Home Blog Page 1945

Kades Pasrujambe Buka Akses Jalan Menuju Wisata Kedung Guo

0

 

PASRUJAMBE– Pemerintahan Desa Pasrujambe berkeinginan mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah Desanya. Salah satunya adalah lokasi Kedung Guo yang menyimpan sejuta pemandangan alam menawan.

Kepala Desa Pasrujambe, Sugianto berkomitmen akan menyulap lokasi Kedung Guo menjadi tempat wisata Desa yang tak kalah dengan wisata lainnya.

Sugianto mengatakan bahwa dengan terbangunnya tempat wisata di Desanya, dirinya yakin dapat memberikan kekuatan untuk perekonomian Desa.

Sebagai Kepala Desa, Sugianto memiliki tanggung jawab besar dalam persoalan Pemerintahan Desa, termasuk tanggung jawab begaimana menghadapi kondisi dimana masa wabah Covid 19 tengah melanda.

“Alkhamdulillah di Pasrujambe ini tidak ada yang terpapar covid,” kata Sugianto saat ditanya media ini terkait penyebaran corona yang menyerang di beberapa wilayah, Kamis (10/9/2020).

Lebih lanjut Sugianto mengungkapkan ditengah Covid, Desa Pasrujambe sejak mulai beredarnya wabah itu, sudah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan.

“Kami sudah lakukan penyemprotan ditempat tempat fasilitas umum (fasum) yang ada di Desa Pasrujambe dan juga dirumah rumah warga,” kata dia.

Dia menambahkan, penyemprotan juga dilakukan ditempat tempat ibadah juga di pasar desa. Disamping itu pihaknya kemudian sudah melakukan pembagian 5000 masker dan pembelian Alat Pelindung Diri (APD).

Atas kesiagaannya itu maka wajar jika Desa Pasrujambe kemarin itu terpilih menjadi Kampung Tangguh untuk Kecamatan Pasrujambe. Hal itu ia sampaikan sebagai ungkapan rasa syukurnya atas karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Terkait pelaksanaan program pembangunan desanya, Sugianto menjalankan sesuai dengan arahan, bahwasanya DD tahun ini hanya di fungsikan untuk penanganan covid.

Namun demikian dirinya juga mengaku telah memanfaatkan BLT DD digunakan untuk kegiatan padat karya.

“Untuk BLT DD nya kita maksimalkan seratus persen dan itu sudah kita bayarkan dari enam ratus ribu tiga bulan yang pertama kemudian tiga ratus ribu tiga bulan yang kedua sudah kita bayarkan semua”. Ujarnya.

Disampaikan pula bahwa pelaksanaan pembangunan Padat Karya Dana Desa, digunakan untuk membuat jalan sepanjang 850 meter , akses jalan menuju ke tempat wisata yang akan dibangun yaitu di kedung Guwo.

“Kemarin kita sudah membuka akses jalan itu, jalan persawahan dan perkebunan kita ambil lebar 2 meter. Ini nanti yang kita jadikan akses untuk menuju wisata,” tutur Sugianto.

Ditanya siapa pelaksana kerjanya, Sugianto menjelaskan semua pekerja adalah semua warga terutama yang paling terdampak dengan covid 19.

“Kami menyadari, dengan adanya covid 19, banyak warga saya diantaranya penjual cilot, pedagang pedagang keliling yang tidak dapat berjualan, Sekolah sekolah tutup, sehingga mereka tidak bisa bekerja, dari situlah mereka kita ajak bekerja kemudian kita ongkosi secara langsung. Paling tidak hal ini sedikit meringankan beban kepada warga terdampak covid 19 teraebut,” jelasnya.

Saat ini Pemerintahan Desa Pasrujambe sudah merancang dan membuat proposal pembangunan jalan menuju wisata tersebut akan di rabat beton atau dipaving.

Kemudian, Kades Sugianto berharap, ke depan Desa Pasrujambe ini akan menjadi desa wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Diakuinya, Desa Pasrujambe memang alamnya sangat luar biasa. “Kita tinggal membuat edukasi edukasi. Insyaalloh kedepan Pasrujambe sukses juga menjadi desa wisata”. Pungkasnya (tim)

Perda Telah Disepakati Oleh DPRD Bersama Pemkab Barito Utara

0

 

BARITO UTARA -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Barito Utara bersama Dinas Perdagagan dan Perindutrian, telah melangsungkan rapat pembahasan mengenai perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2011, tentang retribusi jasa umum, bertempat di ruang rapat DPRD, Kamis(10/9/20).

Dalam rapat pembahasan tersebut, dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Permana
Setiawan,ST dan angota Dewan dari Masing-masing Komisi, yang juga dihadiri Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda Barito Utara. Kepala Disdagrin, Kepala UPT Metrologi Legal, Kabag Hukum Setda dan staf Disdagrin.

Dari pertanyaan dan penjelasan masing-masing anggota DPRD Barito Utara, yang tergabung dalam Komisi membidangi Perda tentang retribusi jasa umum bersama Pemkab Barito Utara, telah berhasil bahwa Raperda nomor 8 tahun 2011, menjadi sebuah Perda Barito Utara.

Raperda dan Perda, merupakan hasil dari pembahasan dalam rapat dapat disimpulkan bahwa, DPRD Barito Utara bersama Pemerintah daerah, sepakat terhadap Rancangan ke dua atas Peraturan daerah nomor 8 tahun 2011, tentang retribusi jasa umum,untuk ditetapkan menjadi Perda Barito Utara. (SS).

Penyaluran Bantuan Sembako Tahap ll (JPS) Dana Kelurahan Badean Berjalan Lancar

 

BONDOWOSO – Penyaluran Bantuan sembako tahap ll Jaring Pengaman Sosisl(JPS) , dana Kelurahan Badean tahun 2020 Kabupaten Bondowoso bertempat di Pendopo Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso kamis (10/9/2020).

Penyaluran bantuan sembako Jaring Pengaman Sosial Kelurahan Badean tersebut, di hadiri Perwakilan Inspetorat, Kasi Kecamatan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, seluruh staf kelurahan dan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan sembako jaring pengaman sosial (JPS).

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh lurah H. Suarso dan di dampingi Babinsa serta Babinkamtifmas setempat.

Sebanyak 518 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penerima bantuan sembako di Kelurahan Badean yang ekonominya terdampak pandemi covid 19.

“Dalam penyerahan bantuan tersebut di lakukan sacara berkala, dari hari selasa, rabu dan kamis, dengan tujuan untuk menghindari kerumanan penerima manfaat, kita harus patuhi aturan permerintah dengan tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan,” papar H Suarso.

Saat ini kami menyalurkan bantuan sembako dari dana kelurahan, tentu saja, bantuan sembako ini mungkin tidak cukup untuk beberapa keluarga, bantuan berupa sembako ini diharapkan dapat membantu mereka yang berkebutuhan agar bisa mengurangi biaya pengeluaran untuk makanan pokok dalam kebutuhan hidup selama pandemi covid 19, tambah Suarso.

Acara penyerahan bantuan sembako Jaring Pengaman Sosial Tahap ll Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso berjalan dengan aman dan lancar.(Dar/Ari).

Hearing DPRD Bersama Pemda Tentang Program Kerja Tahun Anggaran 2021

0

 

BARITO UTARA -Pemerintah Kabupaten Barito Utara, mengikuti rapat hearing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Barito Utara, mengenai program kerja tahun anggaran 2021,di ruang Kantor DPRD, Rabu(9/9/29).

Dilangsungkan ditiga  ruangan terpisah, dipimpin oleh masing- masing Ketua Komisi, yang dihadiri dari Kepala Perangkat Daerah beserta staf, lingkup Pemda Barito Utara dan mitra kerja DPRD Komisi I,II dan III.

Adapun Mitra Kerja Komisi I DPRD Barito Utara adalah Setda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial PMD, Disdalduk KBP3A, Disdukcapil, Dissiptaka, Disbudparpora, Satpol PP dan Damkar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Bakesbangpol.

Mitra kerja Komisi II DPRD Barito Utara adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Disdagrin, Disnakertranskop dan UKM, DisPMPTP,
BPKA, BPPD.

Sedangkan Mitra Kerja Komisi III DPRD Barito Utara adalah Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Disinfokomsandi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PRKPP dan Bappeda Litbang.

Dalam hearing tersebut para anggota DPRD Barito Utara, sesuai dengan masing-masing komisi akan mendengarkan dan mengevaluasi, sejauh mana program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh masing-masing perangkat daerah.

Bila ada kelebihan dan kekurangan, nanti hasilnya akan menjadi rekomendasi Dewan kepada Bupati Barito Utara dan pemerintah daerah, agar menjadi pertimbangan dan perbaikan, dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun eksekutif sebagai Perangkat Daerah, menyampaikan program dan kegiatan tahun anggaran 2021 secara bergiliran.

Rencana program dan kegiatan telah di sesuaikan, dengan prediksi anggaran tahun 2021 yang menyesuaikan dengan era Adabtasi Baru dengan meminimalkan kegiatan pembangunan.
(SS).

Satlantas Polres Pasuruan Kota, Peringati HUT Lalu Lintas Bhayangkara Ke-65 Tahun 2020.

PASURUAN — Kapolres Pasuruan Kota, bersama Jajaran anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pasuruan Kota, melakukan kegiatan acara Donor Darah.

Pelaksanaan kegiatan Donor Darah yang dilakukan tersebut merupakan rangka acara untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Lalu Lintas Bhayangkara Ke-65 tahun 2020.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, diikuti oleh Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arman, Sik, M.Si, Waka Polres Pasuruan Kota Kompol Supriyanto, SH, Sik, MH, Kabagsumda Kompol Suhandoyo, S.H, diikuti oleh Kasat Lantas AKP Achmadi ,S.H, dan Kasat Sabhara Akp Tatuk Iriyanto, S.H, MH.

Kegiatan berlangsung di Gedung Abd Rahman Polres Pasuruan Kota, Jalan Gajah Mada No.52, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan pada hari, Rabu (09/09/2020).

Untuk seluruh peserta pendonor mengikuti kegiatan acara sesuai dengan SOP Protokol Kesehatan, seperti memakai Masker, menjaga jarak, dan cuci tangan.

Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan kegiatan acara juga nampak dihadiri oleh, PJU Polres Pasuruan Kota, KRI Pasuruan Kota, KBO Lantas, Kanit Turjawali, dan diikuti Kanit Laka, Kanit Dikyasa, PS. Kaurmintu, PHL Satlantas, anggota Polsek Jajaran, serta Anggota Satlantas polres Pasuruan kota.

Selama pelaksanaan kegiatan acara tersebut berlangsung dengan aman, lancar, sekaligus Kondusif( in/Tofa)

KPU Kota Bandung Gelar Pendidikan Pemilih Berkelanjutan

0

 

BANDUNG — Wali Kota Bandung, Oded M. Danial menyambut positif kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung mengedukasi kaum milenial melalui program pendidikan pemilih berkelanjutan.

Dikatakannya, Kota Bandung sangat membutuhkan partisipasi kaum milenial dalam pembanguan. Salah satu bentuk partisipasi kaum milenial yaitu turut menyalurkan aspirasinya pada Pemilihan Umum.

Dia berharap keberadaan KPU bisa mengedukasi masyarakat hingga melek politik. “Harapan saya kehadiran KPU bukan sekadar penyelenggara pemilu melainkan bisa mengedukasi kepada masyarakat terkhusus kepada kelompok milenial,” ungkapnya yang disampaikan saat menerima audiensi KPU Kota Bandung di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Rabu (9 September 2020).

Menurutnya, sosialisasi tentang pentingnya proses politik memang harus terus digelorakan. “Sosialisasi kepada milenial tentang urgensi sebuah proses politik, ini penting. Karena orang dewasa pun masih belum tune in terhadap proses politik. Entah karena pengaruh kondisi sosial ekonomi ataupun hal lainnya,” ucapnya.

Kendati demikian, pada kondisi saat ini, ia mengingatkan setiap kegiatan wajib memperhatikan protokol kesehatan. “Harus ada dua aspek yang terpenuhi sebagai target kita, yaitu aspek kuantitas dan aspek kualitas,” lanjutnya.

Menurutnya, aspek kuantitas dilakukan secara virtual (dalam jaringan), teknisnya bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan maupun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Setelah itu, evaluasi mengenai jumlah milenial yang mempunyai potensi dan tertarik pada program tersebut. “Kemudian beri pendidikan yang lebih intensif. Sebanyak 10 orang saja bisa jadi role model,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Suharti mengapresiasi dukungan Pemkot Bandung. Khususnya yang telah memberikan hibah APBD kepada KPU Kota Bandung.

“Karena dengan hibah APBD ini, kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan pada anggaran KPU,” katanya.

Menurut Suharti, meskipun di tengah pandemi Covid-19, edukasi kepada pemilih berkelanjutan harus tetap diberikan secara maksimal. Hal tersebut bisa dilakukan melalui teknologi.

“Aplikasi yang dibuat, nantinya bisa digunakan siswa untuk melakukan pemilu mini (pemilihan Ketua OSIS) dengan menggunakan aplikasi ini. Ada scan wajah untuk mengetahui pemilih atau bukan,” terangnya. (tim)

Pangdam IX/Udayana Terima Apresiasi dan Penghargaan Bidang Kesehatan

0

 

DENPASAR – Fakultas Kedokteran Universitas Udayana bersama Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan IDI Bali memberikan apresiasi serta penghargaan dibidang kesehatan kepada Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara bertempat di ruang dr. AA. Made Djelantik Fakultas Kedokteran Unud, Rabu (9/9/2020). Pemberian penghargaan tersebut dalam rangka mewujudkan sinergi antara TNI, akademisi, birokrasi dan profesi dalam menghadapi era adaptasi kehidupan baru menuju Bali Bangkit Indonesia Maju.

Dekan Fakultas Kedokteran Unud, Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, SpB., SpOT (K) menyampaikan jajaran kesehatan berterima kasih kepada Kodam IX/Udayana karena telah ikut serta dalam penanggulangan dan mencegah penyebaran Covid-19 serta mengantisipasi dan memutus penularan Covid-19.

“Kami berharap dengan kepemimpinan Pangdam IX/Udayana beserta jajarannya yang bekerjasama dan bersinergi dengan semua pihak, sangat diperlukan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 untuk bisa memulihkan keadaan dan perekonomian di Bali,” ujar Dekan.

Rektor Unud, Prof. Dr. dr. AA. Raka Sudewi, Sp.S(K) menyampaikan apresiasi karena sejak awal terjadinya wabah Covid-19, Kodam IX/Udayana selalu berperan aktif dengan Dinkes dan IDI Provinsi Bali dalam melakukan penanggulangan dan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 di Bali.

Pangdam IX/Udayana mengucapkan terimakasih kepada Rektor Unud khususnya Fakultas Kedokteran Unud, IDI Provinsi Bali dan Dinkes Bali yang telah memberikan penganugerahan apresiasi bidang kesehatan kepada Kodam IX/Udayana dalam penanggulangan Covid-19 di Bali.

“Saya selaku Pangdam IX/Udayana mewakili seluruh Anggota Kodam IX/Udayana, merasa bangga dan mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Rektor Unud khususnya Fakultas Kedokteran, IDI Bali dan Dinas Kesehatan Bali yang telah memberikan Penganugerahan Apresiasi Bidang Kesehatan kepada Kodam IX/Udayana dalam penanggulangan Covid-19 di wilayah Bali,” ucap Pangdam.

Lebih lanjut Pangdam menyampaikan, sudah enam bulan lebih bangsa Indonesia termasuk Bali berjuang untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dan sudah banyak penduduk dunia yang terpapar Covid-19 serta meninggal dunia. Sementara itu di Indonesia sendiri, Bali menempati urutan ke-8 dengan 6.385 orang positif Covid-19 dan 116 orang meninggal dunia.

Dikatakan, pandemi Covid-19 juga menimbulkan dampak yang luar biasa dalam berbagai kehidupan rakyat Indonesia terutama dampak sosial dan ekonomi, jika tidak segera diatasi akan berdampak pada stabilitas pertahanan dan keamanan. Berbagai upaya sudah dilakukan mulai dari penyampaian ide, gagasan dan saran masukan untuk merumuskan regulasi dan kebijakan dalam menanggulangi Covid-19.

“Saya selaku Pangdam IX/Udayana telah berupaya menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki Kodam IX/Udayana untuk mendukung pemerintah daerah di Provinsi Bali dalam berperang melawan Covid-19,” tegas Pangdam.

Guna memenuhi kebutuhan akan plasma konvalesen, Kodam IX/Udayana juga sudah menyelenggarakan donor darah plasma konvalesen, walaupun belum maksimal karena masih cukup banyak potensi pendonor di masyarakat yang belum mendonorkan darahnya.

Di akhir amanatnya Pangdam menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada prajurit dan PNS Kodam IX/Udayana, termasuk para dokter, perawat dan tenaga medis yang dengan tangan terbuka selalu siap maju menangani para pasien Covid-19 dan tanpa lelah melakukan penyelamatan pasien Covid-19.

“Saya ucapkan terimakasih kepada semua pahlawan yang berjuang di garda terdepan dalam melawan Covid-19, semoga pandemi ini secepatnya berakhir, bumi kita pulih, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, Bali Bangkit Bebas Covid,” pungkas Pangdam. (tim)

Wabup Lumajang Ikuti Entry Meeting BPK Secara Virtual

 

LUMAJANG — Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, serta beberapa OPD terkait mengikuti entry meeting pemeriksaan pendahuluan penanggulangan atas Covid -19 tahun anggaran 2020 pada wilayah Provinsi Jawa Timur melalui virtual, di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Rabu (9/9/2020).

Melalui video conference tersebut, Wakil Bupati Lumajang menyimak dengan seksama paparan dan arahan dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono.

Dalam arahannya, Joko Agus Setyono menjelaskan, latar belakang atau alasan pemeriksan yang dilakukan BPK Provinsi dalam hal penanggulangan Covid-19 yakni besarnya anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta sumbangan pihak ketiga dalam rangka penanganan bencana Covid-19. Bencana terjadi secara masif hampir di seluruh Indonesia dan telah menimbulkan korban jiwa, serta berdampak secara ekonomi dan sosial, antara lain meningkatnya pengangguran akibat PHK dan kemiskinan.

“Pemerintah RI juga telah menetapkan bencana Covid-19 sebagai bencana nasional sesuai dengan Keppres nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020. Alasan khusus untuk pemeriksaan kinerja bidang kesehatan, antara lain lambatnya proses pembayaran klaim dan insentif nakes, belum semua Lab Jejaring memenuhi standar, penetapan RS rujukan oleh daerah sesuai standar, target test masal tidak memenuhi kebutuhan, serta jumlah dokter atau nakes tidak memadai,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono menjelaskan, ditengah pandemi Covid-19 Pemprov Jawa Timur terus berupaya dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, seiring dengan upaya mengendalikan penyebaran Covid-19. Disisi lain, upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tercermin pada peningkatan penyerapan anggaran yang telah digenjot oleh Pemprov Jawa Timur ada pada triwulan ke tiga tahun ini yang angka penyerapan anggaran mencapai 75 persen.

“Kami tekankan kepada seluruh instansi yang mengelola dana kegiatan penanganan Covid-19 untuk secara terus-menerus berbenah diri dalam rangka mewujudkan kinerja yang lebih baik. Kami berharap kerja keras bersama dalam menggerakkan ekonomi masyarakat dan penanganan pandemi Covid-19 dapat berjalan dengan baik dan menjadi amal ibadah buat kita semua,” ujarnya.

Sampai saat ini masyarakat masih melakukan adaptasi kebiasaan baru dalam menanggapi pandemi Covid-19. Untuk itu, Heru Tjahjono berharap agar masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan, seperti disiplin menggunakan masker dan selalu menjaga jarak menjadi rutinitas yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. (tim)

BPK: Penanganan Covid-19 Rawan Terjadi Penyalahgunaan Kekuasaan

0

 

JAKARTA — Penanganan Covid-19 rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, Selasa (8/9/2020), dikutip dari Sindonews.com

Perppu No 1/2020 memberikan kewenangan luas kepada pemerintah memungkinkan membuat langkah luar biasa untuk mengatasi dampak adanya pandemi Covid-19.

“Kebijakan ini memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk mengambil langkah luar biasa”. kata Agung.

BPK, sebagai lembaga negara dengan mandat konstitusional memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sangat memahami sikap dan kebijakan pemerintah.

Meskipun demikian, Agus juga mengingatkan adanya risiko dari keleluasaan wewenang tersebut.

“Salah satunya adalah munculnya penumpang gelap yang memanfaatkan situasi pandemi ini,” katanya.

Pada saat yang sama, BPK mengambil sikap terkait risiko yang senantiasa timbul dalam setiap krisis.

“Bukti empiris menunjukkan bahwa krisis adalah sasaran empuk bagi para penumpang gelap yang melakukan kecurangan,” ungkapnya.

Dimana para penumpang gelap tersebut memanfaatkan situasi kedaruratan.

“Dengan memanfaatkan situasi kedaruratan. Memanfaatkan celah dalam regulasi dan penyalahgunaan kekuasaan,” pungkasnya. (tim)

Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Ada Pertashop

 

LUMAJANG — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang, Teguh Widjayono mengikuti kegiatan rapat lanjutan terkait koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program Pertashop yang berkerja sama dengan Kementrian Dalam Negeri dan PT. Pertamina Persero tahun 2020 melalui virtual, berlangsung di Aula Kantor BPKD Kabupaten Lumajang, Rabu (9/9/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, program Pertashop sangat bermanfaat bagi masyarakat desa untuk menumbuhkan perekonomian dan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19, sehingga dengan adanya Pertashop diharapkan pemerintah bisa membangun desa-desa yang ada di daerahnya masing-masing.

“Program Pertashop sebagai salah satu wujud pembinaan umum Kemendagri terhadap Pemerintah Daerah dan Desa dalam upaya menumbuh kembangkan pola inovatif percepatan peningkatan kapasitas, serta tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang nantinya dapat menumbuhkan simpul-simpul jaringan pemberdayaan untuk memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya.

Selanjutnya, Tito Karnavian berpesan agar Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa seger melakukan pemetaan lokasi dan memberikan ijin yang mudah dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Kerjasama antara Kemendagri dan Pertamina.

“Saya mentekankan Pemerintah Daerah juga agar turut mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pembangunan dan pengoperasian Pertashop yang dapat membantu menumbuh kembangkan potensi desa, serta tidak memanfaatkan program Pertashop untuk kepentingan politik,” pesannya.

Sementara itu, Nicke widyawati Direktur Utama PT Pertamina menyampaikan, adanya Pertashop diharapkan dapat dinikmati dan membantu masyarakat sehingga lebih mudah mendapatkan energi, sehingga nantinya tidak akan jauh saat membeli BBMdan bisa terjangkau oleh masyarakat, sehingga nantinya akan bisa memulihkan perekonomian di masing-masing daerah.

“Kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat yang ada di desa, bisa juga untuk menumbuhkan dan memulihkan perekonomian yang ada di desa,” imbuhnya. (red)