Pakpak Bharat—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pakpak Bharat, menggelar rapat koordinasi himbauan pencegahan agar mematuhi dan tidak melanggar aturan protokol kesehatan di Balai Diklat Cikaok, Pada Selasa (22/09/2020).
Dalam rapat koordinasi tersebut turut hadir sejumlah pihak terdiri dari, Pemerintah yang dihadiri asisten I Pemerintahan Pakpak Bharat, Drs. Tikki Angkat, Kapolres Pakpak Bharat yang dihadiri Wakapores Pakpak Bharat Kompol Adillah Sembiring, Koramil Pakpak Bharat yang dihadiri Dandim Tambunan, Komisioner KPU Pakpak Bharat yang dihadiri Karunia Bancin, S.PSi, MM, Tapem Pakpak Bharat yang dihadiri Ferdinan Berutu, Gugus Tugas Pakpak Bharat, LO dari masing-masing pasangan calon, pimpinan atau pengurus partai politik pengusung pasangan calon.
Dalam sambutannya, Komisioner Bawaslu Pakpak Bharat Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, dan data dan Informasi Feisal Alfredi Berutu, M.Pd, menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan agar bersama-sama menyamakan persepsi dalam penanganan penularan covid-19, dalam masa tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, utamanya pada tahapan-tahapan yang berpotensi terjadinya kerumunan masa, seperti tahapan pengundian nomor dan masa kampanye.
“Karena masih pandemi covid-19, harus menjadi perhatian semua pihak terutama peserta pemilihan dan masyarakat, karena saat ini kita sedang menjalani Pilkada ditengah pandemi covid-19.
Ia juga menghimbau untuk benar-benar mengedepankan protokol kesehatan dan tidak melibatkan masa dengan jumlah yang banyak dalam tahapan pilkada tahun 2020.
“Berapa jumlah yang ditentukan oleh KPU contohnya dalam kampanye, agar kita patuhi. Ujarnya”
Selanjutnya, Komisioner Bawaslu Kordiv PHL Pakpak Bharat Saut Boangmanalu, S.Th,MM, dalam acara tersebut menyebutkan bahwa untuk saat ini kita memasuki tahapan penetapan nomor urut bakal pasangan calon pada rabu, (23/09/2020) dan pengundian nomor urut bakal pasangan calon pada kamis, (24/09/2020).
“Untuk menghidari terjadinya kerumunan dan gesekan pada saat penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon, Bawaslu menghimbau untuk petugas yang berwenang di dalam ruangan atau pun petugas yang berada diluar ruangan untuk tegas, konsisten dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan covid-19.
Jika hasil verifikasinya memenuhi ketentuan persyaratan, baik pencalonan maupun syarat calon, maka akan ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan, jika persyaratan tidak memenuhi ketentuan, maka tidak akan ditetapkan sebagai calon atau statusnya tidak memenuhi syarat Ungkapnya”.
Lebih jauh Komisioner KPU Pakpak Bharat Karunia Bancin, S.PSi,MM, pada kesempatan tersebut mempaparkan penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat tahun ini berbeda dengan Pelaksanaan Pilkada sebelumnya, nantinya paslon juga tidak hadir saat penetapan pada rabu,(23/09/2020) hanya melalui via zoom, paslon bisa hadir saat pencabutan nomor urut pada kamis, (24/09/2020).
”Berkaca pada tahapan sebelumnya, tahapan pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati disinyalir akan ada kerumunan massa. Untuk itu diharapkan kepada masing-masing paslon untuk perayan-perayan seperti pengumpulan masa, konvoi atau iring-iringan agar tidak dilakukan karena kita melaksanakan pemilihan dimasa pandemi covid-19 dan ini harus dipatuhi oleh seluruh bakal calon.” Paparnya.
Juga menghimbau pimpinan atau pengurus partai politik pengusung pasangan calon dan LO dari masing-masing pasangan calon.
Dalam acara tersebut Kapolres Pakpak Bharat, yang diwakili Wakapolres Pakpak Bharat turut hadir dalam sambutannya, Wakapolres Pakpak Bharat Kompol Adilla Sembiring juga melarang keras terjadinya pengumpulan masa pendukung.
Ia juga menjelaskan bahwa ancaman bagi yang berkerumunan pada saat pandemi corona berdasarkan pasal 93 UU No.6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan berbunyi, setiap orang yang tidak mematuhi penyelanggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dipidana 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta.
“Saya berharap kepada Bakal Paslon dan masing-masing pendukung dapat mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam situasi protokol covid-19 dan tahapan pilkada khususnya Kabupaten Pakpak Bharat dapat berjalan aman, kondusif. Jika terjadi pengumpulan masa maka pihak gabungan TNI Polri beserta Satpol PP akan langsung membubarkan dan akan bertindak tegas sesuai surat resmi yang berisi tentang ketentuan-ketentuan hukum yang akan dijalankan dalam menghadapi situasi penyebaran covid-19,” Tegasnya. (Rifky)
