga pada saatnya nanti Vaksinasi dapat dilaksanakan secara serentak, harap Bupati Nadalsyah. (SS).

Jembatan Solai Desa Sikan Menghubungkan Desa Butong Segera Dibangun

0

Barito Utara –Pemerintah Kabupaten Barito Utara(Pemkab Barut) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(DPUPR) terus berupaya memaksimalkan penangganan berbagai sarana dan prasarana  infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan sebagai program prioritas dalam membuka akses di suatu wilayah di Kabupaten Barito Utara. 

Kepala Dinas PUPR Barito Utara,M.Iman Topik, melalui Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Dedy, Dalam waktu dekat ini pihaknya (Dinas PUPR-red) akan segera menangani pekerjaannya akses, jembatan Sungai Solai yang menghubungkan Desa Butong, Kecamatan Teweh Selatan,dengan Desa Sikan Kecamatan Montallat.

“Penangganan pembangunan jembatan Sungai Solai ini menjadi prioritas tahun ini, agar segera dilakukan penanganan untuk akses warga agar bisa lancar untuk mengeluarkan hasil pertanian dan perkebunan dari daerah tersebut,”kata Kabid Bina Marga,Dedy, Selasa (23/2/21). 

Kepada rekan-rekan dan para pekerja, dirinya juga sempat menyampaikan permohonan maaf bahwa, dibeberapa waktu yang lalu pekerjaan ini sempat tertunda dalam penangganan kelanjutan pembangunan jembatan tersebut.

“Menginggat kami baru saja memasuki tahun anggaran baru dan juga persiapan, pergerakan material ke lokasi pekerjaan sedikit terkendala, karena faktor cuaca yang saat ini diwilayah kita sedang mengalami curah hujan yang cukup tinggi,” kata Dedy. 
 

Pelaksanaan pekerjaan tersebut kembali hari Senin dimulai dan mudah-mudahan tepat waktu,ini juga bisa diselesaikan seperti yang diharapkan kita bersama,sehingga jembatan ini dapat fungsional dan digunakan oleh warga masyarakat,”jelasnya.

Material Pembangunan jembatan itu,seperti pasir,besi baja,sudah berada di lokasi dan siap untuk dibangun.Mudah-mudahan pekerjaan ini,tadak terkendal dan dapat diselesai dengan baik tepat waktunya,” sambungnya.

Kepada warga dalam pekerjaan membangun jembatan ini, agar kiranya dapat mendukung dan turut serta menjaga fasilitas sarana infrastruktur yang kita bangun ini,agar dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan lebih lama,sehingga tidak cepat mengalami kerusakan. (SS).

LPB dan KPB Diresmikan Bupati Barut, Dihairi Dandim 1013 Muara Teweh

0

Barito Utara –Peresmian lembaga pengembangan bisnis dan Koperasi pengembangan bisnis Parajakian dilaksanakan di Kantor LBP dan KPB Parajakian Desa Lemo II,Kecamatan Teweh Tengah Barito Utara, Senin(22/02/21).

Turut hadir dalam kegiatan Bupati Barito Utara H.Nadalsyah,Wakil Bupati Barito Utara,Sugianto Panala Putra,SH.Ketua DPRD Barito Utara Ir.Hj.Merry Rukaini,M.IP, Sekda Barito Utara Ir.H.Jainal Abidin,M.AP, Dandim 1013 Muara Teweh,Letkol Kav.Rinaldi Irawan,M.Han, Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh H.Abdul Hamid, S.Ag, Perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Teweh.Ketua Koperasi Pengembangan Bisnis,Edi Suryadi,Kanit Shabara Polsek Teweh Tengah Iptu.Ujang Sartono, Danramil 03 Teweh Tengah M.Guntur, Project Manager PT.PAMA. Kepala Teknik Tambang, Camat Teweh Tengah,Camat Teweh Selatan,Kepala Desa Lemo II,Kepala Desa Bintang Ninggi II dan SOPD Barito Utara.

Bupati Barito Utara, H.Nadalsyah menyampaikan, Seperti yang kita ketahui bersama cara sederhana program CSR dari sebuah perusahaan merupakan, konsep serta tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial serta lingkungan sekitar dimana, perusahaan itu berdiri dan melaksanakan sesuatu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Operasional Tambangnya.

Melakukan Reklamasi atau penutupan kembali galaian tambang,menjaga lingkungan sekitar membangun fasilitas umum,memberikan beasiswa kepada anak Sekolah yang kurang mampu dan memberikan bantuan,khususnya untuk kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar areal Perusahaan.
 

H.Nadalsyah menambahkan,dalam kesempatan yang baik ini  dihimbau kepada,seluruh Koperasi di Barito Utara serta jajaran dinas tenaga kerja transmigrasi dan Koperasi,untuk dapat mencontohi konsep-konsep koperasi dari negara-negara lain yang sudah berkembang.

Sebagai contoh dalam perkembangan koperasi di Indonesia pada awalnya, berpola Top Down Approach dimaksudkan agar rasa memiliki, terhadap Koperasi dan anggotanya kian tumbuh dan berkembang,sehingga para anggotanya akan berpartisipasi aktif apabila, hal tersebut dapat diterapkan dan dikembangkan maka, Koperasi yang benar-benar mengakar dari bawah akan tercipta tumbuh,maju dan Mandiri,”tutup Nadalsyah. (SS).

Koramil 08 Muara Laung Himbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan

0

Barito Utara –Koramil 08 Muara Laung mengimplementasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM)mikro posko terpadu di Desa Muara Tuhup.Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya,Senin(22/02/21).
 

Kegiatan PPKM yang dilaksanakan oleh Babinsa Koramil 08 Muara Laung dihadiri dari,anggota Polsek Laung Tuhup,staf Kecamatan dan dan staf puskesmas Muara Laung.

Dalam kegiatan PPKM Mikro Posko Terpadu yang dilaksanakan secara persuasif kepada warga binaan,disamping itu pula dilakukan pembagian berupa masker dan sosialisasi tentang sejauh mana,disiplin warga dalam mematuhi peraturan kesehatan ditengah Pandemi Covid-19 yang masih belum juga berakhir.

Danramil 08 Muara Laung mengatakan,tugas operasional Babinsa dalam PPKM sekala mikro yaitu,melakukan pencatatan data kasus serta pelaksanaan 3T di wilayahnya,melaporkan secara berkala pada posko, melaksanakan monitoring, peneguran dan disiplin protkes dan membantu pendistribusian logistik pendukung. 

Dikatakannya kami selalu melakukan deteksi kasus baru Covid-19,pelacakan kontak erat dari laporan kasus informasi maupun dari kasus probable dan suspek,selalu koordinasi dengan perangkat Kelurahan atau Desa, RT,RW,satgas Covid-19 dan pemerintah daerah. 

Persiapan dalam rangka pelacakan kontak erat, menyiapkan kebutuhan logistik bagi kontak erat dan keluarga yang bersumber dari puskesmas,Dinkes, mengidentifikasi kasus suspek dari semua kontak erat,” imbuhnya. 

Langkah-langkah Babinsa Koramil 08 Muara Laung,dalam PPKM pada masa penyeketan ini yakni, menempatkan tanda-tanda dilarang masuk di tempat-tempat yang menjadi pelintasan warga. Melaksanakan pengecekan suhu tubuh dan surat keterangan Covid-19,di cek point dan tempat-tempat yang telah ditentukan. Mengatur giliran jaga warga di cek point, sehingga dapat diawasi selama 24 jam mengatur,buka tutup dan keluar masuk warga ke wilayahnya selama dalam penyekatan,” ungkapnya.

Pencegahan penyebaran Covid-19 dengan memperkuat komunikasi publik tentang protokol kesehatan secara mikro.Karena satuan terkecilnya lewat RT,maka gerakan door to door untuk menjelaskan protokol kesehataan ini sangat diperlukan.Jadi Posko  berperan aktif dalam melakukan,sosialisasi protokol kesehatan serta memiliki peranan dalam melakukan tracking (pelacakan)dan tracing (penelusuran),”jelas Danramil 08. (SS).