BANYUWANGI – Tersangka kasus perusakan di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, pada Jumat, 27 Maret 2020, bertambah 1 orang. Pernyataan ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, AKP M Solikin Fery.

“Sudah ada penambahan tersangka, atas nama Jiono,” katanya, Selasa (22/9/2020).

Pujiono alias Jiono adalah warga Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, dia diduga ikut melakukan perusakan terhadap Café Bella, milik Budi Wahyono, di Pantai Mustika Pancer.

Dalam kasus perusakan ini, pada 24 April 2020 polisi telah menangkap Siswantoro, yang juga asal Pancer. Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, dia dijerat Pasal 170 KUHP, atau dinyatakan terbukti melakukan perusakan secara bersama-sama terhadap Cafe Bella milik Budi Wahyono, di Pantai Mustika, Dusun Pancer, Desa Sumberagung.

Oleh Ketua Majelis Hakim, Hj Nova Flory Bunda, SH, M Hum, Siswantoro, divonis hukuman 7 bulan penjara.

Terkait perkembangan kasus, Eko Sutrisno SH, selaku kuasa hukum Budi Wahyono, mengaku percaya sepenuhnya terhadap profesionalisme kepolisian. Namun dia juga berharap ada penanganan yang lebih serius dalam pengungkapan siapa saja yang terlibat dalam aksi perusakan terhadap Cafe milik kliennya.

“Dalam fakta persidangan, sudah jelas disebutkan, siapa nama-nama yang turut melakukan perusakan, harusnya semua bisa ditindak lanjuti oleh kepolisian,” katanya.

Fakta dalam persidangan, masih Eko, diungkap sejumlah nama yang ikut melakukan perusakan bersama Siswantoro. Diantaranya, RSD, PRN, DHE alias PDK, AMS dan DL. Yang dalam Surat Putusan No 432/Pid.B/2020/PN Byw, enam orang tersebut disebut sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang).

Ada juga sederetan nama yang disebut-sebut telah menggalang pertemuan massa ditenda tolak tambang, sesaat sebelum aksi perusakan dilakukan. Yakni WH, MWT dan ZA.

“Demi terciptanya rasa keadilan, kami meminta pihak kepolisian untuk mengungkap seluruh pelaku dan dalang perusakan,” cetus advokat pemilik kantor Eko & Partner’s Law Office di Jalan Piere Tendean, No 102, Kelurahan Karangrejo, Banyuwangi ini. (Aris)

BANYUWANGI –Untuk terwujudnya penyelenggara Pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dua anggota Badan Pemantau Penyelenggara Pemerintah Republik Indonesia (BP3RI), melaporkan kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Banyuwangi.

Hal itu dilakukan , karena di temuka beberapa keluhan dari walimurid yang tidak bisa mwngambil ijazah anaknya lantara belum melunasi keuangan sekolah.

Disamping itu pihak swkolah tetap membebankan beberapa kepeeluan sekolah melalui iuran sekolah dengan besaran Rp.900.000 tiap siswa.

Tentunya sangat memberatkan walimurid, apalagi di musim pandemi covid sekarang ini.

Salah satu pelapor Moh.Hafid Ali yang akrab disapa Hafid mengatakan bahwasanya ada beberapa walimurid yang mengeluh karena ijazah anaknya ditahan pihak sekolahan.

“Karna saya tidak ingin siswa siswi di persulit untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, karena alasan ijazah di tahan oleh pihak sekolahan, dan saya sudah mengirimkan surat ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Kementerian Agama Banyuwangi dan Kementerian Agama Provinsi”, tegasnya.

Diuraikan juga, jika dirinya dan lembaganya terus beekomitmen dalam mengawasi birokrasi, terutama masalah pelayanan sehingga hak masyarakat terpenuhi dan tidak terjadi adanya proses yang dinilainya berbelit belit.

Ditambahkan lagi, seharusnya di musim pandemi, instansi yang bergerak dalam pelayanan, terutama pendidikan seharusnya ada toleransi dan kebijakan sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani.

“Saya tidak ingin kedepannya, ada sekolahan yang memungut biaya yang tidak jelas dengan dalih apapun, dan saya berharap untuk laporan ini ditindaklanjuti dengan tegas, biar dunia pendidikan aman dari pungli”,lanjutnya.

Sementara kepala sekolah, Suyuti, saat dikonfirmasi terkait pelaporan dari sebuah LSM, ke barbagai instansi hanya menanggapi dengan santai, dan menganggap hal semacam itu hanya hal biasa.(Putra)