LUMAJANG – Pembangunan Sirkuit BMX yang berada diseputar objek wisata Pemandian Alam Selokambang di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Lumajang menjadi catatan hitam dunia kontraktor di Lumajang.

Pasalnya, Proyek yang menelan biaya hampir setengah milyar rupiah itu, bikin geram Bupati Thoriq. Disinyalir dikerjakan tidak sesuai juknis karena kedalamannya diketahui tipis.

“Berapa ini kedalamannya, kok tipis sekali. Wah, ini jelas nggak sesuai dengan juknis dan juknis,” kata dia Rabu (13/1/2021).

“Yaopo iki kok akeh seng pecah-pecah, anda gak pernah garap proyek ya,” ungkapnya di depan pelaksana proyek Azis yang saat itu terus saja berargumen meskipun proyeknya jelas-jelas amburadul.

Menyikapi hal ini, Roni warga Petahunan cukup mengapresiasi langkah yang diambil oleh bupati, ia berharap proses sidak tidak hanya berhenti sampai disitu saja, ia menginginkan agar pelaksana proyek yang ngawur tersebut bisa segera diproses hukum.

“Kalau hanya sebatas sidak, saya yakin pelaksana tidak akan jera, makanya saya sangat berharap agar Kejaksaan atau Kepolisian sigap melihat kasus ini, karena ini uang rakyat mas,” harapnya, dikutip dari Nusantarapos.

Senada dengan Roni, seorang aktivis lokal peduli pembangunan Lumajang, Drs Agus Trimurti, warga Ditotrunan mengatakan, dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak sesuai juknis, Pemerintah pun tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya hanya kepada kontraktor saja.

“Pemerintah kan memiliki kewajiban menyelenggarakan jasa konstruksi yang sesuai dengan standartnya,” ujar dia, Jum’at (15/1/2021) pagi.

Namun demikian, pihaknya juga mengapresiasi tindakan Bupati yang melakukan sidak ke lokasi pembangunan proyek sirkuit BMX tersebut dan membuat geram dirinya atas pelaksanaan pembangunan yang terkesan dikerjakan asal asalan itu.

“Saya mengapresiasi tindakan Bupati menegur pelaksana proyek, karena publik berhak tahu baik buruknya kualitas suatu proyek yang menggunakan anggaran pemerintah. Tidak boleh main kucing kucingan. Apalagi jika sampai ada persekongkolan jahat,” kritiknya. (duk)

YOSOWILANGUN – Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti didampingi Kapolsek Yosowilangun dan Kasat Intel silaturahmi ke Pondok Pesantren Darulmusthofa Assuniyah Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Lumajang, Kamis (13/1/2021).

Kegiatan ini untuk mempererat silaturahmi antara Polres Lumajang dengan Tokoh Agama. Disamping itu, untuk menyamakan persepsi dengan Tokoh Agama tentang Program New Normal.

Kapolres Lumajang juga Memberikan edukasi untuk selalu mematuhi Protokol kesehatan di semua kegiatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan.

“Kami berharap agar pimpinan pondok pesantren Darulmusthofa Assuniyah selalu menerapkan protokol kesehatan dari fasilitas masuk sampai fasilitas pribadi di dalam pondok.” ungkap Kapolres

Pengasuh Pondok Pesantren, KH Ali Ridwan dalam kesempatan itu juga mendoakan agar seluruh anggota Polres Lumajang diberikan kelancaran dan kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Serta menjadi pelindung, dan pengayom , masyarakat yang baik.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Kapolres, semoga Polres Lumajang diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas pengayoman dan perlindungan masyarakat,” ungkap KH Ali Ridwan.

Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian Polri kepada Tokoh Agama yang selalu mendukung kinerja Polri. (har)

LUMAJANG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur membuka pelayanan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Lumajang, Agung Kuncoro Wicaksono mengatakan, bagi pemohon yang ingin mengajukan layanan, nantinya diminta untuk membuat surat permohonan pengangkutan sampah dilampiri Foto Copy KTP dan surat permohonan atau nomor telepon.

Sementara persyaratan layanan pengangkutan sampah, diberlakukan untuk rumah, kantor, sekolah maupun tempat usaha, kemudian calon pelanggan juga harus berada pada jalur atau rute pengangkutan sampah.

“Nanti calon pelanggan harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh DLH sekaligus melampirkan foto copy KTP. Bagi tempat usaha berbadan hukum wajib menyertakan surat izin usaha serta tersedianya TPS di lokasi yang diajukan,” terang Agung saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Rabu (13/1/2021).

Adapun beberapa mekanisme pelayanan, diantaranya yakni, mengajukan permohonan pengangkutan sampah kepada kepala DLH Lumajang untuk pengangkutan sampah kegiatan apabila ada kegiatan kerja bakti pada lingkungannya, kepala bidang pengelolaan sampah melalui tim melakukan survei lokasi, kemudian tim memberikan rekomendasi kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah diteruskan kepada Kepala Dinas.

“Jadi nantinya Kepala Dinas Lingkungan Hidup memberikan persetujuan atau penolakan. Persetujuan diikuti pelaksanaan pengangkutan sampah di lokasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelaksana pengangkutan sampah dilaksanakan oleh petugas operasional Dinas Lingkungan Hidup sejumlah 6 orang. Sementara untuk penanganan pengaduan, masyarakat bisa langsung menghubungi email lingkungan@lumajangkab.go.id serta nomor telepon 082 132 705 564.

“Apabila pelaksanaan pengangkutan sampah melebihi dari waktu yang telah ditentukan, maka pelanggan dapat melayangkan pengaduan sesuai dengan ketentuan telah ditetapkan,” pungkasnya. (*)

LUMAJANG – Seluruh Kepala Desa (Kades) se – Kabupaten Lumajang, dipanggil Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lumajang. Hal itu terkait pengaduan pengaduan dari Saudara Ismantoro Sujono, mantan Kades Grati, Kecamatan Sumber Suko, melalui pengacaranya Basuki Rahmad SH tentang penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD).

Pemanggilan 198 Kades dari 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang, dibenarkan oleh Kanit Tipikor Polres Lumajang, Ipda Muljoko.

“Kita menindaklanjuti perintah dari pimpinan, berkaitan dengan adanya pengaduan dari Saudara Ismantoro Sujono tentang penyalahgunaan TKD. Kita minta, seluruh dokumen yang berkaitan dengan TKD untuk diklarifikasi,” kata Kanit Tipikor.

Menanggapi pemanggilan itu, Ketua AKD (Asosiasi Kepala Desa) Lumajang, Suhanto, mengatakan, Basuki Rahmad menganggap bahwa seluruh kepala desa melakukan hal melampaui kewenangan seperti yang dilakukan Kades Grati.

Padahal, menurut Suhanto, kenyataannya di lapangan tidaklah demikian. Pasalnya, Kades Grati memang menyalahi aturan tentang pengolahan TKD.

Dalam pengelolaan TKD, imbuh Suhanto, merupakan hal melekat pada jabatan aparat desa. “Kepala desa punya bagian tersendiri dan perangkat desa punya bagian tersendiri. Sedangkan dalam masalah TKD di Grati ini, mantan kades Grati menguasai seluruhnya secara pribadi,” tegas Suhanto.

Terkait pengaduan Basuki Rahmad, Ketua AKD juga menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar,” ujarnya.

Suhanto juga meluruskan, bahwa tidak semua Kades melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh mantan Kades Grati.

“Kita ini setiap tahun, kita ada yang namanya inspektorat atau Irwasda yang mengawasi kita dan memeriksa administrasi desa. Baik tentang PAD, baik dengan dana perbantuan,” ujarnya.
Perlu diketahui, Ketua AKD Lumajang Suhanto, pernah menerima panggilan dari Unit Tipikor Polres Lumajang pada Hari Kamis 31 Desember 2020 lalu. Perihal, permintaan foto copy dokumen dan klarifikasi.

Ada pun surat panggilan itu, tertulis sebagai berikut.
A. Pasal 4. Pasal 5. Pasal 9. Pasal 02. Pasal 103. Pasal 104. Pasal 105 undang-undang RI nomor 8 tahun 1981. Tentang kitab undang-undang hukum acara pidana. B. Pasal 14 huruf g undang-undang RI nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. C. Surat perintah tugas nomor Sp Gas/428/Xll RES/1.24/2020/Satreskrim, tanggal 28 desember 2020.
Bersama ini disampaikan, bahwa saat ini Unit Tipikor Satreskrim Polres Lumajang telah mengumpulkan bahan keterangan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Seluruh Kepala Desa Kabupaten Lumajang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan guna kepentingan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) dimohon kepada saudara untuk hadir dan memberikan klarifikasi pada hari Kamis 28 Desember 2020 pukul 09:00 tempat Ruang Unit Tipikor Satreskrim Polres Lumajang.
Begitu beberapa poin isi surat yang dilayangkan Tipikor Polres Lumajang, kepada Ketua AKD.
Hariyanto, salah seorang aktivis sosial asal kelurahan Ditotrunan menjelaskan, apabila bupati memecat kepala desa Grati menggunakan aturan tentang Aparatur Sipil Negara (ANS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentunya tidak tepat.

“Apabila konsideran yang dipakai dalam surat pemberhentian itu “berlaku utk PNS/ASN’, lha Kreco (panggilan kades Grati) kan bukan PNS dia di pilih rakyat, ada BPD disitu?” ketusnya.

Di lain tempat, menanggapi pemanggilan itu, salah seorang pegiat anti korupsi di Lumajang, Masduki mengatakan seharusnya bupati menjelaskan ke organisasi AKD perihal dasar hukum pemecatan kepala desa Grati.

Lebih lanjut, Masduki juga berkata, apakah pengelolaan TKD oleh mantan desa Grati telah memenuhi unsur tindak pidana?

“Jika memenuhi unsur pidana, seharusnya yang diperiksa awalnya adalah mantan kades Grati. Baru setelah itu kepala desa lainnya, jika ditemukan perihal yang sama dengan tindakan kepala desa Grati,” katanya.

Menutup pembicaraannya, Masduki juga berujar, jika benar semua kepala desa melakukan hal yang sama, apakah bupati bertindak seperti yang diputuskan pada kades Grati.
“Lantas kalau semua kepala desa melakukan hal yang sama dengan kades Grati, apakah berani bupati memecat semuanya,” pungkasnya. (Her)